Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    BI: Efek penurunan suku bunga ke perekonomian perlu waktu 1,5 tahun

    Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa efek atau dampak penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate terhadap perekonomian nasional memerlukan waktu sekitar satu setengah tahun.

    Adapun transmisi suku bunga ke pasar uang memerlukan waktu yang relatif lebih pendek. Sementara transmisi ke suku bunga dana membutuhkan waktu sekitar enam bulan dan ke suku bunga kredit sekitar satu tahun.

    “(Transmisi) ke suku bunga pasar uang itu biasanya lebih pendek sekitar 2-3 bulan. Kemudian ke suku bunga dana 6 bulan, ke suku bunga kredit itu nanti sekitar 1 tahun, ke ekonomi itu sekitar satu setengah tahun,” kata Solikin dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.

    Sejauh ini, BI-Rate telah dipangkas sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis point (bps) pada Januari 2025 dan Mei 2025. BI-Rate kini sudah berada pada level 5,5 persen.

    Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025, menurut catatan BI, suku bunga IndONIA terus menurun menjadi 5,77 persen pada 20 Mei 2025 dari semula sebesar 6,03 persen pada awal Januari 2025.

    Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada 16 Mei 2025 juga menurun, yakni dari masing-masing 7,16 persen; 7,20 persen; dan 7,27 persen pada awal Januari 2025 menjadi 6,40 persen; 6,44 persen; dan 6,47 persen.

    Sedangkan imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96 persen menjadi 6,16 persen, sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98 persen menjadi 6,84 persen.

    Namun demikian, suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi di mana suku bunga deposito satu bulan tercatat 4,83 persen per April 2025, meningkat dari 4,81 persen pada awal Januari 2025.

    BI juga mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih relatif tinggi, yaitu tercatat sebesar 9,19 persen pada April 2025, relatif sama dengan 9,20 persen pada awal Januari 2025.

    Terbaru, melalui kebijakan makroprudensial, BI mengoptimalkan instrumen rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit. RPLN ditingkatkan dari maksimum 30 persen menjadi 35 persen dari modal bank.

    Solikin mengatakan, dari sisi makro, dampak kebijakan RPLN ini baru akan berdampak kepada perekonomian sekitar satu hingga dua tahun.

    Namun, RPLN terkini yang berlaku sejak 1 Juni 2025 ini akan dimanfaatkan perbankan secara langsung terutama bagi bank-bank yang sudah memiliki pipeline untuk mendapatkan pendanaan luar negeri.

    “Yang jelas dengan adanya RPLN, ini tentunya kita expect dia (perbankan) pasti akan meningkatkan ruang pendanaan dari luar negeri,” kata Solikin.

    Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.

    BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif lima persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.

    Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.

    Selain RPLN, dalam kebijakan makroprudensialnya, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari lima persen menjadi empat persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.

    Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.

    Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • RMI target giling tebu 1,5 juta ton di 2025

    RMI target giling tebu 1,5 juta ton di 2025

    Blitar (ANTARA) – Pabrik Gula (PG) PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menggiling tebu di musim giling 2025 ini hingga 1,5 juta ton.

    Industrial Relations Manager PT RMI Blitar Putut Hindaruji mengemukakan secara target di musim giling minimal 1,4 juta ton tebu tergiling, namun perusahaan akan berusaha maksimal hingga 1,5 juta ton tebu.

    “Ini dikonversi produknya sekitar 127 ribu ton gula. Dibanding tahun lalu (2024) yang 100 ribu ton gula,” katanya di Blitar, Senin.

    Ia menambahkan, target tersebut optimis bisa tercapai, terlebih lagi dengan produktivitas tebu di petani yang cukup baik. Produksi juga melimpah serta cuaca mendukung, sehingga nantinya hasil bisa lebih optimal.

    “Sekarang ini statistiknya luar biasa untuk tebu tahun ini. Sehingga apa yang kami harapkan di giling tahun ini dari target minimal 1,4 juta ton tebu dan terealisasi,” kata dia.

    Sementara itu, terkait dengan rendemen tebu, pihaknya juga menargetkan ada kenaikan. Jika di 2024, rendemen tebu adalah 9 persen, maka di panen 2025 ini diharapkan bisa 9,05 persen.

    Perusahaan juga mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan pembelian tebu petani yakni Rp710 per kilogram tebu. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp650 per kilogram tebu.

    Selain itu, untuk luasan panen di wilayah RMI Kediri, pada 2019 hanya sekitar 4.000 hektare dan kini naik. Pada 2024 luasan lahan tebu yang dipanen sekitar 12 ribu hektare di wilayah Kabupaten Blitar dan diperkirakan naik menjadi 13 ribu hektare di 2025.

    Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengapresiasi produksi dari PT RMI yang makin tahun meningkat. Apalagi ditunjang dengan harga yang relatif baik, sehingga turut berdampak positif pada kesejahteraan petani.

    Ia mengungkapkan di Kabupaten Blitar, lahan perkebunan pada 2024 mencapai lebih dari 29 ribu hektare dengan produksi hingga lebih dari 668 ribu ton per tahun.

    Tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Blitar di antaranya ada cengkih, tebu, tembakau, kopi hingga kelapa. Sedangkan untuk tebu lebih dari 8.900 hektare dengan produksi hingga 655 ribu ton (2024).

    “Tebu merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting. Bukan hanya menghasilkan gula tapi juga diolah menjadi produk lainnya seperti bioetanol dan biomassa,” kata dia.

    Dalam prosesi buka giling tersebut juga digelar ritual manten tebu. Tradisi ini merupakan adat jawa, yang terdiri dari satu pasang pria dan wanita yang didandani dengan riasan seperti pengantin jawa.

    Mereka juga membawa tebu yang nantinya dipertemukan. Selanjutnya, tebu tersebut dimasukkan ke mesin bersama forkopimda sebagai pertanda prosesi giling tebu dimulai.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk menjadi dasar hukum dari pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut selesai dibangun pada 2032.

    “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” kata Bahlil.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

    “Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN,” tutur Haendra.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ma’ruf Amin sebut Badan Pengembangan Ekonomi Syariah segera terbentuk

    Ma’ruf Amin sebut Badan Pengembangan Ekonomi Syariah segera terbentuk

    sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah.

    “Sekarang ini sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya Badan. Jadi dari Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah,” ujar Ma’ruf dalam acara Indonesia Sharia Forum 2025 di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin.

    Ma’ruf menyampaikan transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.

    Menurut dia, Presiden Prabowo telah berjanji untuk membentuk badan agar kegiatan ekonomi syariah dapat berkembang dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

    “Beliau (Presiden Prabowo) masih punya utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah, dan berarti Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,” katanya.

    Lebih lanjut, ekonomi dan keuangan syariah berkembang dengan empat fokus utamanya pada sektor industri keuangan; industri halal, dana sosial syariah; wakaf zakat dan bisnis syariah.

    Untuk terus mendorong empat sektor tersebut, kata Ma’ruf, dibutuhkan pengusaha syariah. Oleh karena itu, KNEKS mendorong peningkatan para pengusaha berbasis syariah agar ekosistem syariah terus bertumbuh.

    “Ada tiga upaya yang dilakukan, pertama menginkubasi pertumbuhan para pengusaha, kedua mengembangkan para pengusaha yang sudah ada, dan ketiga menghijrahkan pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah,” imbuh Ma’ruf.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong agar ekonomi syariah terus tumbuh.

    Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan finansial syariah seperti bank-bank atau asuransi berbasis syariah.

    “Kami tentu Kementerian BUMN mendorong konsolidasi yang selama ini, selalu saya sampaikan tidak mungkin ekonomi syariah bisa tumbuh tanpa adanya finansial syariah. Karena itu, kenapa kita dorong pertumbuhan bank syariah, insurance syariah ataupun tadi pola-pola keuangan syariah ke depannya,” ucap Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Krakatau Bandar Samudera perkuat jaringan maritim nasional di IMW 2025

    Krakatau Bandar Samudera perkuat jaringan maritim nasional di IMW 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) anak usaha dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, memperkuat jaringan maritim nasional melalui ajang Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 sebagai wujud komitmen pada penguatan ekosistem logistik pelabuhan.

    “Melalui partisipasi dalam Indonesia Maritime Week 2025, kami komitmen mendukung kemajuan industri maritim nasional dan memperkuat posisi sebagai pelabuhan curah strategis yang siap bersaing di pasar global,” kata Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan di Jakarta, Senin.

    Dalam upaya berkelanjutan untuk memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan kontribusi nyata di sektor kepelabuhanan nasional, PT KBS turut ambil bagian dalam gelaran IMW 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.

    IMW diinisiasi oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) sebagai forum strategis untuk mendukung peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim nasional.

    Kegiatan itu mempertemukan pelaku industri maritim, pemilik kapal, penyedia jasa kepelabuhanan, hingga pemangku kepentingan dari dalam maupun luar negeri untuk bersama-sama mendorong kemajuan sektor maritim Indonesia.

    IMW 2025 berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2025. Dalam ajang ini, PT KBS berpartisipasi melalui pembukaan booth di area pameran, sebagai sarana untuk memperkenalkan layanan unggulan serta menjajaki peluang kerja sama strategis dengan mitra industri lainnya.

    Akbar menyampaikan pihaknya mendukung penyelenggaraan IMW 2025. Menurutnya, forum itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara badan usaha pelabuhan dalam menciptakan inovasi dan sinergi bisnis yang berkelanjutan.

    Sebagai pelabuhan curah kering terbesar dan terdalam di Indonesia, PT KBS memiliki kapasitas bongkar muat mencapai 25 juta ton per tahun.

    Selain layanan bongkar muat kargo curah, PT KBS juga menyediakan berbagai fasilitas dan jasa pelabuhan lainnya, seperti port services, jasa pandu dan tunda, angkutan kereta api dari barat Pulau Jawa hingga bagian timur Jawa, serta fasilitas pergudangan.

    Salah satu infrastruktur andalan PT KBS adalah Integrated Warehouse (IWH), yang menjadi salah satu gudang terbesar di kawasan ASEAN. Gudang itu memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 200.000 MT di atas lahan seluas 11,6 hektare, dan telah dilengkapi dengan teknologi modern.

    IWH terhubung langsung dengan Continuous Ship Unloader (Portalink) yang berada di dermaga PT KBS, dengan kapasitas bongkar hingga 1.300 ton per jam (TPH), khusus untuk melayani kargo grain seperti gandum, jagung, dan kedelai.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan…,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Economist Citibank, N. A., Indonesia (Citi Indonesia) Helmi Arman menilai sektor hilirisasi masih akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025.

    Menurutnya, meski pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus konsumsi seperti diskon tarif listrik guna mendongkrak konsumsi domestik, sektor hilirisasi tetap memegang peran sentral dari sisi produksi dan ekspor nasional.

    “Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan. Bahkan hingga semester II tahun lalu itu kelihatan bahwa kapasitas produksi dari industri-industri terkait logam dasar, nikel, itu masih meningkat sehingga ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan untuk di sisi volume ekspor untuk tahun ini,” ujar Helmi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Dia menambahkan, belanja modal pemerintah yang mulai meningkat sejak April 2025 juga menjadi sinyal positif yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 akan lebih baik dari kuartal I yang tercatat 4,87 persen.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan pemerintah akan menggulirkan enam stimulus untuk mendongkrak konsumsi masyarakat pada Juni-Juli 2025.

    Salah satunya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Selain itu, ada pula diskon transportasi umum, potongan tarif tol, tambahan bantuan sosial, bantuan subsidi upah bagi pekerja berupah rendah, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi sektor padat karya.

    Lebih lanjut, menanggapi stimulus dari sisi inflasi, Helmi memproyeksikan tekanan harga akan tetap terkendali.

    Ia menyebut kondisi pasar energi global yang surplus serta produksi pangan domestik yang membaik akan menjaga stabilitas harga.

    “Kemudian dari sisi harga pangan juga kita sudah lihat angka produksi padi dan sebagainya di kuartal I kemarin cukup bagus ya. Jadi seharusnya inflasi pangan juga rendah. Ditambah lagi nanti kalau ada stimulus lanjutan yang terkait dengan diskon tarif listrik dan sebagainya itu akan menurunkan harga komponen IHK yang administered price,” ungkapnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani sampaikan ketangguhan ekonomi RI ke S&P Global

    Sri Mulyani sampaikan ketangguhan ekonomi RI ke S&P Global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ketangguhan ekonomi Indonesia saat menerima kunjungan lembaga pemeringkat utang internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

    “Saya memaparkan bagaimana fundamental perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika global yang masih menantang,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Senin.

    Menkeu menjelaskan secara komprehensif berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, termasuk upaya pengendalian inflasi, penguatan sektor fiskal, dan implementasi reformasi struktural.

    Menurut Sri Mulyani, diskusi dengan S&P menjadi ajang untuk menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap kebijakan fiskal yang prudent dan bertanggung jawab.

    “Kepercayaan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P akan sangat vital dalam menjaga sentimen positif investor terhadap Indonesia. Melalui dialog yang transparan dan akuntabel, Pemerintah optimis untuk terus menjaga kredibilitas di mata dunia. Menarik lebih banyak investasi demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Pemerintah menarik pembiayaan utang baru senilai Rp304 triliun hingga 30 April 2025, setara 39,2 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun.

    Sementara itu, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp24,9 triliun, sehingga total realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp279,2 triliun atau 45,3 persen dari target APBN sebesar Rp616,2 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan realisasi itu menandakan progres pembiayaan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan (on track).

    Di sisi lain, keseimbangan primer terjaga surplus Rp173,9 triliun per akhir April, mengindikasikan kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak surplus senilai Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025, setelah mencatatkan defisit selama tiga bulan berturut-turut.

    Pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target, sementara realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (26/5), menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memiliki peluang investasi sebesar Rp2.967 triliun. Program penyediaan listrik dalam 10 tahun ke depan tersebut, jelas Bahlil, juga mampu menyerap 1,7 juta tenaga kerja. (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • BEI: Aksi IPO tingkatkan skala bisnis perusahaan kecil dan menengah

    BEI: Aksi IPO tingkatkan skala bisnis perusahaan kecil dan menengah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan aksi Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia bisa memberikan kesempatan bagi perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah untuk meningkatkan skala bisnisnya.

    Melalui IPO, lanjutnya, perusahaan juga dapat menghimpun dana publik, mempercepat pertumbuhan, serta mempercepat implementasi aspek Good Corporate Governance (GCG).

    “Dengan melakukan go public, perusahaan juga berkesempatan untuk mendapatkan insentif pajak berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan,” ujar Nyoman kepada awak media dikutip di Jakarta, Senin.

    Selanjutnya, melalui IPO, pemegang saham perusahaan dapat memperoleh insentif pajak saat melakukan transaksi jual-beli saham, yang mana nominalnya akan lebih rendah dibandingkan pajak yang harus dikeluarkan saat perusahaan masih berstatus tertutup.

    “Perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah yang melakukan go public juga akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan trust dari masyarakat dan potential partner sebagai impact penerapan GCG yang menjadi salah satu syarat dalam proses go public,” ujar Nyoman.

    Nyoman memastikan BEI akan terus berupaya mendorong perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik untuk dapat go public.

    “Harapan kami pasar modal Indonesia ini dapat menjadi rumah pertumbuhan bagi para perusahaan, termasuk perusahaan dengan skala kecil dan menengah,” ujar Nyoman.

    BEI memiliki beberapa inisiasi guna mendorong perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah untuk melakukan go public, salah satunya yaitu kehadiran program IDX Incubator.

    “Dalam program ini, binaan akan memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai proses, persyaratan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan go public,” ujar Nyoman.

    Selain itu, BEI melakukan diskusi yang intensif dengan para pemilik dan manajemen perusahaan di Indonesia untuk go public, dan mengadakan go public workshop/seminar/master class/coaching clinic di berbagai kota di Indonesia.

    Kemudian, juga melakukan edukasi tentang go public melalui media sosial, laman go public, kabar berita, video testimoni dan animasi go public, serta penyusunan buku panduan go public, dan pendampingan one-on-one persiapan go public untuk perusahaan potensial IPO.

    Selain itu, BEI juga memiliki Papan Akselerasi yang merupakan papan pencatatan yang didesain khusus untuk perusahaan aset skala kecil dan menengah dengan persyaratan di bawah Papan Pengembangan, dan terdapat insentif lainnya di Papan Akselerasi seperti biaya pencatatan awal dan tahunan yang lebih rendah.

    Sampai saat ini, BEI mencatat terdapat 228 perusahaan dengan kriteria aset skala kecil dan menengah (aset di bawah Rp250 miliar) yang telah IPO, yang mana sebanyak 44 perusahaan tercatat berada di Papan Akselerasi.

    Sampai 23 Mei 2025, terdapat 20 perusahaan berada dalam antrean IPO di BEI, di antaranya 11 perusahaan kategori aset menengah, tujuh perusahaan kategori aset besar, dan dua perusahaan dengan aset kecil.

    Peraturan OJK (POJK) No 53/POJK.04/2017 mengkategorikan perusahaan tercatat menjadi tiga, di antaranya dengan aset skala kecil (tidak lebih dari Rp50 Miliar), aset skala menengah (lebih dari Rp50 miliar s.d. Rp250 miliar), serta aset skala besar ( di atas Rp250 miliar).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPDP dukung UMKM kembangkan produk berbahan baku sawit

    BPDP dukung UMKM kembangkan produk berbahan baku sawit

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengembangkan produk-produk berbahan baku sawit.

    Kepala Divisi UKMK BPDP Helmi Muhansyah menjelaskan bahwa 80 persen produk-produk yang digunakan masyarakat memiliki kandungan sawit mulai dari produk perawatan tubuh, makanan, dan bahan bakar.

    Saat ini, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin, berbagai inovasi turunan sawit sudah banyak dipasarkan, sehingga dengan banyaknya produk-produk unggulan sawit ini dapat mendukung pelaku UKM supaya dapat menghasilkan produk, tidak sebatas pemasaran saja.

    “BPDP akan memberikan dukungan kepada pelaku UKM termasuk di Madiun untuk mengembangkan produk-produknya,” ujar dia dalam Workshop Temu UKMK (usaha kecil, mikro dan koperasi) dan Promosi Sawit Baik 2025 di Madiun, Jawa Timur.

    Saat ini, tambahnya BPDP telah mendukung produk inovasi pelaku UKM seperti lidi kerajinan, tas, batik, makanan, kosmetik, dan hand sanitizer, salah satunya aktif mempromosikan pengembangan produk UKM berbahan sawit di seluruh wilayah Indonesia.

    Menurut Helmi, sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, yang mana menurut BPS pada 2024, sawit menyumbang devisa sekitar 20 miliar dolar AS serta adanya penghematan impor dari program B40.

    Dikatakannya, pendanaan BPDP berasal dari pungutan ekspor perusahaan sawit, kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan untuk berbagai program strategis antara lain promosi sawit, peremajaan sawit rakyat, penyediaan bahan bakar nabati, dan termasuk riset dan pendanaan beasiswa bagi mahasiswa yang meneliti sawit.

    Rektor Universitas Merdeka Madiun Luluk Sulistiyo Budi mengatakan kelapa sawit memiliki banyak produk turunan bernilai tinggi, di sektor pangan, sawit dapat diolah menjadi margarin, shortening (lemak padat untuk roti dan kue), serta bahan makanan lain.

    Sementara itu, di sektor non-pangan, minyak sawit digunakan untuk membuat kosmetik, sabun, detergen, obat-obatan, hingga plastik biodegradable yang ramah lingkungan.

    Terkait produk UKM dari sawit Luluk menyatakan pelaku usaha kecil sebaiknya tidak hanya berperan sebagai pemasar, tetapi juga mulai memproduksi sendiri produk-produk turunan sawit.

    “Produk sawit tidak hanya prospektif, tapi juga solutif untuk pengembangan industri lokal,” katanya.

    Ketua Pelaksana Workshop Temu UKMK dan Promosi Sawit Baik 2025, Qayuum Amri mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan menggandeng Majalah Sawit Indonesia terus berkolaborasi memperkenalkan produk turunan sawit yang dapat dikembangkan pelaku UKM di Indonesia termasuk Madiun.

    “Adanya workshop ini, kami harapkan pelaku UKM tetap menggunakan ragam turunan sawit seperti minyak goreng, margarin,dan lainnya untuk produk mereka. Selain itu, kami perkenalkan juga kerajinan batik sawit,” ujarnya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025