Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Kemendagri tegaskan pentingnya komitmen kuat selesaikan batas desa

    Kemendagri tegaskan pentingnya komitmen kuat selesaikan batas desa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

    “Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan batas desa, menuju Indonesia Emas, ” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia menjelaskan, penegasan batas desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

    Oleh karenanya, kata dia, penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. Saat ini, Indonesia memiliki 75.266 Desa, namun belum semuanya memiliki batas desa yang definitif.

    Sejauh ini, disebutkan bahwa baru 10.909 desa yang telah memiliki peraturan kepala daerah (perkada) tentang batas desa atau sekitar 14,4 persen dari total jumlah desa di Indonesia.

    Namun demikian, menurut Murtono, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, penyelesaian batas desa tidak hanya dilakukan kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah daerah dan pusat.

    “Selain dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memang memiliki kewenangan, namun juga dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi dan pusat,” tutur dia.

    Pemerintah provinsi, lanjut dia, bisa saja memberikan dukungan bantuan keuangan khusus maupun fasilitasi, sedangkan dapat juga difasilitasi pusat melalui bantuan pemerintah, sebagaimana di antaranya dengan Program ILASPP.

    Melalui Program ILASPP tersebut, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) akan menyelesaikan 5.000 batas desa hingga 2029.

    Acara tersebut diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, yang berlangsung selama 4 hari, yakni sejak Kamis (20/11) hingga Minggu (23/11).

    Adapun pesertanya merupakan perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Sigit Pinardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jawa Barat sumbang Rp310 triliun PDB ekonomi kreatif nasional

    Jawa Barat sumbang Rp310 triliun PDB ekonomi kreatif nasional

    PDB nasional untuk ekraf ini Rp1.500 triliun. Jawa Barat sendiri kontribusinya signifikan, sekitar Rp310 triliun dari sisi kuantitatif

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebutkan provinsi ini berkontribusi sebesar 20,73 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif nasional, dengan nilai nominal mencapai kisaran Rp310 triliun.

    “PDB nasional untuk ekraf ini Rp1.500 triliun. Jawa Barat sendiri kontribusinya signifikan, sekitar Rp310 triliun dari sisi kuantitatif,” kata Herman di sela kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 di Bandung, Sabtu.

    Herman merinci, dari total 27,4 juta tenaga kerja kreatif di Indonesia, sebanyak 6,2 juta atau 20 persennya berbasis di Jawa Barat.

    Hal ini menjadikan provinsi tersebut sebagai barometer utama pertumbuhan industri digital dan kreatif di tanah air.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Herman, kini fokus menjadikan sektor ekraf sebagai pengungkit (leverage) untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki kue pembangunan total sebesar Rp2.800 triliun.

    Terkait BDD sendiri, Pemilihan Bandung sebagai tuan rumah dinilai strategis, mengingat posisi Jawa Barat sebagai provinsi prioritas yang menyumbang 6,24 juta tenaga kerja kreatif pada 2025, angka kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional dari sektor ini berdasarkan data BPS.

    Dari 2.300 orang yang mendaftar, akhirnya 1.000 terpilih mengikuti program BDD 2025.

    Terkait 1.000 talenta digital yang digembleng dalam BDD 2025, Herman memastikan 800 orang di antaranya merupakan warga Jawa Barat yang akan langsung mendapat pendampingan lanjutan.

    “Setelah ini kami lanjutkan dengan coaching dan mentoring. Rata-rata peserta adalah Gen-Z dan Milenial. Bagi yang belum bekerja, akan langsung kami salurkan ke dunia industri atau didorong mengeksekusi usaha rintisannya sendiri,” ujar Herman.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Subsektor aplikasi geser fesyen dalam realisasi investasi ekraf 2025

    Subsektor aplikasi geser fesyen dalam realisasi investasi ekraf 2025

    Bandung (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan terjadi pergeseran tren investasi ekonomi kreatif nasional pada semester pertama 2025, dengan menempatkan subsektor aplikasi kini posisi teratas, mengungguli subsektor unggulan tradisional seperti fesyen dan kuliner.

    “Investasi dari sektor ekonomi kreatif di semester pertama mencapai 66 persen dari target. Dengan yang paling tinggi adalah dari sektor aplikasi, baru fesyen, kuliner, dan kriya,” kata Teuku Riefky di sela kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 di Bandung, Sabtu.

    Teuku menjelaskan pada tahun 2025, sektor ekraf dengan 17 sub sektor di dalamnya, ditarget berkontribusi dalam realisasi investasi mencapai Rp136 triliun, atau sembilan persen dari total realisasi investasi nasional.

    Kemudian, ekspor ekonomi kreatif pada tahun 2025, ditargetkan mencapai Rp26,4 miliar dolar AS atau 9,5 persen dari total ekspor nasional, dan sektor ini telah tercapai 50 persen pada semester pertama.

    Merespons tingginya minat pada sektor berbasis kekayaan intelektual (KI) tersebut, Teuku Riefky menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan khusus.

    Pihaknya mengalokasikan plafon kredit usaha rakyat (KUR) khusus industri kreatif berbasis KI hingga Rp10 triliun.

    Skema ini, kata dia, dirancang untuk memfasilitasi pengembang aplikasi dan gim lokal yang kerap kesulitan mengakses permodalan konvensional karena ketiadaan aset fisik (kolateral).

    “Hanya untuk industri kreatif berbasis KI, nilainya bisa mencapai Rp500 juta per debitur. Ini solusi konkret di luar pelatihan teknis,” ujarnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, disebut dia, mencatat tenaga kerja ekonomi kreatif telah mencapai 27,4 juta orang, atau tumbuh sekitar satu juta pekerja dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan sektor ini menjadi bantalan efektif penyerapan tenaga kerja di tengah disrupsi industri lain.

    Dari komposisi 50 persen lebih tenaga kerja pada ekonomi kreatif, berusia di bawah 40 tahun, yakni antara 18 sampai 40 tahun.

    “Sektor ini juga, kontribusinya terhadap PDB nasional itu tujuh persen. Dan ini sudah 104 persen dari target,” ujarnya.

    Menurut dia, saking cepat tumbuhnya industri kreatif terutama karena digitalisasi ini juga di luar dugaan pemerintah karena tumbuhnya ini sangat besar begitu.

    “Hal ini karena tentu zaman digital yang memungkinkan orang untuk mempunyai penghasilan yang sesuai dengan passion-nya, sesuai hobinya,” tutur dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Bekasi tuntaskan administrasi Tol Japek II Selatan

    Pemkab Bekasi tuntaskan administrasi Tol Japek II Selatan

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bergerak cepat untuk menuntaskan administrasi berkaitan keberlanjutan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan agar proyek ini dapat selesai dan dioperasikan sesuai target nasional.

    “Kita optimistis Tol Japek II Selatan dapat beroperasi sesuai target nasional. Saat ini kami bergerak cepat untuk merampungkan administrasi, baik di tingkat desa hingga kabupaten,” kata Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida di Cikarang, Sabtu.

    Dia menjelaskan ada sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi di antaranya lahan dan bangunan SDN Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04 serta SDN Ciledug 03.

    “Untuk sekolah, bangunan SMP yang terdampak sudah selesai proses ganti ruginya. Sementara untuk SD, kami menunggu keputusan Bupati. Prinsipnya, pendidikan tidak boleh terganggu dan Pemda memastikan seluruh fasilitas diganti secara layak,” katanya.

    Ia memastikan proses penyelesaian administrasi terhadap fasilitas pendidikan berstatus terdampak proyek pembangunan trase Tol Japek II Selatan dipastikan rampung pada akhir tahun ini.

    Kepastian tersebut sekaligus bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proyek strategis nasional sehingga ruas jalan itu bisa dioperasikan penuh maupun fungsional pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Lebaran 2026.

    “Kami turut memastikan bahwa tahapan percepatan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan publik. Mudah-mudahan sesuai target pemerintah, akhir tahun ini sudah bisa beroperasi,” ucap dia.

    Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional ini.

    “Japek II Selatan ditargetkan berfungsi pada periode Natal dan Tahun Baru serta Lebaran 2026 untuk mengurai kemacetan Jakarta-Bandung sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan tekankan Pusvetma jadi motor produksi vaksin nasional

    Wamentan tekankan Pusvetma jadi motor produksi vaksin nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan peran strategis Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma sebagai motor produksi vaksin hewan nasional untuk memperkuat kesehatan hewan serta menjamin ketersediaan vaksin berkualitas bagi seluruh daerah.

    “Kementan (Kementerian Pertanian) memiliki sumber daya yang luar biasa, balai-balai yang kuat, para ahli yang kompeten. Jika semua saling terhubung, hasilnya akan jauh lebih optimal,” kata Wamentan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Wamentan saat meninjau BBVF Pusvetma di Surabaya menyampaikan kunjungan kerjanya ke fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat subsektor peternakan dalam rangka mencapai swasembada pangan.

    Ia menegaskan penguatan komunikasi dan kolaborasi antarlembaga di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan kunci percepatan kinerja.

    Ia juga menekankan pentingnya Pusvetma memperluas kemitraan dengan akademisi dan perguruan tinggi untuk mempercepat inovasi riset dan produksi vaksin hewan.

    Sudaryono juga meminta Pusvetma meningkatkan kapasitas produksi vaksin untuk mendukung stabilitas kesehatan hewan nasional.

    “Kalau Pusvetma makin kuat, produksi naik, maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut meningkat. Ini berdampak langsung pada penguatan subsektor peternakan dan mendukung tujuan presiden untuk swasembada pertanian,” tegasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Wamentan Sudaryono meninjau fasilitas produksi vaksin.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP tegaskan komitmen bangun basis politik di Riau lewat tiga pilar

    PDIP tegaskan komitmen bangun basis politik di Riau lewat tiga pilar

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan komitmennya membangun basis politik di Riau melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan akar budaya Melayu, penanaman keteladanan sejarah, dan merumuskan ide-cita-cita masa depan.

    Dilansir dari keterangan resmi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP serentak di Pekanbaru, Riau, Sabtu, mengatakan bahwa dalam hal budaya, sumbangsih kultural Riau sangat fundamental bagi persatuan nasional.

    Hasto memuji keindahan songket dan tarian Riau yang disajikan dalam drama musikal, lalu menyampaikan pantun penghormatan.

    Ia juga menekankan pentingnya peran sentral budaya Melayu dalam mempersatukan Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928.

    “Meskipun pengguna Bahasa Jawa, Sunda, Batak jauh lebih besar, para pemuda visioner itu mencari suatu tradisi kebudayaan yang menjadi jembatan. Mengapa Bahasa Indonesia yang akarnya Melayu? Maka, banggalah bahasa ini sungguh-sungguh telah menyatukan kita,” katanya.

    Kemudian, terkait pilar kedua soal keteladanan sejarah, Hasto menyampaikan keprihatinannya karena banyak anak bangsa yang lupa sejarah akibat pendidikan politik yang ahistoris.

    Ia pun mengajak kader PDIP untuk meneladani pengorbanan sejati, dimulai dari kisah Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak.

    “Beliau mempersembahkan kedaulatannya, mahkotanya, pedangnya, dan dana sebesar 13 juta gulden dipersembahkan bagi Republik yang baru berdiri. Beliau tidak bertanya mau jadi apa, dan akhirnya beliau lebih memilih menjadi rakyat biasa,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Hasto juga menyoroti semangat Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada usia 26 tahun dengan prinsip noncooperation melawan kolonialisme terbesar di dunia saat itu.

    “Seorang anak muda memekikkan dengan lantang: ‘Saya mendirikan PNI untuk memerdekakan Indonesia Raya’,” ucapnya.

    Untuk menguji mental kader, Hasto membacakan surat mengharukan dari kader PNI di Ciamis yang akan digantung Belanda, sebagai contoh pengorbanan total demi kemerdekaan.

    “Bayangkan, sebelum digantung, mereka berkirim surat kepada Bung Karno yang isinya menyatakan pergi ke tiang gantungan dengan hati gembira karena yakin Bung Karno akan melanjutkan peperangan,” katanya.

    Ia lantas melontarkan tantangan kepada para kader PDIP yang hadir untuk memiliki keberanian seperti itu.

    “Apakah kita punya keberanian seperti ini? Pemilu baru menghadapi intimidasi, sudah banyak yang takut dan melintir,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan kembali pesan moral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpesan bahwa menjadi banteng-banteng PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh jabatannya apa, tetapi ditentukan oleh apa yang bisa kita berikan kepada rakyat Indonesia.

    PDIP, kata Hasto, harus fokus membangun peradaban politik berbasis pengorbanan dan ideologi, bukan sekadar mengejar kekuasaan transaksional.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim Ekpedisi Patriot Kementrans bantu buat gudang Bulog di Morotai

    Tim Ekpedisi Patriot Kementrans bantu buat gudang Bulog di Morotai

    Jakarta (ANTARA) – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (TEP UI), yang didukung oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans), berkolaborasi dengan Perum Bulog untuk menjadikan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sebagai salah satu tempat pembangunan 100 gudang beras baru.

    TEP UI Morotai yang diketuai oleh Rachma Fitriati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, aktif melakukan penjajakan dengan Bulog sejak Agustus 2025 untuk merealisasikan program gudang tersebut yang ditargetkan beroperasi sebelum panen raya 2026.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pembangunan gudang tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian integral dari pengembangan kawasan transmigrasi modern.

    Ia menuturkan, gudang senilai Rp5 triliun tersebut diproyeksikan menjadi “Markas Pangan” yang dilengkapi teknologi rice milling unit (mesin pengolah gabah) dan dryer (alat pengering) modern yang diharapkan mampu mendongkrak produktivitas petani dan transmigran lokal.

    Gudang tersebut nantinya akan menerapkan sistem pay-per-use (pembayaran sesuai porsi pemakaian), sehingga memungkinkan petani mengakses teknologi canggih dengan biaya terjangkau.

    “Program New Transmigrasi akan fokus pada pengembangan kawasan produktif untuk ketahanan pangan. Morotai dengan gudang BULOG-nya akan menjadi model percontohan kawasan transmigrasi berbasis industri pangan terintegrasi,” kata M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Perindagkop UMKM) Morotai M. Ramlan Drakel menilai kolaborasi tersebut sebagai momentum tepat untuk memperkuat rantai nilai UMKM pangan lokal.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ICMI dukung Mentan berantas “serakahnomics” demi ketahanan pangan RI

    ICMI dukung Mentan berantas “serakahnomics” demi ketahanan pangan RI

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendukung langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberantas praktik Serakahnomics demi menjaga ketahanan pangan dan melindungi petani dari praktik mafia yang merugikan banyak pihak.

    Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ICMI Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya berada satu jalur dengan Mentan Amran dalam misi besar mengembalikan hak ekonomi rakyat kecil dan mengakhiri dominasi satu-dua kelompok yang selama ini menguasai sektor pangan strategis.

    “Kami di ICMI sejalan dengan gebrakan Pak Amran. Serakahnomics harus dihentikan. Mafia pangan tidak boleh lagi menguasai sektor-sektor strategis yang menjadi hak rakyat kecil,” kata Priyo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Serakahnomics merupakan fenomena dalam dunia ekonomi dengan perilaku rakus yang tidak mengindahkan moral dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

    Menurut Priyo, Serakahnomics merupakan ancaman nyata yang menggerus keadilan sosial dan praktik itu terutama di sektor pangan telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada ketidakadilan ekonomi.

    “Jika ini tidak segera dibenahi dan waktu kita sangat pendek maka potensi guncangan sosial di lapangan sudah berada di depan mata,” ujarnya.

    Priyo menyebut, jika Serakahnomics terus dibiarkan, sendi-sendi keadilan sosial akan runtuh dan potensi guncangan sosial tidak bisa dihindari.

    “Saya mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo, terlebih jika beliau benar-benar membackup ide-ide kerakyatan untuk menyelamatkan ekonomi demi keadilan bersama,” ucap Priyo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI siap operasikan 7.982 perjalanan kereta api selama libur Nataru

    KAI siap operasikan 7.982 perjalanan kereta api selama libur Nataru

    Jakarta (ANTARA) –

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) siap mengoperasikan 7.982 perjalanan kereta api selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), yang terdiri dari 7.038 perjalanan reguler dan 944 perjalanan tambahan.

    “Periode mobilitas masyarakat yang sangat tinggi ini menjadi penggerak penting aktivitas perekonomian nasional, sehingga kesiapan sarana, prasarana, dan pelayanan publik menjadi prioritas utama KAI dalam menjaga kelancaran perjalanan pelanggan di akhir tahun,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam sehari rata-rata terdapat 444 perjalanan KA yang melayani lintas Jawa dan Sumatra. Penambahan kapasitas ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan, sekaligus menjaga layanan transportasi yang stabil pada masa liburan panjang.

    Anne menerangkan bahwa angkutan akhir tahun tidak hanya berdimensi operasional, tetapi membawa dampak ekonomi yang lebih luas.

    “Setiap pelanggan yang bergerak berarti peluang baru bagi sektor wisata, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga aktivitas usaha di berbagai daerah. Karena itu, keberhasilan Angkutan Natal dan Tahun Baru adalah kontribusi nyata KAI untuk menjaga denyut ekonomi nasional tetap berjalan positif,” ujar Anne.

    Menurut dia, Angkutan Natal dan Tahun Baru bukan hanya tentang menyediakan kereta tambahan, tetapi memastikan seluruh proses pelayanan berjalan lebih responsif, rapi, dan humanis.

    “Dalam periode Angkutan Natal dan Tahun Baru, jutaan masyarakat bergerak bersamaan. Setiap perjalanan yang terselenggara dengan selamat dan nyaman akan berdampak langsung pada aktivitas wisata, bisnis, dan perputaran ekonomi daerah. KAI hadir untuk memastikan mobilitas itu terjaga dengan kualitas layanan terbaik,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran promosikan QRIS jadi solusi pembayaran sederhana di KTT G20

    Gibran promosikan QRIS jadi solusi pembayaran sederhana di KTT G20

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mempromosikan sistem pembayaran digital milik Indonesia, QRIS, sebagai solusi pembayaran yang sederhana di hadapan pemimpin dunia yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Dalam pidato perdananya, Wapres Gibran menyatakan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan, termasuk kehadiran QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) yang mendorong partisipasi publik dalam perekonomian.

    “Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” kata Wapres yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Dalam sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

    Terkait hal itu, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.

    Menurut Gibran, dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau.

    Indonesia pun mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.

    Wapres juga menyoroti teknologi yang sedang berkembang, seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, yang dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.

    “Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang economic intelligence,” kata Gibran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.