Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pada beberapa hari ke belakang Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), namun di saat yang sama Dishub masih mengandalkan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

    “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” ujarnya.

    Ia mengingatkan kebijakan ganjil genap merupakan solusi jangka pendek yang sebenarnya belum menyelesaikan akar permasalahan dari kemacetan di Jakarta.

    Efeknya kata Rio, bersifat sementara dan masyarakat dengan daya beli tinggi justru membeli kendaraan tambahan untuk menyiasatinya.

    “Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan jalan berbayar (ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Syafrin mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil-genap di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati akui babak belur dalam Pemilu 2024

    Megawati akui babak belur dalam Pemilu 2024

    “Tidak percaya saya panggil nanti orangnya, kenapa? Yang harusnya jadi tidak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tau orang-orangnya ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa pihaknya babak belur usai kontestasi Pemilu 2024 lalu.

    Ia pun menyentil para kadernya dalam pidato saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    “Anak-anak ku yang saya cintai, coba pikirkan, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong, sekarang saya sentil aja dikit. Setelah babak belur kaya gitu,” kata Megawati.

    Ia kemudian menanyakan para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut, apakah benar mereka babak belur atau tidak. Megawati menanyakan hal itu hingga dua kali.

    “Babak belur apa ndak? Nah kan nggak ngaku toh. Babak belur apa tidak?” ujarnya.

    Presiden ke-5 RI itu pun mengungkapkan penyebab PDIP babak belur dalam Pemilu 2024 karena ada kadernya yang gagal. Padahal, menurut penilaian dia, harusnya ada kadernya yang berhasil pada Pemilu 2024.

    “Tidak percaya saya panggil nanti orangnya, kenapa? Yang harusnya jadi tidak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tau orang-orangnya ini,” tambah Megawati.

    “Jadi saya bisa memberi nilai. Jadi saya udah yakin bahwa ini pasti akan jadi,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati singgung Presiden Prabowo yang minta dimasaki nasi goreng

    Megawati singgung Presiden Prabowo yang minta dimasaki nasi goreng

    “Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya tidaklah. Masa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung nasi goreng saat menghadiri acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Dalam pidatonya, Megawati menyebut Presiden Prabowo Subianto minta dimasakkan nasi goreng olehnya. Awalnya, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya bisa menjadi koki atau chef.

    “Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya tidaklah. Masa masakin buat kalian,” kata Megawati.

    Setelah itu, Megawati mengaku Presiden Prabowo sering bertanya dan meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

    “Yang masih nanya terus tuh tahun nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya ‘Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya’. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah,” ujarnya.

    Presiden ke-5 RI itu menyatakan bahwa Prabowo merasa senang ketika dimasaki nasi goreng. Megawati kemudian berkelakar kepada kader PDIP siapa yang mau dimasaki nasi goreng.

    “Itu senang banget loh, nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Yo tapi bayar loh. Gimana nggak bayar, masa saya selalu dalam posisi tertekan,” ucap Megawati.

    Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

    “Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, (ya) tidak,” ujar Megawati.

    Megawati sebagai Ketua Umum Partai pasti sedih ketika melihat anak buah atau kadernya diganggu pihak lain.

    “Lah tapi saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum, pasti perasaan kita sama,” jelas Megawati.

    Megawati lalu mengungkit momen dirinya memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu diketahui terjadi ketika Prabowo bertamu ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2019.

    “Dia senang saya masakin nasi goreng, sudah lama. Ada yang ngomong minta nasi goreng, loh aku ae lagi mumet, banyak anak-anakku yang tidak jadi. Emangnya tidak boleh? Boleh, tapi prinsip aku nang kene, situ rame yang rusuhi. Kalau perlu enggak ketemu,” ungkap Megawati.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi XIII: Kerusuhan Lapas Beliti darurat reformasi pemasyarakatan

    Komisi XIII: Kerusuhan Lapas Beliti darurat reformasi pemasyarakatan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Kamis (8/5) pagi, menandakan situasi darurat sistem pemasyarakatan di tanah air untuk dilakukan reformasi total.

    “Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,” kata Dewi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Sebab, kata dia, kejadian tersebut tidaklah berdiri sendiri dan bukan sekadar kelalaian operasional semata.

    Dia lantas membeberkan sejumlah insiden kerusuhan di Lapas yang terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

    Diantaranya, insiden kaburnya lebih dari 40 narapidana dari Lapas Kutacane, Aceh; narapidana pesta miras dan narkoba di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru; seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin.

    Kemudian, dugaan pungutan liar (pungli) jual beli kamar dan peredaran narkoba di Lapas Sampit, Kalimantan Tengah; hingga insiden narapidana meninggal dunia akibat keracunan miras oplosan Lapas Kelas Bukittinggi, Sumatera Barat.

    Untuk itu, dia menyebut Komisi XIII DPR RI mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rumah tahanan (rutan).

    Komisi XIII DPR RI, lanjut dia, juga meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

    “Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran,” ujarnya.

    Termasuk, tambah dia, pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

    “Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,” tuturnya.

    Terakhir, dia pun menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI yang akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan pembenahan sistem pemasyarakatan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan jabatan semata.

    Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

    Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan Iptu Ryan Tiantoro Putra menyebutkan sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan setelah terjadi kericuhan di Lapas Narkoba Muara Beliti.

    Dia mengatakan situasi telah berangsur kondusif, dan pengamanan ketat tetap diberlakukan di sekitar area lapas untuk memastikan stabilitas keamanan.

    Adapun Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

    “Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJS Jakbar targetkan 98 persen warga ikut program JKN pada 2025

    BPJS Jakbar targetkan 98 persen warga ikut program JKN pada 2025

    BPJS akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakbar dan menggencarkan program PESIAR (Petakan Sisir Advokasi Registrasi)

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Barat menargetkan warga yang mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen pada tahun 2025.

    Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Barat, Unting Patri Wicaksono Pribadi mengungkapkan cakupan peserta JKN di wilayah Jakarta Barat hingga 28 Februari 2025 sebanyak 2.412.492 jiwa dari total 2.640.436 penduduk.

    “Masih terdapat 93 ribuan penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Harapannya memang di 2025 ini, 98 persen warga Jakarta Barat sudah terdaftar di program JKN,” ucap Unting di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, kata Unting, untuk memenuhi target 98 persen di 2025, BPJS akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakbar dan menggencarkan program PESIAR (Petakan Sisir Advokasi Registrasi).

    Program itu merupakan kegiatan marketing sosial terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi perangkat daerah terkait.

    “Apa yang kita lakukan hari ini kita koordinasi untuk kita mau melakukan uji coba sebenarnya di enam kelurahan yang menurut data kami itu banyak warganya atau secara persentase banyak warganya belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional,” ucap Unting.

    Pihaknya berencana akan menggencarkan program PESIAR mulai Juni 2025.

    “Jadi rencana, kalau misalnya kami sudah menyelesaikan pembekalan di bulan Mei ini untuk seluruh agen itu, harapannya agen-agen PESIAR ini bulan depan sudah bisa menjalankan sampai Desember. Jadi, mulai bulan depan (Juni) sampai bulan Desember,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Barat, Abdurrahman Anwar menambahkan kegiatan tersebut bertujuan memaksimalkan cakupan peserta JKN di wilayah Jakbar.

    “Tujuan salah satunya pertemuan ini untuk menyosialisasikan kegiatan atau program dari BPJS Kesehatan yang intinya adalah berusaha untuk menjaring sebanyak mungkin mereka-mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan khususnya yang mandiri,” ucap Abdurrahman.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati soroti revisi UU Pemilu

    Megawati soroti revisi UU Pemilu

    “Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang akan dibahas di DPR.

    Menurutnya, ia belum mengetahui jika akan ada revisi UU lainnya.

    “Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,” kata Megawati dalam Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi. Pasalnya, jika hal ini dilakukan maka demokrasi nilainya bisa terlihat hanya dari materi.

    “Tapi please niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan,” ujarnya.

    “Pada saat sekarang. Orang hanya berpikir seperti itu. Saya lihatin aja,” tutur Megawati menambahkan.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu masih melihat situasi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi saat ini Komisi II DPR masih fokus akan membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya setelah hari-hari ini,” ucap Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

    Terkait dimana revisi UU Pemilu akan dibahas nantinya, ia juga belum dapat memastikan apakah di Komisi II atau justru di Badan Legislasi (Baleg).

    “Gimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan di pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg, ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Megawati bantah jual pulau: Saya justru menyelamatkan krisis ekonomi

    Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya pernah menjual pulau saat menjabat sebagai kepala negara.

    Dalam pernyataan bernada tegas dan emosional, Megawati membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan kontribusinya dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997–1999.

    “Enak aja ini orang, tua, laki. Kapan saya jualan pulau? Saya membetulkan ekonomi,” kata Megawati dalam sambutannya saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Megawati menyampaikan kekesalannya terhadap narasi yang menurutnya tidak berdasar dan kerap disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami sejarah pemerintahan.

    “Saya dapat award menyelesaikan utang IMF. Makanya kalian jangan hanya liat sekarang sudah turun. Pertanyaan saya nanti lihat sampai satu tahun. Nanti saya dibilang provokator,” ujarnya.

    Dalam pidato tersebut, Megawati juga menyinggung kondisi ekonomi saat ini, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti cabai. Ia mempertanyakan apakah penurunan harga bersifat jangka panjang, sekaligus mengkritik pola pikir jangka pendek dalam menilai situasi ekonomi.

    “Coba, ya sudahnya untuk berapa lama? Loh iya saya bertanya, turunnya untuk berapa lama? Belum tentu. Makanya cara pikir itu jangan pendek,” ucap Megawati.

    Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati juga menegur keras para kader partai yang ia nilai tidak turun langsung melihat penderitaan rakyat. Ia menegaskan bahwa tanpa partai, banyak dari mereka tidak akan dikenal masyarakat.

    “Nobody loh. Kalau kamu nggak ada di PDIP, siapa yang mau tahu kalian? Paling cuma begitu-begitu. Tolong deh, tolong banget turun ke bawah. Kasian rakyat,” serunya.

    Megawati mengingatkan bahwa sebagai presiden, dirinya menghadapi situasi yang amat berat, termasuk mengurus kredit macet dari lebih 300 ribu debitur dalam skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Itu stafnya hebat. Kalau tidak bisa bayar, gampangnya dia harus masuk penjara,” ungkap Megawati.

    Megawati juga menekankan bahwa dirinya tidak mencari pujian, melainkan ingin mendidik dan mengingatkan para kadernya.

    “Ini saya gini bukan supaya saya ‘wah, Ibu keren’. Tidak. Saya ajarin kamu karena kamu ini petugas partai. Saya ketum kamu loh. Elek-elek,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anak pemilik toko roti yang lakukan penganiayaan divonis 10 bulan

    Anak pemilik toko roti yang lakukan penganiayaan divonis 10 bulan

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menolak nota pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisi mentalnya

    Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim) menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada anak pemilik toko roti bernama George Sugama Halim yang melakukan penganiayaan terhadap karyawatinya.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan George terbukti bersalah menganiaya karyawati, Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober 2024.

    “Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa,” kata Hakim Ketua Heru Kuntjoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

    Heru menyebut berdasarkan fakta persidangan, George melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta George divonis satu tahun penjara.

    Majelis hakim menyatakan terdapat hal-hal meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan saat menjatuhkan vonis bagi George. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni merusak kesejahteraan orang

    “Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yakni belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya,” ucap Heru.

    Selain itu, pertimbangan meringankan hukuman terhadap George ini hampir serupa dengan pertimbangan meringankan saat JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan tuntutan.

    Bedanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

    Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menolak nota pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisi mentalnya.

    Menurut majelis hakim, George masih bisa bekerja membantu mengelola bisnis toko roti kedua orangtuanya, sehingga kondisi mentalnya tidak menggugurkan tindak penganiayaan yang dilakukan.

    “Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan,” jelas Heru.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lapangan di Kampung Boncos Jakbar bakal dibangun fasilitas olahraga

    Lapangan di Kampung Boncos Jakbar bakal dibangun fasilitas olahraga

    Dengan kita membersihkan (lapangan Kampung Boncos), kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pusat olahraga diharapkan tidak ada lagi narkoba di kawasan ini

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Marthinus Hukom mengungkapkan lapangan di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat yang kerap dipakai berkumpulnya pecandu narkoba bakal dibangun fasilitas olahraga.

    “Kita ketahui bahwa lahan ini dimiliki oleh PT. Djarum. Dengan kita membersihkan (lapangan Kampung Boncos), kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pusat olahraga diharapkan tidak ada lagi narkoba di kawasan ini,” ucap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, fasilitas olahraga yang dibangun dapat mengatasi masalah narkoba di lokasi tersebut dan mengubah kebiasaan warga sekitar menjadi lebih positif.

    “Sudah barang tentu kehadiran pusat olahraga di sini adalah bentuk bagaimana kita menyalurkan aspirasi generasi muda dari mabuk-mabukan, dari kebiasaan menggunakan narkoba, beralih ke kegiatan-kegiatan yang positif,” ungkap Marthinus.

    Lebih lanjut, kata Marthinus, fasilitas olahraga di lapangan itu bisa menjadi kantong ekonomi bagi warga sekitar, yakni dengan disediakannya kantong parkir.

    “Dan juga sudah barang tentu akan membawa pendapatan (income) baru di lingkungan sini, karena pasti parkir akan hadir di sini,” ujar dia.

    Kendati demikian, Marthinus belum dapat merinci kapan pastinya fasilitas olahraga itu bakal dibangun.

    “Nah itu nanti tanya ke PT. Djarum,” ucap Marthinus.

    Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menghadirkan youtuber makan besar Bobon Santoso dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom mengatakan kehadiran Bobon Santoso merupakan simbol dari internalisasi nilai-nilai produktif, termasuk kesehatan melalui konsumsi makanan, bukannya konsumsi narkoba.

    “Chef Bobon ini simbol bahwa manusia sehat adalah yang mengonsumsi makanan sehat, produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti menjual narkoba,” kata Marthinus kepada pers.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump 

    Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump 

    Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah-langkah antisipasi membanjirnya produk asal Tiongkok sebagai imbas pemberlakuan tarif impor ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.

    “Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat menjanjikan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan, salah satu yang harus dilakukan yakni memberikan perlindungan pada pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Perlindungan ini termasuk dengan penguatan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

    “Kita juga punya program Jawara, kemudian kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri, sertifikasi dan juga insentif terhadap usaha lokal,” kata Arlyana.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal Trump pada produk impor yang masuk Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok mencapai 245 persen.

    Di satu sisi, ini dapat menjadi peluang ekspor bagi Jakarta untuk produk alas kaki.

    Apalagi Indonesia termasuk Jakarta memiliki peluang karena tarif Trump yang dikenakan jauh lebih rendah dibandingkan Tiongkok dan Vietnam.

    Adapun pengenaan tarif impor ke AS untuk Vietnam kini 46 persen, sementara Indonesia 32 persen (sebelum pemberlakuan negosiasi 90 hari).

    “Mereka (AS) banyak impor dari Vietnam dan Tiongkok. Sementara Vietnam dan Tiongkok sekarang kena tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Artinya Indonesia, terutama Jakarta memiliki peluang ekspor,” kata Arlyana.

    Jakarta, sambung dia, diharapkan dapat menyambut peluang ekspor tersebut antara lain dengan meningkatkan efektivitas dari tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi dari modal dan investasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025