Category: Antaranews.com

  • Kapolri ungkap judol jadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024

    Kapolri ungkap judol jadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024

    “Perjudian di tahun 2024 itu di angka 1.720 kasus, sementara di tahun 2023 lebih rendah,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa judi online atau daring (judol) menjadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024 berdasarkan data Bareskrim Polri.

    “Perjudian di tahun 2024 itu di angka 1.720 kasus, sementara di tahun 2023 lebih rendah,” ujar Kapolri dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan salindia yang disampaikan Kapolri dalam acara tersebut, disebutkan kasus judol yang ditangani Polri pada 2023 hanya mencapai 275 kasus.

    “Tadi Pak Ivan (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana) sampaikan bahwa kalau kita tidak hati-hati akan ada prediksi kenaikan (perputaran dana judol, red.) Rp1.200 triliun. Artinya, angka itu adalah prediksi yang kemudian harus kita tekan,” katanya menyampaikan respons Polri terhadap jumlah kasus dan prediksi peningkatan perputaran dana judol.

    Sementara itu, Kapolri menyampaikan bahwa kasus penipuan daring menempati posisi kedua dalam kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024, yakni 1.437 kasus.

    Menurut dia, salah satu alasan baik judol maupun penipuan daring menjadi dua teratas kasus kejahatan siber adalah perkembangan dunia maya.

    Oleh sebab itu, kata dia, Polri telah mengupayakan langkah preemtif dengan menyebarkan konten edukasi dan imbauan melalui berbagai saluran, dan melaksanakan patroli siber terhadap konten bermuatan negatif.

    “Kemudian pada saat ditemukan, kami bekerja sama dengan Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) untuk melakukan pemblokiran. Mulai dari masalah pornografi, perjudian, kemudian penipuan, hoaks, dan ujaran kebencian, pengancaman, dan seterusnya, ada 169.686 situs yang kami ajukan (untuk diblokir, red.),” jelasnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Polri telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memberikan pelayanan terhadap terjadinya peretasan.

    “Kami juga sudah membentuk Direktorat Siber di delapan polda, dan mudah-mudahan bisa segera kami bekali dengan kemampuan yang sama, sehingga kemudian bisa memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa acara kongres partai nantinya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

    Ia menegaskan bahwa PDIP solid dalam menentukan ketua umum.

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,” kata Djarot saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis malam.

    Di sisi lain, dia menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP masih diisi oleh Hasto Kristiyanto. Ia menambahkan bahwa urusan Sekjen hanya menjadi kewenangan Megawati.

    “Itu kan kewenangan dari ketua umum karena Sekjennya sekarang masih Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Djarot memastikan kongres PDIP akan digelar tahun 2025. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bulan apa kongres itu akan dilaksanakan.

    “Ya memang tahun ini, tunggu saja sebentar lagi ya,” jelas Djarot.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani buka suara soal jadwal kongres partainya yang rencananya digelar pada tahun 2025.

    Puan menegaskan pihaknya belum dapat mengumumkan tanggal kongres ke publik. Namun, dia mengatakan bahwa acara kongres rencananya akan dilaksanakan tahun ini.

    “Kapan kongres? Pada waktunya kita akan umumkan. Tahun ini insya Allah, kapan waktunya, akan kita akan umumkan segera. Tahun ini,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati: Tanah Bali tak boleh dikonversi 

    Megawati: Tanah Bali tak boleh dikonversi 

    “Untuk apa? Sebelum saya memilih Pak Koster, Gubernur beliau, Wakil, saya bilang, kamu tidak akan saya jadikan kalau kamu tidak bisa membuat FGD. FGD itu sebuah pertemuan dari yang namanya banyak sekali. Ada organisasi, ada dari pengusahalah, macam-m

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa Bali memiliki tanah yang subur, sehingga tidak boleh di konversi karena milik negara.

    Hal itu dikatakan Megawati saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis. Awalnya Megawati menjelaskan dirinya meminta kepada Wayan Koster dan Wakilnya Bali I Nyoman Giri Prasta untuk melakukan focus grup discusion (FGD).

    “Untuk apa? Sebelum saya memilih Pak Koster, Gubernur beliau, Wakil, saya bilang, kamu tidak akan saya jadikan kalau kamu tidak bisa membuat FGD. FGD itu sebuah pertemuan dari yang namanya banyak sekali. Ada organisasi, ada dari pengusahalah, macam-macam,” kata Megawati.

    Megawati kemudian menyebut bahwa Bali memiliki tanah yang subur. Kemudian dirinya meminta agar tanah Bali tidak dikonversi.

    “Apa artinya dikonversi? Tidak boleh diubah. Dia adalah milik negara untuk rakyat. Bisa mengolah, mencari makannya. Ngerti? Awas tidak ngerti dan tidak dilaksanakan. Kalau Bali saja bisa, masak lain daerah tidak bisa,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Warga Negara Asing (WNA) juga tidak boleh semena-mena di Bali. Presiden ke 5 RI itu juga mencontohkan sejumlah WNA berkasus di Bali, dan memerintahkan Giri untuk melakukan deportasi.

    “Saya suruh dia deportasi. Boleh tanya sama Pak Giri. Betul? Seketika. Pulangkan dia. Kita sama juga. Kalau pergi ke luar negeri, ada tata acaranya. Ada tata acaranya. Berpakaian kita juga. Mesti kayak apa,” jelas Megawati.

    Dia heran jika ada WNA yang berlaku sembarangan di Bali. Dirinya menyebut bahwa Bali ada sebuah tempat wisata yang banyak ingin dikunjungi.

    “Bali itu pulau pariwisata yang orang sedunia kepengin. Saya kalau ke luar negeri, kalau ditanya, Where are you come from? Dari mana kamu? Indonesia. Wah, rasanya saya tadinya udah bangga,” tambahnya.

    “Eh, orang yang nanya itu berkerut-kerut. Bikin saya. Eh, dia tidak tau Indonesia. Do you know Bali? Hah? Yes,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kabid Humas Polda Kepri peserta terbaik pelatihan media handling

    Kabid Humas Polda Kepri peserta terbaik pelatihan media handling

    “Pak Pandra masuk dalam kelas Media Handling, saat praktik doorstop, beliau bisa menjelaskan secara jelas terkait isu yang ditanyakan teman-teman jurnalis. Ini menunjukkan penguasaan isu yang ditanyakan,”

    Batam (ANTARA) – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad terpilih menjadi peserta terbaik pelatihan media hadling yang ditaja oleh Perum LKBN ANTARA dialam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri 2025.

    “Pak Pandra masuk dalam kelas Media Handling, saat praktik doorstop, beliau bisa menjelaskan secara jelas terkait isu yang ditanyakan teman-teman jurnalis. Ini menunjukkan penguasaan isu yang ditanyakan,” kata Manager Lembaga Pendidikan ANTARA Wuriyanti Puspitasari dikonfirmasi dari Batam, Kamis.

    Wury menjelaskan, Kabidhumas Polda Kepri itu juga dinilai menguasai teknik-teknik menghadapi wawancara dengan jurnalis, karena doorstop dilakukan berjalan (tidak diam di tempat).

    “Situasi ini sebenarnya cukup memiliki tantangan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan, tapi Pak Pandra mampu bersikap tenang dalam menjawab pertanyaan jurnalis dengan jelas,” katanya.

    Perum LKBN ANTARA memberikan pelatihan kompetensi kepada peserta Rakernis Divisi Humas Polri 2025 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/5).

    Pelatihan tersebut menghadirkan tiga narasumber dari ANTARA yang memberikan materi dalam pelatihan yang diikuti para kabid humas dari seluruh polad di Indonesia. Ketiga narasumber, yakni wartawan senior Perum LKBN ANTARA Sapto Heru Purnomojoyo, Kepala Redaksi Politik, Hukum dan Keamanan LKBN ANTARA Imam Budilaksano, serta pengajar dari Lembaga Pendidikan ANTARA Widi Wahyu Widodo.

    “ANTARA menyelenggarakan pelatihan media relation, media handling, media monitoring di tengah pelaksanaan Rakernis Polri 2025 di Semarang,” kata Kepala Redaksi Politik, Hukum dan Keamanan LKBN ANTARA Imam Budiklaksano selaku pengajar.

    Rakernis Divisi Humas Polri 2025 di Semarang menjadi forum strategis bagi jajaran Humas Polri untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM kehumasan, pemanfaatan teknologi digital, serta respons cepat dalam menangani isu-isu strategis.

    Terpisah KabidHumas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, media handling adalah kemampuan mengelola komunikasi dengan media massa secara efektif dan strategis.

    Media handling mencakup keterampilan menghadapi wawancara, menyusun pesan kunci, mengelola konferensi pers, serta menjalin hubung baik dengan insan pers.

    Tujuan utama media handling adalah memastikan informasi yang disampaikan kepada publik melalui media bersifat akurat, jelas dan sesuai dengan tujuan organisasi.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas dalam menjalin kemitraan dengan media, serta menyampaikan informasi kepolisian secara terbuka, akurat dan berimbang kepada masyarakat,” kata Pandra.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    Ketua DPR minta pemerintah jamin keselamatan WNI di India-Pakistan

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di wilayah konflik India dengan Pakistan.

    “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Puan pun mendorong Pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih mendalam, khususnya terkait skenario terburuk yang mungkin terjadi.

    “Dan kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara,” ucapnya.

    Meski KBRI di New Delhi dan Islamabad memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam ketegangan India dan Pakistan, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan evakuasi.

    “Apalagi otoritas setempat sudah mengimbau evakuasi warga, dan ada warga-warga kita yang berada di wilayah serangan. Jangan sampai negara terlambat menyelamatkan warganya,” ujarnya.

    Dia menekankan bahwa negara sudah berkewajiban untuk melindungi setiap WNI di manapun berada, termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dalam setiap konflik yang dihadapi.

    Menurut dia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama TNI dan instansi terkait lainnya perlu mengambil kebijakan yang paling aman bagi para WNI di India dan Pakistan.

    Jika evakuasi WNI dilakukan, dia pun meminta Kemlu melalui masing-masing KBRI untuk menyiagakan tenaga medis dan memastikan bahwa WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat karena menempuh perjalanan yang panjang.

    “Kesehatan mereka harus diperhatikan, jangan sampai ada WNI yang mengalami sakit saat proses evakuasi. Nyawa warga kita merupakan tanggung jawab negara,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kemlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan WNI.”

    Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, kata dia, Indonesia berharap India dan Pakistan dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil.

    Dia menegaskan pula bahwa Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, memiliki kepentingan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Terlebih, lanjut dia, konflik di Asia Selatan berpotensi menimbulkan dampak global, mulai dari gangguan ekonomi, migrasi lintas negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk memfasilitasi perundingan damai antara kedua negara,” ucapnya.

    Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun menyampaikan keprihatinannya atas konflik India-Pakistan yang menelan korban jiwa tersebut, serta turut bersolidaritas terhadap seluruh korban jiwa dan keluarga yang terdampak.

    DPR RI, tambah dia, siap terlibat melalui jalur diplomasi parlemen dan multilateral guna mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.

    “Tidak ada kemenangan dalam perang yang menelan korban sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer agar tidak lagi ada korban tak bersalah berjatuhan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas akses rehabilitasi melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Kementerian Kesehatan pada 2025.

    “Jumlahnya pada tahun lalu kurang lebih 900 IPWL. Tahun ini Kementerian Kesehatan menambah menjadi 1.494 IPWL,” ungkap Marthinus kepada wartawan dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, bertambahnya jumlah IPWL juga sebagai bukti kehadiran negara untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

    “Artinya ada peningkatan kemauan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,” ujar mantan Kepala Detesemen Khusus 88 itu.

    Marthinus memastikan pengguna narkoba yang hendak melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak bakal dihukum.

    Hal itu disampaikan Marthinus menyusul banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin direhabilitasi, namun enggan melapor atau menghubungi lembaga seperti BNN lantaran takut dihukum.

    “Hukum atau undang-undang narkotika itu mengatur pengguna harus direhabilitasi. Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum. Jadi tolong ditulis, tidak akan dihukum kalau orang itu melapor,” ungkap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Selain karena takut dihukum, kata Marthinus, para pengguna juga takut dimarjinalkan atau terkena sanksi sosial jika melapor untuk menjalani rehabilitasi.

    “Ketika melapor, stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan narkoba ini, stigma negatif. Akhirnya mereka termarjinalkan,” ucap Marthinus.

    Lebih lanjut, Marthinus mengungkap BNN memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba.

    “Yang pertama adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido, Bogor. Itu menampung sekitar 500 orang per hari. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah, Samarinda bisa 200 orang lebih. Kemudian ada Loka di tiga tempat, yakni Lampung, Batam, dan Medan,” ujar Marthinus.

    Martinus menambahkan, sebanyak 15 ribu masyarakat mengikuti program rehabilitasi setiap tahunnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin berharap program Taman Anak Sejahtera (TAS) yang disediakan di setiap kecamatan dapat memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera.

    “Taman anak sejahtera jadi sebuah kebaikan buat masyarakat,” kata Thamrin di Jakarta, Kamis, menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan membuat TAS di setiap kecamatan.

    TAS merupakan fasilitas penitipan anak khusus bagi warga keluarga prasejahtera yang saat ini jumlahnya baru ada di tiga lokasi.

    Menurut dia, program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera.

    Ia berharap pembangunan TAS di setiap kecamatan dapat menghapus kegiatan orangtua yang membawa anak-anak mencari barang bekas pakai gerobak, ataupun ikut berjualan di pasar.

    “Jangan ada lagi anak kecil dibawa pakai gerobak, dengan ini gubernur punya perhatian kepada masyarakat menengah ke bawah agar pendidikannya terjamin,” ujarnya.

    Ia ingin anak usia dua sampai tujuh tahun atau sebelum mengenyam pendidikan Sekolah Dasar bisa mendapat hak sesuai usianya.

    Thamrin juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk menyukseskan program TAS.

    “Perlu sinergi dengan Dinsos, PPAPP, dan kelurahan, supaya didata. Semua data konkret dan bisa dijalankan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan TAS Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara dan menginstruksikan kepada jajarannya agar bisa mewujudkan satu TAS di setiap kecamatan.

    “Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada tiga TAS, dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas, mudah-mudahan di setiap kecamatan nantinya ada satu,” kata Pramono saat dijumpai di Kebon Bawang, Jakarta Utara, Senin.

    Dalam sambutannya, Pramono juga menyampaikan bahwa gagasan dari Dinas Sosial itu masuk ke dalam program 100 hari quick wins yang dicanangkannya saat kampanye pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi selidiki insiden ledakan di proyek Waduk Bulango Ulu

    Polisi selidiki insiden ledakan di proyek Waduk Bulango Ulu

    Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bone Bolango melakukan penyelidikan insiden ledakan yang terjadi di proyek pembangunan Waduk Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

    Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro di Gorontalo, Kamis mengatakan pihaknya belum dapat memastikan secara rincih kronologi kejadian ledakan yang menyebabkan satu orang korban meninggal dunia itu.

    “Yang pasti kita sedang melakukan penyelidikan lebih dalam, untuk mengetahui secara pasti bagaimana rangkaian kejadiannya,” ucap Supriantoro.

    Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa itu terjadi pada Senin (5/5) sekitar Pukul 17.00 Wita, dimana korban dan beberapa rekannya sedang melakukan blasting atau pembukaan lahan waduk dengan menggunakan bahan peledak.

    Namun kata dia pihak penyelenggara proyek baru menyampaikan laporan kejadian ke pihak Kepolisian pada Selasa (06/05) siang.

    Alasan dari pihak penyelenggara proyek karena mereka tengah fokus melakukan penanganan terhadap korban, yang dikabarkan telah meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.

    Pada Selasa (6/5), Kapolres bersama tim dari Satreskrim beserta regu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Polres Bone Bolango turun ke lokasi kejadian untuk melakukan rangkaian penyelidikan hingga mengumpulkan keterangan para saksi termasuk penyelenggara proyek.

    Pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara (tkp) kata dia, personel menemukan sepatu dan kacamata milik korban.

    Menurut keterangan sejumlah saksi, pada saat ledakan terjadi, korban terjatuh dan terperosok ke dalam jurang yang kedalamannya diperkirakan mencapai 20 meter. Selain itu kata dia para saksi juga menyebut bahwa saat proses peledakan, korban tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD).

    Keseluruhan informasi yang disampaikan oleh sejumlah saksi kata dia, nantinya akan disinkronkan dengan keterangan hasil visum yang diterbitkan oleh pihak RSUD Toto Kabila.

    “Korban sudah diserahkan ke pihak keluarga dan telah dimakamkan. Untuk selanjutnya kami masih menunggu hasil visum dati pihak rumah sakit. Perkembangan selanjutnya nanti kami informasikan kembali,” pungkas dia.

    Pewarta: Adiwinata Solihin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 175 siswa mengikuti lomba seni di Kembangan

    175 siswa mengikuti lomba seni di Kembangan

    Mereka bisa berinteraksi dan menjalin jaringan dengan siswa berbakat lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 175 siswa yang mewakili 69 sekolah dasar di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) di SDN Kembangan Utara 04 Pagi, Kamis.

    Kegiatan tersebut bertujuan memberi ruang bagi anak agar lebih kreatif dan mampu menggali potensi di bidang seni dan sastra dengan mengedepankan sportivitas dan pengembangan diri, melalui kegiatan sesuai minat, bakat dan kemampuan.

    “Mereka bisa berinteraksi dan menjalin jaringan dengan siswa berbakat lainnya,” kata Camat Kembangan, Joko Suparno.

    Melalui ajang ini, lanjut Joko, peserta diharapkan lebih percaya diri, lebih kreativitas, dan mampu bersaing, serta menumbuhkan kecintaan terhadap seni budaya Indonesia.

    Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kembangan, Sunar mengatakan, lomba itu terdiri atas tujuh cabang lomba yakni gambar ekspresi, kriya, menyanyi solo, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari.

    “Pemenang dalam perlombaan ini nantinya akan mewakili kecamatan pada lomba yang sama di tingkat Kota Jakarta Barat,” ujarnya.

    Festival yang dilaksanakan rutin setiap tahun ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tertib.

    “Sehingga akan menghasilkan bakat dan ketrampilan dari setiap jenis lombanya,” imbuh dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi tangkap pelaku curanmor yang enam kali beraksi di Pesanggrahan

    Polisi tangkap pelaku curanmor yang enam kali beraksi di Pesanggrahan

    Ketiga pelaku terdiri dari AF alias F yang masih di bawah umur sebagai eksekutor utama, MR alias I yang berperan sebagai pengawas situasi dan pendorong motor, serta seorang penadah F alias H

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang enam kali beraksi di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Untuk di Pesanggrahan sendiri kurang lebih sudah lima sampai enam kali melakukan pencurian,” kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Seala mengatakan kasus curanmor terjadi pada dua waktu yaitu berdasarkan laporan pada Kamis (17/4) itu sekira pukul 02.30 WIB.

    Selanjutnya, laporan yang kedua terjadi pada Rabu (30/4) sekira pukul 04.00 WIB.

    Dia menjelaskan anggotanya telah menangkap tiga pelaku di Bekasi dengan peran berbeda dalam kasus ini.

    Ketiga pelaku terdiri dari AF alias F yang masih di bawah umur sebagai eksekutor utama, MR alias I yang berperan sebagai pengawas situasi dan pendorong motor, serta seorang penadah F alias H.

    Adapun modus operandi yang digunakan terbilang nekat yakni pelaku memanjat pagar rumah warga, mengintip posisi kunci motor, dan jika tidak dalam keadaan terkunci ganda, motor pun langsung dibawa kabur.

    Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk lima unit sepeda motor berbagai jenis.

    Sementara, korban bernama Utami mengaku senang setelah motornya yang hilang selama seminggu berhasil diamankan kembali oleh pihak Kepolisian.

    “Masih milik (motornya), terima kasih Polsek Pesanggrahan yang sudah merespons dengan cepat,” ucap Utami.

    Dua pelaku kini disangkakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara.

    Sedangkan, bagi penadah akan dijerat dengan pasal 480 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun penjara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025