Category: Antaranews.com

  • BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 mendorong kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

    “Sehingga di dalam forum perempuan muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut hal itu disuarakan di dalam salah satu forum pada Konferensi Ke-19 PUIC, yang membahas terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh legislator perempuan di dunia.

    “Banyak negara itu memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara itu mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, data Komite Status Perempuan atau The Commission on the Status of Women (CSW) yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu, menunjukkan perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini telah keluar jalur.

    Padahal, lanjut dia, pelaksanaan Beijing Platform for Action telah berjalan 30 tahun pada tahun 2025 ini, dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak ditargetkan pada tahun 2030.

    Terpisah, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa keanggotaan BKSAP turut memberikan contoh baik terkait keterlibatan pemuda dan perempuan dalam ranah legislatif, termasuk posisi ketua parlemen Indonesia sendiri yang diemban oleh Puan Maharani.

    “Jadi mereka (anggota parlemen negara lain) ketika yang mimpin anak muda, kemudian ada perempuan, mereka kagum sekali. Bukan cuma bahwa kita punya speaker (Ketua DPR RI) perempuan, tapi ternyata anak muda dan perempuan bisa manggung dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia,” kata Mardani kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 akan menghasilkan resolusi bersama terkait perdamaian Palestina.

    “Selain mengutuk (kekerasan terhadap Palestina) pastinya, kami akan membuat resolusi bersama,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkata, “Dan kami sepakat kami akan menyerukan bersama bahwa dunia sekali lagi harus serius dan bertindak secara nyata terkait dengan perdamaian di Palestina.”

    Dia pun menyebut bahwa rekomendasi itu tidak hanya berlaku untuk parlemen-parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melainkan berlaku secara global keseluruhan.

    Sebab, kata dia, parlemen negara anggota OKI juga merupakan anggota dalam Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan forum parlemen forum tertinggi bagi parlemen-parlemen dunia.

    “Sehingga di PUIC ke-19 ini kami betul-betul mengeluarkan rekomendasi yang tidak hanya berlaku untuk member of OKI, tetapi juga kepada dunia,” katanya.

    Dia pun menegaskan dukungan terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina menjadi fokus utama yang disuarakan dalam Konferensi Ke-19 PUIC, sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam memegang tampuk keketuaan PUIC tahun 2025.

    “Tentunya yang menjadi fokus adalah bagaimana secara bersama kita mampu mengutuk hal tersebut bersama karena kita percaya ketika perjuangan ini menjadi perjuangan bersama, ini kita akan lebih kuat dan lebih keras lagi bersuara untuk perdamaian di Palestina.,” ujarnya.

    Selain mengutuk kekerasan terhadap Palestina, dia menyebut hal serupa juga diberlakukan sama terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, di antaranya konflik India-Pakistan hingga Rohingya.

    “Tidak hanya di Palestina karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali konflik yang menjadikan saudara-saudara muslim kita sebagai korban, salah satunya Pakistan dan India, juga kekerasan Rohingnya yang masih menjadi fokus dan juga beberapa wilayah yang menjadi fokus pembicaraan,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC akan menghasilkan Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

    “Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia menyebut sebagian pihak menghendaki agar deklarasi bersama parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu dinamakan Senayan Declaration sebab dilangsungkan di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • 24 preman ditangkap dalam operasi di Jakarta Utara

    24 preman ditangkap dalam operasi di Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Resor Metro (Polrestro) Jakarta Utara menangkap 24 preman dalam Operasi Berantas Jaya 2025 sebagai upaya meningkatkan ketertiban masyarakat.

    “Kami fokus memberantas preman yang kerap beraksi di Jakut,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady di Jakarta Selasa.

    Polres Metro Jakarta Utara juga berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme sampai ke akar-akarnya.

    “Jadi, kita ingin Jakarta Utara bisa kita minimalisir. Aksi premanisme bisa diberantas,” tegas Fuady.

    Ke-24 orang preman itu ditangkap oleh Polsek Pademangan, Polsek Tanjung Priok, Polsek Cilincing dan Polsek Koja.

    Menurut dia, para pelaku yang ditangkap dalam operasi itu akan diselidiki lebih lanjut. Bila memenuhi unsur tindak pidana, maka akan diproses hukum.

    “Dari beberapa orang sudah kami proses,” kata Faudy.

    Namun, bagi preman yang ditangkap, tapi tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka akan dilakukan pembinaan.

    “Jika ada yang pelajar, maka akan dikembalikan kepada keluarga,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor kepada petugas bila menemukan aksi-aksi premanisme, pemalakan atau meminta minta sesuatu dengan paksa, baik oleh orang lain maupun ormas.

    “Jika ada laporan, maka akan kami akan tindaklanjuti,” tutur Fuady.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lakukan kekerasan, polisi tangkap “debt collector” di Cengkareng

    Lakukan kekerasan, polisi tangkap “debt collector” di Cengkareng

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang penagih utang (debt collector) berinisial J karena melakukan kekerasan fisik terhadap seorang karyawan pabrik baja ringan di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengungkapkan bahwa pria berinisial J itu juga ditangkap di wilayah Cengkareng pada Selasa pagi.

    “Oknum debt collector inisial J yang mendatangi salah satu perusahaan di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat sudah berhasil kita tangkap kurang lebih 1×24 jam,” ujar Arfan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Arfan menjelaskan pelaku J adalah salah satu dari empat orang “debt collector” yang mendatangi pabrik baja di Cengkareng untuk menagih utang kepada seseorang yang dikira sebagai karyawan pabrik.

    “Tapi pelaku J ini yang menggoyang-goyang pagar, lalu menerobos masuk ke pabrik dan melakukan kekerasan ke korban C. Korban C ini salah satu karyawan yang saat itu berusaha menghalangi pelaku J dan temannya masuk,” ujarnya.

    Pelaku J mendatangi pabrik lantaran hendak menagih kredit berjumlah ratusan juta rupiah kepada seseorang yang dikira pelaku bekerja di pabrik tersebut.

    “Motifnya terkait dengan adanya kredit yang dilakukan oleh suami dari seorang karyawan pabrik. Sang suami membuat kredit atas nama istrinya,” kata Arfan.

    Namun, wanita yang dicari pelaku dan tertera dalam surat penagihan utang ternyata tidak bekerja di pabrik tersebut.

    “Suaminya memberitahu bahwa istrinya bekerja di pabrik bersangkutan, ternyata tidak. Mereka ini sudah bercerai,” ucap Arfan.

    Hingga kini, Polres Metro Jakbar juga sudah mengantongi identitas terduga pelaku lain yang bersama pelaku J masuk ke dalam pabrik.

    “Identitasnya sudah kita kantongi,” kata dia.

    Atas perbuatannya, pelaku J pun disangkakan dengan pasal 352 tentang penganiayaan ringan dan 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman dengan hukuman penjara maksimal satu tahun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR ingatkan TNI agar pemusnahan amunisi steril dari warga

    Anggota DPR ingatkan TNI agar pemusnahan amunisi steril dari warga

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan kepada jajaran TNI agar pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak agar digelar di lokasi yang steril dari masyarakat sipil, guna mencegah insiden seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, hingga menimbulkan belasan korban jiwa.

    Menurut dia, TNI dan seluruh aparat terkait harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. Di sisi lain, dia imbau agar TNI tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut.

    “Praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut,” kata Amelia di Jakarta, Selasa.

    Sebagai legislator yang membidangi urusan pertahanan dan militer, dia mendorong kepada Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

    Selain itu, TNI juga perlu memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

    Dia pun memahami bahwa relokasi gudang amunisi bukan perkara mudah, sebab biasanya penempatan gudang amunisi dulunya berada di lokasi terpencil yang kini berubah menjadi lokasi padat penduduk.

    Namun, dia menilai bahwa perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada.

    “Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat,” kata dia.

    Dia pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya empat anggota TNI dan meninggalnya sembilan warga sipil dalam tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi tersebut.

    Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak.

    “Tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga juga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akses transportasi ke Museum Bahari perlu ditambah 

    Akses transportasi ke Museum Bahari perlu ditambah 

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyatakan akses transportasi dari Kota Tua menuju Museum Bahari perlu ditambah untuk memudahkan wisatawan mengunjungi museum di Utara Jakarta itu.

    “Masih perlu adanya tambahan transportasi dari Kota Tua ke Museum Bahari untuk melayani pengunjung dari Kota Tua dan dari lokasi lain ke arah Museum Bahari,” Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Hal itu dia sampaikan sebagai evaluasi dari uji coba perpanjangan jam operasional lima museum, salah satunya Museum Bahari hingga malam hari.

    Sementara itu, Kepala Unit Pengelola (UP) Museum Kebaharian Jakarta, Mis’ari mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendukung transportasi menuju Museum Bahari.

    “Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk dukungan transportasi guna menghubungkan pengunjung dari Kota Tua ke Museum Bahari serta penjagaan keamanan menuju museum dan sekitarnya,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan uji coba penerapan jam operasional lima museum mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB pada 10 dan 11 Mei 2025.

    Lima museum yang dilakukan uji coba, yakni Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari, dan Museum Betawi.

    Pembukaan museum hingga malam hari menjadi janji yang pernah disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini dilakukan untuk memberikan akses lebih luas bagi masyarakat, termasuk pelajar dan warga yang membutuhkan fasilitas belajar atau rekreasi edukatif di luar jam kerja.

    Upaya ini juga dalam rangka memberikan kesempatan pengunjung menikmati suasana museum yang berbeda pada malam hari sembari mengeksplorasi sejarah, seni, dan budaya Jakarta.

    Sebelumnya, sebagian besar museum dibuka sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR ingatkan pemerintah status Geopark Toba terancam dicabut

    Anggota DPR ingatkan pemerintah status Geopark Toba terancam dicabut

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan pemerintah bahwa status Geopark Kaldera Toba terancam dicabut dari UNESCO Global Geopark bila tidak menjalankan rekomendasi perbaikan tata kelola.

    Anggota komisi yang membidangi pariwisata tersebut mengingatkan pemerintah sebab UNESCO telah memberikan kartu kuning sejak September 2023, dan memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki tata kelola geopark atau taman bumi tersebut.

    “Jangan sampai status Toba di UNESCO Global Geopark dicabut. Nanti menyesal,” kata Bane dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurut Bane, saat ini pemahaman bersama diperlukan, yakni dengan cara pemerintah mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kawasan taman bumi Danau Toba sebagai magnet pariwisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

    “Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, melainkan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Selain itu, dia menilai bahwa pengelolaan taman bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dikaji ulang.

    “Dengan banyaknya tugas Kementerian ESDM, ada kekhawatiran pengelolaan geopark menjadi tidak diutamakan. Padahal, ini hal penting karena mendapat status geopark dari UNESCO juga tidak mudah,” katanya.

    Ia juga mengatakan bahwa keseriusan pemerintah daerah diperlukan dengan tidak mengganti kepala dinas maupun kebijakan yang terkait pengelolaan Geopark Kaldera Toba.

    Dia menyampaikan pernyataan tersebut mengingat tim asesor dari UNESCO akan menilai ulang Geopark Kaldera Toba pada Juni 2025.

    “Semoga dalam sisa waktu satu-dua bulan ke depan pengelolaan Danau Toba bisa menunjukkan tren positif, dan UNESCO tidak mencabut keanggotaan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark,” harapnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksel kerahkan petugas kebersihan di Kampung Lebak Tanjung

    Jaksel kerahkan petugas kebersihan di Kampung Lebak Tanjung

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan mengerahkan petugas kebersihan di Kampung Lebak Tanjung RT 05/RW 05, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan yang dinilai kumuh.

    “Kami turunkan petugas PPSU Kelurahan Bintaro, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota serta Sudin Lingkungan Hidup untuk penanganan kebersihan,” kata Wali Kota Jaksel, M. Anwar saat meninjau Kampung Lebak Tanjung, Jakarta Selatan, Selasa.

    Peninjauan itu untuk merespon pemberitaan di media sosial mengenai Kampung Lebak Tanjung yang disebut kumuh, kotor dan makam di wilayah itu juga tidak terawat.

    Menurut Anwar, dengan adanya pemberitaan tersebut, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terkesan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, padahal yang sebenarnya tidak seperti itu.

    “Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut terawat, tidak seperti yang disampaikan di media sosial,” tambahnya.

    Oleh karena itu, Pemkot Jaksel mengerahkan10 petugas kebersihan, yang jumlahnya bisa terus bertambah menyesuaikan kebutuhan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi I minta kasus pemusnahan amunisi Garut diinvestigasi menyeluruh

    Komisi I minta kasus pemusnahan amunisi Garut diinvestigasi menyeluruh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta dilakukan investigasi menyeluruh atas kasus ledakan dalam pemusnahan amunisi di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan belasan korban tewas termasuk prajurit TNI.

    Dia pun memastikan Komisi I DPR RI akan mendukung penuh TNI untuk menggelar investigasi secara transparan. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan guna mengungkap penyebab kejadian agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “Namun lebih dari itu, kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa,” kata Budisatrio di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa perlindungan warga sipil dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi merupakan hal yang penting untuk mencegah timbulnya korban jiwa.

    Menurut dia, sosialisasi dan pembatasan akses ke lokasi aktivitas militer harus dievaluasi dan diperketat agar keselamatan jiwa manusia tidak terabaikan.

    Kejadian tersebut, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan.

    “Keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya,” kata dia.

    Untuk itu, dia pun menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden pemusnahan amunisi tersebut. Dia menyampaikan bahwa pihaknya beserta fraksinya merasa sedih dan menyayangkan terjadinya insiden itu.

    “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo beri penghormatan terakhir untuk Eddie Marzuki di TMII

    Prabowo beri penghormatan terakhir untuk Eddie Marzuki di TMII

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Mayjen TNI Purn. Eddie Marzuki Nalapraya dalam upacara persemayaman militer di Padepokan Pencak Silat TMII, Selasa sore, sebelum jenazah diberangkatkan ke TMP Kalibata.

    Momentum berlangsung seusai Kepala Negara menyampaikan kata sambutan di hadapan keluarga dan kolega almarhum saat melayat ke padepokan.

    Presiden tampak berdiri tegak menghadap jenazah seraya mengangkat tangan kanan ke pelipis serta menundukkan kepala secara khidmat.

    “Atas nama pemerintah Republik Indonesia, juga atas nama seluruh masyarakat pencak silat Indonesia dan dunia serta atas nama pribadi saya, saya ingin menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya Mayor Jenderal TNI Purn. Eddie Marzuki Nalapraya,” kata Presiden dalam sambutannya.

    Usai berdiskusi dengan keluarga dan kolega almarhum, Presiden beserta rombongan meninggalkan lokasi padepokan setelah berada di lokasi itu sekitar 30 menit sejak pukul 15.45 WIB.

    Prosesi berlanjut pada pelepasan jenazah sekitar pukul 16.30 WIB dengan dikawal sejumlah prajurit TNI, pesilat, dan perwakilan keluarga serta kolega.

    Prosesi itu diawali dengan penyerahan jenazah dari perwakilan keluarga kepada pemerintah yang diwakili oleh inspektur upacara dari perwakilan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

    Hadir dalam kegiatan itu, Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua Umum IPSI Sugiono dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotedjo.

    Pelepasan jenazah menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata ditandai dengan penghormatan senjata oleh prajurit TNI AD.

    Jenazah almarhum kemudian diangkut dengan mobil jenazah yang diikuti dengan iring-iringan pengantar.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025