Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • KI soroti baru 39 persen perguruan tinggi termasuk kategori informatif

    KI soroti baru 39 persen perguruan tinggi termasuk kategori informatif

    Padang (ANTARA) – Komisioner Komisi Informasi (KI) pusat menyoroti baru sekitar 39 persen perguruan tinggi negeri di Tanah Air yang termasuk kategori informatif sehingga perlu mendapat perhatian serius.

    “Kalau kita melihat data, baru sekitar 39 persen dari total perguruan tinggi negeri di Indonesia yang termasuk kategori informatif,” kata Komisioner KI pusat Rospita Vici Paulyn pada workshop bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan Penandatangan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Universitas Andalas” di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin.

    Artinya, sambung dia, masih ada sekitar 61 persen perguruan tinggi negeri di Tanah Air yang perlu mendapat perhatian khusus agar menjadi kampus informatif kepada masyarakat.

    Menurut Vici, KI pusat masih mengkaji penyebab tingginya angka perguruan tinggi negeri yang tidak terbuka tentang informasi. Hal ini bisa saja dikarenakan ketidakpahaman atau memang sama sekali tidak mau terbuka kepada publik.

    Ketua Bidang Penelitian dan Informasi KI Pusat tersebut menegaskan di era keterbukaan informasi saat ini, perguruan tinggi wajib menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Artinya, semua pihak mulai dari masyarakat biasa, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya berhak mengetahui sesuatu terutama yang menyangkut kepentingan publik.

    Vini mencontohkan masih banyak pihak salah kaprah dalam memahami tentang laporan keuangan termasuk di lingkup perguruan tinggi. Acap kali kampus khawatir laporan keuangan bisa menimbulkan persepsi yang keliru ketika disampaikan ke publik.

    “Undang-undang jelas menyatakan hal itu terbuka. Artinya tidak bisa disebut informasi yang dikecualikan ketika sudah diaudit,” ujarnya menegaskan.

    Untuk menciptakan atau menjadikan kampus yang informatif, maka peran rektor atau pimpinan kampus sangat penting. KI mengapresiasi Universitas Andalas (Unand) yang dinilai berhasil dalam meningkatkan peringkat keterbukaan informasi publik.

    “Tahun 2023 Unand berada di peringkat 25 lalu melejit dengan cepat menjadi peringkat 6 pada 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Rektor Unand Efa Yonnedi mengatakan di tengah era digitalisasi semua pihak termasuk perguruan tinggi dituntut cepat dalam menyajikan informasi.

    “Selain cepat, Unand juga harus inovatif dan kreatif termasuk memanfaatkan dengan baik kecerdasan buatan,” ujar Efa Yonnedi, yang juga merupakan eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

    Terkait keberhasilan Unand dalam meningkatkan peringkat sebagai perguruan tinggi kategori informatif dari posisi 25 menjadi 6, Efa menyebut hal itu merupakan kerja bersama semua civitas academica dalam memberikan layanan terbaik.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo undang Raja Rama X dan PM Thailand ke Indonesia

    Presiden Prabowo undang Raja Rama X dan PM Thailand ke Indonesia

    … kami menanti kunjungan Yang Mulia ke Jakarta dalam waktu dekat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama di Government House, Bangkok, Thailand, Senin, mengundang Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda (Raja Rama X) dan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra berkunjung ke Indonesia.

    Presiden Prabowo mengungkap rasa terima kasihnya karena telah disambut dengan baik oleh Raja Thailand dan PM Thailand dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden RI di Bangkok, Senin.

    “Terima kasih kepada Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra atas kesempatan hari ini, atas perundingan yang sangat bermanfaat, dan saya telah menyampaikan undangan kepada Yang Mulia, kami menanti kunjungan Yang Mulia ke Jakarta dalam waktu dekat,” kata Presiden Prabowo ke PM Paetongtarn saat keduanya menyampaikan pernyataan bersama di Government House, Bangkok, Senin.

    “Saya laporkan kepada Yang Mulia bahwa saya juga telah mengundang Yang Mulia Paduka Raja Thailand untuk berkunjung ke Indonesia,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menemui Raja Vajiralongkorn dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalamsana di Amphorn Royal Palace, Bangkok, pada pukul 09.30 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan ke Government House untuk bertemu PM Paetongtarn sekitar pukul 10.00 WIB.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Rama X berlangsung tertutup, tetapi Presiden menyebut dirinya diterima dengan baik oleh Raja Thailand itu.

    “Saya juga sangat terima kasih kepada His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda, King Rama X, dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalaksana. Hari ini saya diterima dengan begitu baik oleh beliau-beliau,” kata Presiden Prabowo.

    Di Government House, Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Thailand telah bersahabat cukup lama, dan dua negara juga telah menjalin hubungan diplomatik selama 75 tahun.

    “Kali ini adalah kunjungan Presiden Indonesia yang pertama dalam 20 tahun. Ini kehormatan bagi saya,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kunjungannya ke Kantor Perdana Menteri Thailand di Government House, Bangkok, Senin, Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Paetongtarn tepat di pelataran gedung. Keduanya pun bertukar salam dan sapa, kemudian Presiden Prabowo juga langsung menyatakan rasa terima kasihnya atas sambutan yang diberikan oleh Pemerintah Thailand.

    Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn kemudian berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan, dan keduanya lanjut memeriksa pasukan.

    Selepas menjalani prosesi upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn lanjut memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand.

    Delegasi Pemerintah Thailand yang mengikuti pertemuan terdiri atas Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, Anutin Chanvirakul, serta para menteri Chusak Sirinil, Jiraporn Sindhuprai, Tawee Sodsong, Akanat Promphan, dan Wakil Menteri Paopoom Rojanasakul. Sementara itu, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman.

    Usai merampungkan pertemuan bilateral di Gedung Phakdi Bodin, Government House, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan bersama di hadapan wartawan Istana yang mengikuti Presiden Prabowo, dan wartawan yang berdinas di Kantor PM Thailand.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ke Thailand, PM Paetongtarn: Era baru kerja sama ASEAN

    Prabowo ke Thailand, PM Paetongtarn: Era baru kerja sama ASEAN

    … untuk memperkuat ASEAN, terutama adanya kondisi geopolitik dan ketidakpastian global.

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan bahwa kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Negeri Gajah Putih menandai era baru bagi kerja sama strategis antara dua negara tersebut sebagai kekuatan besar ASEAN.

    “Sebagai negara pendiri ASEAN dan ekonomi besar di ASEAN akan bekerja sama untuk memperkuat ASEAN, terutama adanya kondisi geopolitik dan ketidakpastian global,” kata PM Paetongtarn seusai pertemuan bilateral di Bangkok, disiarkan Kantor PM Thailand, Senin.

    PM Paetongtarn menyambut hangat kunjungan resmi Prabowo Subianto untuk kali pertama sebagai Presiden RI ke Thailand, yang disebutnya sebagai momentum bersejarah dalam hubungan diplomatik kedua negara.

    Menurut PM Paetongtarn, kunjungan Presiden Prabowo hari ini menegaskan kembali hubungan pertemanan yang dekat dan menandai perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Thailand dan Indonesia.

    Lebih dari seremoni peringatan, pertemuan tersebut menghasilkan pencapaian konkret berupa pembentukan government-to-government strategic partnership (kemitraan strategis antarpemerintah) yang dirancang sebagai kerangka kerja sama jangka panjang di berbagai sektor krusial.

    Kerangka kerja sama tersebut mulai dari isu politik dan keamanan, memberantas kejahatan perdagangan manusia, dan judi ilegal hingga memperkuat hubungan perdagangan, investasi, serta pariwisata.

    Menurut PM Paetongtarn, pertemuan tersebut juga menandai peluncuran konsultasi pemimpin reguler Indonesia dan Thailand sebagai mekanisme diplomatik baru yang akan mempererat komunikasi antarkepala pemerintahan pada masa mendatang.

    PM Paetongtarn menilai forum ini sebagai fondasi strategis untuk memperkuat solidaritas Asia Tenggara.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Tudingan ijazah Jokowi palsu bisa rusak fondasi demokrasi

    Pengamat: Tudingan ijazah Jokowi palsu bisa rusak fondasi demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli menilai tudingan terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mencerminkan manuver politik terstruktur yang berpotensi merusak fondasi demokrasi.

    Tuduhan semacam itu, menurut dia, telah berkali-kali terbantahkan oleh lembaga resmi negara, namun narasi itu terus dihidupkan dan terus didorong oleh agenda politik yang lebih bersifat pribadi.

    “Jika negara terus abai, maka kita menyaksikan pembiaran terhadap degradasi hukum dan politik secara perlahan namun pasti,” kata Pieter dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa tudingan terkait ijazah palsu Jokowi bukan sekadar kegaduhan biasa. Dia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk manipulasi demokrasi yang mengarah pada delegitimasi institusi negara.

    Dia menekankan demokrasi tidak boleh dikorbankan demi panggung para pemburu sensasi. Kegaduhan yang kembali dimunculkan oleh sebagian kalangan terkait isu dugaan ijazah palsu Jokowi, sambung dia, tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian dari kritik yang sehat.

    Dia menilai isu itu adalah pola lama politik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dia menduga bahwa motif utama penyebar isu ijazah palsu tersebut bukanlah kontrol sosial, melainkan komodifikasi isu untuk kepentingan politik pribadi.

    “Kita diingatkan oleh Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara,” katanya.

    Dia menekankan bahwa demokrasi tidak berarti bebas tanpa batas, karena setiap kebebasan mengandung tanggung jawab. Di sisi lain, negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin bahwa ruang publik tidak menjadi sarang hoaks.

    “Jika tuduhan tak berdasar terus-menerus dipelihara, maka bukan hanya seorang Presiden yang diserang, tetapi keutuhan demokrasi itu sendiri yang terancam,” katanya.

    Kepercayaan publik, menurut dia, adalah pilar dalam sistem demokrasi. Tanpa kepercayaan, negara akan mengalami keretakan dalam jangka panjang yang diakibatkan bukan oleh senjata, melainkan oleh narasi kebohongan yang dipelihara secara sistematis.

    “Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang menyusul adalah instabilitas sosial dan politik yang jauh lebih sulit dipulihkan,” kata dia.

    Lebih jauh dia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil sikap terkait kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Sebagai pemimpin masa depan, dia menilai Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga wibawa institusi negara, dan memastikan demokrasi tidak dikotori oleh permainan politik yang dangkal.

    Di sisi lain dia menilai aparat penegak hukum tidak boleh terus terombang-ambing oleh opini media sosial atau tekanan politik.

    “Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten,” ujarnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar mulai periksa hewan kurban di penampungan

    Jakbar mulai periksa hewan kurban di penampungan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat mulai memeriksa kesehatan hewan kurban di tempat penampungan yang ada wilayah tersebut menjelang Idul Adha 1446 Hijriah.

    “Tim Satpel (Satuan Pelaksana) Sudin KPKP di kecamatan sudah mulai memeriksa, mendata di lapangan atau TPnHK (tempat penampungan hewan kurban),” kata Kepala Suku Dinas (Kasudin) KPKP Jakarta Barat, Novy C. Palit di Jakarta, Senin.

    Novy menegaskan bahwa pihaknya juga memberikan surat keterangan sehat bagi hewan-hewan yang dinyatakan sehat usai diperiksa petugas Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP).

    “Kita juga memberi surat keterangan kesehatan,” ujar Novy.

    Pada 27 Mei 2025, Dinas KPKP Jakarta bakal melakukan pemeriksaan antraks pada hewan-hewan kurban di wilayah setempat. “Nanti 27 Mei ada ‘surveilans anthrax’ oleh Dinas KPKP di Jakarta Barat,” katanya.

    Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) menjamin tempat pemotongan hewan kurban di wilayah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “InsyaAllah tidak ada penampungan hewan kurban di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan,” kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Kamis (1/5).

    Adapun ketentuan tempat pemotongan hewan kurban di Jakarta masih berpatokan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban di Jakarta.

    “Kita masih menunggu Pergub baru ya terkait ketentuannya. Tapi sementara kita masih berpegangan pada ketentuan di Pergub 10 tahun 2022 itu,” kata Uus.

    Dalam Pergub tersebut, persyaratan teknis utama yang mesti dipenuhi adalah memadainya fasilitas pemotongan, lahan pemotongan, akses air bersih, penampungan limbah dan tempat perebusan.

    Selain itu, badan dan peralatan disinfeksi, kondisi kesehatan panitia, penyediaan kandang isolasi dan karantina, lokasi yang tidak rawan banjir serta tidak mengganggu ketertiban umum.

    Adapun dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jakarta Barat tahun 2024, terdapat 129 tempat penampungan serta 777 tempat pemotongan hewan kurban yang tersebar di delapan kecamatan di Jakbar.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Dedi Mulyadi soal temuan KPAI: Baiknya tak koreksi, tapi ambil langkah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sebaiknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkah.

    “KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, usai bersama komisi antirasuah membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

    Dedi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

    “Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” katanya.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

    “Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

    “KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

    Ia lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden disambut jajar kehormatan di Government House Thailand

    Presiden disambut jajar kehormatan di Government House Thailand

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Kantor Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra di Government House, Bangkok, Thailand, Senin, dan kedatangan Presiden RI disambut oleh upacara jajar kehormatan.

    PM Paetongtarn menyambut kedatangan Presiden Prabowo tepat di depan kendaraan Presiden RI berhenti di pelataran Government House.

    “Terima kasih telah menerima saya,” kata Presiden Prabowo kepada PM Paetongtarn.

    PM Paetongtarn sempat menanyakan kabar Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo pun menyebut dirinya dalam keadaan baik.

    Selepas itu, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun dinyanyikan di pelataran Government House Thailand. Selepas itu, Korps Musik setempat menyanyikan lagu kebangsaan Thailand Phleng Chat Thai.

    Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn bersama-sama menginspeksi pasukan. Selepas itu, PM Thailand memperkenalkan jajaran menterinya, dan petinggi militernya kepada Presiden Prabowo. Jajaran pejabat Thailand yang diperkenalkan itu, antara lain Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, Anutin Chanvirakul, serta para menteri Chusak Sirinil, Jiraporn Sindhuprai, Tawee Sodsong, Akanat Promphan, dan Wakil Menteri Paopoom Rojanasakul.

    Presiden Prabowo juga memperkenalkan sejumlah menterinya kepada PM Paetongtarn, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman.

    Keduanya, diikuti delegasi dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand, pun memasuki ruangan Government House. Di dalam, Presiden Prabowo lanjut diperkenalkan oleh jajaran pejabat Thailand lainnya, kemudian Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn berfoto bersama sebelum keduanya memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand.

    Pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand berlangsung di Gedung Phakdi Bodin, Government House. Kantor Perdana Menteri Thailand dalam siaran resminya menyebut dua negara membahas sejumlah isu-isu strategis antara Indonesia dan Thailand.

    Selepas itu, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan bersama di hadapan wartawan Istana yang mengikuti Presiden Prabowo, dan wartawan yang berdinas di Kantor PM Thailand.

    Presiden Prabowo bertolak dari Jakarta pada Sabtu (17/5) malam menuju Bangkok, Thailand, dalam rangka kunjungan resmi bertemu Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Seluruh agenda resmi Presiden dijadwalkan berlangsung pada Senin, dan Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke tanah air juga pada hari yang sama.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak terjadi kenaikan kasus TBC di Kepulauan Seribu

    Tidak terjadi kenaikan kasus TBC di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, menyatakan tidak terjadi kenaikan kasus Tuberkulosis (TBC) di wilayah tersebut sejak Januari hingga April 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

    “Sejak Januari hingga April 2025 tercatat ada 17 kasus TBC di Kepulauan Seribu sementara di tahun 2024 di periode yang sama tercatat ada 23 kasus,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan dr Murniasi Hutapea di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan, kasus TBC pada periode yang sama jika dibandingkan tahun 2024 dengan 2025 mengalami penurunan. Sedangkan sepanjang 2024 kasus TBC yang ditemukan dan diobati sebanyak 86 kasus.

    Dalam penanganan TBC, pihaknya fokus melakukan pembinaan kader kesehatan untuk mendukung penemuan kasus dan investigasi kasus TBC di masyarakat.

    Pihaknya juga membentuk “Kampung Siaga TBC” di setiap pulau. Sebanyak tujuh “Kampung Siaga TBC” telah terbentuk.

    Ia mengatakan, “Kampung Siaga TBC” tersebut melibatkan kelurahan, Puskesmas, RW, RT, karang taruna, PKK, kader kesehatan dan lain-lain untuk mencegah serta menanggulangi TBC di wilayahnya.

    Pihaknya juga melakukan kerja sama dengan komunitas Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) terkait pembiayaan dan pendanaan kader TBC di Kepulauan Seribu dalam rangka pengendalian penyakit TBC di Kepulauan Seribu.

    “Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kader di Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Suku Dinas Kesehatan melalui Kepulauan Seribu melakukan sejumlah upaya dalam menekan penyebaran kasus TBC di wilayah kepulauan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

    “Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi kasus TBC yang ditemukan minimal delapan kontak per kasus,” katanya.

    Ia mengatakan, Penanggungjawab (PJ) Program TBC bekerjasama dengan kader kesehatan dalam melakukan investigasi kontak serumah dan kontak erat kasus TBC.

    “Dari pelaksanaan investigasi kontak tersebut diharapkan mampu menjaring terduga TBC serta kasus tersebut,” kata dia.

    Kemudian memberikan terapi pencegahan TBC pada kontak kasus sesuai dengan petunjuk teknis serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis sebagai langkah preventif penularan penyakit di sekitar kasus TBC.

    “Kegiatan ini melibatkan peran kader kesehatan, Puskesmas serta RT dan RW apabila diperlukan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute armada bus sesuai dengan kondisi lapangan saat berlangsung unjuk rasa pengemudi ojek daring (ojol) serentak pada 20 Mei 2025 di sejumlah titik kawasan Jakarta.

    “Penyesuaian rute situasional, sesuai kondisi di lapangan,” ujar Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Terkait hal itu, pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini (update) melalui aplikasi TJ dan media sosial (medsos) resmi Transjakarta.

    Hingga siang ini, belum ada informasi terkait rute bus yang akan dialihkan ataupun bus alternatif yang disediakan bagi calon penumpang.

    Sekitar 500 ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya akan mengadakan unjuk rasa pada Selasa (20/5).

    Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu nantinya dipusatkan di sekitar Monas, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, Jakarta.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

    Para pengemudi selain melalui aksi turun langsung juga akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dirasa belum berpihak.

    Pemerintah pusat menyatakan senantiasa hadir untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan dukungan bagi para mitra pengemudi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tinjau pengerukan Sungai Cakung, Pram pastikan tak ada penggusuran

    Tinjau pengerukan Sungai Cakung, Pram pastikan tak ada penggusuran

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau langsung proses pengerukan Sungai Cakung Lama sepanjang delapan kilometer di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai upaya mencegah banjir di Jakarta.

    Pada kesempatan itu, Pramono menjamin bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak akan disertai penggusuran lahan penduduk, kecuali di Segmen 12 yang berada di Jalan Bakti, Jakarta Utara.

    “Sama sekali kita tidak melakukan penggusuran. Alhamdulillah karena pendekatannya sangat personal yang dilakukan oleh tim masyarakat bisa menerima ini dengan baik,” kata Pramono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.

    Pengerukan Sungai Cakung Lama terbagi menjadi 12 segmen. Sebagian besar segmen akan mengikuti lebar eksisting sungai tanpa perlu pembebasan lahan.

    “Dari delapan kilometer nanti posisi Segmen 1 sampai dengan Segmen 10 kita akan menggunakan lebar eksisting,” kata Pramono.

    Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum, untuk Segmen 11 masih menggunakan lebar eksisting sungai tanpa perlu pembebasan lahan.

    Sedangkan Segmen 12 yang berada di Jalan Bakti dan memiliki lebar kurang lebih dua meter, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 39 Tahun 2023, segmen ini akan memerlukan pembebasan lahan.

    Ika mengatakan, pekan lalu telah dilakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan di Segmen 12.

    Proses pengadaan tanah akan dilakukan melalui skema ganti untung. Artinya, warga yang lahannya terdampak akan menerima kompensasi yang layak berdasarkan harga pasar.

    “Minggu kemarin sudah ada sosialisasi dan prosesnya akan dilaksanakan pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengan aturan Permen ATR/BPN Nomor 39 Tahun 2023,” kata Ika.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025