Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Bijak Memantau fasilitasi pemantauan DPR oleh warga

    Bijak Memantau fasilitasi pemantauan DPR oleh warga

    Bijak Memantau hadir untuk membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial.

    Jakarta (ANTARA) – Platform digital Bijak Memantau resmi diluncurkan di Jakarta, Selasa, untuk memfasilitasi masyarakat memantau kinerja DPR RI serta memahami proses legislasi secara lebih mudah dan substansial.

    CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami mengatakan bahwa platform bijakmemantau.id ini merupakan kelanjutan dari inisiatif Bijak Memilih pada Pemilu 2024. Melalui pendekatan teknologi, Bijak Memantau hadir untuk menjembatani keterlibatan warga dalam pengawasan kebijakan publik, khususnya setelah pemilu.

    “Bijak Memantau hadir untuk membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial,” kata Andhyta dalam keterangannya.

    Andhyta menyebut Bijak Memantau memiliki tiga fitur utama, yakni: pertama, memahami isu berisi ringkasan delapan isu kebijakan prioritas seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

    Fitur kedua, memantau Kebijakan yang memperbarui perkembangan RUU di Prolegnas.

    Ketiga, memantau pejabat yang menyajikan informasi legislator dan kanal komunikasi warga.

    “Warga juga dapat bergabung dalam komunitas diskusi dan kegiatan advokasi kebijakan melalui forum daring, kelas publik, dan kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil,” ujarnya.

    Sementara itu, ekonom dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai inisiatif ini memperkuat peran kelas menengah dalam memengaruhi arah kebijakan.

    “Tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi yang baik agar tahu apa yang perlu diperjuangkan,” tambah Chatib.

    Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menilai Bijak Memantau dapat menjadi jembatan yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem politik.

    “Sinergi multipihak sangat krusial dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif,” jelas Bramantyo.

    Peluncuran platform ini juga menjadi bagian dari rangkaian Open Government Week 2025 yang didukung oleh Open Government Indonesia.

    Direktur Hubungan Luar Negeri, Bappenas, dan juga selaku perwakilan dari Open Government Indonesia Maharani Wibowo menyatakan bahwa keterbukaan bukan sekadar prinsip pemerintahan, melainkan juga ekosistem yang perlu dirawat bersama.

    Menurut dia, keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak.

    Inisiatif-inisiatif yang mendorong pemahaman dan partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk melalui pendekatan digital, kata Maharani,merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi yang terbuka.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Purwakarta siapkan rekomendasi penerbitan regulasi pro ojol

    Pemkab Purwakarta siapkan rekomendasi penerbitan regulasi pro ojol

    “Mudah-mudahan kabar mengenai regulasi ini dapat menjawab sebagian tuntutan para pengemudi ojek online,”

    Purwakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jabar menyampaikan kesiapannya untuk membuat rekomendasi ke pemerintah pusat untuk penerbitan regulasi nasional yang lebih komprehensif bagi pekerja transportasi daring.

    Sekda Pemkab Purwakarta Norman Nugraha, di Purwakarta, Selasa, memastikan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk penerbitan regulasi nasional yang lebih komprehensif.

    Hal tersebut disampaikan untuk dapat memberikan solusi dan memenuhi harapan para pengemudi ojol yang berunjukrasa di kantor Pemkab Purwakarta.

    Norman menyebutkan, dari sejumlah tuntutan yang disampaikan para pengemudi ojek online di Purwakarta, terdapat sejumlah hal yang menjadi tuntutannya, mulai dari pengawasan, pengendalian tarif, dan penerbitan regulasi nasional yang mengatur driver online.

    Ia mengatakan, sebenarnya sudah kabar baik terkait dengan pengawasan dan pengendalian tarif ojek online.

    Mengenai hal tersebut, katanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah menggodok Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait dengan pengawasan dan pengendalian tarif ojol. Bahkan prosesnya kini sudah memasuki tahap finalisasi.

    Diperkirakan, Peraturan Gubernur Jawa Barat itu akan terbit dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan, setelah proses di Kemendagri selesai.

    “Mudah-mudahan kabar mengenai regulasi ini dapat menjawab sebagian tuntutan para pengemudi ojek online,” kata dia.

    Kemudian mengenai penerbitan regulasi nasional yang mengatur driver online, Sekda menyampaikan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat.

    Menurut dia, isi rekomendasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Bupati Purwakarta Saeful Bahri Binzein dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (KR-MAK)

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo panggil CEO Danantara dorong transparansi agar BUMN lebih baik

    Prabowo panggil CEO Danantara dorong transparansi agar BUMN lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, dan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar ke depan BUMN lebih baik lagi.

    “Jadi memang penekanan di tata kelola, di transparansi, keterbukaan, dan juga akuntabilitas juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik, dan menjadi penggerak terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, tadi itu yang disampaikan oleh beliau,” ujar Rosan saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Rosan yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar seluruh investasi yang dilakukan Danantara dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik.

    Prinsip ini diharapkan dapat diterapkan pada seluruh investasi yang dilakukan mulai dari sektor hilirisasi hingga energi bersih.

    Rosan mengatakan Danantara akan menempatkan tim-tim ahli serta membuka ruang bagi keterlibatan para pakar di berbagai bidang untuk memastikan investasi berjalan secara profesional.

    “Karena kami juga harus mempunyai pertanggungjawaban dari dana yang kita keluarkan, diharapkan juga kami, kami sampaikan, kami akan menaruh tim-tim yang kuat, dan terbuka juga untuk menaruh expert-expert yang dibutuhkan, agar ke depannya juga menjadi, dari segi governance-nya, dari segi tata kelolanya juga menjadi lebih baik,” kata dia.

    Terkait portofolio proyek Danantara, Rosan menyebutkan bahwa beberapa proyek strategis telah melalui proses uji tuntas atau due diligence yang komprehensif dan kini memasuki tahap finalisasi.

    Dia memastikan bahwa seluruh proses telah memenuhi aspek finansial, legal, administrasi, dan teknologi.

    “Kami juga akan terbuka kepada publik investasinya apa saja yang kami lakukan. Karena buat kami yang paling penting juga prosesnya ini kami sudah lakukan secara benar, secara komprehensif dan sesuai dengan aturan yang ada,” ucap Rosan.

    Dalam pertemuan yang digelar terbatas tersebut, turut hadir yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Thailand tingkatkan kemitraan multisektor

    Indonesia-Thailand tingkatkan kemitraan multisektor

    Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bersepakat meningkatkan kemitraan di berbagai sektor dalam pertemuan di Bangkok, Senin (19/5).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL musnahkan 2 ton narkoba selundupan Kepri bernilai Rp7,5 T

    TNI AL musnahkan 2 ton narkoba selundupan Kepri bernilai Rp7,5 T

    “Prajurit Jalasena TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp7,5 triliun dan menyelamatkan lebih dari 16 juta jiwa generasi bangsa,”

    Batam (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama lembaga penegak hukum dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika seberat 2,061 ton hasil penggagalan penyelundupan di perairan Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki nilai Rp7,5 T.

    “Prajurit Jalasena TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp7,5 triliun dan menyelamatkan lebih dari 16 juta jiwa generasi bangsa,” ujar Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma di Batam, Selasa.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Asta Cita poin ketujuh: pemberantasan penyelundupan narkotika.

    Pemusnahan digelar di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam, dan dilakukan di sebuah incinerator untuk memusnahkan sabu seberat 768.823 gram dan kokain 1.285.030 gram.

    Penindakan tersebut dilaksanakan merupakan hasil sinergi Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, BIN, BAIS TNI, Bea Cukai, dan Kejaksaan dalam rilis Jumat lalu (16/5).

    Penindakan bermula dari laporan intelijen TNI AL, dan dilanjutkan dengan patroli laut terhadap kapal ikan asing (KIA) berbendera Thailand. Kapal tersebut memiliki lima awak kapal dengan nakhoda berinisial KS warga negara Thailand, serta empat ABK warga negara Myanmar berinisial UTT, AKO, KL, dan S.

    Kapal tersebut berhasil dihentikan saat memasuki perairan Indonesia dan didapati membawa narkotika dalam jumlah besar.

    “Untuk pelabuhan asal dan tujuan kapal masih dalam proses pendalaman jadi kami belum bisa memberi jawaban pasti,” kata dia.

    Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana menyebutkan bahwa yang diamankan saat ini adalah transporter, dan pengembangan tengah dilakukan untuk mengungkap jaringan internasionalnya.

    “Ini baru permulaan. Kami ingin mengungkap seluruh jaringan karena ini transporter saja, belum lagi jaringannya,” katanya menegaskan.

    Kepala Staf AL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan melalui zoom meeting bahwa pemusnahan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AL dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas penyelundupan di perbatasan.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rosan dan Dony Oskaria enggan tanggapi posisi Ketua KPK di Danantara

    Rosan dan Dony Oskaria enggan tanggapi posisi Ketua KPK di Danantara

    “(Soal) itu kita tanya ke itu ya. Ini aja tadi diminta oleh Bapak Presiden kita mengupdate saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara,”

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Operational Officer (COO) Danantara Dony Oskaria enggan menanggapi tentang posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto di dalam struktur organisasi Danantara.

    Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa mengatakan bahwa hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Rosan.

    “Sama Pak Rosan saja,” kata dia singkat.

    Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga enggan memberi komentar terkait hal tersebut. Dirinya lebih memilih menyampaikan tentang isi pertemuannya dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

    “(Soal) itu kita tanya ke itu ya. Ini aja tadi diminta oleh Bapak Presiden kita mengupdate saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara,” ucap Rosan.

    Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto tergabung dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas dalam jajaran pengurus BPI Danantara.

    Adapun Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi anggota KPK.

    Terkait hal tersebut, Setyo mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terkait posisi pimpinan lembaga antirasuah tersebut di BPI Danantara. Setyo mengatakan bahwa kajian tersebut dilakukan melalui Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal KPK.

    “Pastinya juga mendapatkan masukan dari pegawai-pegawai, baik struktural maupun fungsional yang lain,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kajian juga dilakukan untuk menanggapi Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    “Jadi, supaya nanti tidak salah memaknai tentang masalah rangkap jabatan, karena itu kan sering kali ya banyak juga orang yang memaknai bahwa rangkap jabatan itu sakleknya seperti apa, dan itu harus dipahami juga,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa setelah kajian dilakukan secara komprehensif, maka KPK akan memutuskan sikap apakah posisi pimpinan di BPI Danantara tepat atau tidak.

    “Namun demikian, ya KPK tidak akan meninggalkan begitu saja. Bisa saja nanti tetap melakukan proses pendampingan karena kami memiliki kedeputian pencegahan untuk kemudian melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak tadi untuk menjaga supaya tetap on the track (sesuai tugasnya, red.),” jelasnya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri pastikan anggaran PSU Boven Digoel siap disalurkan

    Wamendagri pastikan anggaran PSU Boven Digoel siap disalurkan

    “Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, memastikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel telah tersedia dan siap disalurkan kepada pihak penyelenggara.

    “Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” kata Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi PSU Kabupaten Boven Digoel yang digelar di Merauke, Papua Selatan, Senin (19/5).

    Ia menegaskan pelaksanaan PSU merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus turut mengawal proses tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Agar nantinya bisa sukses dalam pelaksanaannya. Kita semua saat ini bertanggung jawab mengawal hal ini,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan PSU. Ia berharap proses yang telah berlangsung menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Saya harap segala keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat ini dapat membuat semangat agar tidak ada lagi PSU-PSU di kemudian hari,” uajr Ribka.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, dan disaksikan langsung oleh Wamendagri Ribka, bersifat mengikat serta wajib dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur penyelenggara pemilu.

    “Kita akan terus mengawal hal tersebut,” tambah Apolo.

    Dia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wamendagri Ribka dalam proses pengambilan keputusan penting terkait kepastian anggaran PSU.

    “Suatu kehormatan bagi kami untuk Ibu Wamendagri yang telah hadir langsung memimpin rapat terkait kepastian anggaran PSU di Boven Digoel,” tutuenya.

    Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting mengenai alokasi anggaran PSU. Total anggaran yang disepakati sebesar Rp30 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel dan didukung oleh APBD Provinsi Papua Selatan.

    Dana tersebut akan dialokasikan kepada lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel, serta unsur pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU.

    Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Wamendagri: Bangsa harus bangkit hadapi tantangan zaman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyerukan semangat kebangkitan nasional yang adaptif terhadap tantangan disrupsi, krisis global, dan kedaulatan pangan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi refleksi akan pentingnya semangat persatuan dan keberanian untuk bangkit dari berbagai tantangan zaman.

    “Tantangan disrupsi, tantangan krisis global, tantangan kedaulatan pangan memerlukan ikhtiar untuk terus bangkit dan mencari solusi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menekankan saat ini peradaban bergerak sangat cepat, sehingga kemampuan beradaptasi terhadap segala perubahan menjadi krusial. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perkembangan zaman.

    Saat ini, pemerintah terus berupaya mengambil peran penting terhadap berbagai permasalahan di tingkat global, di samping mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di awal masa pemerintahannya sangat fokus terhadap persoalan mendasar yang berdampak signifikan. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan pangan terpenuhi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hingga saat ini tercatatkan 3,5 juta anak-anak Indonesia tercukupkan nutrisinya [melalui program MBG],” ujarnya.

    Sementara di bidang kesehatan, pemerintah hadir melalui pelayanan cek kesehatan gratis di seluruh penjuru negeri. Langkah ini menjadi upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terlayani kesehatannya dengan baik.

    “Akses layanan kesehatan hari ini semakin dekat kepada rakyat,” tambah Bima.

    Selain itu, di bidang ekonomi, pemerintah telah membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bentuk komitmen untuk mengelola kekayaan negara secara lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pemberdayaan, dan pemanfaatan talenta, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis.

    Ia mengungkapkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah merupakan langkah awal agar setiap rakyat Indonesia merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsa.

    “Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan,” pungkasnya.

    Sebagai tambahan informasi, dalam upacara tersebut turut hadir para pejabat di lingkup Kemendagri dan BNPP.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PANRB: Reformasi Birokrasi Kementerian Desa dan PDT tetap stabil

    PANRB: Reformasi Birokrasi Kementerian Desa dan PDT tetap stabil

    “Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut capaian reformasi birokrasi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tetap stabil meski mengalami transisi kelembagaan pasca pembentukan Kabinet Merah Putih 2024.

    “Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (19/5).

    Dia menjelaskan dengan pembentukan Kabinet Merah Putih pada tahun 2024, terjadi transisi kelembagaan Kementerian Negara. Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) yang dilakukan dengan memisahkan tugas, fungsi, dan SDM aparatur transmigrasi ke Kementerian Transmigrasi.

    “Sementara itu urusan desa dan pembangunan daerah tertinggal tetap berada di kementerian yang sama,” ujarnya.

    Berdasarkan data pembentukan Kementerian Desa PDTT, Kementerian PANRB menilai bahwa kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Desa PDTT tetap sama seperti sebelumnya. Indeks RB tahun 2024 tersebut dapat dijadikan baseline bagi Kementerian Desa PDTT setelah dilakukannya transisi kelembagaan.

    “Kami mendukung seluruh upaya serta mengapresiasi atas capaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Desa PDTT,” tambah Rini.

    Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. Terbaru, Kementerian Desa PDT melakukan 12 rencana aksi pada tahun 2025.

    Rencana aksi tersebut diantaranya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendukung makanan bergizi, peningkatan ketahanan pangan lokal desa, desa swasembada energi, desa swasembada air, desa ekspor, pemuda pelopor desa, digitalisasi desa dan desa wisata, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta aksi lainnya.

    “Dua belas rencana aksi ini merupakan program reformasi birokrasi tematik Kementerian kami dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia,” jelas Yandri.

    Dalam pertemuan ini, dia juga memberikan apresiasi pada Kementerian PANRB yang telah melakukan supervisi dalam rangka peningkatan indeks reformasi dan penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Desa PDT.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui Presiden di istana, Bimo Wijayanto konfirmasi gabung Kemenkeu

    Temui Presiden di istana, Bimo Wijayanto konfirmasi gabung Kemenkeu

    ANTARA – Bimo Wijayanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5), mengonfirmasi dirinya bersama Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama diberi mandat untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan. Presiden pun memberikan beberapa arahan untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak) 

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.