Category: Antaranews.com

  • Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Grup 3 Kopassus terima hibah lahan 245,5 hektare di Dumai Riau

    Dumai, Riau, (ANTARA) – Grup 3 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menerima hibah lahan seluas 245,5 hektare untuk dibangun markas satuan tersebut di RT 11 Kelurahan Basilam, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

    Komandan Grup 3 Kopassus Brigjen TNI Bram Pramudia mengatakan kehadiran satuannya di Dumai bukan sekedar membentuk satuan baru, melainkan juga bagian dari strategi pertahanan, menjaga kedaulatan negara, memperkuat sistem pertahanan nasional, serta membangun sinergisitas kokoh dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Grup 3 Kopassus bertugas melaksanakan operasi khusus di wilayah Sumatera. Kehadiran kami di Dumai sebagai panggilan tugas sekaligus amanah untuk membangun hubungan harmonis, saling mendukung dan menjaga antara TNI dan masyarakat,” kata Brigjen Bram di Dumai, Minggu.

    Grup 3 Kopassus menerima lahan milik pengusaha Junaidi Zhang yang menghibahkannya ke negara. Penandatanganan hibah lahan langsung dilakukan Junaidi Zhang disaksikan juga oleh Wali Kota Dumai Paisal di kediaman dinas wali kota Jalan Putri Tujuh, Sabtu (22/11).

    Brigjen Bram Pramudia menyampaikan bahwa penandatanganan akte hibah Ini merupakan bentuk sinergisitas dan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan satuan Kopassus dan kemajuan wilayah Kota Dumai.

    Menurutnya, kekuatan pertahanan tidak hanya terletak pada alat utama sistem pertahanan atau alutsista dan kemampuan tempur saja, namun juga pada kepercayaan dan dukungan rakyat.

    Oleh karena itu, Bram berkomitmen menjadikan Grup 3 Kopassus sebagai satuan yang adaptif, profesional, dan humanis, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah, pembinaan teritorial, dan penanggulangan bencana.

    Sementara itu, Wali Kota Dumai Paisal menyampaikan rasa bangga karena ada warga dengan ikhlas menghibahkan tanah untuk pembangunan Markas Kopassus di Dumai. Setelah proses hibah rampung, pembangunan Mako Grup 3 Kopassus ini akan dimulai pada 2026 depan dengan pembiayaan dana pemerintah pusat.

    “Terimakasih atas keikhlasan memberikan tanahnya, tentu ini menjadi semangat dan bisa mendongkrak perekonomian daerah makin maju. Ini juga satu kebanggaan karena Dumai salah satu daerah yang terpilih,” ujar Paisal.

    Pemilik lahan dengan status surat keterangan ganti rugi (SKGR), Junaidi Zhang menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan dua tahap, yakni 142 hektare di tahap pertama dan 103,5 hektare kedua. Lahan itu diperoleh dengan status SKGR tahun 2006.

    “Saya ikhlas dan senang bisa berbakti kepada negara melalui pemberian ini. Kondisi lahan sudah bersih dan siap untuk dilakukan proses pembangunan,” ujar Junaidi.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha/Abdul Razak
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah dukung kesejahteraan warga pesisir melalui ekonomi biru

    Muhammadiyah dukung kesejahteraan warga pesisir melalui ekonomi biru

    Selanjutnya, KPKP juga akan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah untuk mengampanyekan dan memasyarakatkan makan ikan bagi generasi emas 2045, melalui berbagai webinar, penelitian, dan pengabdian serta kegiatan ber-Muhammadiyah

    Jakarta (ANTARA) – Konsorsium Pesisir, Kelautan, dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP PTMA) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi biru.

    “Sebagai mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kami berkomitmen untuk terus bersinergi, mendukung peningkatan konsumsi ikan serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia,” kata Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Endang Rudiatin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, KPKP PTMA diwakili Endang Rudiatin telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP yang diwakili Plt. Direktur Jenderal Machmud bertepatan dengan Hari Ikan Nasional 2025 di Jakarta (21/11).

    Perjanjian kerja sama dengan KKP, lanjut Endang, dijabarkan dalam rencana aksi, salah satunya membuat pelatihan dan pendampingan dalam legalitas dan sertifikasi usaha perikanan dan kelautan yang diprioritaskan pada petani rumput laut, garam, nelayan ubur-ubur, dan olahan perikanan laut.

    Selain itu juga melakukan pemetaan data dan potensi pelaku usaha perikanan dan kelautan, termasuk mendorong wirausaha mahasiswa untuk menangkap peluang usaha dari memasyarakatkan gemar makan ikan.

    Selanjutnya, KPKP juga akan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah untuk mengampanyekan dan memasyarakatkan makan ikan bagi generasi emas 2045, melalui berbagai webinar, penelitian, dan pengabdian serta kegiatan ber-Muhammadiyah.

    Di momen Hari Ikan Nasional, Endang mengajak seluruh pihak untuk semakin gemar makan ikan.

    “Mari kita jadikan Hari Ikan Nasional ini sebagai momentum memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan),” katanya.

    Menurut Endang, protein ikan sangat penting sebagai sumber pangan bergizi dan sehat bagi anak-anak sekolah. Kecukupan gizi bagi anak-anak Indonesia perlu didukung bukan hanya pada sajian saja, juga proses pengolahannya, termasuk kehalalannya bagi konsumen Muslim.

    “Anak-anak sekarang banyak disajikan jajanan dan camilan yang perlahan menurunkan kesehatan, padahal sehat kunci utama bagi pendidikan yang prima,” ujar Endang.

    Untuk itu, ia pun mengajak seluruh pihak ikut menjaga laut Indonesia untuk kesejahteraan bangsa.

    “Bersama, kita wujudkan laut yang lestari dan masyarakat yang sejahtera,” ucapnya.

    KPKP PTMA merupakan konsorsium perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berdomisili di area pesisir, pesisir perbatasan, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, di antaranya Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pontianak, Riau, Maluku Utara, Kupang, Institut Sains dan Teknologi (InstekMu) Tarakan, dan menyusul PTMA lainnya.

    Konsorsium merupakan kumpulan para pakar pesisir dan kelautan dari berbagai disiplin ilmu dan berdiri atas inisiasi dari Endang Rudiatin dari Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir UMJ dan Bambang Setiaji selaku Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga pertanyakan rencana penertiban rumah di lahan TPU Kebon Nanas

    Warga pertanyakan rencana penertiban rumah di lahan TPU Kebon Nanas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan rumah warga di lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas.

    “Mempertanyakan langkah tersebut karena sejumlah warga mengaku memiliki legalitas atas tanah digunakan untuk mendirikan rumah,” kata Sekretaris RW 05 Cipinang Besar Selatan, Muhammad Yusuf saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad.

    Hal ini menyusul rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan permukiman warga TPU Kebon Nanas serta Kober Rawa Bunga dan mengembalikannya sesuai fungsi menjadi lahan makam.

    Menurut Yusuf, meski berada di lahan TPU Kebon Nanas atau Cipinang Besar Selatan, beberapa warga telah membeli bidang tanah tersebut dari yayasan yang dahulunya menjadi pengelola TPU.

    “Di warga kami ada beberapa yang sudah terjadi transaksi jual-beli yang sah, atas nama yayasan dan tanda tangan dari ahli waris (makam),” ujar Yusuf.

    Gubuk liar di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Bahkan, beberapa bidang tanah warga yang berada di lahan TPU Kebon Nanas sejak 2018 lalu sudah didaftarkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

    Dalam proses pengajuan PTSL, pejabat Kelurahan Cipinang Besar Selatan saat itu menandatangani bahwa bidang tanah yang diajukan warga bukan lahan Pemprov DKI Jakarta.

    Terdapat pula bidang tanah warga yang berada di area TPU Kebon Nanas dan sudah memiliki sertifikat dan Akta Jual Beli (AJB) atas bidang tanah mereka untuk mendirikan rumah.

    “Karena kita sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengurusan PTSL teregister 2018, Kasi Pemerintah (Kelurahan) saat itu pun mengiyakan kalau itu bukan lahan pemda,” katanya.

    Sebelum rencana penertiban rumah warga TPU Kebon Nanas, Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan sempat menyatakan bahwa TPU Kebon Nanas bukan merupakan aset Pemprov DKI.

    Namun, saat proses sosialisasi pengembalian lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga di kantor Kecamatan Jatinegara pada Kamis (20/11) lalu, pernyataan Eka berubah.

    Kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Saat ditanya warga terkait kepemilikan aset TPU Kebon Nanas, Eka menyebutkan bahwa TPU Kebon Nanas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta.

    “Jadi sampai sekarang tidak ada berkaitan dengan yayasan untuk kepemilikan. Karena yang membangun pagar di wilayah itu ada pemerintah DKI,” ujar Eka saat sosialisasi pada Kamis (20/11).

    Eka menyebutkan setiap pelayanan pemakaman warga di TPU Kebon Nanas sejak dahulu selalu ditangani Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, bukan yayasan atau pihak lain

    Sehingga, kata dia, TPU Kebon Nanas yang kini sebagian beralih fungsi menjadi permukiman warga merupakan aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

    “Kalau orang meninggal untuk menempati makam itu izinnya ke siapa? Ke yayasan atau pemda yang mengurusi. Kami dari pemda kalau memang itu aset pemda kami juga pertahankan,” ujar Eka.

    Eka menyebutkan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) akan menelusuri kebenaran terkait adanya transaksi jual beli yang sah dan bidang tanah warga sudah diajukan lewat Program PTSL.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang tinggal di lahan TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025). (ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.)

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jaktim juga menyatakan akan berkoordinasi dengan BPN untuk memastikan legalitas bidang tanah warga pada lahan TPU Kebon Nanas yang hendak ditertibkan.

    “Akan kita kaji, kita runtut kronologinya. Kita tidak mengabaikan kepemilikan yang sah. Artinya dari proses administrasi alurnya apa lurah tanda tangan! Makanya nanti kita akan teliti,” katanya.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah puluhan tahun digunakan untuk permukiman warga.

    Nantinya lahan yang digunakan warga untuk permukiman akan dialihkan untuk membuka petak makam baru sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di Jakarta.

    Penertiban permukiman warga ini dilakukan karena 69 TPU aset Dinas Tamhut DKI Jakarta sudah penuh atau hanya melayani pemakaman secara tumpang.

    Berdasarkan data awal tercatat 280 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 517 jiwa yang mendirikan bangunan pada lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir rob landa Kepulauan Seribu

    Banjir rob landa Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Lima wilayah Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, terendam banjir rob hingga Ahad siang.

    “Lima RT tersebut ada di dua kecamatan yang ada di daerah setempat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta.

    Ia mengatakan,satu RT terendam banjir rob setinggi 15 sentimeter di Kelurahan Pulau Harapan dan saat ini masih dalam status penanganan petugas.

    Kemudian tiga RT di Kelurahan Pulau Pari dan satu RT di Kelurahan Pulau Tidung yang terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

    “Adapun ketinggian air mencapai 10 sentimeter dan saat ini masih dalam penanganan petugas,” kata dia.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

    Pihaknya juga telah mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi baik.

    Koordinasi penanganan juga dilakukan bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata dia.

    BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

    “Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” katanya.

    Sebelumnya, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok telah menyampaikan peringatan dini banjir pesisir (rob) yang diprediksi terjadi pada 18 November hingga 26 November 2025.

    Kondisi ini terjadi karena adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

    “Hal tersebut menyebabkan kenaikan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 1 pada Hari Minggu (23/11) pukul 10.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menilik peranan “kereta lambat” di era kereta cepat

    Menilik peranan “kereta lambat” di era kereta cepat

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah gencarnya pembangunan jaringan kereta cepat di China, yang dikenal sebagai salah satu yang paling maju di dunia, masih ada kereta-kereta berkecepatan rendah yang setia melintas di jalur pedesaan.

    Kereta ini, yang akrab disebut sebagai kereta lambat (slow train), tetap dipertahankan oleh pemerintah sebagai sarana penting bagi masyarakat di daerah terpencil.

    Kereta lambat berbeda dengan kereta cepat yang mengutamakan efisiensi dan modernitas.

    Fungsinya lebih dekat dengan kebutuhan rakyat kecil, yakni menyediakan akses transportasi murah dan stabil bagi petani, pelajar, serta pedagang desa.

    Bagi masyarakat pedesaan, kereta lambat bukan hanya sarana bepergian, melainkan juga “jalur distribusi hasil alam.”

    Petani memanfaatkan gerbong kereta untuk membawa sayuran segar, buah-buahan, hasil hutan, maupun ternak kecil menuju pasar kota.

    Dengan tarif tiket yang sangat terjangkau, bahkan hanya beberapa yuan atau sekitar Rp20.000 saja, kereta lambat menjadi solusi transportasi yang tidak membebani perekonomian warga.

    Di berbagai wilayah pegunungan dan perbatasan di China, seperti Guizhou, Sichuan, Yunnan, hingga Xinjiang, kereta lambat menjadi jalur vital yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kota. ANTARA/Xinhua

    “Kami tiba di sini dengan kereta, kereta lambat. Kami menikmati kebijakan yang menguntungkan karena kami dapat menjual produk kami di sini tanpa biaya tambahan. Dan produk-produk kami terjual cepat dengan harga yang lebih baik,” kata Zhao Shuying, seorang petani asal Provinsi Yunnan, kepada Xinhua beberapa waktu lalu.

    Di Indonesia, yang juga memiliki tantangan geografis luas dan populasi besar di wilayah pedesaan, sejumlah layanan juga diterapkan pemerintah guna memfasilitasi perjalanan dan penghidupan warga di wilayah pedesaan.

    Selain fungsi ekonominya, kereta lambat juga memiliki makna sosial.

    Di dalam gerbong, warga desa dapat berinteraksi, saling bertukar cerita, hingga menjual hasil panen secara langsung.

    Banyak yang menyebutnya sebagai “kereta harapan” karena membantu membuka jalan keluar dari kemiskinan melalui akses yang lebih mudah ke pasar dan peluang kerja di kota.

    “Banyak penumpang menggunakan kereta ini, dan sebagian besar adalah pelajar yang menikmati diskon pelajar. Dan para petani dari berbagai desa dan kota di sepanjang rute kereta juga menaiki kereta ini menuju kota-kota tetangga untuk menjual hasil pertanian mereka yang segar guna menambah pendapatan. Setelah bekerja di rute ini selama lebih dari 10 tahun, saya merasa kereta ini membawa aspirasi masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik,” tutur Yuan Qizhen, kondektur Kereta No. 5652, salah satu kereta lambat yang beroperasi dari Kunming di Provinsi Yunnan, China barat daya, menuju Liupanshui di Provinsi Guizhou.

    Di berbagai wilayah pegunungan dan perbatasan di China, seperti Guizhou, Sichuan, Yunnan, hingga Xinjiang, kereta lambat menjadi jalur vital yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kota. ANTARA/Xinhua

    Di Indonesia, yang juga memiliki tantangan geografis luas dan populasi besar di wilayah perdesaan, sejumlah layanan juga diterapkan pemerintah guna memfasilitasi perjalanan dan penghidupan warga di wilayah perdesaan.

    Ada beberapa perbedaan mencolok tentang kereta lambat atau dengan tiket lebih murah di China dan Indonesia, salah satu alasan muncul dari arah pembangunan infrastruktur.

    China telah memiliki jaringan kereta cepat terbesar di dunia. Di tengah modernisasi tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kereta lambat sebagai strategi keberlanjutan sosial agar tidak ada wilayah yang tertinggal.

    Kereta lambat di China juga menjadi sarana penting dalam pariwisata pedesaan, di mana wisatawan yang sudah kelelahan dengan pola “hidup tergesa-gesa” dapat menikmati waktu luang secara perlahan dengan kereta lambat, yang juga mengingatkan pada memori masa lalu mereka.

    Sementara itu, Indonesia masih berada di fase memperluas jaringan rel nasional. KA Perintis dan kereta khusus petani-pedagang berfungsi sebagai alat pembuka wilayah baru, bukan pelengkap layanan modern.

    Salah satu contohnya adalah kereta api (KA) Perintis yang tarifnya terjangkau berkat subsidi dari pemerintah.

    KA Perintis mendukung akses transportasi di wilayah-wilayah yang belum terlayani optimal. Layanan ini telah beroperasi di lima wilayah di Indonesia yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, hingga Sulawesi.

    Terdapat juga layanan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) Khusus Petani-Pedagang yang rencananya diluncurkan pada November ini.

    ANTARA/Xinhua

    Namun, baik China maupun Indonesia memiliki titik kesamaan penting, yakni kereta lambat atau kereta khusus merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa akses transportasi tidak hanya tersedia bagi masyarakat kota, tetapi juga bagi warga yang tinggal di daerah terpencil.

    Ke depannya, pendekatan China dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia, terutama dalam mengoptimalkan kereta sebagai sarana pendukung distribusi hasil pertanian dan penguatan ekonomi desa.

    Dengan meningkatnya fokus pada pemerataan pembangunan dan transformasi logistik nasional, kemungkinan peran kereta lambat sebagai penghubung pasar dan bukan sekadar kendaraan bisa semakin relevan.

    Di tengah perubahan zaman, kereta lambat di China menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan yang lama.

    Sebaliknya, inovasi dapat berjalan berdampingan dengan pelayanan publik yang menjaga akses dan kesejahteraan masyarakat paling jauh dari pusat kota.

    Untuk Indonesia, cerita ini membuka ruang refleksi, yakni bahwa transportasi bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang akses, keberlanjutan sosial, dan siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari kemajuan tersebut.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RSA mendorong pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas

    RSA mendorong pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas

    Kalau terus menyalahkan faktor manusia, tidak akan ada habisnya. Ini momentum yang tepat untuk mengoptimalkan teknologi sebagai langkah mitigasi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi mitigasi kecelakaan lalu lintas, guna meningkatkan standar keselamatan roda dua dan menekan jumlah kecelakaan melalui regulasi serta edukasi berkelanjutan.

    “Kalau terus menyalahkan faktor manusia, tidak akan ada habisnya. Ini momentum yang tepat untuk mengoptimalkan teknologi sebagai langkah mitigasi,” kata Rio dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ia menyampaikan perlunya peningkatan standar keselamatan kendaraan bermotor roda dua sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas nasional.

    “Edukasi yang selama ini menjadi fokus utama tidak dapat berdiri sendiri,” ujarnya.

    Menurutnya dengan jumlah penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun mencapai 195 juta jiwa, melatih semuanya dalam tiga tahun berarti harus menjangkau 5,4 juta orang per bulan, angka yang sulit dibayangkan.

    Sehingga bagi dia, hal itu cukup sulit jika pencegahan kecelakaan hanya bertumpu pada edukasi. Bahkan menurutnya, jika tenggat waktu diperpanjang menjadi 10 tahun, jumlahnya tetap mencapai 1,6 juta orang per bulan.

    “Memprihatinkan memang, Sepanjang 2024, data IRMSS (Integrated Road Safety Management System) Korlantas Polri mencatat kendaraan roda dua menjadi yang paling banyak terlibat pelanggaran lalu lintas, mencapai 1.541.873 kasus,” ujarnya pula.

    Dari jumlah tersebut, kata dia lagi, lebih dari 150.000 di antaranya berujung pada kecelakaan, dengan korban jiwa mencapai 26.893 orang. Yang mana anak-anak dan remaja menempati porsi signifikan dari korban, 16,11 persen di antaranya berusia di bawah 17 tahun.

    “Kalau hanya mengandalkan edukasi, tidak akan mampu dan memang tidak realistis. Jadi lebih baik maksimalkan pilar teknologi,” katanya menegaskan.

    Dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK), ujar Rio, pilar ketiga secara tegas menekankan pentingnya teknologi keselamatan berkendara untuk mencegah kecelakaan dan meminimalkan risiko korban, sebuah strategi jangka panjang yang belum dioptimalkan.

    Lebih lanjut, Roy mengatakan bahwa pandangan serupa juga sebelumnya disampaikan Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) R Sony Sulaksono Wibowo yang menilai teknologi bisa menjadi faktor penentu dalam mencegah kecelakaan fatal.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya punya 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50 persen pengendara tidak merespons sama sekali. Kondisi ini bisa dibantu bila kendaraan dilengkapi teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS,” katanya lagi.

    Indonesia sudah meratifikasi standar UN dan mengakui hasil pengujian regional lewat ASEAN Mutual Recognition Agreement (ASEAN MRA). Negara-negara tetangga telah lebih dahulu melangkah.

    Di Malaysia, misalnya, setelah kajian dua tahun oleh Kementerian Transportasi, sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) ditetapkan sebagai standar wajib untuk motor baru karena terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi pertemukan dua anak yang tersesat dengan orang tuanya

    Polisi pertemukan dua anak yang tersesat dengan orang tuanya

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, mempertemukan dua anak kecil yang tersesat sejak Sabtu (22/11) sore dengan orang tuanya pada Minggu pagi.

    Keduanya ditemukan di depan Tempat Penitipan Sementara (TPS) yang ada di samping kantor Polsek Metro Penjaringan.

    “Peristiwa bermula sekitar pukul 08.00 WIB, ketika seorang ibu pemulung melihat dua anak kecil yang hendak menyeberang jalan tanpa pendamping di depan TPS sebelah Polsek Metro Penjaringan,” kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya.

    Dia mengatakan, saksi melihat kondisi kedua anak hilang tersebut dan menanyakan identitas serta tujuan mereka.

    Karena keduanya tidak mampu menjelaskan dengan jelas, saksi memutuskan membawa mereka ke SPKT Polsek Metro Penjaringan.

    Setibanya di Polsek, personel piket yang dipimpin AKP Rubby (KSPKT C), Ipda Shele Danang Wijaya (Pawas) dan Brigadir Ardia segera memberikan pendampingan kepada kedua anak tersebut.

    Petugas terlebih dahulu menenangkan dan menghibur mereka, memberikan makanan dan minuman, sebelum akhirnya anak-anak itu mengingat nama mereka.

    “Seorang anak bernama Hanafi, anak Udin dan satu lagi Ramadhan, anak dari Ita,” kata dia.

    Berdasarkan identitas awal tersebut, Kapolsek Metro Penjaringan langsung memerintahkan anggotanya untuk menyebarkan informasi dan foto kedua anak ke grup Bhabinkamtibmas, RW/RT, Pokdarkamtibmas serta seluruh jaringan komunikasi yang dimiliki personel Polsek.

    Upaya cepat tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 10.00 WIB, kedua orang tua anak datang ke Polsek Metro Penjaringan setelah menerima informasi terkait keberadaan putra mereka.

    Mereka mengakui bahwa anak-anak yang masih berusia sekitar tiga tahun itu telah dicari sejak sore hari sebelumnya dan tidak ditemukan di sekitar rumah atau lokasi bermain biasa mereka dekat Pasar Cipluk, Penjaringan.

    Orang tua langsung mengenali anak masing-masing dan kedua anak pun menunjukkan reaksi serupa.

    Proses serah terima anak kepada orang tua kemudian dilakukan oleh petugas. Keluarga pun dapat kembali ke rumah dengan aman.

    “Kami apresiasi masyarakat yang peduli serta seluruh personel yang bergerak cepat sehingga kedua anak dapat segera dipertemukan dengan keluarga mereka.,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri P2MI di Sukabumi mempersilakan calon migran ajukan KUR

    Menteri P2MI di Sukabumi mempersilakan calon migran ajukan KUR

    Ini untuk membantu pekerja migran yang tidak punya kemampuan biaya supaya bisa tetap berangkat.

    Kota Sukabumi (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat meresmikan Pasim Go Migrant Center, di Sukabumi, Jawa Barat, mempersilakan calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri secara perorangan atau melalui pemerintah daerah dan pelaksana penempatan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Keterangan yang diperoleh dari Diskominfo Kota Sukabumi, Minggu, menyebutkan Mukhtarudin mempersilakan mengajukan KUR berupa pinjaman hingga Rp100 juta dengan bunga enam persen.

    “Ini untuk membantu pekerja migran yang tidak punya kemampuan biaya supaya bisa tetap berangkat,” katanya.

    Pengembalian pinjaman KUR tersebut dapat dicicil dari hasil kerja yang telah diperoleh.

    Ia menyebutkan KUR tahun 2025 sebesar Rp210 miliar dan baru tersalurkan Rp64 miliar, sehingga masih banyak yang bisa diberikan.

    Mukhtarudin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan, tersedia sekitar 290 ribu lowongan pekerjaan di luar negeri, dan angka pelamar baru mencapai sekitar 20 persen.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menerima Direksi Bank Artha Graha Internasional untuk membahas rencana kolaborasi penyaluran KUR bagi pekerja migran, pada Jumat (21/11).

    Christina mengatakan Bank Artha Graha sebelumnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan KUR khusus pekerja migran, namun terhenti sementara karena pandemi COVID-19.

    Bank swasta tersebut juga memiliki rekam jejak penyaluran pembiayaan bagi pekerja migran di sejumlah negara tujuan penempatan seperti Hong Kong dan Taiwan.

    Wamen menyebutkan plafon KUR untuk pekerja migran di 2026 mencapai Rp208 miliar, di antaranya disalurkan lewat Bank Artha Graha Rp25 miliar, Bank Sinarmas Rp25 miliar, Bank Jawa Barat (BJB) Rp45 miliar, dan Bank Jakarta Rp100 miliar.

    Pertemuan tersebut juga membahas kesiapan teknis dan administrasi sebelum program penyaluran KUR untuk pekerja migran kembali diaktifkan.

    Pewarta: Erwan Muhadam/Budi Setiawanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha

    Purwokerto (ANTARA) – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mendalami persoalan harmonisasi aturan daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai masih belum berjalan efektif.

    “Karena itu, kami melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas pada 20-22 November 2025 untuk mendalami persoalan itu,” kata Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

    Ia mengatakan salah satu persoalan paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum sinkronnya berbagai regulasi antara pusat dan daerah.

    Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan disharmonisasi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakefektifan pelaksanaan urusan pemerintahan.

    Dalam hal ini, fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

    “Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

    Menurut dia, hambatan harmonisasi aturan juga muncul akibat minimnya pedoman teknis yang seragam antarinstansi, sementara mekanisme pengawasan pusat terhadap perda melalui Pasal 251 UU Pemda sering dipersepsikan sebagai intervensi, meskipun bertujuan menjaga keselarasan kebijakan.

    Ia mengatakan kunjungan kerja PPUU ke DPRD Kabupaten Banyumas menjadi ruang untuk memetakan hambatan normatif dan implementatif yang dihadapi daerah terkait sinkronisasi regulasi.

    “Dalam pertemuan tersebut, PPUU menggali persoalan tumpang tindih aturan, ketidakseimbangan kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan,” katanya.

    Melalui kegiatan tersebut, kata dia, PPUU berupaya menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendukung perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima UU Pemda, sekaligus memastikan harmonisasi regulasi daerah berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip desentralisasi.

    “Rapat ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dan kajian dari berbagai pihak agar arah reformasi tata kelola pemerintahan daerah lebih sinkron dan berkeadilan,” kata Abdul Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas: Realisasi investasi di Karawang capai Rp46,96 triliun

    Dinas: Realisasi investasi di Karawang capai Rp46,96 triliun

    Karawang, Jawa Barat (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan realisasi investasi, yang masuk di wilayahnya mencapai Rp46,96 triliun hingga triwulan III 2025.

    “Nilai investasi yang masuk ke Karawang pada tahun ini cukup tinggi, melebihi capaian realisasi investasi tahun lalu pada periode yang sama,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang Iwan Ridwan saat dihubungi di Karawang, Jabar, Minggu.

    Ia menyampaikan berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal per triwulan III 2025, nilai investasi yang masuk ke Karawang mencapai angka Rp46,96 triliun.

    Jumlah capaian investasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai Rp45,86 triliun.

    Catatan investasi itu merupakan laporan investasi dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

    Iwan menyebutkan tingginya capaian investasi itu menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di wilayah Karawang.

    Hal itu juga menandakan, Karawang masih menjadi daerah sasaran investasi para investor baik dalam negeri maupun asing.

    Capaian investasi sebesar Rp46,96 triliun itu terdiri atas penanaman modal asing Rp30,94 triliun dan dalam negeri mencapai Rp16,01 triliun.

    Dari pencapaian realisasi investasi itu serapan tenaga kerjanya mencapai 19.777 orang dengan rincian dari penanaman modal asing 11.741 orang dan 8.036 orang dari penanaman modal dalam negeri.

    Pewarta: M Ali Khumaini
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.