Jumat, 23 Mei 2025 19:42 WIB
ANTARA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan pasar murah ikan keliling. Kegiatan pasar murah ikan itu dimaksudkan untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) melalui program Gemar Makan Ikan (Gemarikan). (Latif Thohir/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)
Ini artinya ‘on track’. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp102 triliun pada April 2025, tumbuh 6 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp96,2 triliun.
“Sampai dengan akhir April telah dibelanjakan Rp102 triliun atau 33,3 persen dari APBN. Ini artinya on track. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.
Peningkatan itu didorong oleh penerimaan pegawai pada K/L transisi, yang memiliki porsi Rp39,2 triliun dari belanja pegawai.
Kenaikan besaran tunjangan dan jumlah tenaga pendidik non-PNS juga mendorong pertumbuhan belanja pegawai, di mana serapannya mencapai 301.968 guru per akhir April 2025.
Adapun secara keseluruhan, belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp66,4 triliun, tumbuh 5,7 persen (yoy) dari realisasi tahun lalu Rp62,8 triliun.
Sedangkan belanja tunjangan kinerja, lembur dan sebagainya mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 6,5 persen (yoy) dari Rp33,4 triliun.
Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target.
Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.
Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.
Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp47,6 triliun dari APBN untuk program kesehatan per 30 April 2025.
“Untuk anggaran prioritas di bidang kesehatan, sudah cair sebesar Rp47,6 triliun, sekitar 21,8 persen dari APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.
Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp32,7 triliun, sedangkan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,9 triliun.
Belanja kesehatan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta penerima serta pemberian vaksin imunisasi Rp861,6 miliar.
Kemudian, pemberian makanan tambahan bagi 12,7 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 27,6 ribu balita kurus; pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 3.536 ibu hamil, 5.104 ibu menyusui, dan 12.380 balita; jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran senilai Rp4,1 triliun; serta dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan dan bantuan operasional kesehatan (BOK) senilai Rp9,9 triliun.
Suahasil juga menjelaskan tentang program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah dimanfaatkan oleh 4,27 juta orang. Program yang dimulai sejak 10 Februari 2025 ini terus mencatatkan peningkatan penerima manfaat tiap bulannya, dari 145 ribu orang, 1.236 ribu orang, hingga 2.263 ribu orang.
Sementara pada Mei, hanya data minggu pertama yang sudah tercatat, dengan jumlah penerima mencapai 622 ribu orang.
Program ini dilaksanakan pada 9.346 puskesmas di seluruh Indonesia, di mana kelompok penerima manfaat terbanyak berasal dari usia dewasa di atas 25 tahun.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa hadirnya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui akses kesehatan yang inklusif.
Hal itu dikatakan Gibran saat meninjau pelaksanaan program CKG di Puskesmas Margadadi, Jl. Letnan Sutejo No. 10, Margadadi, Indramayu, Jawa Barat, Jumat.
Sebagaimana keterangan yang diterima, Jumat, Wapres menegaskan bahwa layanan kesehatan bukanlah fasilitas tambahan bagi masyarakat, tetapi hak dasar setiap warga negara.
Dengan demikian, negara wajib hadir dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari akses layanan medis yang memadai.
Gibran mengatakan bahwa program CKG menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia Emas 2045, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Wapres pun menyampaikan apresiasi atas kerja keras para tenaga kesehatan dan tingginya partisipasi masyarakat mengikuti program ini.
Gibran tiba di puskesmas pada pukul 08.30 WIB, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Wapres memantau langsung seluruh alur layanan CKG, mulai dari proses pendaftaran hingga pemeriksaan dan konsultasi medis.
Gibran juga menyempatkan berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah mengantre untuk memperoleh layanan gratis dari negara tersebut.
Kepala Puskesmas Margadadi dr. Nurkhasanah menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program CKG terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan saat ini mencapai 20 hingga 30 orang per hari.
Dia menambahkan bahwa pihaknya terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti melalui Posyandu maupun media sosial.
“Kami memang setiap bulan itu ada pertemuan lintas sektor. Di situ ada camat, kuwu, lurah, serta kepala OPTD lain. Jadi kami informasikan di situ tentang CKG,” ujarnya.
Senada, Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan.
Dia menyampaikan bahwa sosialisasi program CKG saat ini terus digencarkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui dinas kesehatan ke seluruh fasilitas layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat yang dulu mengira ini hanya untuk yang berulang tahun. Tapi kini mereka tahu bahwa CKG bisa diakses siapa saja, anytime, dan bisa di manapun,” tutur Lucky.
Lucky menambahkan bahwa banyak kasus orang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah. Padahal, apabila dicek lebih awal, pengobatan bisa lebih ringan.
Untuk itu, dia mengajak para kepala daerah lain untuk lebih gencar menyosialisasikan program CKG dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program prioritas Presiden Prabowo ini.
“Saya berharap seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk ramai-ramai mensosialisasikan program yang sangat bagus, sesuai dengan asta cita dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, artinya bahwa periksa sebelum kenapa-napa, sedia payung sebelum hujan,” kata dia.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/5), menyebut satgas hilirisasi mulai menjalankan sejumlah proyek strategis pada Juni 2025. Proyek dengan nilai investasi sebesar 45 miliar dolar AS tersebut bergerak di berbagai bidang mulai dari nikel, perikanan, hingga ekosistem baterai kendaraan listrik. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)
Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktif
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo keterlaluan, karena proses hukum yang berjalan saat ini telah membuktikan ijazah tersebut asli.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut dirinya pun menghormati proses hukum yang berjalan terkait kisruh ijazah tersebut.
“Awalnya selalu diduga, sekali pun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya enggak percaya. Tetapi, menurut saya ini sudah keterlaluan. Sudah kaya enggak ada isu saja,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Bahlil kemudian menyebut Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah Joko Widodo.
“Semuanya benar, asli. Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktiflah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” sambung Bahlil Lahadalia.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), memastikan ijazah SMA Presiden Ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.
“Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.
Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.
Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.
“Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.
Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.
“Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.
Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.
Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.
Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan PT PLN (Persero) memberikan peluang pemanfaatan limbah batu bara berupa fly ash dan bottom ash (FABA) yang bisa digunakan oleh pengusaha industri kecil menengah (IKM) bahan bangunan sebagai bahan baku.
“Kami bertanggung jawab dalam pengembangan potensi IKM sektor bahan bangunan di seluruh Indonesia, salah satunya dengan mengangkat pemanfaatan FABA sebagai bagian dari substitusi bahan baku pembuatan batako dan paving block,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Jumat.
Dirjen IKMA menyampaikan, pihaknya berupaya merumuskan kebijakan yang mendorong pemberdayaan, standardisasi dan teknologi industri, serta peningkatan daya saing dan penumbuhan wirausaha industri, termasuk bagi para pelaku IKM di sektor bahan bangunan.
Guna meningkatkan daya saing IKM bahan bangunan, Reni menegaskan, pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar para IKM berkesempatan mendapatkan pasokan bahan baku FABA.
Sebelumnya, beberapa IKM binaan Ditjen IKMA telah mendapatkan tawaran pemanfaatan limbah pembakaran batu bara ini dari PT PLN Indonesia Power, anak usaha PT PLN.
“Perlu pendalaman pemakaian FABA sebagai bahan baku substitusi untuk mendapatkan formula yang paling optimal, sehingga perlu dibuatkan Memory of Understanding (MoU) skala nasional untuk mempermudah kerja sama antara IKM dengan subholding PLN yang memanfaatkan FABA,” katanya.
Karena itu, Ditjen IKMA bersama PT PLN (Persero) resmi menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang pemanfaatan FABA untuk kegiatan IKM bahan bangunan pada 22 Mei.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor
Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat bukan untuk menghambat ekspor, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan atau pasar dalam negeri.
“Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor,” ujar Budi di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.
Menurut Budi, harga ekspor kelapa bulat yang tinggi membuat banyak petani lebih memilih menjual hasil panen keluar negeri.
Akibatnya, pasokan kelapa bagi pelaku industri dalam negeri yang juga membutuhkan bahan baku mengalami penurunan.
“Sebagian pelaku industri ini tidak mendapatkan pasokan ya. Harga ekspornya lebih tinggi daripada di dalam negeri, kan otomatis petani maunya ekspor,” kata dia.
Budi mengakui stok kelapa bulat di beberapa daerah sebenarnya masih tersedia. Meski begitu, ia menilai perlu ada langkah antisipatif dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.
“Kita harus antisipasi, agar ada keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Kita cari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Kebijakan bea ekspor ini, kata Budi, masih dalam tahap pembahasan lintas sektor, termasuk menentukan besaran pungutannya. Budi menyebut rapat finalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Belum tahu berapa (besarannya), tapi seharusnya minggu ini atau minggu depan sudah selesai rapatnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan.
Puntodewi menyampaikan pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa harus memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. Oleh karena itu, menurutnya lagi, pembahasan untuk kebijakan ini akan terus bergulir.
Ia memastikan bahwa nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan China melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025 di Beijing, China.
Kunjungan ini bagian dari delegasi resmi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kolaborasi investasi lintas sektor antara kedua negara.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir dikutip di Jakarta, Jumat, menyampaikan seluruh agenda berjalan sangat positif, terlihat dari komitmen yang kuat dari berbagai lembaga keuangan dan investasi di China untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya melalui Danantara Indonesia.
“Ada semangat yang sama untuk membangun kemitraan jangka panjang yang tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga berdampak nyata bagi transformasi ekonomi kedua negara,” ujar Pandu.
CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir hadir bersama jajaran delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DEN Luhut B. Panjaitan, didampingi oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestuz, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Dalam momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China, serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Pandu Sjahrir turut serta dalam bagian dari delegasi Indonesia untuk pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri China H.E. Wang Yi pada 20 Mei 2025 di Beijing, China.
Sementara itu, pemerintah China menyampaikan dukungan terhadap kehadiran Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi strategis nasional.
Pemerintah China berkomitmen untuk mendorong kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan berbagai institusi investasi besar China, seperti China Investment Corporation (CIC), State Development and Investment Corporation (SDIC), dan China International Trust and Investment Corporation (CITIC).
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/5), meminta agar masyarakat tak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak produktif. Menurut Bahlil, isu yang menyebut bahwa ijazah sarjana Presiden Ke-7 RI Joko Widodo palsu sudah keterlaluan, dan sejak awal dirinya tidak percaya mengenai isu tersebut. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.