Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • BI dampingi UMKM potensial guna perkuat ekspor Jabar

    BI dampingi UMKM potensial guna perkuat ekspor Jabar

    Mereka telah melakukan ujian karya dan kita berharap ekspornya meningkat. Tahun lalu ada 30 pesertanya dan 15 bisa ekspor. Tahun ini ada sekitar 50 pesertanya untuk didampingi ekspor coaching

    Bandung (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat melakukan pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) potensial guna memperkuat ekspor provinsi tersebut

    Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar Muslimin Anwar dalam acara Kick Off West Java Economic Society (WJES) 2025 di Bandung, Rabu, mengatakan, dalam usaha tersebut, sejauh ini sebanyak 15 UMKM fashion telah difasilitasi untuk belajar di ESMOD Jakarta yang merupakan institusi pendidikan fashion, dari 200 UMKM yang dikurasi, untuk bisa ekspor produknya.

    “Mereka telah melakukan ujian karya dan kita berharap ekspornya meningkat. Tahun lalu ada 30 pesertanya dan 15 bisa ekspor. Tahun ini ada sekitar 50 pesertanya untuk didampingi ekspor coaching,” ujar Muslimin.

    Muslimin berharap pelaku UMKM bisa melakukan ekspor dengan sebagian besar diharap bisa menjangkau pasar non-tradisional yang belum pernah dilakukan ekspor masif selama ini seperti Afrika dan Timur Tengah.

    “Namun dengan beberapa persyaratan misalnya kita bisa melakukan korespondensi atau perbankannya dapat mendukung dengan dikeluarkannya Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen (SKD) untuk transaksi perdagangan internasional dapat diterima, termasuk permasalahan hukumnya,” ucap Muslimin.

    Dengan tekanan global yang masih jadi tantangan usai terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS yang berdampak pada ekspor Jabar, khususnya sektor tekstil, alas kaki, karet, dan elektronik, BI Jabar optimistis tekanan bisa diatasi dengan strategi diversifikasi pasar dan peningkatan permintaan domestik.

    Terlebih, kata Muslimin, berdasarkan data BPS kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan I tetap positif yakni tumbuh 4,98 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 4,7 persen. BI Jabar pun optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2025 berada dalam kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen.

    “Meskipun melambat dari perkiraan kami sebelumnya sejalan dengan perlambatan yang terjadi di global dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen pada tahun 2025. Amerika dan China sebagai seteru daripada trade war ini juga mengalami koreksi, Amerika dari 2,3 persen menjadi 2 persen dan China dari 4,6 persen menjadi 4,0 persen,” tutur Muslimin.

    Guna memperkuat ekspor yang implikasinya pada pertumbuhan ekonomi, BI Jabar mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten, serta kantor pusat Bank Indonesia untuk mencari strategi yang ampuh dan responsif pada perkembangan global salah satunya melalui West Java Economy Society (WJES) yang tahun ini adalah edisi keenam.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan kinerja ekspor Jabar mengalami penurunan, utamanya di sembilan negara tujuan termasuk Amerika Serikat (AS).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jabar Darwis Sitorus, di Bandung, Jumat (2/5), menjelaskan nilai ekspor Jabar secara total (migas dan nonmigas) pada Maret 2025 tercatat 3,09 miliar dolar AS yang turun 3,51 persen dibanding Februari 2025. Jika dibandingkan Maret 2024, turun 3,29 persen.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI minta kepala daerah di Sultra beri perhatian dan evaluasi BUMD

    DPR RI minta kepala daerah di Sultra beri perhatian dan evaluasi BUMD

    ANTARA – Saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di provinsi, baik gubernur maupun para bupati dan wali kota, agar lebih memberi perhatian dan dukungan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala daerah diminta untuk mengevaluasi kinerja BUMD, untuk mengetahui kontribusi yang diberikan BUMD terhadap peningkatan PAD. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • Imigrasi Jaksel deportasi WNA Vietnam karena langgar izin tinggal

    Imigrasi Jaksel deportasi WNA Vietnam karena langgar izin tinggal

    NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan melakukan deportasi terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial NTH karena melanggar izin tinggal.

    “NTH dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia,” kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

    Prihatno mengatakan NTH dideportasi ke Vietnam pada Selasa (06/05) melalui Bandara Soekarno-Hatta.

    NTH masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga Senin (28/4). Namun ternyata, visa itu tidak digunakan sebagai tujuan wisata.

    “Alih-alih memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan wisata sebagaimana mestinya, NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya.

    Diimbau pula kepada seluruh WNA maupun pemilik usaha yang mendatangkan tenaga asing agar senantiasa tertib dalam hal izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia tidak menyalahgunakan fasilitas keimigrasian yang telah diberikan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub: Truk kecelakaan di Purworejo tidak terdaftar di perizinan

    Kemenhub: Truk kecelakaan di Purworejo tidak terdaftar di perizinan

    Adapun telah diperiksa pada aplikasi Mitra Darat, truk tersebut tidak terdaftar di dalam sistem perizinan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, dump truk bermuatan pasir yang menabrak mobil angkutan umum di jalan turunan Magelang-Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tidak terdaftar dalam sistem perizinan.

    “Adapun telah diperiksa pada aplikasi Mitra Darat, truk tersebut tidak terdaftar di dalam sistem perizinan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Menhub menyampaikan hal itu sehubungan dengan kecelakaan dump truk bermuatan pasir yang menabrak angkutan kota (angkot) dan rumah di perbatasan Purworejo-Magelang, Purworejo.

    Kementerian Perhubungan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan pasir dengan angkot yang berisi rombongan guru serta menabrak sebuah rumah di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB dengan kronologi truk dengan nomor polisi B 9970 BYZ melaju dari arah Magelang dan setibanya di lokasi kejadian perkara, truk oleng tak terkendali kemudian menabrak satu angkot dan sebuah rumah yang berada di depannya.

    “Pada peristiwa ini sementara didapatkan data 11 korban meninggal dunia dan sebanyak 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD terdekat dari TKP,” ujar Menhub.

    Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami penyebab kecelakaan tersebut.

    Kemenhub mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan angkutan barang untuk wajib mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan dan persyaratan administrasi sesuai perizinannya serta melarang operasional truk over dimention over loading (ODOL).

    “Jika terbukti terdapat unsur pidana akan diberikan sanksi tidak hanya kepada pengemudi melainkan juga pemilik kendaraan,” katanya.

    Kementerian Perhubungan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menertibkan hal itu agar kecelakaan kendaraan angkutan barang tidak terulang kembali.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi: Keterangan saksi masih kurang dalam kasus pelecehan Rektor UP

    Polisi: Keterangan saksi masih kurang dalam kasus pelecehan Rektor UP

    di dalam proses penyidikan kami masih terdapat beberapa hal yang masih kurang, sehingga nantinya kami akan menambahkan beberapa keterangan saksi,

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebutkan masih ada kekurangan keterangan saksi dalam kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72).

    “Memang di dalam proses penyidikan kami masih terdapat beberapa hal yang masih kurang, sehingga nantinya kami akan menambahkan beberapa keterangan saksi,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Wira juga menyebutkan pihaknya telah memaparkan kepada Wamenaker dan WamenPPPA terkait perkembangan kasus tersebut.

    “Jadi proses yang sudah kita laksanakan dari tahapan lidik sampai dengan sidik dari fakta-fakta hukum yang ada kami sudah sampaikan semua,” katanya.

    Wira juga menyebutkan pihaknya juga akan mendapat dukungan atau asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA PPO) dan dari Bidpropam.

    “Sehingga harapannya nanti kita mendapatkan hasil penyidikan yang lebih komprehensif,” katanya.

    Sebelumnya korban pelecehan seksual berinisial RZ dan DF yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) melalui kuasa hukumnya menemui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena kasus itu dinilai “jalan di tempat”.

    “Kalau memang kita lihat dari jenjang waktu dari Januari 2024 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan. Ini rentang waktu yang sangat panjang kalau menurut kami,” kata salah satu kuasa hukum korban Yansen Ohoirat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/4).

    Hal tersebut membawa Yansen menemui Kompolnas untuk mengadu perihal profesionalitas dari tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual itu.

    Menurut dia, kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi dari proses itu sampai dengan kurang lebih 10 bulan, tidak ada kelanjutan perihal siapa tersangkanya.

    “Padahal, ketika perkara itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu kan sudah ada. Peristiwa itu ada pidananya,” jelas Yansen.

    Sementara itu kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani menyebutkan dirinya sebagai kuasa hukum juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh korban.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen PPPA pastikan negara hadir terkait korban rektor nonaktif UP

    Wamen PPPA pastikan negara hadir terkait korban rektor nonaktif UP

    Kita juga akan menambahkan lagi saksi-saksi ahli yang memungkinkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan memastikan negara hadir terkait korban pelecehan seksual oleh rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno.

    “Hari ini juga negara hadir, kita memastikan sistem hukum apa yang harus diperbaiki, kita kejar terus, makanya hari ini kita ada di sini, melihat kasus yang sudah 16 bulan,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Veronica juga mendorong kasus ini untuk segera diungkap dan tentunya Kementerian PPPA akan mengawal kasus pelecehan yang terjadi di dunia kampus.

    “Kita juga akan menambahkan lagi saksi-saksi ahli yang memungkinkan,” ucapnya.

    Veronica juga menyebut Kementerian PPPA hadir ke Polda Metro Jaya untuk berdiskusi apa langkah-langkah selanjutnya terhadap kasus ini.

    “Masalah satu ini kita tahu seperti gunung es dan bagaimana proses hukumnya dikawal untuk bisa berjalan dan ada efek jera,” katanya.

    Sebelumnya korban pelecehan seksual berinisial RZ dan DF yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) melalui kuasa hukumnya menemui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena kasus itu dinilai “jalan di tempat”.

    “Kalau memang kita lihat dari jenjang waktu dari Januari 2024 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan. Ini rentang waktu yang sangat panjang kalau menurut kami,” kata salah satu kuasa hukum korban Yansen Ohoirat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/4).

    Hal tersebut membawa Yansen menemui Kompolnas untuk mengadu perihal profesionalitas dari tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual itu.

    Menurut dia, kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi dari proses itu sampai dengan kurang lebih 10 bulan, tidak ada kelanjutan perihal siapa tersangkanya.

    “Padahal, ketika perkara itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu kan sudah ada. Peristiwa itu ada pidananya,” jelas Yansen.

    Sementara itu kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani menyebutkan dirinya sebagai kuasa hukum juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh korban.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT MPG Gelar Aksi Bersih Lingkungan Dukung Transisi Hijau Indonesia

    PT MPG Gelar Aksi Bersih Lingkungan Dukung Transisi Hijau Indonesia

    Nagan Raya (ANTARA) – Dalam rangka mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan transisi hijau Indonesia, PT Meulaboh Power Generation (MPG) menggelar kegiatan sukarelawan bertema “Mutual Assistance and Sharing”.

    Kegiatan yang sudah berlangsung pada 3 Mei 2025 ini dilaksanakan di luar area pabrik, tepatnya di sepanjang jalan masuk menuju kawasan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya, Aceh.

    Sebanyak 20 orang relawan dari perusahaan ikut serta memungut sampah yang tersebar di sisi jalan dan saluran drainase sepanjang satu kilometer. Sampah-sampah yang dikumpulkan meliputi plastik kemasan, gelas plastik, kotak makanan, dan botol air mineral yang dibuang sembarangan.

    Selama dua jam aksi bersih-bersih berlangsung, para relawan berhasil mengumpulkan sekitar 120 kilogram sampah yang dikemas dalam 13 kantong besar dan kemudian dibawa ke tempat penampungan sampah perusahaan untuk diproses secara terpusat.

    “Membersihkan sampah dan mengurangi dampak lingkungan dari limbah rumah tangga sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh karyawan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menerapkan gaya hidup hijau di kehidupan sehari-hari,” ujar Liu Pengju, General Manager PT MPG.

    PT MPG juga mengimbau seluruh karyawan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membiasakan diri memilah sampah, dan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

    Secara berkelanjutan, PT MPG memang menaruh perhatian serius pada pengelolaan lingkungan. Perusahaan telah membangun enam titik penyimpanan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) untuk pengelolaan limbah beracun secara terpusat dan sesuai regulasi.

    Pengawasan terhadap emisi gas buang dan limbah cair juga dilakukan secara ketat, dengan standar emisi yang memenuhi batas baku mutu nasional Indonesia.

    Selain itu, MPG terus memperkuat sistem digital monitoring lingkungan melalui instalasi sistem pemantauan emisi secara real-time. Data emisi karbon dioksida, nitrogen oksida, dan partikel lainnya secara langsung terhubung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

    Dalam upaya mendukung energi terbarukan, perusahaan juga membangun proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 200 kilowatt di area pabrik. Pembangkit ini diperkirakan mampu menghasilkan listrik bersih sekitar 293.500 kWh per tahun.

    Sebagai bagian dari upaya penghijauan, PT MPG menanam pohon buah, bambu, dan jenis tanaman hias lainnya di berbagai area seperti sisi jalan pabrik, sekitar gardu listrik, hingga kawasan perkantoran dan tempat tinggal karyawan. Upaya ini tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga menjaga keamanan jaringan listrik dari gangguan pertumbuhan pohon.

    Melalui langkah-langkah tersebut, PT MPG berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia sekaligus menciptakan harmoni antara operasional industri dan kelestarian lingkungan.

    PT MPG mengoperasikan PLTU 2×225 MW sejak 31 Desember 2023. Proyek ini menelan investasi 540 juta dolar AS, menjadi pemasok utama listrik di Aceh atau mencapai 45 persen. PLTU ini dikelola mandiri dengan tenaga lokal dan arahan teknis dari Tiongkok.

    Pewarta: FB Anggoro
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

  • 96 persen ASN DKI sudah taati aturan naik angkutan umum tiap Rabu

    96 persen ASN DKI sudah taati aturan naik angkutan umum tiap Rabu

    angka kepatuhan peraturan tersebut tinggi dikarenakan Balai Kota memang tidak menyediakan parkir di hari Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan hingga saat ini sebanyak 96 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menaati aturan yang mewajibkan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu.

    “Kepatuhan itu 96 persen. Karena saya mendapatkan laporan secara langsung untuk minggu lalu dari Kepala Dinas Perhubungan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono mengatakan, angka kepatuhan peraturan tersebut tinggi dikarenakan Balai Kota memang tidak menyediakan parkir di hari Rabu.

    Bahkan, pintu gerbang Balai Kota dijaga ketat. Sehingga, tak ada kendaraan pribadi yang boleh masuk ke Balai Kota.

    Selain itu, Pramono menjelaskan tidak menyediakan angkutan ASN di depo-depo yang ada dan sudah menggratiskan mereka untuk naik transportasi umum. Untuk itu, Pramono menilai tak ada alasan untuk tidak mematuhi peraturan tersebut.

    Saat ditanyai sanksi terhadap empat persen ASN yang belum mematuhi peraturan tersebut, secara tegas Pramono mengatakan akan membina mereka.

    “Tentunya mereka secara khusus akan kami bina. Jadi dibina itu ada dua, dibina serius atau dibinasakan,” kata Pramono.

    Seperti yang diketahui Pramono Anung telah resmi menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 pada 23 April 2025.

    Mulai 30 April lalu, aturan tersebut pun serentak dijalankan oleh seluruh ASN DKI Jakarta. Pramono menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta tidak lagi menyediakan sarana transportasi khusus bagi ASN di hari Rabu.

    Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemacetan dan menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres Gibran tinjau pembangunan Bendungan Manikin di Kupang

    Wapres Gibran tinjau pembangunan Bendungan Manikin di Kupang

    ANTARA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Bendungan Tefmo/Manikin di Desa Bokong, Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (7/5). Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Parlinggoman Simanungkalit menyebut telah meminta Wapres Gibran untuk mempercepat pembangunan bendungan agar pemanfaatannya bisa segera dirasakan oleh masyarakat setempat. (Kornelis Kaha/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

  • Bulog Sulselbar catat rekor tertinggi serapan gabah dalam satu dekade

    Bulog Sulselbar catat rekor tertinggi serapan gabah dalam satu dekade

    ANTARA – Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) telah menyerap 365.000 ton gabah setara beras hingga April 2025. Kepala Kanwil Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi saat ditemui di Kota Makassar, pada Rabu (7/5) mengatakan dari target 579 ribu ton, 65 persen sudah tercapai. Fahrurozi juga mengatakan capaian tersebut tertinggi selama 10 tahun terakhir. 
    (Shintia Aryanti Krisna/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)