Category: Antaranews.com

  • Karyawan pabrik di Cengkareng alami kekerasan fisik dari penagih utang

    Karyawan pabrik di Cengkareng alami kekerasan fisik dari penagih utang

    Jakarta (ANTARA) – Seorang karyawan pabrik baja ringan di Jalan Daan Mogot KM 11, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat mendapat kekerasan fisik dari empat orang penagih utang (debt collectors).

    Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan, pelaku yang berjumlah empat orang awalnya menggoyang-goyangkan pagar pabrik sambil meneriakkan nama seseorang yang mereka cari.

    “Setelah berhasil masuk, para pelaku mencari nama yang tertera dalam surat perintah penagihan utang. Mereka marah-marah dan memaksa masuk ke dalam kantor pabrik,” ujarnya.

    Para karyawan pun lantas berusaha menghalangi para “debt collectors” memasuki kantor pabrik pada Senin (12/5) sore.

    “Saat tengah menghalangi, salah satu karyawan berinisial C mendapatkan kekerasan fisik, yakni dibanting oleh satu pelaku,” kata Dimitri.

    Setelah berhasil menerobos masuk, para pelaku ternyata tidak menemukan orang yang mereka cari.

    Mendapat laporan dari korban, kata dia, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP pada Senin (12/5) malam. Setelah memeriksa para saksi dan berhasil mengantongi identitas pelaku, polisi segera memburu pelaku.

    “Kami sudah lakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi untuk menangkap pelaku yang meresahkan masyarakat,” ucap dia.

    Dimitri belum bisa membeberkan detail aksi premanisme “debt collector” tersebut karena masih dilakukan penyelidikan oleh anggotanya.

    “Para pelaku melarikan diri usai melakukan kekerasan fisik dan sekarang masih dalam pengejaran,” tuturnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan bertemu pimpinan parlemen sejumlah negara di sela PUIC

    Puan bertemu pimpinan parlemen sejumlah negara di sela PUIC

    Penyelesaian konflik Palestina dan Israel menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian kita bersama.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral (bilateral meeting) dengan pimpinan parlemen empat negara di sela Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025.

    Puan melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan sejumlah pimpinan parlemen negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yakni Aljazair, Bahrain, Oman, dan Ceko yang hadir sebagai negara observer dalam Konferensi Ke-19 PUIC di Ruang Delegasi DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    “Baru saja kami melaksanakan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Aljazair, Bahrain, Oman, dan Ceko. Ceko datang sebagai observer,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Pertemuan bilateral pertama, Puan langsungkan dengan Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair Ibrahim Boughali, kemudian bertemu dengan Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam, lalu dengan Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman Khalid Hilal Nasser Al Maawali, terakhir bertemu dengan Wakil Ketua DPR Republik Ceko Jan Skopecek.

    Pada pertemuan-pertemuan bilateral itu, Puan didampingi dengan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri serta anggota BKSAP DPR Gilang Dhielafararez dan Mufti Anam.

    Puan bersama para pimpinan parlemen yang hadir membahas isu-isu terkait dengan dinamika internasional, stabilitas regional dan global, peningkatan kerja sama antarnegara melalui parlemen, hingga dukungan atas kemerdekaan Palestina.

    “Penyelesaian konflik Palestina dan Israel menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian kita bersama, di antaranya melalui penghentian perang di Gaza dan menjamin akses bantuan kemanusiaan,” tuturnya.

    Bersama Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair Ibrahim Boughali, Puan mengungkit sejarah Indonesia dan Aljazair yang tidak bisa dilepaskan dari sosok presiden pertama RI Soekarno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga merdeka pada tahun 1962.

    “Hubungan Indonesia dan Aljazair memiliki sejarah yang panjang dan dibangun atas dasar perjuangan bersama dalam dekolonisasi dan solidaritas negara-negara Selatan,” paparnya.

    Sementara itu, saat bertemu dengan Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam, Puan membicarakan masalah perlindungan terhadap ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Bahrain yang banyak bekerja di sektor informal.

    Secara khusus, Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun mengapresiasi upaya perlindungan WNI yang dilakukan oleh pemerintah Bahrain.

    Ketika bertemu dengan Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman Khalid Hilal Nasser Al Maawali, Puan mendiskusikan soal kerja sama bilateral kedua negara yang terjalin sejak 1978, dan terus berkembang secara konsisten dengan berlandaskan kesamaan nilai-nilai Islam, saling percaya, dan persahabatan yang erat.

    “Saya berharap kedua negara dapat mengintensifkan kembali kerja sama politik dengan merealisasikan Forum Konsultasi Politik II yang tertunda karena pandemi COVID-19,” ucapnya.

    Puan menambahkan bahwa Konferensi ke-19 PUIC merupakan momen untuk menggalang solidaritas antarparlemen negara Islam dalam menghadapi tantangan global yang makin kompleks dengan menumbuhkan resiliensi masyarakat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, serta transparansi.

    “PUIC sebagai representasi parlemen negara muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” katanya.

    Usai bilateral meeting, legislator perempuan itu lalu mengecek kesiapan venue Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang akan dibuka esok hari, Rabu (14/5).

    “Saya sebagai Ketua DPR RI merasa bangga dan terhormat bisa mempertemukan parlemen-parlemen negara OKI. DPR siap menjadi tuan rumah dan berusaha memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan konferensi ini,” ujarnya.

    Puan lantas berkata, “Saya berharap PUIC sebagai representasi parlemen negara muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Hal tersebut merupakan manifestasi kehadiran Islam di dunia sebagai rahmatan lil alamin.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo: Eddy Marzuki contoh patriot dan pemimpin pejuang

    Prabowo: Eddy Marzuki contoh patriot dan pemimpin pejuang

    Beliau meniti karier dari bawah sebagai seorang prajurit sampai tingkat jenderal.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan terakhir kepada almarhum Mayjen TNI Purn. Eddie Marzuki Nalapraya dengan menyebutnya sebagai sosok patriot sejati sekaligus pemimpin berjiwa pejuang.

    Dalam sambutannya di persemayaman yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa sore, Presiden Prabowo menyebut bahwa Eddie Marzuki adalah tokoh yang layak dikenang karena dedikasi dan keteladanannya sepanjang hidup.

    “Beliau adalah seorang pejuang bangsa yang ikut dalam perang kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau meniti karier dari bawah sebagai seorang prajurit sampai tingkat jenderal,” ujarnya.

    Presiden juga mengenang almarhum sebagai pribadi yang rajin, rendah hati, dan penuh semangat dalam mengangkat pencak silat ke pentas nasional dan internasional.

    Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan bahwa pencak silat sebagai warisan budaya yang menjadi bagian penting dari jati diri dan kekuatan bangsa.

    “Pencak silat adalah sangat penting dalam mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia. Pencak silat ilmu bela diri, bela diri adalah bagian dari membela negara, bela diri adalah bagian dari olah keprajuritan, semangat dan kemampuan ini sangat penting dalam mempertahankan semangat patriotisme suatu bangsa,” katanya.

    Atas jasa-jasanya, Eddie Marzuki dianugerahi Bintang Mahaputera oleh negara pada tanggal 10 Agustus 2010 karena dianggap berjasa luar biasa terhadap bangsa dan negara.

    Presiden Prabowo menyampaikan dukacita atas nama pemerintah, masyarakat pencak silat Indonesia dan dunia, serta secara pribadi.

    “Selamat jalan Pak Eddie. Menghadaplah kepada Panglima yang tertinggi Allah Swt. yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan dan pada akhirnya kepadanyalah kita akan kembali,” kata Presiden.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan figur kunci di balik percepatan program Swasembada Pangan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut peran Kapolri tidak hanya simbolis, tetapi strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor untuk mewujudkan salah satu agenda utama Astacita.

    “Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam,” kata Zulhas saat menghadiri pembukaan Muktamar Ke-15 Persatuan Ummat Islam (PUI) di Convention Hall Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menko Bidang Pangan melanjutkan, “Saya kadang-kadang malu hampir semua agenda acara ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Kapolri hadir, saya banyak absennya. Beliau hadir terus, Pak Kapolri terima kasih.”

    Keterlibatan Polri dalam program penanaman jagung di berbagai daerah, kata Zulhas, menjadi bukti nyata bahwa sektor ketahanan pangan kini menjadi prioritas lintas institusi, tidak hanya kementerian teknis.

    Dengan dukungan Kapolri, menurut dia, distribusi dan produksi pangan berjalan lebih cepat dan efektif.

    “Kita gerakkan semua agar swasembada. Pak Kapolri terima kasih banyak, antara lain, dukungan penting Pak Kapolri menanam jagung. Kalau Kapolri dukung enak Bu, jadi cepat kita punya produksi,” ujarnya.

    Zulhas juga menyinggung dinamika harga gabah yang selama ini merugikan petani karena aturan pembelian Bulog. Saat menjabat Menteri Perdagangan, harga gabah hanya Rp4.450,00 karena dibatasi peraturan presiden.

    Setelah melakukan revisi dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, lanjut dia, harga gabah kini mencapai Rp6.500,00 per kilogram.

    Namun, dia mengakui tidak mudah mengendalikan praktik tengkulak dan pabrik penggilingan yang kerap membeli di bawah harga patokan.

    Di titik inilah, Zulhas kembali menekankan peran Kapolri.

    “Terpaksa kami undang Kapolri. Jadi, setiap rapat apa urusannya harga sama Kapolri, tetapi setiap rapat Pak Kapolri harus hadir. Kita atur jadwal, hadir Kapolri,” tambah Zulhas.

    Lebih jauh Zulhas menilai keterlibatan Kapolri dalam program pangan mencerminkan model kepemimpinan kolaboratif yang diusung Presiden Prabowo.

    Dalam visi Astacita, swasembada pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga penguatan struktur politik dan keamanan nasional demi kedaulatan pangan.

    Tidak hanya di bidang pangan, dia juga mengapresiasi kehadiran rutin Kapolri dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pemuda.

    “Hampir semua agenda ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Pak Kapolri hadir. Mau HMI, Ansor, PMII, Muhammadiyah, semua beliau datangi. Saya yang pejabat sipil malah sering absen,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat: Form A Online Bawaslu bagian reformasi sistem kepemiluan

    Pengamat: Form A Online Bawaslu bagian reformasi sistem kepemiluan

    Keberadaan formulir ​​​​​​​ini mampu mempermudah Bawaslu dalam mencermati munculnya pola kesalahan dari data pemilih.

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menilai langkah Bawaslu yang merancang Formulir Model A Pengawasan (Form A Online) pada tahap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) bagian dari reformasi sistem kepemiluan.

    “Inisiatif membentuk Form A Online bisa dianggap sebagai bagian dari reformasi digital kepemiluan,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

    Andhyka juga menyebut bahwa langkah ini sebagai penanda penerapan transformasi pada sisi tahapan pengawasan pemilihan umum.

    Form A Online untuk PDPB, lanjut dia, menjadi proses perbaikan mengenai tata kelola data pemilih karena laporan dari masyarakat bisa langsung masuk ke sistem yang terdokumentasi dengan baik.

    Dengan demikian, kata dia, inovasi dari Bawaslu menjadi wujud menghadirkan ruang transparansi bagi seluruh elemen masyarakat yang akan terdaftar sebagai pemegang hak suara.

    “Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif karena sistem online dapat mempermudah pelaporan dugaan masalah di lapangan,” ujarnya.

    Ia mengemukakan bahwa keberadaan formulir ini mampu mempermudah Bawaslu dalam mencermati munculnya pola kesalahan dari data pemilih, salah satunya yang berkaitan dengan wilayah.

    “Jadi, bisa menurunkan potensi manipulasi data. Sistem online menciptakan jejak digital yang lebih sulit dimanipulasi,” ucapnya.

    Kendati demikian, Andhyka berharap sebelum dituangkannya Form A di dalam surat keputusan, Bawaslu perlu memastikan keamanan setiap data pemilih yang masuk.

    “Harus dipastikan laporan masyarakat tidak disalahgunakan dan data tidak bocor. Verifikasi pelapor dan laporan, Bawaslu perlu menyiapkan mekanisme untuk memastikan laporan bukan hoaks atau manipulatif,” kata dia.

    Selanjutnya mengintegrasikan Form A Online dengan sistem milik KPU dan dispendukcapil di setiap wilayah agar laporan langsung bisa dibandingkan dengan data resmi.

    “Pelatihan petugas dan sosialisasi publik sehingga sistem ini tidak hanya jadi formalitas, tetapi benar-benar secara aktif,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pangdam sebut investigasi ledakan amunisi di Garut belum selesai

    Pangdam sebut investigasi ledakan amunisi di Garut belum selesai

    Garut (ANTARA) – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman menyatakan bahwa tim masih melakukan investigasi terkait dengan ledakan amunisi di lokasi peledakan kawasan pantai Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    “Masih investigasi, belum selesai,” kata Mayjen TNI Dadang saat meninjau keluarga korban ledakan amunisi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk, Garut, Selasa.

    Pangdam menuturkan bahwa tim investigasi dari pihaknya itu masih bekerja untuk mencari tahu penyebab ledakan hingga 13 orang meninggal dunia.

    Jenderal bintang dua itu menegaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami lebih lanjut terkait dengan peristiwa itu.

    “Nanti, … timnya masih bekerja,” katanya.

    Begitu pula terkait dengan lokasi peledakan amunisi itu masih layak atau tidak, menurut dia, masih menunggu hasil investigasi dari tim.

    “Yang jelas saat ini tempatnya sudah disterilkan,” katanya.

    Apakah ke depan akan melibatkan masyarakat setempat dalam pemusnahan amunisi itu, Mayjen TNI Dadang menjawab, “Nanti lihat ke depan karena ‘kan aturannya bagaimana, yang jelas investigasi, nanti kita lihat.”

    Sebelumnya, ledakan amunisi di kawasan pantai Desa Sagara, Cibalong menyebabkan 13 orang meninggal dunia, terdiri atas empat anggota TNI dan sembilan warga sipil.

    Tim identifikasi RSUD Pameungpeuk sudah mengidentifikasi sembilan orang, termasuk di dalamnya anggota TNI. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga korban untuk dimakamkan.

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I desak investigasi mendalam insiden ledakan amunisi di Garut

    Komisi I desak investigasi mendalam insiden ledakan amunisi di Garut

    ANTARA – Ledakan mematikan yang terjadi saat operasi pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil dan personel TNI Angkatan Darat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (13/5), menilai insiden ini mencerminkan adanya kelalaian prosedur dan harus diusut mendalam. (Putri Hanifa/Azhfar Muhammad Robbani/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

  • TNI AD bertanggung jawab penuh untuk pemakaman korban ledakan amunisi

    TNI AD bertanggung jawab penuh untuk pemakaman korban ledakan amunisi

    ANTARA – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Selasa (13/5), memastikan pihaknya bertanggung jawab penuh dalam membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik TNI AD maupun masyarakat sekitar. TNI AD juga melanjutkan proses investigasi ledakan amunisi kedaluwarsa yang memakan 13 korban jiwa di Garut, Jawa Barat. (Cahya Sari/Setyanka Harviana Putri/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

  • KPU: Revisi UU Pemilu harus berdasar refleksi pengalaman

    KPU: Revisi UU Pemilu harus berdasar refleksi pengalaman

    Idealnya ada jeda 1,5 tahun sampai 2 tahun supaya kami bisa fokus menjalankan setiap tahapan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus didasarkan pada refleksi menyeluruh terhadap pengalaman panjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak 1955.

    Mochammad Afifuddin menilai beragam sistem dan desain kepemiluan yang telah dilalui selama ini dapat menjadi pijakan penting dalam memperbaiki regulasi kepemiluan ke depan.

    “Berangkat dari pengalaman melaksanakan pemilu dengan aneka ragam sistem dan desain, kita punya banyak hal yang bisa jadi pelajaran untuk memperbaiki pemilu dan pilkada ke depan,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Afifuddin mengatakan bahwa refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.

    Ketua KPU RI ini lantas mencontohkan salah satu hal krusial yang perlu menjadi pertimbangkan dalam revisi adalah jeda waktu antara pelaksanaan pemilu dan pilkada.

    Pengalaman pada tahun 2024, kata dia, menunjukkan betapa beratnya beban penyelenggara ketika tahapan pemilu dan pilkada berhimpitan.

    “Idealnya ada jeda 1,5 tahun sampai 2 tahun supaya kami bisa fokus menjalankan setiap tahapan,” ujarnya.

    Selain itu, Afifuddin menekankan perlunya pembahasan mengenai desain kelembagaan penyelenggara, sistem pemilu, hingga metode pemilihan.

    Ia juga menyinggung potensi pemanfaatan teknologi dalam pemilu. Namun, hal tersebut memerlukan persiapan jangka panjang dan dasar hukum yang kuat.

    “Kalau ada usulan digitalisasi, harus ada kepastian hukumnya supaya KPU tidak terombang-ambing,” kata Afifuddin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan!

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri acara pembukaan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025 di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).

    “Pembukaan pada tanggal 14 besok pukul 19.30 WIB. Pak Prabowo insyaallah confirm akan hadir, tentu ditemani oleh Mbak Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani) sebagai tuan rumah,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Mardani menyebut kehadiran Presiden Prabowo bersama dengan Puan akan menegaskan pesan bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu menjadi jembatan untuk negara-negara di dunia.

    “Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ucapnya.

    Ia juga menyebut dalam pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC itu akan ditegaskan pula tentang tema utama yang diusung dalam konferensi tersebut yakni “Good Governance and Strong Institution”.

    “Mbak Puan dan nanti Pak Prabowo saat pembukaan akan men-stressing ulang tentang Good Governance and Strong Institution ini,” ujarnya.

    Tema tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat demi terciptanya perbaikan sosial hingga ekonomi.

    “Mulai dari diri sendiri, dari mana? Tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan strong institution, institusi yang bisa dipercaya karena institusi ini tidak ada korupsi, tidak ada fraud, institusi yang betul-betul melayani,” tuturnya.

    Ketua BKSAP DPR RI mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat merupakan aspek mendasar dalam menghadapi dinamika eksternal wilayah.

    “Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan! Kadang-kadang masalahnya ada pada kita (negara masing-masing). Kita belum punya tata kelola pemerintahan yang baik, kita belum punya institusi yang dipercaya,” katanya.

    Mardani lantas melanjutkan, “Sehingga pertumbuhan ekonomi kita belum baik, transparansi akuntabilitas belum baik, masyarakat miskin belum terlayani, pendidikan kita belum berkualitas.”

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 12—15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025