Category: Antaranews.com

  • Pertemuan Prabowo-Biil Gates, bahas isu kesehatan global, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik

    Pertemuan Prabowo-Biil Gates, bahas isu kesehatan global, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik

    Rabu, 7 Mei 2025 11:11 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates (kiri) di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memperkenalkan sejumlah pengusaha kepada Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates (kedua kiri) sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates (kiri) di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi (kedua kiri), Seskab Teddy Indra Wijaya (kedua kanan) berbincang dengan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates (kiri) saat melakukan pertemuan dengan para pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

  • Presiden bakal beri Bill Gates tanda kehormatan karena dinilai berjasa

    Presiden bakal beri Bill Gates tanda kehormatan karena dinilai berjasa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencananya untuk memberi tanda kehormatan tertinggi kepada pendiri Microsoft serta tokoh filantropi dunia Bill Gates karena telah berjasa tidak hanya untuk rakyat Indonesia, tetapi juga untuk dunia.

    Presiden menilai Bill Gates sangat layak mendapatkan bintang kehormatan dari Indonesia karena yang bersangkutan melalui yayasannya, Bill & Melinda Gates Foundation, konsisten menggelontorkan dana untuk pengembangan vaksin, serta program-program pemberdayaan lainnya di Indonesia.

    “Saya akan menggelar Rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi untuk salah seorang warga negara asing atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia,” kata Presiden Prabowo kepada Bill Gates saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Presiden mengatakan bahwa tanda kehormatan tertinggi itu rencananya dianugerahkan kepada Bill Gates langsung di New York, Amerika Serikat, pada bulan September 2025.

    “Banyak dari kami telah menyetujui usulan ini karena Anda sangat layak mendapatkan tanda kehormatan ini mengingat jasa-jasa Anda terhadap kemanusiaan,” sambung Presiden dalam bahasa Inggris.

    Bill & Melinda Gates sejak 2009 telah menyalurkan 159 juta dolar AS lebih ke berbagai sektor di Indonesia utamanya di sektor kesehatan 119 juta dolar AS, sektor pertanian 5 juta dolar AS, teknologi 5 juta dolar AS, dan lintas sektor lebih dari 28 juta dolar AS.

    “Beliau bantuannya Rp1,3 triliun, dan sekarang kita BioFarma salah satu produsen 2 miliar dosis vaksin tiap tahun, dan ini untuk dimanfaatkan 42 negara di seluruh dunia, dipakai 902 juta orang,” kata Presiden Prabowo.

    Kepala Negara melanjutkan, “Jadi, hal-hal semacam ini, belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA, dan teknologi-teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa.”

    Presiden Prabowo menerima kedatangan Bill Gates di Istana Merdeka sekitar pukul 08.00 WIB.

    Presiden langsung mengajak Bill Gates masuk ke ruang kerjanya di Istana Merdeka untuk berdiskusi.

    Dalam pertemuan itu, beberapa menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selepas berdiskusi di ruang kerja Presiden, Presiden lanjut mempertemukan dan memperkenalkan Bill Gates dengan sejumlah konglomerat tanah air, di antaranya Chairul Tanjung, Haji Abdul Rasyid, Garibaldi Thohir, Hashim Djojohadikusumo, dan Prajogo Pangestu.

    Ada pula Arsjad Rasjid, Tomy Winata, James Riady, Anthony Salim, Dato’ Sri Tahir, dan Haji Isam.

    Di salah satu ruangan Istana Merdeka, Presiden mempersilakan para konglomerat itu untuk bertanya dan berdiskusi dengan Bill Gates.

    Di Istana Merdeka, Bill Gates bertemu Presiden selama kurang lebih 2 jam.

    Bill Gates kemudian meninggalkan kompleks Istana menuju SDN 03 Jati di Pulogadung, Jakarta Timur, untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNPP sinergi pembangunan di perbatasan untuk tingkatkan kesra

    BNPP sinergi pembangunan di perbatasan untuk tingkatkan kesra

    Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (kesra) di wilayah tersebut.

    “Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang di Tanjung Selor, Kaltara, Senin (5/5), ketika membahas sejumlah usulan strategis terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di kawasan perbatasan.

    Sekretaris BNPP menegaskan bahwa pembangunan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

    Menurut dia, pembangunan perbatasan merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

    Audiensi tersebut, kata Komjen Pol. Makhruzi, menjadi forum penting untuk menghimpun kebutuhan daerah yang akan dimasukkan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2025—2029.

    “Kami akan memastikan agar seluruh kebutuhan prioritas yang disampaikan hari ini dapat masuk dalam skala nasional,” katanya.

    BNPP selama ini telah membangun 15 pos lintas batas negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga PLBN yang berada di Kaltara, yakni PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.

    Ia mengungkapkan bahwa keberadaan PLBN telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas masyarakat perbatasan.

    “Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, BNPP juga menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pengawasan dan pemantauan yang intensif bersama TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perbatasan.

    “Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” kata dia.

    Selain audiensi, Sekretaris BNPP Makhruzi beserta jajaran meninjau langsung kondisi infrastruktur di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sebagai langkah konkret dalam memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh titik perbatasan Kaltara.

    Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, antara lain, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, kelompok ahli BNPP Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Gutmen Nainggolan, Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat Fauzan Hasan, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan, dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Amrullah M. Ridha.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelompok DPD di MPR minta agenda perubahan UUD NRI 1945 pada 2026

    Kelompok DPD di MPR minta agenda perubahan UUD NRI 1945 pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan bahwa Kelompok DPD meminta agenda perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan pada tahun 2026.

    Dedi dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan keinginan dan dukungan penuh untuk dilakukannya perubahan UUD 1945 dalam rangka penataan lembaga kenegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial.

    “Dan itu juga menjadi harapan dari banyak pihak, termasuk masyarakat sipil,” ujarnya.

    Hal tersebut disampai senator asal Sumatera Utara tersebut di sela-sela diskusi publik Kelompok DPD RI di MPR bertajuk “Eksistensi DPD RI dan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Serpong, Banten, Senin (5/5).

    Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa 2025 sebagai tahun yang sangat penting bagi DPD RI, terlebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sinyal adanya penataan kelembagaan lembaga negara.

    Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan persetujuan RUU DPD RI masuk dalam RUU Prolegnas yang saat ini dalam proses pembahasan di Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mempersiapkan naskah akademik dan draf RUU tersebut.

    “Kami berharap ini menjadi salah satu pintu solusi bagi DPD RI terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Ini momentum yang sangat strategis bagi DPD RI,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Dedi, pemerintah memberikan kesempatan yang cukup besar bagi alat-alat kelengkapan di DPD RI untuk berkolaborasi dengan pemerintah, meskipun tidak sama persis apa yang dilakukan oleh DPR.

    “Kami berharap ini menjadi momen kesadaran kolektif bangsa ini bahwa DPD RI sebagai lembaga legislatif, seyogyanya memiliki kewenangan yang seimbang dengan DPR,” tuturnya.

    Ia pun mengharapkan beberapa isu penting tersebut sudah menjadi pembahasan yang intens di ruang-ruang parlemen baik di lembaga pengkajian MPR maupun di Badan Legislasi DPR.

    “Sebab saya mendengar rencana perubahan terhadap UU Pemilu, rencana perubahan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah. Ini semua tentu akan memberi kesempatan dalam penataan melalui perubahan UUD 1945,” ucap dia.

    Sementara itu, senator dari Nusa Tenggara Timur sekaligus Sekretaris Kelompok DPD di MPR Abraham Paul Liyanto menyatakan akan terus mendorong penguatan kewenangan DPD RI.

    Menurut dia, penguatan kewenangan DPD RI dan penataan lembaga kenegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial dapat dilakukan melalui perubahan UUD 1945.

    Ia juga menegaskan eksistensi dan penguatan lembaga DPD RI dapat melalui pembahasan RUU tentang DPD RI. Abraham juga mengungkapkan bahwa dia terus menyuarakan kepentingan daerah di samping tetap berjuang untuk memperkuat kewenangan DPD RI.

    Dalam kesempatan itu, Abraham juga menyinggung tentang Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi rekomendasi MPR RI periode 2019-2024.

    “Terkait PPHN ini masih dalam pembahasan mengenai payung hukumnya, apakah melalui perubahan UUD 1945 atau diatur dalam UU,” ujar Abraham yang juga Ketua Badan Sosialisasi MPR RI tersebut.

    Kelompok DPD RI di MPR kata dia, juga mendorong seluruh anggota DPD RI untuk bersuara memperjuangkan kepentingan daerah serta melakukan penataan lembaga negara dalam sistem presidensial termasuk penguatan kewenangan DPD RI.

    Abraham juga menyampaikan bahwa Kelompok DPD RI di MPR RI akan membuat buku saku yang menjadi pegangan bagi seluruh anggota DPD RI, saat berkunjung ke daerah pemilihan atau reses.

    “Buku saku tentang DPD RI berkaitan dengan hal-hal penting terkait DPD RI, tugas dan fungsinya serta agenda strategis yang ingin diperjuangkan,” ujarnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Purwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi menilai perlu adanya kajian, terkait dengan usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela), yang sempat diusulkan dengan sebutan Jateng Selatan atau Jawa Selatan.

    “Usulan pembentukan provinsi daerah khusus penyangga pangan di wilayah Jasela itu ide yang menarik, tapi itu perlu kajian,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

    Ia mengatakan kajian tersebut untuk mengetahui apakah betul wilayah Jasela layak untuk dijadikan sebagai provinsi daerah khusus penyangga pangan.

    Menurut dia, usulan tersebut harus mempunyai logika yang kuat, bukan sekadar bahasa politis yang disampaikan oleh seorang politikus ataupun tokoh daerah.

    “Karena tentu ini akan berimplikasi banyak kalau misalkan dilakukan pembentukan provinsi baru. Tapi paling tidak ini akan memberikan beban berat dalam hal pendanaan (pada pemerintah provinsi induk sebelum daerah otonomi baru itu bisa mandiri),” katanya.

    Ia mengatakan alangkah baiknya jika berbagai potensi yang ada di wilayah Jasela itu dioptimalkan dengan pengembangan kawasan tanpa harus membentuk daerah otonomi baru.

    Dalam hal ini, kata dia, kawasan tersebut dikembangkan di salah satu wilayah provinsi itu, misalnya sebagai penyangga pangan.

    “Mungkin itu sifatnya pada fungsinya saja ya, ada penguatan dari pusat. Misalkan di salah satu kabupaten di wilayah Jateng Selatan itu diberikan perhatian yang besar untuk bisa menjadi daerah penyangga pangan, saya kira itu yang rasional,” katanya menjelaskan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan kawasan sebenarnya merupakan kewenangan gubernur agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jateng.

    Menurut dia, Gubernur Jateng seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Jateng Selatan agar tidak tertinggal dari wilayah utara.

    “Gubernur harus diingatkan bahwa daerah-daerah yang tertinggal harus mendapatkan perhatian agar tidak ada ketimpangan dengan daerah lain,” kata Slamet.

    Usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan itu disampaikan oleh anggota DPD RI Abdul Kholik yang selama ini menyuarakan pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara Jateng bagian utara dan Jateng bagian selatan.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (3/5) sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja pengawasan terhadap pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024, diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden terima Bill Gates di Istana Merdeka Rabu pagi

    Presiden terima Bill Gates di Istana Merdeka Rabu pagi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Rabu, menjelaskan pertemuan itu diagendakan berlangsung pada pukul 08.00 WIB.

    “Presiden Prabowo dan Bill Gates dijadwalkan mengadakan pertemuan di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik,” kata Yusuf Permana.

    Bill Gates, yang saat ini banyak berkecimpung dengan dunia filantropi, melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, setelah menyambangi Singapura. Di Singapura, Bill Gates meninjau langsung beberapa inisiatif pembangunan yang berkelanjutan.

    William Henry Gates III yang kemudian dikenal dengan Bill Gates merupakan salah satu pendiri Microsoft, perusahaan software ternama asal Amerika Serikat yang menciptakan revolusi dalam dunia mikro-komputer pada 1970-an sampai dengan 1980-an. Bill Gates kemudian dikenal luas sebagai miliarder termuda pertama pada 1987, yaitu saat dia berusia 31 tahun.

    Daftar orang terkaya Forbes pada Mei 2025 menempatkan Bill Gates pada urutan ke-13 dengan nilai kekayaan mencapai 113 miliar dolar AS.

    Bill Gates keluar dari kepengurusan Microsoft sejak 2014, dan sejak saat itu dia lebih banyak berkecimpung di dunia filantropi, dan usaha-usaha yang menyangkut inovasi, serta yang mendukung keberlanjutan (sustainability).

    Presiden Prabowo mengungkap kedatangan Bill Gates pertama kali saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Presiden Jakarta, Senin (5/5).

    “Pada tanggal 7 Mei, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke sini, minta ketemu saya sudah cukup lama. Beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November. Beliau minta ketemu, antara lain, mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita,” kata Presiden Prabowo kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih saat sidang kabinet.

    Prabowo melanjutkan dirinya tidak mengetahui bentuk penghargaan yang ingin diberikan Bill Gates. Namun, makan bergizi gratis (MBG) terus berjalan, meskipun pemerintah tidak diberi bantuan maupun penghargaan.

    “Bahkan, beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” sambung Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan alasan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung karena manfaatnya untuk mendukung irigasi pertanian serta pengendalian banjir.

    Wapres melanjutkan agendanya di NTT berkunjung ke area pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Selasa (6/5) sore.

    Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres menjelaskan percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

    Kemudian, Wapres juga menekankan kepada kementerian/lembaga terkait pembangunan Bendungan Mbay/Lambo perlu dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal.

    “Proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Mbay/Lambo merupakan satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dimulai sejak September 2021, dan targetnya bendungan rampung dibangun pada 2026.

    Hingga awal Mei 2025, pembangunan bendungan itu telah mencapai 80,40 persen.

    Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi, dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta meter kubik. Pembangunan bendungan terdiri atas dua paket pekerjaan yang nilai kontrak total mencapai Rp1,47 triliun.

    Jika nantinya operasional, Bendungan Mbay/Lambo diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter per detik, mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, dan mendukung potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 117,5 MegaWatt (MW). Tidak hanya itu, Bendungan Mbay/Lambo juga didesain sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, ada pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo yang mendampingi Wapres Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih)

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa sebanyak 8.603 desa dan kelurahan di wilayah tersebut siap membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih),” katanya, saat Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jateng, di Semarang, Selasa.

    Data per 5 Mei 2025, jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan sebanyak 1.066 desa/kelurahan, dengan rincian 1.032 desa dan 34 kelurahan, sedangkan yang telah melaksanakan pra-musyawarah desa/kelurahan sebanyak 2.538 desa/kelurahan.

    Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur Nomor 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut dia, pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih sangat bagi pembangunan wilayah, dengan mengangkat dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan.

    “Satu, koperasi itu kita manfaatkan untuk terkait dengan potensi desa. Yang kedua, pupuk bisa kita laksanakan. Kemudian stunting, desa wisata kita laksanakan, dan pinjaman-pinjaman lain untuk memakmurkan desa,” katanya.

    Ia optimistis bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Jateng akan rampung dalam dua bulan sesuai dengan yang ditargetkan, apalagi seluruh infrastrukturnya juga sudah siap.

    “Mereka kan dulu yang di Jawa Tengah itu kan latar belakangnya banyak KUD (koperasi unit desa). Makanya, sebelum dibentuk, didirikannya Koperasi Desa Merah Putih ini, diadakan musyawarah desa,” katanya.

    Kegiatan itu dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamendagri Bima Arya, Wamentan Sudaryono, Wamendes dan PDT Riza Patria, dan Wamen Koperasi Ferry Juliantoro.

    Selain itu, tampak pula Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, jajaran Forkopimda Jateng, kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, serta 8.567 kades dan lurah se-Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • JakPat sebut mayoritas konsumen lebih suka pesan makanan ringan online

    JakPat sebut mayoritas konsumen lebih suka pesan makanan ringan online

    Rata-rata masyarakat menghabiskan Rp62.356 untuk makan siang

    Jakarta (ANTARA) – Jajak Pendapat (JakPat), aplikasi survei yang dikembangkan oleh PT Gongsin Internasional Transindo (GIT), mengungkapkan bahwa hampir separuh responden mengaku lebih sering memesan makanan ringan melalui layanan pesan-antar makanan online, terutama martabak dan roti bergaya Indonesia.

    Menurut survei berjudul “Consumer Behavior in Online Food Delivery” yang dirilis JakPat, jajanan khas Sunda seperti seblak dan cilok juga merupakan salah satu jenis makanan ringan yang paling sering dipesan, terutama oleh para anak muda Generasi Z (Gen Z).

    “Survei mengungkapkan kesukaan masyarakat Indonesia terhadap makanan ringan atau snack yang tidak tergoyahkan,” tulis JakPat dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa makanan cepat saji dan mi instan tetap menjadi andalan masyarakat untuk makan siang dan makan malam.

    JakPat juga menemukan bahwa persentase Generasi X (Gen X), yakni orang-orang kelahiran antara 1965-1980, yang memesan masakan padang pada saat makan siang lebih tinggi dari generasi yang lebih muda.

    “Rata-rata masyarakat menghabiskan Rp62.356 untuk makan siang,” ungkap Jakpat.

    Survei yang diselenggarakan pada Maret 2025 dengan melibatkan 1.343 responden Gen Z, Millennial, dan Gen X tersebut juga menunjukkan layanan pesan-antar makanan online yang paling sering digunakan masyarakat.

    Dalam survei Jakpat, GoFood menjadi layanan pesan-antar makanan terpopuler di Indonesia dengan sebanyak 38 persen responden mengaku menggunakan aplikasi layanan pesan-antar makanan milik PT Gojek Indonesia (Gojek) tersebut.

    ShopeeFood menempati posisi kedua dengan 29 persen responden, kemudian GrabFood dengan 27 persen responden, dan 4 persen responden menggunakan aplikasi resmi restoran untuk memesan makanan.

    “Millenials dan Gen X lebih suka menggunakan GoFood,” jelas JakPat.

    Survei “Consumer Behavior in Online Food Delivery” oleh JakPat bertujuan untuk menggali kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan pesan-antar makanan online.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu: Realisasi TKD di NTT triwulan I-2025 capai  Rp5,30 triliun

    Kemenkeu: Realisasi TKD di NTT triwulan I-2025 capai Rp5,30 triliun

    Pemerintah daerah yang telah menyalurkan TKD terbesar adalah Pemprov NTT dengan total penyaluran Rp767,73 miliar

    Kupang, NTT (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan I-2025 telah mencapai Rp5,30 triliun.

    “Total penyaluran TKD di NTT sejak Januari hingga Maret 2025 sebesar Rp5,30 triliun atau 20,78 persen dari alokasi,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPB Kemenkeu Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo dalam keterangannya di Kupang, Selasa.

    Adapun total alokasi (pagu) untuk wilayah NTT pada 2025 sebesar Rp25,53 triliun.

    “Pemerintah daerah yang telah menyalurkan TKD terbesar adalah Pemprov NTT dengan total penyaluran Rp767,73 miliar,” katanya.

    Catur menyebutkan realisasi penyaluran terbesar adalah untuk dana alokasi umum (DAU) dengan total Rp4,02 triliun atau 25,41 persen dari alokasi.

    Ia mengatakan, penyaluran jenis TKD untuk dana alokasi khusus (DAK) nonfisik juga optimal sebesar Rp1,0007 triliun atau sebesar 21,68 persen dari alokasi dengan realisasi terbesar adalah untuk penyaluran dana BOS.

    Dalam hal ini juga sudah terdapat penyaluran untuk tunjangan profesi guru, bantuan operasional kesehatan (BOK), bantuan operasional penyelenggara (BOP) PAUD, dan dana ketahanan pangan.

    “Sampai dengan Maret 2025 belum ada realisasi penyaluran DAK fisik,” katanya.

    Sementara realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) terbesar adalah untuk DBA SDA kehutanan yang telah mencapai Rp53,55 miliar.

    Adapun penyaluran insentif fiskal sebesar Rp18,20 miliar atau 7,60 persen dari total alokasi.

    “Penerima alokasi insentif fisikal terbesar adalah Pemda Kabupaten Sumba Timur yakni Rp32,83 miliar,” katanya.

    Selain itu, realisasi penyaluran dana desa adalah 8,94 persen dari alokasi atau 241,27 miliar untuk 629 desa. Dengan realisasinya terdiri dari dana desa earmark sebesar Rp146,25 miliar dan dana desa reguler sebesar Rp95,02 miliar.

    Pewarta: Yoseph Boli Bataona
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025