Category: Antaranews.com

  • Ketua DPRD Bogor tekankan andil setiap perusahaan jaga lingkungan

    Ketua DPRD Bogor tekankan andil setiap perusahaan jaga lingkungan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menekankan pentingnya andil setiap perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pencemaran yang dapat merusak ekosistem.

    Pernyataan tersebut disampaikan Sastra Winara di Cibinong, Selasa, menyusul temuan kasus pencemaran sungai yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan di Kampung Bojong Engsel, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeurup, Bogor, Jawa Barat.

    Menurut dia, seluruh perusahaan harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga lingkungan hidup demi keberlangsungan generasi mendatang.

    “Tentu semua perusahaan harus punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, supaya generasi ke depan bisa menikmati apa yang kita lakukan hari ini,” ujarnya.

    Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti mencemari sungai.

    “Nah itu kemarin ketika dicek oleh DLH Kabupaten Bogor sudah tidak ada aktivitas, kalau tidak salah perusahaan tersebut sudah disegel,” kata Sastra Winara.

    Ia juga menekankan bahwa lingkungan yang sehat merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pelaku industri untuk turut serta dalam merawat alam secara berkelanjutan.

    “Imbauan kepada perusahaan, hayu jaga lingkungan sama-sama supaya keberlangsungan kehidupan ke depan bisa lebih baik untuk anak-anak, cucu kita nantinya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Air sungai di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berubah warna menjadi oranye akibat limbah industri. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menindak industri pembuatan gerobak dan tong sampah yang diduga mencemari air sungai menjadi berwarna oranye, PT Harapan Mulya.

    Kabid Penegakan Hukum dan Pengelolaan Limbah B3 pada DLH Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana, memimpin penindakan dengan memasangi garis PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) pada bagian saluran limbah pabrik yang berlokasi di Kampung Bojong Engsel, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup.

    “Kami melakukan pengecekan ke PT Harapan Mulya dan CV Karya Erat. Kami menemukan bahwa PT Harapan Mulya melakukan pembuangan limbah B3 secara tidak semestinya,” kata Gantara.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TP PKK dan BNN kerja sama cegah penyebaran dan penyalahgunaan

    TP PKK dan BNN kerja sama cegah penyebaran dan penyalahgunaan

    “Nah, salah satu upaya kita agar masyarakat tahu bahayanya bagaimana narkoba, jangan sampai ingin tahunya mencoba, sebelum mencoba kita sudah menyosialisasikan bahwa bahayanya bagaimana,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom.

    Kerja sama tersebut mencakup upaya kedua belah pihak dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor BNN, Jakarta, Rabu (21/5).

    Dalam sambutannya, Tri menyampaikan kerja sama tersebut sangat penting bagi TP PKK mengingat perannya yang besar di tingkat keluarga. Lewat kerja sama ini, TP PKK akan berperan aktif dalam menyosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat.

    “Nah, salah satu upaya kita agar masyarakat tahu bahayanya bagaimana narkoba, jangan sampai ingin tahunya mencoba, sebelum mencoba kita sudah menyosialisasikan bahwa bahayanya bagaimana,” kata Tri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan ancaman bahaya narkoba tidak hanya menyasar kepada orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak usia dini. Pasalnya, kalangan anak-anak usia dini cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar.

    Ditambah lagi, perkembangan teknologi semakin memudahkan anak-anak untuk memperoleh informasi secara luas. Oleh karena itu, pihaknya akan terus membantu pemerintah dalam menyuarakan dan mengampanyekan bahaya narkoba.

    Di samping itu, TP PKK juga telah menyusun program Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KRISAN).

    “Nah ini memang sudah menjadi program kami di PKK dan dilaksanakan sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.

    Tri menambahkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memiliki tantangan besar, karena pergeseran nilai-nilai kehidupan keluarga di desa. Kerja sama dengan BNN diharapkan mampu membekali kader-kader TP PKK dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di tingkat keluarga.

    Ke depan, upaya pendekatan kepada masyarakat yang keluarganya terpapar narkoba akan dilakukan secara proaktif, yaitu mengedepankan pencegahan.

    Pada kesempatan itu, Tri menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada BNN atas dukungan yang diberikan. Ia berharap kerja sama yang terjalin akan mampu direalisasikan di daerah.

    Ia optimistis program tersebut dapat terlaksana dengan baik mengingat TP PKK memiliki jaringan besar yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kader PKK se-Indonesia ada sekitar empat juta ya, jadi kalau kita memang bisa menggerakkan semua kader PKK untuk melaksanakan kegiatan, menyosialisasikan bahayanya penyalahgunaan narkoba ini, insyaallah kita walaupun sedikit bisa menyumbangkan sumbangan pikiran dan tenaga kita kepada bangsa dan negara,” pungkas Tri.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan terima gelar kehormatan adat Dayak di Kalteng

    Menko Pangan terima gelar kehormatan adat Dayak di Kalteng

    Palangka Raya (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menerima penganugerahan gelar kehormatan adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Kamis.

    “Gelar adat ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus membawa harapan besar, agar beliau menjadi pengayom kita, masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Tengah.

    Zulkifli Hasan menerima gelar Mantir Hai Panambahan, Antang Habarun Sangkalemu, Batutuk Bulau Basilu Batu. Rangkang Duhung Pasihai, Tetes Rantai Kamara Ambu, Ngajang Lewu Mandereh Danum, artinya adalah orang yang arif bijaksana, mampu menjaga ketahanan pangan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Selain Zulkifli Hasan, di saat bersamaan gelar kehormatan adat Dayak ini juga diberikan kepada Wakil Gubernur Edy Pratowo, Kapolda Irjen Pol. Iwan Kurniawan, serta beberapa orang lainnya.

    Usai prosesi penganugerahan gelar adat, dilanjutkan dengan apel besar bersama camat, kepala desa, lurah, damang, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Kalimantan Tengah.

    “Para kades, lurah, damang, mantir, babinsa, dan bhabinkamtibmas semua adalah ujung tombak pemerintah, yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Agustiar menekankan, sejalan dengan Asta Cita Presiden, maka dia bersama Wagub Edy Pratowo ingin fokus dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari pedalaman atau pelosok desa.

    “Ini merupakan langkah penting untuk mencapai cita-cita kita, yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, dan Kalimantan Tengah umumnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut gubernur mengatakan, semua tingkatan harus selaras, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan, desa ataupun kelurahan. Kemajuan desa menjadi fondasi untuk keberhasilan pembangunan daerah dan negara.

    “Kita semua harus mendukung penuh Asta Cita Bapak Presiden, dan menyukseskan berbagai program strategis pembangunan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, maupun Sekolah Rakyat,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Presiden yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi dunia

    Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi untuk negara-negara di dunia mengingat potensi energi di dalam negeri yang besar dan masih banyak cadangan energi di Indonesia yang belum dieksplorasi.

    Di hadapan pelaku usaha bidang energi, khususnya minyak dan gas (migas), Presiden pun mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan BUMN untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri.

    “Saya baru bicara sama beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri, baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar, yang teknologinya sekarang sudah ada. Kita sangat-sangat optimis, sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali menyuplai energi kepada dunia,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) Tahun 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memiliki kelebihan dalam hal memanajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekitarnya, termasuk yang duduk dalam pemerintahannya.

    “Yang saya lihat di Pak Prabowo, ya, kelebihannya adalah dia bisa me-manage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya,” kata Habiburokhman dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons dorongan perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi XIII DPR sepakat bentuk Panja untuk benahi masalah penjara

    Komisi XIII DPR RI menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bakal bertugas untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan atau penjara di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa permasalahan pemasyarakatan yang disoroti oleh publik juga menjadi masalah yang harus ditangani oleh para legislator. Dia ingin agar hal-hal kurang baik yang terjadi di sistem pemasyarakatan harus diubah menjadi baik, dan lebih baik.

    “Apakah teman-teman setuju bahwa kita akan membuat Panja? Setuju ya? Itu kita putuskan dulu ya,” kata Dewi saat rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    Aktivis 1998 Masinton Pasaribu menilai penulisan sejarah Indonesia versi baru sebagai momentum rekonsiliasi bangsa sehingga tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,” kata Masinton.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis 1998 Masinton Pasaribu menilai penulisan sejarah Indonesia versi baru sebagai momentum rekonsiliasi bangsa sehingga tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,” kata Masinton.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Sebab, menurut dia, sejarah cenderung memiliki subjektivitas tinggi lantaran ditulis dari pandangan yang dimiliki oleh pihak pemenang.

    “Penulisan ulang sejarah tadi itu harus diletakkan dalam rangka pelurusan sejarah, meletakkan sejarah kita kembali dalam bingkai merah putih, apalagi itu tentang sejarah ke-Indonesiaan,” ucapnya

    Untuk itu, dia memandang penulisan sejarah Indonesia versi baru tersebut justru seharusnya dimaksudkan untuk meluruskan sejarah yang ada di Tanah Air.

    “Umpama, ada banyak hal ya dari mulai peristiwa (tahun) ’48 peristiwa ’66, ’67, dan beberapa peristiwa lainnya yang menurut kita itu harus kita letakkan dalam kerangka sejarah yang benar tadi itu,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Itu yang kita maksud dengan pelurusan sejarah begitu lho, sehingga penulisan ulang sejarah dan pelurusan sejarah itu adalah bagian dari merekonsiliasi sejarah bangsa kita.”

    Adapun terkait polemik yang muncul atas rencana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden Ke-2 RI Soeharto, dia meminta agar rencana tersebut untuk tidak diteruskan.

    “Maka ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya ya itu jangan diteruskan ya, gitu lah,” tuturnya.

    Dia meminta para aktivis 1998 untuk merenungkan kembali mengenai rencana pemberian gelar pahlawan tersebut, berkaca atas aksi menuntut reformasi yang dilakukan justru untuk menggulingkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    “Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan ya, nah terus yang memperjuangkan aktivis gerakan reformasi itu pada saat itu, ya berarti pengkhianatan?” kata Bupati Tapanuli Tengah itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Putra dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu menegaskan dukungan kepada jajaran kader GP NasDem ketika memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi sayap partai tersebut.

    Menurut dia, NasDem siap menjadi “sparing partner” sekaligus juga menjadi mitra bagi pemerintahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI itu pun meminta agar para kadernya dan juga para pemuda lainnya untuk bisa aktif dan bergerak guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Dia memastikan partainya akan lebih mengutamakan spirit meritokrasi karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sehingga, dia mengaku bakal terbuka bagi semua golongan tanpa bersikap eksklusif.

    “Jadi, Partai NasDem ini mempunyai rasa mungkin dinasti, tetapi secara roda organisasi, meritokrasi dan kesempatan yang sama bagi semua,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

    Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.

    “Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.

    Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.

    “Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.

    “Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Munjirin evaluasi ASN Jaktim yang tak naik angkutan umum setiap Rabu

    Munjirin evaluasi ASN Jaktim yang tak naik angkutan umum setiap Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) Munjirin akan melakukan evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak naik angkutan umum untuk berangkat dan pulang kerja setiap hari Rabu.

    “Bagian kepegawaian dan inspektorat akan kita turunkan di tempat-tempat tertentu. Kami akan terus mengadakan pengawasan terhadap ASN,” kata Munjirin di Jakarta TImur, Rabu.

    Menurut dia, bagian kepegawaian terus memperkuat pengawasan dan sosialisasi terhadap ASN terkait pentingnya kebiasaan untuk naik kendaraan umum.

    “Sejauh ini belum ada laporan ASN yang bandel menggunakan kendaraan pribadi saat hari Rabu. Yang jelas, ada sanksinya kalau melanggar karena Instruksi Gubernur, kalau tidak dilaksanakan pasti ada sanksi,” jelas Munjirin.

    Dia pun mengimbau masyarakat untuk mulai beralih menggunakan transportasi umum ketika berangkat ke tempat kerja.

    Hal itu sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang terus memperbaiki dan memperluas angkutan umum yang lebih baik, nyaman, dan aman.

    “Semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi umum, maka akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta,” ujar Munjirin.

    Munjirin mengaku menjadi terbiasa naik angkutan umum ke tempat kerja setiap Rabu seperti Instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Meski sekarang lokasi kerja dari tempat tinggalnya di daerah Ciledug terbilang cukup jauh dan harus beberapa kali pindah rute bus, namun Munjirin justru merasa sangat menikmati.

    “Saya hari ini berangkat lebih pagi agar sampai kantor tepat waktu dan tidak terjebak kemacetan serta penumpukan penumpang,” kata dia.

    Untuk sampai ke kantor Wali Kota Jakarta Timur dari rumahnya yang berada di Ciledug, dirinya naik angkutan umum ke arah Kebon Jeruk. Lalu melanjutkan naik bus Transjakarta ke arah Pasar Baru, turun di Halte Juanda.

    Kemudian, dari Halte Juanda berpindah bus rute Kampung Melayu. Selanjutnya, dari Terminal Kampung Melayu, Munjirin melanjutkan perjalanannya naik bus Transjakarta kembali ke arah Pulogebang, lalu turun di Halte Wali Kota Jakarta Timur.

    “Sekarang saya sudah terbiasa mempetakan rute angkutan umum yang akan digunakan serta mengatur waktu, apabila harus keluar kantor menghadiri undangan tugas,” ucapnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum Hanura: Perjuangan menangkan Pemilu 2029 dimulai dari sekarang

    Ketum Hanura: Perjuangan menangkan Pemilu 2029 dimulai dari sekarang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan tidak ada kata terlalu dini untuk mulai bekerja dan berjuang demi meraih kemenangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    “Tentu kalau sebuah partai targetnya adalah 2029 dan orang pasti mengatakan ‘oh ini kan masih jauh, masih lama’, tapi kita kan harus bekerja dari sekarang,” kata OSO usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke-1 Partai Hanura tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan persiapan Hanura menghadapi Pemilu 2029 harus dimulai dari sekarang, sehingga partai dan kader-kadernya bisa melakukan evaluasi dan mengambil langkah terbaik untuk meraih kemenangan.

    “Kenapa bekerja dari sekarang? Sehingga nanti sampai ke titik akhirnya, dia dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dapat menjalankan tugas-tugas bangsa ini, melalui partai-partai yang berkomitmen kepada kepentingan negara itu sendiri,” ujarnya.

    Selain membuka Rakornas, OSO juga melantik jajaran pengurus departemen DPP Partai Hanura dan mengingatkan kepada jajaran partai untuk tetap solid dan militan dalam memperjuangkan kepentingan partai, bangsa, dan negara.

    “Ingat, kita bukan penonton sejarah. kita adalah penulisnya. Sejarah hanya akan berpihak pada mereka yang berani bertempur dan kitalah pasukan tempur sesungguhnya yang akan habis-habisan di lapangan. Berjuang untuk kemenangan Partai Hanura, berjuang untuk berdayanya daerah dan berjuang untuk sejahteranya rakyat Indonesia,” kata OSO dalam pidato pembukaan Rakornas Partai Hanura tahun 2025.

    OSO juga menyampaikan pesan kepada para pengurus tersebut antara lain: disiplin adalah identitas pejuang, integritas adalah nyawa partai, profesionalisme adalah modal kemenangan, bekerja nyata yang berdampak besar, konsisten menjaga idealisme, berpikir progresif dan bertindak revolusioner, serta soliditas dan loyalitas total.

    “Ini instruksi saya, rapatkan barisan, satukan langkah, kobarkan semangat Mari bangun partai ini sebagai kekuatan revolusioner, sebagai mesin politik rakyat yang tak bisa dihentikan apalagi dimatikan. Karena hanya dengan struktur yang solid dan militansi yang tak tergoyahkan, kita bisa menjemput kemenangan demi kemenangan!” ujar OSO.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terdakwa dipromosikan jadi pegawai Komdigi karena lindungi situs judol

    Terdakwa dipromosikan jadi pegawai Komdigi karena lindungi situs judol

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu terdakwa kasus situs judi online (judol), Adhi Kismanto mendapatkan promosi menjadi pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena bisa melindungi situs tersebut agar tidak terblokir dan terjamin keamanannya.

    “Adhi Kismanto di Komdigi sebagai tenaga ahli untuk mencari situ judi online dan selanjutnya dilaporkan kepada pegawai Komdigi untuk dilakukan pemblokiran,” kata saksi dari Polda Metro Jaya, Yekus Elo Kelvin dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

    Menurut dia, Adhi yang ditangkap pada 31 Oktober 2024 di Glodok Plaza mengaku bekerja sebagai pekerja tenaga ahli di Komdigi dengan bantuan dari Zulkarnaen Apriliantony atau Tony.

    Terlebih, Adhi dinilai mampu mengamankan salah satu laman judol “Sultan Menang” agar tidak diblokir, sehingga bisa terus dilanjutkan.

    “Jadi, saudara Tony yang mempromosikan Adhi Kismanto untuk bisa diterima di Komdigi sebagai tenaga ahli,” ucapnya.

    Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada Oktober 2023, Tony diminta membantu Budi Arie Setiadi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo.

    Kemudian, Tony diminta untuk mencarikan orang yang dapat mengumpulkan data laman (website) perjudian online. Lalu, dikenalkan Adhi Kismanto.

    Adhi yang dikenalkan langsung mempresentasikan alat pengumpul data (crawling) situs judi online.

    Budi Arie menawarkan Adhi untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kemenkominfo. Namun dalam proses seleksi tersebut, dia dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana.

    Hingga akhirnya, Budi Arie memberikan atensi agar Adhi tetap diterima bekerja di Kemenkominfo (kini Komdigi) dengan tugas mencari link atau website judi online.

    Kemudian, hasilnya dilaporkan kepada Riko Rasota selaku Kepala Tim menghapus konten (take down) untuk dilakukan pemblokiran.

    Sidang pemeriksaan saksi terkait kasus situs judi online (judol) pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dilaksanakan pada Rabu mulai 17.05 WIB.

    Keempat terdakwa yang hadir dalam sidang, yakni wiraswasta Zulkarnaen Apriliantony, pegawai Kemenkominfo Adhi Kismanto, pegawai Kemenkominfo, Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama Alwin Jabarti Kiemas dan utusan direktur Kemenkominfo Muhrijan alias Agus.

    Sebelumnya, nama Menteri Koperasi tersebut muncul dalam dakwaan kasus dugaan perlindungan situs judol oleh sejumlah oknum pegawai Kemenkominfo.

    Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (14/5).

    Budi Arie sempat diperiksa oleh Polri di Gedung Bareskrim Polri pada tanggal 19 Desember 2024.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025