Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • DKI upayakan produk kreatif lokal bisa diterima di pasar global

    DKI upayakan produk kreatif lokal bisa diterima di pasar global

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta mengupayakan pemasaran produk kreatif unggulan ke pasar global dengan membangun kolaborasi strategis bersama pemangku kepentingan di sektor industri kreatif internasional.

    “Kami ingin memastikan produk-produk kreatif Jakarta tidak hanya bertahan di pasar domestik, tetapi juga mampu tampil dan bersaing di pasar internasional,” kata Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Kunjungan kerja Dinas PPKUKM ke Paris pada tanggal 19-21 Mei 2025 bertujuan untuk membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor industri kreatif internasional, sekaligus menjadi bagian dari strategi pemprov untuk mengangkat daya saing produk lokal di kancah global.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara global.

    “Paris menjadi titik strategis karena reputasinya sebagai pusat mode dan industri kreatif dunia,” tuturnya.

    Pada saat di Paris, Prancis, pihaknya bertemu dengan sejumlah pejabat dan juga President of Paris Fashion Week (PFW), Pascal Morand dalam rangka menjajaki peluang partisipasi pelaku usaha binaan Jakarta pada ajang fesyen bergengsi dunia tersebut.

    Tidak hanya itu, pertemuan juga dilanjutkan dengan Wakil Wali Kota Paris Arnaud Ngatca dalam upaya mempererat hubungan antar kota serta mendorong kolaborasi dalam pengembangan industri kreatif perkotaan.

    Masih di hari yang sama, dilakukan pertemuan strategis dengan Director L’Adresse Paris Agency, Amal Sultan untuk mempersiapkan keikutsertaan produk-produk Jakarta pada pameran internasional yang akan digelar September 2025 mendatang.

    Acara ini ditutup dengan agenda pertemuan bersama Director of the Ateliers de Paris City of Paris, Lauriane Duriez untuk menjajaki kolaborasi kreatif dan pertukaran pengetahuan dengan pelaku industri kreatif Prancis.

    “Selain itu juga audiensi dengan KBRI Paris yang membahas peluang pasar dan diplomasi ekonomi produk-produk lokal Jakarta di Eropa,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amnesty minta Pramono tangguhkan proses hukum mahasiswa pendemo

    Amnesty minta Pramono tangguhkan proses hukum mahasiswa pendemo

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo agar menangguhkan proses hukum mahasiswa yang terlibat kasus pemukulan saat demo di Balai Kota pada Rabu (22/5).

    “Tentu saya menghormati proses hukum di Kepolisian, tapi saya sampaikan kepada Pak Pramono, mohon agar Pak Gubernur ikut mendorong penangguhan proses hukumnya,” kata Usman di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Usman mengatakan dirinya menyesalkan peristiwa yang terjadi pada Rabu kemarin di Balai Kota.

    Usman juga mengaku sudah menjenguk mahasiswa-mahasiswa itu di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    Usman pun memohon kepada Kapolda dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menangguhkan proses hukum mahasiswa-mahasiswa itu.

    “Saya juga berkomunikasi dengan Wakapolda, dengan Dir Intelkam dan saya mengunjungi satu persatu di setiap ruangan yang menjadi tempat pemeriksaan mereka. Karena penangkapan tadi malam itu banyak sekali, 88 sampai 93 orang,” kata Usman.

    Kendati demikian, jika terdapat mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, pihaknya tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku.

    “Tapi bagi mereka yang hanya sekedar menyampaikan aspirasi, mohon agar mereka dibebaskan,” kata Usman.

    Usman menjelaskan bahwa awalnya para mahasiswa bermaksud menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kesbangpol di Pemprov Jakarta.

    Bahkan, menurut informasi dari kepo6lisian, sejak 14 Mei telah dijadwalkan pertemuan tatap muka antara mahasiswa dan Kasbangpol.

    Namun pada hari pelaksanaan, terjadi ketegangan ketika salah satu mahasiswa masuk ke area Balai Kota dengan kendaraan bermotor yang memicu reaksi dari petugas keamanan hingga berujung pada kericuhan.

    Sempat terjadi kericuhan pada Rabu sore saat berlangsung unjuk rasa sekelompok mahasiswa di Balai Kota DKI Jakarta.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, tujuh orang anggota Kepolisian terluka saat melakukan pengamanan.

    Susatyo mengatakan pihaknya juga sudah mengamankan massa aksi. Namun dia belum memerinci jumlah massa yang diamankan.

    Menurut rekaman CCTV Balai Kota, dua mahasiswa beralmamater biru dongker tampak berboncengan memasuki gerbang Balai Kota Jakarta.

    Setelah kejadian itu, gerbang segera ditutup oleh petugas keamanan dan beberapa anggota Kepolisian. Namun beberapa mahasiswa tampak berlarian ke arah gerbang tersebut dan memukuli polisi.

    Pada pukul 18.00 WIB, massa aksi yang menggunakan almamater dongker itu dibawa menggunakan TransJakarta menuju Polda Metro Jaya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diduga depresi, seorang pria nekat lompat dari JPO Setiabudi, Jaksel

    Diduga depresi, seorang pria nekat lompat dari JPO Setiabudi, Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial RY (31) nekat melompat dari atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5) karena diduga mengalami depresi.

    “Itu orang depresi, memang ada kelainan, ada riwayatnya juga dari RS Agung soal kondisi korban tersebut,” kata Kapolsek Setiabudi Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Firman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Firman menjelaskan korban dipastikan selamat setelah dilarikan ke rumah sakit setelah dibawa Ke RS Agung, namun karena luka yang serius sehingga korban dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).

    “Masih selamat, masih sempat dibawa ke RS, sudah kembali sama keluarga, memang keluarga juga jelaskan ada kelainan, depresi,” katanya.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Rabu (21/5) sekitar pukul 16.00 WIB.

    “Awal kejadian saksi berinisial MZ yang bertugas di Halte Busway depan Pasar Rumput mendapat informasi dari pengendara sepeda motor yang melintas di depan halte bahwa terdapat orang jatuh dari atas JPO,” katanya.

    Kemudian saksi langsung menuju ke TKP dan melihat terdapat seorang pria tergeletak di tengah jalur Transjakarta.

    “Korban langsung dibawa Ke RS Agung bersama saksi namun karena luka yang serius sehingga korban di rujuk Ke RSCM,” kata Ade Ary.

    Ade Ary juga menambahkan peristiwa tersebut telah dilaporkan dan ditangani oleh Polsek Setiabudi Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel)

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada dua ambulans kapal di Kepulauan Seribu untuk kegawatdaruratan

    Ada dua ambulans kapal di Kepulauan Seribu untuk kegawatdaruratan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dua ambulans kapal di Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menangani kondisi kegawatdaruratan di sana sehingga pasien segera mendapatkan penanganan medis.

    “Saat ini baru ada dua (ambulans kapal). Satu untuk menjangkau di wilayah Kepulauan Seribu Utara dan satu lagi di wilayah Kepulauan Seribu Selatan,” ujar Kepala Unit Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah DKI Jakarta, Winarto di Jakarta, Kamis.

    Dia dalam diskusi bertajuk”Tim Medis Reaksi Cepat, Solusi Tepat Penanganan Gawat Darurat” yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Pusat Krisis Dan Kegawatdaruratan Kesehatan daerah DKI Jakarta mengatakan, ketika terjadi kondisi gawat darurat, maka terlebih dulu diluncurkan ambulans motor.

    “Kami siapkan motor Unit Reaksi Cepat (URC) di Kepulauan Seribu untuk lokasi di jalan-jalan kecil,” katanya.

    Ketika pasien memerlukan evakuasi, ada ambulans mini yang akan membawa dan mengevakuasi pasien ke fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau RSUD terdekat.

    Lalu, apabila pasien ternyata memerlukan rujukan, maka petugas akan memfasilitasi ambulans kapal menuju fasilitas kesehatan tujuan.

    “Rujukan untuk masyarakat Kepulauan Seribu, InsyaAllah juga akan kita fasilitasi, mulai URC atau ambulans mini, sampai dengan ambulans ‘advance’ yang akan membawa ke rumah sakit rujukan,” kata Winarto.

    Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) yang mengelola penggunaan ambulans di Jakarta saat ini memiliki sekitar 100 unit ambulans berbagai tipe.

    Penggunaan mobil ambulans diperuntukkan untuk melayani orang sakit, bukan untuk mengangkut jenazah. Khusus untuk pengangkutan jenazah menggunakan mobil jenazah yang koordinasinya di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua rute baru Transjabodetabek bakal diluncurkan pekan depan

    Dua rute baru Transjabodetabek bakal diluncurkan pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bakal menambah dua rute baru Transjabodetabek, yakni Depok-Lebak Bulus dan Bekasi-Kuningan yang peluncurannya dilakukan pekan depan.

    Pramono menjelaskan, rute Transjabodetabek tersebut dipilih karena tingginya minat masyarakat.

    “Minggu depan. Saya sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan, kita akan buka dari Depok ke Lebak Bulus, kemudian nanti kami buka juga dari Bekasi ke Kuningan,” kata Pramono di Tangerang, Banten, Kamis.

    Selain karena banyaknya permintaan masyarakat, Pramono juga menyoroti soal kemacetan yang kerap terjadi di lokasi tersebut.

    Karena itu, Pramono menilai langkah ini diambil untuk mengatasi kemacetan di daerah penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Depok dan Bogor.

    Pada Kamis pagi, rute Transjabodetabek PIK 2-Blok M telah resmi diluncurkan. Rute tersebut memiliki 24 titik pemberhentian, yakni Blok M, Kejaksaan Agung, Masjid Agung, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda dan Petamburan.

    Kemudian Kemanggisan, PIK Avenue, Pantai Maju, Marketing Gallery, Pantai Pasir Putih 1, Menara Syariah, Aloha dan Sedayu Watertown. Lalu San Antonio, Nice, Mega Kuningan, PIK 2, Tokyo Riverside Selatan, Spring Ville, Thamrin CBD, Pantai Pasir Putih serta Buddha Tzu Chi.

    Sebelumnya, dua rute lainnya sudah diluncurkan, yakni Vida Bekasi-Cawang dan Alam Sutera-Blok M. Pramono berencana menambah rute-rute lainnya di sekitar wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bogor dan Bekasi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menakar wacana pembubaran Bawaslu daerah

    Menakar wacana pembubaran Bawaslu daerah

    Membubarkan Bawaslu daerah sama saja dengan membiarkan kontestasi politik berjalan tanpa rem pengawasan di level yang paling rawan.

    Jakarta (ANTARA) – Wacana pembubaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah yang mengemuka setelah Pemilu 2024 mengundang keprihatinan mendalam. Dalam narasi efisiensi dan penyederhanaan kelembagaan, muncul usulan agar fungsi pengawasan pemilu dikonsentrasikan di tingkat pusat.

    Jika ini benar-benar dijalankan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas pengawasan, tetapi juga masa depan demokrasi elektoral di Indonesia. Sebab pengawasan yang hanya terpusat di nasional akan menjauh dari realitas sosial, mengabaikan keragaman geografis dan sosial-politik daerah, serta melemahkan mekanisme partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu.

    Padahal, demokrasi yang sehat bertumpu pada pengawasan yang dekat dengan rakyat, responsif terhadap pelanggaran di lapangan, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan elektoral yang merata di seluruh wilayah.

    Diperlukan kehati-hatian bagi setiap pihak dalam menanggapi dan merespon wacana pembubaran Bawaslu daerah. Setidaknya wacana pembubaran Bawaslu daerah ini harus dilihat secara kritis dari tiga perspektif utama.

    Pertama, dari sisi konstitusionalitas, di mana keberadaan Bawaslu daerah merupakan amanat hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

    Kedua, dari sudut asas desentralisasi demokrasi dan keadilan elektoral, karena pengawasan pemilu yang efektif menuntut kedekatan dengan konteks lokal.

    Ketiga, dari sisi tata kelola demokrasi partisipatif, di mana kehadiran Bawaslu daerah menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan menjaga akuntabilitas pemilu di akar rumput.

    Menakar Alasan Pembubaran

    Dari sudut pandang konstitusional, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara ayat (5) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

    Guna menjamin prinsip kejujuran dan keadilan inilah hadir lembaga pengawas pemilu yang bersifat independen, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI apresiasi penyegelan barang impor ilegal China

    DPR RI apresiasi penyegelan barang impor ilegal China

    Kami apresiasi langkah Kemendag, karena kami banyak menerima aduan masyarakat/pelaku industri dalam negeri yang merasa dirugikan atas keberadaan barang impor ilegal ini

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Darmadi Durianto, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyegel 1,6 juta unit barang impor ilegal dari negara China.

    “Kami apresiasi langkah Kemendag, karena kami banyak menerima aduan masyarakat/pelaku industri dalam negeri yang merasa dirugikan atas keberadaan barang impor ilegal ini,” kata Darmadi usai meninjau langsung penyegelan barang impor milik PT Asiaalum Trading Indonesia oleh Kemendag di Tangerang, Kamis.

    Ia mengatakan, dengan langkah penindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI ini dinilai telah melindungi industri serta konsumen dalam negeri atas dampak keberadaan barang-barang impor ilegal tersebut.

    “Kami juga meminta agar banyak meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor yang beredar di dalam negeri,” ujarnya.

    Dia mengungkapkan, berdasarkan aduan atas keresahan pelaku industri di tanah air bahwa barang atau produk impor dari luar negeri banyak yang telah melanggar ketentuan undang-undang perdagangan.

    Kendati, hal tersebut secara serius akan mengancam ekosistem industri perdagangan dalam negeri. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar kegiatan impor dapat diawasi secara ketat oleh pemerintah.

    “Dengan pelanggaran yang ditemukan ini akibatnya akan berdampak pada penerimaan negara. Dan hal ini juga akan mengurangi daya saing perdagangan dalam negeri,” papar dia.

    Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) telah mengamankan sebanyak 1.680,47 unit barang-barang impor yang tidak sesuai dengan ketentuan atau impor ilegal dari negara China.

    Dari jutaan unit barang impor ilegal jenis perlengkapan perkakas, elektronik, pakaian dan baja ini dapat dijumlahkan senilai Rp18,8 miliar.

    “Barang-barang ini di impor dari China oleh PT Asiaalum Trading Indonesia yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan berlaku terkait aturan impor,” ucap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    “Untuk barang impor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SNI, tidak memiliki nomor pendaftaran barang, tidak menggunakan label bahasa Indonesia, tidak memiliki manual/kartu garansi dan tidak dilengkapi nomor kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan serta tidak memiliki dokumen importasi barang,” tambahnya.

    Adapun terhadap barang impor ilegal yang diamankan itu, antara lain seperti MCB listrik sebanyak 68.265 pcs, grindra/gergaji/mesin serut listrik sebanyak 9.763 pcs, penghisap debu sebanyak 26 unit, sarung tangan sebanyak 600.000 pcs, gunting tangan 77 pcs.

    Kemudian, barang jenis kampak sebanyak 66 pcs, penggaris besi 578 pcs, baut dan mur dari berbagai ukuran sebanyak 997.296 pcs, sekel sebanyak 9.215 pcs.

    Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas penanganan barang impor ilegal ini, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam terkait pelaku importir agar segera melengkapi dokumen sesuai aturan yang berlaku.

    “Jadi barang ini sementara masih kita lakukan pengawasan, sampai nanti kelengkapannya bisa dipenuhi. Maka, kami akan beri izin kembali,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR dorong akselerasi pengembangan ekonomi karbon

    Pimpinan MPR dorong akselerasi pengembangan ekonomi karbon

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam sambutan kuncinya di pertemuan tahunan Asosiasi Migas Indonesia (Indonesian Petroleum Association atau IPA) mengatakan bahwa Indonesia siap lepas landas dalam mengembangkan ekonomi model baru, yaitu ekonomi karbon.

    “Dengan sumber daya alam seperti hutan, mangrove dan gambut serta pengembangan sumber-sumber energi terbaru kedepannya, Indonesia berpeluang menuai pendapatan baru untuk negara dari perdagangan karbon, pengembangan low carbon business, sekaligus menguatkan komitmen kita untuk melanjutkan program dekarbonisasi secara nasional,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang punya manfaat tambahan yakni penurunan emisi karbon, ibarat menembak dua sasaran dengan satu peluru.

    Eddy juga mengatakan bahwa jenis pengembangan usaha rendah karbon seperti hidrogen, amonia dan CCS memiliki dampak ekonomi positif yang sangat luas bagi Indonesia.

    “Dalam hal pengembangan CCS misalnya, kita akan memperoleh manfaat berupa investasi dalam jumlah besar, transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan menyerap karbon baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

    Dia menyebut Indonesia merupakan negara yang memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia, sehingga negara-negara yang membutuhkan tempat penyimpanan karbon seperti, Jepang, Korea, Singapura dan lain-lain, sangat tertarik untuk berinvestasi di sektor CCS di Indonesia.

    Eddy percaya bahwa potensi ekonomi karbon di Indonesia, ketika sudah dimaksimalkan, akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan ke depannya.

    “Pengembangan CCS, perdagangan karbon dan hibah karbon merupakan sebagian kecil dari ekonomi karbon yang perlu dikembangkan agar Indonesia memiliki sumber pendapatan negara yang baru, baik dari pajak transaksi karbon, jasa penyimpanan karbon atau industri pendukung lainnya dari bisnis karbon rendah,” kata Eddy.

    Eddy juga memberikan komitmennya untuk memfasilitasi dan mengakselerasi pengembangan low carbon business sesegera mungkin

    “Sebagai pimpinan MPR, saya mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dari sektor karbon di Indonesia. Bahkan saya juga akan mendorong agar berbagai inisiatif rendah karbon di sektor migas akan masuk di dalam revisi Undang-Undang Migas, yang Insha Allah akan kami bahas di DPR dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR apresiasi respons cepat Polri ungkap kasus grup inses

    Anggota DPR apresiasi respons cepat Polri ungkap kasus grup inses

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mengapresiasi respons cepat jajaran Polri atas keberhasilan mengungkap dan menangkap tersangka kasus konten inses di grup Facebook “Fantasi Sedarah” dan “Suka Duka”.

    “Kita patut memberikan penghargaan kepada Polri. Di tengah keresahan masyarakat yang memuncak akibat keberadaan grup ‘Fantasi Sedarah’ dan ‘Suka Duka’, Polri hadir dan merespons cepat dengan tindakan yang tegas, profesional, dan terukur,” kata Bimantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Apresiasi tersebut dia berikan secara khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri, dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya yang telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam. Polri hadir di tengah keresahan masyarakat dan menjalankan perannya sebagai pelindung dan penjaga moral bangsa,” ujarnya.

    Dia menilai keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak hanya menunjukkan kinerja cepat aparat, tetapi juga membuktikan keseriusan negara dalam menjaga ruang digital tetap bersih dan bermartabat.

    “Kami di Komisi III DPR RI mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Polri. Tidak ada ruang bagi penyebar konten menyimpang di negeri ini. Penegakan hukum di ranah digital harus terus diperkuat,” kata dia.

    Sebelumnya, Polri menetapkan enam tersangka kasus dugaan asusila, pornografi, serta eksploitasi anak terkait konten inses di grup Facebook bernama Fantasi Sedarah dan Suka Duka.

    Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa keenam tersangka tersebut berinisial MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA, yang memiliki motif dan peran berbeda-beda.

    “Kami melakukan penangkapan terhadap enam orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5).

    Keenam tersangka dijerat dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PANRB dorong sinergi LKPP dan LKjPP untuk akuntabilitas kinerja

    PANRB dorong sinergi LKPP dan LKjPP untuk akuntabilitas kinerja

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong penguatan sinergi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bentuk akuntabilitas menyeluruh atas kinerja dan pengelolaan keuangan negara.

    Hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini usai menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Rabu (21/5).

    “Kami memandang proses pemeriksaan ini sebagai mekanisme penting untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Kementerian PANRB tidak hanya berfokus pada kinerja birokrasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai penggerak reformasi birokrasi nasional, Kementerian PANRB menilai pentingnya keterkaitan antara LKPP dan LKjPP agar pertanggungjawaban pemerintah tidak semata-mata dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga dari capaian kinerja.

    “Akuntabilitas tidak hanya tentang keuangan, tetapi juga kinerja. Oleh karena itu, LKPP dan LKjPP harus saling menguatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” ujarnya.

    Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PANRB mendorong instansi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terintegrasi dengan pengelolaan anggaran berbasis hasil. Ke depan, pengukuran akuntabilitas kinerja akan diperluas menjadi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mengukur kinerja pemerintah secara keseluruhan.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPK atas upaya yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kerja sama instansi pemerintah dengan BPK merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN.

    Exit Meeting merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan atas LKPP 2024 yang sebelumnya telah diserahkan oleh Menkeu selaku wakil dari Pemerintah Pusat kepada BPK pada 21 Maret 2025, dengan status belum diperiksa atau unaudited. Selanjutnya pemerintah perlu menyusun rencana aksi atas rekomendasi dalam konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.

    Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan LHP tersebut akan membuat opini BPK atas LKPP Tahun 2024 setelah mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2024 beserta seluruh unsur penunjang dan pendukung BPK sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.