Category: Antaranews.com

  • Wapres Gibran meninjau pabrik beras modern di Ngawi

    Wapres Gibran meninjau pabrik beras modern di Ngawi

    Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau proses pengolahan beras berteknologi canggih di pabrik PT Daya Tani Sembada, di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu.

    Sekretariat Wapres di Jakarta, menginformasikan pabrik itu berlokasi di Alas Pecah, Kecamatan Geneng, yang tak jauh dari area penanaman padi varietas unggul Inpari 32.

    “Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto,” demikian petikan keterangan pers tersebut.

    Dalam kunjungannya, Wapres Gibran meninjau fasilitas modern pengolahan gabah menjadi beras berkualitas tinggi yang dimiliki PT Daya Tani Sembada.

    Teknologi mutakhir yang diterapkan pabrik ini memiliki kemampuan menjaga mutu hasil produksi serta efisiensi proses.

    Dalam kesempatan itu, Wapres menyatakan bahwa penguatan rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir harus menjadi fokus bersama, termasuk inovasi teknologi dan pendampingan terhadap petani.

    Ia juga mendorong kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

    “Sinergi antara petani, pelaku industri, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat untuk membangun ekosistem pertanian yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Wapres.

    Direktur Operasional PT Daya Tani Sembada, Tyo Janu, memaparkan proses pengolahan gabah di hadapan Wapres.

    Ia menjelaskan bahwa pihaknya memiliki empat unit dryer berkapasitas 30 ton yang masing-masing bisa beroperasi dua kali sehari.

    Saat musim panen, pabrik mampu memproses hingga 300 ton beras per hari dengan operasional tanpa henti.

    “Semua hasil produksi kami pastikan sesuai standar Bulog, mulai dari tingkat patah, kecerahan, hingga kadar air,” kata Tyo.

    Wapres mengapresiasi kontribusi pabrik dalam menyerap hasil panen petani lokal serta memastikan distribusi beras yang lancar dan efisien.

    PT Daya Tani Sembada dikenal sebagai mitra strategis petani di Ngawi, khususnya dalam pengolahan padi varietas unggul seperti Inpari 32.

    Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini antara lain Direktur Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog Suyamto, dan Direktur Utama PT Daya Tani Sembada Nellys.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Algaepark dan Semen Merah Putih meluncurkan alat penyerap emisi karbon

    Algaepark dan Semen Merah Putih meluncurkan alat penyerap emisi karbon

    Industri semen punya tanggung jawab besar dalam mengurangi emisi karbon.

    Jakarta (ANTARA) – PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) melalui anak usahanya PT Algaepark Indonesia Mandiri berkolaborasi dengan PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) atau Semen Merah Putih, meluncurkan proyek inovatif bernama MPTree.

    MPTree merupakan pohon cair berteknologi Photobioreactor Microalgae, atau alat penyerap CO2 (karbon) berbasis mikroalga yang ditempatkan di area publik, agar kota menjadi lebih hijau.

    MPTree adalah sistem fotobioreaktor mikroalga yang kami rancang untuk mengoptimalkan penyerapan CO₂ di kawasan padat emisi seperti kota besar dan kawasan industri.

    “Dengan efisiensi hingga 10 sampai 50 kali lipat dibandingkan pohon biasa, teknologi ini memungkinkan solusi dekarbonisasi yang nyata dan terukur,” ujar Direktur Algaepark Indonesia Mandiri Muhammad Zusron sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

    Zusron mengatakan kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi adopsi teknologi rendah karbon secara sistemik di industri.

    “Kami bukan hanya mendapatkan mitra strategis, tetapi juga bukti bahwa industri besar seperti Semen Merah Putih bersedia melakukan aksi nyata. Teknologi perbaikan lingkungan tak lagi berhenti di laboratorium, melainkan masuk ke ranah implementasi industri,” ujar Zusron.

    Ia melanjutkan, MPTree dirancang sebagai solusi multifungsi yaitu menyerap karbon sekaligus menghasilkan oksigen murni dari hasil fotosintesis sel-sel mikroalga, serta dapat difungsikan sebagai green street furniture berupa bangku taman, halte, hingga elemen estetika dan edukatif di ruang publik perkotaan.

    “Unit ini juga dilengkapi dengan sistem IoT untuk memantau kesehatan mikroalga, memonitor penyerapan CO2 dan pelepasan O2, dan menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi mandiri,” ujar Zusron.

    Dalam uji coba awal, ia menjelaskan reaktor MPTree berkapasitas 200 liter mampu menyerap sekitar 336 kg CO2 per tahun, tergantung kondisi lingkungan.

    Selain itu, katanya lagi, mikroalga yang digunakan dapat dipanen dan dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi, pupuk, hingga pangan fungsional, serta membuka potensi ekonomi sirkular berbasis biomassa.

    Head of Marketing Semen Merah Putih Nyiayu Chairunnikma menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pilar Planet dari empat pilar yang diusung dalam misi keberlanjutan perseroan.

    Adapun, proyek percontohan MPTree akan dimulai di salah satu fasilitas Semen Merah Putih di Jati Asih, Bekasi, dan ditargetkan siap untuk peluncuran publik pada Agustus 2025.

    “Industri semen punya tanggung jawab besar dalam mengurangi emisi karbon. Kami melihat MPTree, pohon cair berbasis teknologi mikroalga, sebagai solusi inovatif karena mampu menyerap CO2 sebanyak 10–50 kali lebih efektif dibandingkan pohon biasa yang kini makin sulit ditemukan di kota,” ujar Nyiayu.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia mantap menuju swasembada pangan

    Indonesia mantap menuju swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah tantangan global yang terus berkembang mulai dari gejolak geopolitik hingga dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Langkah-langkah konkret terus dilakukan untuk memastikan stok pangan mencukupi dan ketersediaannya merata hingga ke seluruh penjuru negeri. Target jangka panjangnya pun jelas, menuju swasembada pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

    Pemerintah optimistis produksi pangan utama seperti beras, jagung, dan daging akan mengalami surplus pada akhir tahun 2025. Optimisme ini bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan data dan tren produksi yang menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 4 Mei 2025, stok beras nasional mengalami lonjakan yang signifikan, dari 8,4 juta ton di awal tahun menjadi 14,8 juta ton pada akhir Mei 2025.

    Kenaikan serupa juga terlihat pada komoditas jagung yang meningkat dari 3,5 juta ton menjadi 5,8 juta ton. Untuk daging ayam, stok melonjak dari 83 ribu ton menjadi 548 ribu ton, sementara daging ruminansia (sapi/kerbau naik dari 65 ribu ton menjadi 114 ribu ton.

    Lebih lanjut, diproyeksikan hingga akhir 2025 total ketersediaan beras nasional mencapai 41,2 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi domestik hanya sebesar 30,9 juta ton, sehingga terdapat potensi surplus sebanyak 10,2 juta ton.

    Komoditas jagung pun menunjukkan tren serupa, dengan produksi mencapai 20,4 juta ton dan konsumsi nasional sebesar 14,8 juta ton, menghasilkan surplus 5,6 juta ton.

    Untuk protein hewani, produksi daging ayam diproyeksikan mencapai 4,3 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya 3,8 juta ton, sehingga menciptakan surplus sebesar 469 ribu ton.

    Sedangkan produksi daging ruminansia diperkirakan mencapai 1,1 juta ton, dengan konsumsi sebesar 766 ribu ton, sehingga menyisakan surplus sebanyak 345 ribu ton.

    Surplus ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas negara dalam menjaga ketahanan pangan.

    Bagi masyarakat, capaian ini bukan hanya sekadar angka dalam laporan statistik, tetapi menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, terutama saat banyak negara lain tengah menghadapi krisis pangan akibat lonjakan harga dan gangguan cuaca ekstrem.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional yang dijalankan selama ini telah menunjukkan hasil yang nyata.

    Bahkan, sejumlah pemimpin dunia mulai mengakui keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan di tengah berbagai tekanan global. Menurut Presiden, apresiasi internasional ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergi seluruh elemen bangsa dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

    Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa surplus produksi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh tantangan pangan. Distribusi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia masih menjadi perhatian. Selain itu, ancaman cuaca ekstrem akibat perubahan iklim tetap menjadi faktor risiko yang dapat memengaruhi hasil panen di berbagai daerah.

    Langkah strategis

    Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah strategi terpadu. Salah satu langkah penting adalah perluasan lahan tanam baru seluas minimal 1,6 juta hektare di berbagai wilayah strategis.

    Upaya ini dibarengi dengan penyediaan pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton yang didukung anggaran hingga Rp44,16 triliun. Ketersediaan lahan produktif dan dukungan pupuk yang memadai menjadi bukti bahwa kebijakan pertanian pemerintah dijalankan secara konkret, bukan sekadar wacana.

    Selain itu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Bantuan ini mencakup traktor roda empat dan roda dua, mesin penanam dan pemanen padi, serta pompa air untuk mempercepat proses tanam dan panen. Dengan modernisasi alat pertanian ini, efisiensi kerja petani pun diharapkan meningkat sekaligus mitigasi cuaca ekstrem.

    Dari sisi kesejahteraan petani, pemerintah juga mengambil langkah signifikan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas No. 14/2025 yang ditetapkan pada 24 Januari 2025, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan meniadakan rafaksi harga.

    Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga semangat petani untuk terus berproduksi demi mendukung target swasembada pangan.

    Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Makmur di Kabupaten Serang, Banten, Kodiman, menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hasil panen kelompoknya meningkat hingga 36 persen.

    “Alhamdulillah, pupuk lancar, harga gabah stabil, dan irigasi berfungsi dengan baik,” tuturnya.

    Di sektor peternakan, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui tambahan anggaran sebesar Rp2,1 triliun.

    Dana ini dialokasikan untuk bantuan pembibitan ternak, penyediaan pakan berkualitas, dan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit hewan. Langkah ini penting guna menjaga keberlanjutan produksi protein hewani dalam negeri.

    Ketahanan pangan

    Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, kebijakan pangan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga menyasar penguatan sistem pangan dari hulu ke hilir.

    Ia menegaskan, tiga pilar utama yang harus dijaga adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), dan aksesibilitas (accessibility). Ketiganya merupakan syarat menuju ketahanan dan kedaulatan pangan.

    Berbagai langkah ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi rakyat dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Dengan langkah-langkah strategis yang telah dan terus dijalankan, Indonesia kini melangkah dengan mantap menuju masa depan yang mandiri, kuat, dan berdaulat dalam mengelola sumber daya pangannya sendiri.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen membantu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dalam meningkatkan kinerja melalui dukungan terhadap transformasi digital.

    Dukungan ini diberikan mengingat BPR/BPRS memiliki posisi yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan sistem informasi bagi BPR/BPRS.

    “Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan,” kata Purbaya sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa penyediaan sistem informasi akan segera dimulai pada tahun ini dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR/BPRS.

    Dengan didahului pilot project, sistem tersebut bisa segera dievaluasi dan perbaiki serta secepatnya dapat LPS sebarkan kepada seluruh BPR/BPRS.

    Purbaya menyampaikan pentingnya transformasi digital dan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) di BPR/BPRS agar ke depannya bisa memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang lebih komparatif yang belum tentu dimiliki oleh pelaku industri lain.

    Purbaya juga menyampaikan apresiasi kepada BPR/BPRS di seluruh Indonesia atas kepatuhannya selama ini dalam memenuhi kewajiban kepada LPS yaitu pembayaran premi penjaminan dan pelaporan tepat waktu.

    Menurutnya, kepatuhan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

    Per Maret 2025, terdapat 15,58 juta rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin penuh oleh LPS. Jumlah tersebut setara dengan 99,98 persen dari total rekening di BPR/BPRS.

    Menurut LPS, angka tersebut menunjukan bahwa hampir seluruh nasabah BPR/BPRS dapat merasa aman dan tenang karena simpanannya berada dalam cakupan perlindungan penuh dari LPS.

    Adapun Munaslub Perbarindo di Yogyakarta pada Sabtu dihadiri oleh pimpinan DPP Perbarindo serta Direksi dan Komisaris BPR/BPRS seluruh Indonesia. Selain itu, turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLTU Holtekamp siap jadi solusi energi bersih berkelanjutan di Papua

    PLTU Holtekamp siap jadi solusi energi bersih berkelanjutan di Papua

    Jayapura (ANTARA) – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp siap menjadi bagian dari solusi energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan inklusif di Tanah Papua melalui penerapan metode cofiring biomassa menggunakan woodchip.

    Supervisor Senior Operasi PLTU Holtekam Nanang Eka Saputra kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan cofiring biomassa memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat dari sisi lingkungan dan sosial.

    “Dari sisi lingkungan, penggunaan biomassa sebagai bahan bakar campuran batu bara sangat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca khususnya pada CO2 karena biomassa dianggap sebagai sumber energi yang lebih netral,” katanya.

    Menurut Nanang, ini tentunya sejalan dengan komitmen pihaknya mendukung program transisi energi dan nett zero emisi 2060.

    “Kemudian dari sisi sosial, implementasi cofiring membuka peluang untuk ekonomi baru di Tanah Papua khususnya pada masyarakat yang ada di sekitar PLTU Holtekamp,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, proses dimulai dari pengumpulan, pengolahan, distribusi biomassa woodchip, hingga ke pertanian dan biomassa kehutanan yang telah melalui kelompok masyarakat sehingga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal.

    “Kami masih berada di tahap awal untuk mengimplementasikan cofiring biomassa dengan jenis woodchip namun secara bertahap akan terus ditingkatkan,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, ke depan secara bertahap akan terus melakukan perbaikan sehingga menemukan progres yang menggembirakan dan baik, di mana kini pihaknya telah melakukan uji coba dengan menggunakan biomassa woodchip.

    “Persentase cofiring sekitar 15-20 persen, di mana dalam jangka menengah kami menargetkan bisa mencapai 35 persen bauran biomassa sesuai dengan arahan dari pusat,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKK PII usul kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping guna lindungi industri

    BKK PII usul kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping guna lindungi industri

    Kalau impor terus dibiarkan tanpa kontrol, industri lokal akan mati,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII) Sripeni Inten Cahyani mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk melindungi industri strategis dalam negeri.

    “Kalau impor terus dibiarkan tanpa kontrol, industri lokal akan mati,” ucap Inten dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan adanya praktik dumping oleh eksportir asal China. Menurut dia, praktik itu tidak hanya memukul industri lokal, tetapi menghambat realisasi investasi di sektor hulu tekstil.

    Inten mengharapkan pemerintah segera bergerak cepat melindungi rantai pasok industri hulu ekosistem tekstil secara terpadu.

    Peran pemerintah melalui kebijakan dan peraturannya diharapkan dapat menjaga industri yang ada tetap eksis dan mampu mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien, serta menarik investasi pembangunan industri baru.

    Laporan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan, adanya investasi senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp4 triliun, kurs Rp16.425) akan masuk jika BMAD diberlakukan.

    “Jika pemerintah memberikan sinyal yang kuat dan kepastian regulasi, investor pasti akan masuk. Jangan sampai yang sudah hidup dimatikan, sementara yang baru malah dikasih karpet merah,” ujar dia.

    Inten juga menekankan keberlangsungan industri dalam negeri sangat krusial untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan swasembada energi.

    Terlebih, presiden berencana membangun kilang minyak terbesar yang akan menghasilkan produk petrokimia, yang nantinya akan diserap oleh sektor hulu industri tekstil.

    Oleh karenanya, BMAD adalah suatu keharusan karena dapat memfasilitasi semua pihak dan menjaga rantai pasok industri tetap terjaga agar tidak bergantung pada impor.

    Tanpa penjagaan yang ketat, dia menilai padahal program besar seperti pembangunan pabrik petrokimia atau kilang terancam tidak berlanjut.

    “Jika pemerintah ingin membangun pabrik petrokimia, kilang, atau menyerap tenaga kerja lulusan teknik, maka proteksi terhadap industri dasar harus menjadi prioritas utama,” kata Inten.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Telkom tegaskan dukungan penegakan hukum terkait kasus di Kejati DKI

    Telkom tegaskan dukungan penegakan hukum terkait kasus di Kejati DKI

    Tindakan tersebut diantaranya berupa penegakan hukum disiplin terhadap karyawan yang terlibat, melakukan recovery aset maupun perubahan kebijakan-kebijakan internal,

    Jakarta (ANTARA) – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menegaskan komitmennya dalam hal penegakan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom Ahmad Reza memastikan Telkom menghormati dan mendukung penuh proses penyidikan tersebut, dan meyakini bahwa proses hukum yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Telkom.

    “Telkom mengapresiasi Kejati DKI Jakarta atas langkah cepatnya dalam menindaklanjuti hasil audit internal Telkom yang telah disampaikan dalam rangka mendukung spirit atau Program Bersih-Bersih BUMN, yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN,” ujar Reza sebagaimana keterangan resmi dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan, hasil audit tersebut menjadi komitmen Telkom dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), dengan menginvestigasi dugaan fraud yang terjadi antara tahun 2016 sampai tahun 2018.

    Ia melanjutkan, perseroan telah mampu melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan dan telah mengambil sejumlah tindakan sebagai upaya perbaikan untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa.

    “Tindakan tersebut diantaranya berupa penegakan hukum disiplin terhadap karyawan yang terlibat, melakukan recovery aset maupun perubahan kebijakan-kebijakan internal,” ujarnya.

    Reza memastikan komitmen perseroan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dugaan atau kejadian fraud yang terjadi, serta mengatasi fraud.

    Ia menyebut, dukungan Telkom terhadap penyidikan permasalahan ini menjadi upaya berkelanjutan perseroan untuk memperkuat aspek GCG yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatkan integritas internal sebagai BUMN strategis nasional.

    Telkom berkomitmen melanjutkan transformasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan agilitas Telkom, demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga daya saing di tengah lingkungan yang kompetitif dengan sesama telco dan penyedia layanan digital.

    Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan pertumbuhan dan mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan teknologi agar tetap relevan di industri telekomunikasi dan layanan digital, serta agar dapat selalu memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, dan berkontribusi bagi kepentingan nasional.

    “Telkom juga akan terus menjaga dan memperkuat penerapan prinsip GCG dan ESG,” ujar Reza.

    Lebih lanjut, Reza memastikan komitmen perseroan untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat luas.

    “Telkom percaya bahwa dengan prinsip GCG kami dan pengelolaan yang profesional, Telkom akan tetap tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri telekomunikasi dan transformasi digital Indonesia,” ujar Reza.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan fiktif pada PT Telkom, yaitu AHMP, HM, AH, NH, DT, KMR, AIM, DP, RI, EF, dan OEW.

    Sebanyak 11 orang itu disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Perkara tersebut berawal dari kerja sama bisnis antara Telkom dengan sembilan perusahaan pada periode 2016-2018.

    Telkom menunjuk empat anak perusahaannya untuk melaksanakan proyek itu, yakni PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

    Total nilai proyek dari kerja sama sembilan perusahaan bersama empat anak perusahaan Telkom tercatat mencapai Rp431,7 miliar.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN-CEXIM kerja sama pengembangan potensi pembiayaan transisi energi

    PLN-CEXIM kerja sama pengembangan potensi pembiayaan transisi energi

    Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui kolaborasi. Melalui sinergi ini, kami yakin dapat mempercepat akselerasi transisi energi guna menyediakan energi yang tidak hanya andal, tapi juga ramah lingkungan…,

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan China Export Import Bank (CEXIM) guna memperkuat dukungan terhadap agenda transisi energi nasional melalui penandatanganan MoU tentang Pengembangan Potensi Pembiayaan Transisi Energi Indonesia.

    “Kunjungan dan penandatanganan MoU hari ini mencerminkan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan China, sekaligus kedekatan hubungan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto. Transisi energi merupakan pondasi penting dalam memperkuat kerja sama strategis kedua negara ke depan,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Penandatanganan amandemen tersebut merupakan kelanjutan dari MoU yang telah ditandatangani sebelumnya pada 16 Oktober 2023 di China.

    Dia menyampaikan apresiasi atas terlaksananya komitmen kerja sama antara PLN dan CEXIM.

    Menurutnya, langkah ini merupakan momentum penting menandai komitmen kedua belah pihak untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

    Darmawan memaparkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), di mana potensi sumber daya banyak berada di daerah terpencil, sementara kebutuhan listrik terpusat di perkotaan.

    Untuk menjawab tantangan ini, selain merancang penambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 gigawatt (GW) di mana 70 persennya bersumber dari energi terbarukan, PLN juga berencana membangun green enabling transmission line sepanjang 48.000 km sirkuit dalam 10 tahun ke depan.

    Guna merealisasikan transisi energi tersebut, total kebutuhan investasi dalam satu dekade mendatang diperkirakan mencapai 171 miliar dolar AS.

    Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, menjadi kunci untuk menciptakan sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

    “Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui kolaborasi. Melalui sinergi ini, kami yakin dapat mempercepat akselerasi transisi energi guna menyediakan energi yang tidak hanya andal, tapi juga ramah lingkungan, serta membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Darmawan.

    Melalui perpanjangan kerja sama ini, PLN dan CEXIM menyepakati dukungan bersama dalam pengembangan sektor kelistrikan, khususnya pembangkitan, termasuk pengembangan energi konvensional (tidak termasuk PLTU batu bara) dan energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, biomassa, dan lainnya.

    Kedua pihak akan mengeksplorasi kerja sama dalam pembiayaan korporasi, pembiayaan proyek, dan solusi pendanaan lainnya, serta berkontribusi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berbagi pengetahuan.

    Chairman of CEXIM, Chen Huaiyu, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mendorong pembangunan sektor kelistrikan yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan PLN.

    “Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini menandai dimulainya babak baru dalam kolaborasi kita, sekaligus membuka peluang untuk memperluas cakupan kerja sama di berbagai bidang,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya yang dilakukan PLN dalam hal ini tidak hanya mendorong transisi energi, namun juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Chen melanjutkan, pihaknya juga siap berkolaborasi guna mendukung langkah PLN dalam mencapai tujuan tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi rencana transisi energi PLN. Kami sepakat bahwa Indonesia tidak dapat menjalankan upaya ini sendiri dan kami sangat bangga dapat berpartisipasi dalam rencana transisi energi yang dicanangkan PLN untuk 10 tahun ke depan,” kata Chen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gulma liar benteng ekosistem pertanian

    Gulma liar benteng ekosistem pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Hampir semua gulma liar di tanah air dianggap pengganggu sektor pertanian. Ia menjadi pesaing tanaman budi daya untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah maupun cahaya matahari.

    Padahal, banyak gulma justru berperan penting pada sistem ekologis yang dapat membantu sektor pertanian untuk membentengi diri dari ledakan hama dan penyakit tanaman sehingga kerugian ekonomi yang tinggi dapat dihindarkan.

    Gulma dalam bahasa sederhana dapat diartikan tanaman liar. Ia dapat berupa rumput maupun semak liar.

    Pengelolaan gulma yang tepat dapat membantu Indonesia mencapai swasembada pangan karena banyak gulma berperan sebagai inang (rumah) alternatif bagi hama dan penyakit tanaman.

    Maksudnya, ketiadaan gulma di lahan pertanian membuat hama dan penyakit yang semestinya hidup pada gulma, malah menyerang tanaman pokok pertanian sehingga hasil panen terganggu bahkan hancur.

    Salah satu contoh gulma yang dapat menjadi benteng hama dan penyakit adalah Bidens pilosa.

    Petani lebih akrab memanggilnya bunga ketul. B. pilosa terbukti mampu beradaptasi tinggi pada berbagai kondisi lingkungan sehingga membuatnya sulit dikendalikan dengan cara konvensional. Pada pertanian modern, B. pilosa sering juga disebut gulma invasif.

    Bidens pilosa merupakan tanaman liar tahunan dari famili Asteraceae yang tersebar luas di wilayah tropis dan subtropis.

    Ia sekeluarga dengan bunga matahari yang terkenal dan bunga tithonia juga terkenal sebagai gulma bermanfaat. B. pilosa mudah dikenali dari bunganya yang kecil dengan mahkota putih dan pusat kuning, serta buah berduri yang mudah menempel pada pakaian atau bulu hewan.

    B. pilosa dapat tumbuh subur di lahan terganggu seperti lahan pertanian, pekarangan, atau tepi jalan lalu mendominasi area yang didudukinya.

    Bunga ketul memiliki karakteristik yang menjadikannya inang alternatif bagi berbagai organisme pengganggu tanaman dari golongan serangga maupun mikroorganisme.

    Salah satu hama penting yang berasosiasi dengan B. pilosa adalah Thrips tabaci yang dikenal juga sebagai thrips bawang (onion thrips).

    Hama T. tabaci merupakan hama utama tanaman hortikultura seperti bawang merah, tembakau, dan cabai.

    Hama ini dapat merusak secara langsung dengan mengisap cairan sel tanaman. Ia juga dapat menjadi menjadi vektor virus penting seperti Iris yellow spot virus (IYSV) dan Tomato spotted wilt virus (TSWV).

    Serangga vektor adalah organisme yang menularkan berbagai penyakit tanaman dari satu inang (yaitu tanaman) ke tanaman lainnya.

    Vektor dapat menyebarkan semua jenis patogen tanaman termasuk cendawan, bakteri, fitoplasma, virus, nematoda, dan protozoa. Penelitian oleh Smith et al. (2011) dan Loredo Varela & Fail (2022) menunjukkan bahwa bunga ketul (B. pilosa) mampu mendukung kelangsungan hidup thrips di luar musim tanam tanaman utama, memperpanjang risiko serangan secara berkelanjutan dalam sistem tanam monokultur.

    Peran B. pilosa juga dapat menjangkau lebih luas. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa gulma ini berpotensi menjadi inang alternatif bagi nematoda patogen tanaman, terutama nematoda puru akar dari genus Meloidogyne.

    Nematoda ini bersifat kosmopolit dengan inang yang luas, termasuk endoparasit menetap, dan dapat menyebabkan kerugian besar pada berbagai komoditas hortikultura (tomat, mentimun, bit, krisan, kentang), pangan (padi, jagung, kacang-kacangan) dan perkebunan (lada, tebu, kopi).

    Kerusakan yang ditimbulkan antara lain pembentukan puru akar, penurunan kemampuan tanaman dalam menyerap nutrisi, serta menyebabkan tanaman tampak kerdil dan tidak produktif. Keberadaan nematoda di gulma ini memperkuat pentingnya pengawasan vegetasi liar di sekitar lahan pertanian.

    Pengelolaan gulma

    Dalam kajian lapangan yang dilakukan di beberapa wilayah tropis, ditemukan bahwa akar B. pilosa menunjukkan gejala infeksi nematoda puru akar, seperti adanya puru kecil pada sistem perakaran.

    Hal ini menunjukkan bahwa B. pilosa tidak hanya menjadi tempat bertahan hidup bagi nematoda selama tidak adanya tanaman inang utama, tetapi juga memungkinkan siklus hidup patogen tersebut tetap berlangsung.

    Ketika musim tanam dimulai kembali, nematoda yang berada di sekitar akar gulma dapat berpindah ke tanaman budi daya, meningkatkan potensi infeksi awal yang sulit dikendalikan secara preventif.

    Keberadaan gulma B. pilosa di sekitar pertanaman, terutama dalam sistem tanam intensif yang minim rotasi dan pengelolaan gulma, dapat menjadi sumber inokulum awal bagi nematoda.

    Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian nematoda tidak cukup hanya dengan perlakuan kimia atau pemilihan varietas tahan, tetapi juga harus memperhatikan vegetasi non-budi daya di sekitar lahan.

    Pengelolaan gulma menjadi bagian integral dari strategi pengendalian nematoda terpadu, yang mencakup aspek ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

    Selain menjadi tempat berkembang biaknya T. tabaci dan nematoda, gulma B. pilosa juga berpotensi menjadi tempat bertahan patogen lainnya seperti cendawan tular tanah dan bakteri.

    Oleh karena itu, dalam pendekatan pengendalian hama dan penyakit terpadu (PHT) penting untuk memperhitungkan peran gulma dalam sistem pertanian secara menyeluruh.

    Kegagalan mengelola gulma seperti B. pilosa dapat menyebabkan ketidakefektifan strategi pengendalian lainnya, bahkan memperparah siklus infeksi dari musim ke musim dan memperbesar beban ekonomi bagi petani kecil.

    Strategi pengendalian bunga B. pilosa dapat dilakukan melalui pendekatan mekanis, kimiawi, maupun preventif jangka panjang. Penyiangan rutin dan penggunaan mulsa organik dapat menekan pertumbuhan gulma di antara barisan tanaman.

    Penggunaan herbisida selektif juga bisa diterapkan, namun harus sesuai dengan jenis tanaman dan lingkungan setempat.

    Strategi jangka panjang seperti rotasi tanaman dengan jenis non-inang nematoda, serta penggunaan tanaman penutup yang kompetitif, bisa mempersempit ruang tumbuh bagi gulma B. pilosa, sehingga menurunkan peluang infestasi organisme pengganggu tanaman.

    Pemahaman terhadap peran gulma seperti B. pilosa dalam siklus hidup hama dan penyakit sangat penting dalam membangun sistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan.

    Dengan mengetahui bahwa gulma ini dapat menjadi reservoir bagi hama T. tabaci, vektor virus, serta nematoda, maka tindakan pengelolaan bisa lebih tepat sasaran.

    Petani tidak hanya mengandalkan pestisida atau nematisida, melainkan juga memperbaiki ekosistem lahan secara menyeluruh melalui pengelolaan vegetasi yang tepat dan berkelanjutan.

    Terakhir, pengelolaan gulma harus menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian hama dan penyakit terpadu, dengan pendekatan yang memperhatikan hubungan antara tanaman, gulma, organisme pengganggu, serta dinamika lingkungan sekitarnya.

    *) Penulis adalah Dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, IPB.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom nilai penghapusan batas usia kerja solusi di tengah PHK

    Ekonom nilai penghapusan batas usia kerja solusi di tengah PHK

    Penghapusan batas usia ini bisa dibilang menjadi peluang bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di usia dewasa (30-40 tahun) bahkan lebih dari 40 tahun,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan rencana penghapusan batas usia kerja oleh pemerintah bisa menjadi solusi di tengah meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Menurutnya, penghapusan batas usia kerja akan membuat masyarakat yang terkena PHK di usia 30 sampai 40 tahun lebih mudah mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Penghapusan batas usia ini bisa dibilang menjadi peluang bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di usia dewasa (30-40 tahun) bahkan lebih dari 40 tahun,” ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mendukung rencana pemerintah untuk menghapus ketentuan batas usia kerja, yang menurutnya sangat diskriminatif terhadap individu.

    “Saya mendukung upaya pemerintah untuk menghapus batas usia dan narasi “berpenampilan menarik” dalam iklan lowongan kerja, terutama untuk pembatasan usia. Terlebih batas usia sangat diskriminatif terhadap individu,” ujarnya.

    Menurutnya, masyarakat yang terkena PHK di usia 30-40 tahun saat ini cenderung susah mendapatkan pekerjaan kembali, padahal kebutuhan mereka bertambah tinggi seiring sudah berkeluarga.

    Ia menyebut, sering kali batasan usia dijadikan perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja, karena akan lebih mudah menjaring calon pekerja usia muda.

    “Akibatnya, di usia yang tidak muda lagi, korban PHK beralih ke sektor informal yang tidak memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Nailul.

    Selain itu, Ia menilai syarat lain berupa “berpenampilan menarik” dalam perekrutan tenaga kerja juga masuk kategori diskriminasi terhadap individu dan sangat subjektif.

    “Jadi, saya melihat langkah penghapusan pembatasan usia pekerja dan narasi “berpenampilan menarik” sudah tepat,” tegasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya masih mengkaji lebih lanjut terkait usulan penghapusan batas usia yang sering dicantumkan sebagai syarat dalam rekrutmen pekerja perusahaan.

    Apabila usulan itu sudah dikaji, maka pihaknya akan membuat regulasi berupa imbauan dan/atau surat edaran (SE). “Insya Allah akan kita respons segera dengan suatu imbauan dan SE,” ujar Menaker Yassierli.

    Terkait syarat-syarat untuk rekrutmen dan penerimaan kerja lainnya, Yassierli mengatakan, pemerintah melalui Kemnaker juga telah membuat imbauan, salah satunya adalah tentang pelarangan penahanan ijazah oleh pemberi kerja.

    Adapun Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan dan sudah terjadi dengan periode yang lama di Indonesia.

    Kemnaker mengungkapkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) telah mencapai 26.455 kasus per 20 Mei 2025.

    “(Kasus PHK) 26.455 per 20 Mei tadi pagi, Jawa Tengah masih yang tertinggi, nomor dua Jakarta, nomor tiga Riau. Untuk sektornya ada di pengolahan, perdagangan besar eceran, dan jasa,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025