Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tembus Rp25 triliun 

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakbar tembus Rp25 triliun 

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat telah mencatatkan kinerja realisasi penerimaan neto sebesar Rp25,42 triliun atau 32,35 persen dari target tahun 2025.

    “Pertumbuhannya positif sebesar 6,16 persen,” ucap Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan jenis pajak, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp14,42 triliun dengan pertumbuhan positif di angka 11,81 persen.

    Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mengalami sedikit kontraksi sebesar -7,62 persen dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar -28,41 persen.

    “Namun lonjakan terjadi pada pos pajak lainnya yang tumbuh hingga 5135,57 persen dengan capaian Rp809,18 miliar. Secara keseluruhan, tren penerimaan tetap menunjukkan arah yang positif,” kata Farid.

    Sementara itu, kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor perdagangan yang memberikan sumbangan Rp11,35 triliun atau 44,65 persen dari total penerimaan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

    Disusul sektor industri pengolahan sebesar Rp5,05 triliun (23,81 persen), sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp1,72 triliun (6,80 persen), serta sektor konstruksi sebesar Rp1,15 triliun (4,53 persen).

    “Dominasi sektor-sektor utama ini mencerminkan fondasi ekonomi Jakarta Barat yang tetap kokoh dan produktif,” ungkap Farid.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Timwas DPR minta Kemenag kerja keras selesaikan persoalan jemaah haji

    Timwas DPR minta Kemenag kerja keras selesaikan persoalan jemaah haji

    Jakarta (ANTARA) – Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk betul-betul kerja ekstra melayani jemaah haji Indonesia, sebab sejauh ini masih ada keluhan yang didengar oleh DPR RI.

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan salah satu keluhan yang didengar adalah soal jemaah suami istri yang penginapannya terpisah, walaupun berangkat satu kloter.

    “Pastikan tidak ada lagi cerita jemaah yang satu kloter bisa terbagi jadi 5 rumah, 6 rumah. Dan ini memang sudah nggak bisa dihindari karena yang kontrak kan mereka (Kemenag),” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Jika persoalan ini tidak diselesaikan segera oleh Pemerintah, menurut dia, akan terjadi kericuhan saat pelaksanaan puncak haji.

    Untuk itu, dia mengatakan, Timwas bakal berkoordinasi untuk menangani masalah penginapan guna menghindari jemaah yang tercecer.

    “Apakah bisa ditangani ketika nanti puncak haji nggak? Kalau nggak bisa ditangani, harus bisa diselesaikan. Masih ada waktu seminggu lah untuk menata ini semua,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa Timwas Haji DPR RI sudah mulai berangkat mulai Selasa ini ke Arab Saudi. Gelombang pertama Timwas Haji akan segera melakukan evaluasi penyelenggaraan haji secara langsung, termasuk dalam rangka menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

    “Kami DPR akan memastikan bahwa mereka (Kemenag) sudah sanggup siap menata ini dan tidak ada permasalahan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat capai Rp35,84 triliun

    Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat capai Rp35,84 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat hingga 30 April 2025 sebesar Rp35,84 triliun atau 32,33 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp110,85 triliun.

    “Berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp24,71 triliun atau 42,59 persen dari target,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pertumbuhan pajak di Jakarta Pusat 7,26 persen tahunan (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp7,81 triliun atau 15,05 persen dari target dan Pajak Lainnya Rp3,28 triliun atau 4.323,84 persen dari target.

    “Capaian Pajak Lainnya yang tinggi dikarenakan melonjaknya penerimaan pada jenis pajak ini dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp75,95 miliar” ujarnya.

    ​​​​​​Kontribusi dominan penerimaan bulan April diperoleh dari sektor perdagangan sebesar Rp3,66 triliun, sektor industri pengolahan sebesar Rp1,89 triliun dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp1,65 triliun.

    “Realisasi penerimaan neto bulan April 2025 mengalami pertumbuhan 32.45 persen (y-o-y) yang dipengaruhi kenaikan penerimaan pajak pada beberapa sektor dominan,” ujarnya.

    Menurut dia, secara regional se-Jakarta, penerimaan pendapatan pajak sebesar Rp421,87 triliun atau 27,54 persen dari target, yang terdiri atas penerimaan PPh Non-Migas sebesar Rp206,02 triliun atau 23,83 persen dari target.

    Kemudian PPN Rp80,65 triliun atau sebesar 14.09 persen dari target, PPh Migas Rp9,08 triliun atau sebesar 14,45 persen dari target dan PBB dan Pajak Lainnya Rp126,06 triliun atau sebesar 396,98 persen dari target.

    Terjadi kenaikan pajak cukup signifikan pada April 2025 sebesar 210,76 persen dari bulan Maret 2025 karena akselerasi pendapatan dari pajak penghasilan dan PPN.

    “Hal ini juga di dukung oleh upaya perbaikan yang terus berjalan terhadap sistem Coretax untuk mendorong normalisasi pelayanan kepada wajib pajak,” katanya.

    Dengan total penerimaan sebesar Rp421,87 triliun Kanwil DJP se-Jakarta memiliki proporsi sebesar 75,73 persen dari total penerimaan pajak secara nasional.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini cara dapatkan diskon 20 persen tiket kereta untuk lansia 

    Begini cara dapatkan diskon 20 persen tiket kereta untuk lansia 

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta memberikan potongan atau diskon harga tiket kereta api 20 persen untuk penumpang lansia guna mendukung agar mereka tetap aktif dan sehat di masa pensiun.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa, mengatakan, program ini berlaku setiap hari untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas komersial.

    Untuk mendapatkan diskon, calon penumpang bisa mendaftarkan data diri satu kali melalui aplikasi Access by KAI. Setelah itu hak reduksi dapat digunakan seumur hidup.

    Adapun program diskon lansia ini berlaku untuk penumpang usia 60 tahun ke atas untuk perjalanan dengan kereta api komersial (kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif).

    Tiket promo berlaku untuk seluruh hari, termasuk akhir pekan dan hari libur nasional.

    Pendaftaran hanya cukup sekali seumur hidup, baik melalui aplikasi Access by KAI maupun langsung di loket stasiun dengan membawa identitas diri.

    Ixfan mengatakan tiket dengan diskon lansia dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Kami berharap program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajak orang tua, atau kerabat lansia mereka merasakan kembali nostalgia dan kenyamanan bepergian dengan kereta api,” kata Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap delapan remaja diduga terlibat tewasnya remaja di JIS

    Polisi tangkap delapan remaja diduga terlibat tewasnya remaja di JIS

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menangkap delapan pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di kawasan Jakarta International Stadium (JIS ) Papanggo, Tanjung Priok, dan menyebabkan satu remaja berinisial AR (20) tewas akibat luka bacokan di bagian kepala.

    “Dalam waktu kurang enam jam kami sudah menangkap delapan orang yang diduga terlibat kasus ini dan kami masih terus melakukan pendalaman kasus ini,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian Hutomo di Jakarta, Selasa.

    Selain delapan orang yang diamankan, Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok mengamankan barang bukti satu unit senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan pelaku.

    Aksi pembacokan ini terjadi pada Senin (27/5) sekitar pukul 20.00 WIB dan informasi dari warga pelaku pembacokan ini datang ke lokasi yang berada di pintu selatan JIS di Papanggo, Tanjung Priok.

    Pelaku ini datang bersama lima motor yang terlibat dalam konvoi sepeda motor. Mereka berputar-putar di kawasan JIS dan akhirnya membacok korban yang ada yang berboncengan tiga.

    “Ada tiga korban di motor tersebut, satu yang dibacok meninggal, satu luka dan satu lagi kabur. Saking paniknya motornya sampai masuk ke parit,” kata dia.

    Pihaknya masih mendalami motif terjadinya aksi tawuran sejumlah pelajar SMP dan lulusan pelajar SMP di kawasan Jakarta Utara ini.

    “Kami masih memeriksa kasus ini dan ada sejumlah keterangan dan hasil visum yang kami tunggu dari rumah sakit,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Limbah cair dan sampah jadi penyebab stunting di Jakarta Selatan

    Limbah cair dan sampah jadi penyebab stunting di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyebutkan limbah cair dan sampah menjadi penyebab stunting di wilayah tersebut.

    “Berdasarkan data hasil Gerebek Stunting tahun 2024, faktor determinan penyebab kejadian stunting di Jakarta Selatan yang paling tinggi persentasenya adalah dikarenakan pengelolaan limbah cair rumah tangga tidak baik 90 persen,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho di Jakarta, Selasa.

    Ali menambahkan faktor lainnya, yakni pengelolaan sampah rumah tangga tidak baik 89 persen, kebiasaan merokok keluarga yang mencapai 76 persen dan asupan gizi tidak seimbang sebesar 62 persen.

    Karena itu, dia berharap setiap camat dan lurah mampu memaparkan hasil capaian kinerja penanganan stunting dalam penilaian kinerja Delapan Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025.

    “Dalam paparannya kami sajikan kepada tim penilai dari Provinsi (DKI Jakarta) data yang benar dan valid sesuai pelaksanaannya selama ini,” katanya.

    Adapun ke delapan aksi tersebut, yakni mengenai analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi pelaksanaan aksi pencegahan stunting, pembinaan pelaku dan sistem manajemen data,

    Lalu, pengukuran dan publikasi, dokumentasi kegiatan dan keberhasilan program yang sudah dijalankan Pemerintah Jakarta Selatan dalam upaya mengatasi dan mencegah stunting.

    Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023, prevalensi stunting di Jakarta Selatan masih di bawah angka prevalensi Provinsi DKI Jakarta dan merupakan yang terendah dibandingkan lima kota/kabupaten lainnya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 16,6 persen.

    Kemudian berdasarkan informasi terbaru dari hasil SSGI Tahun 2024, Jakarta Selatan prevalensinya turun menjadi 14,9 persen dan masih tetap yang terendah dibanding wilayah yang lainnya, termasuk persentase balita “underweight” dan “wasting” juga turun dari tahun sebelumnya.

    Karena tu, diharapkan penilaian kinerja ini ke depannya dapat menjadi ukuran Pemerintah Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama dalam hal penanganan kasus stunting.

    “InsyaAllah dalam penanganan stunting ini kita dapat menggerakkan hati dan pikiran masyarakat untuk secara bersama-sama bergotong-royong, berinovasi dalam penanganan kasus stunting untuk menuju ‘Jakarta Selatan Zero Stunting’,” ujarnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI upayakan pembangunan tak berfokus pada ekonomi semata 

    DKI upayakan pembangunan tak berfokus pada ekonomi semata 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengupayakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan kemajuan sosial.

    “Ini termasuk menjamin kebebasan beragama, kesetaraan hak dan pengelolaan keberagaman secara berkelanjutan,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menghadiri peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Rano mengingatkan, sebagai bangsa yang majemuk, toleransi merupakan fondasi penting untuk hidup berdampingan secara rukun di tengah keberagaman.

    Untuk mewujudkan peradaban yang maju, diperlukan upaya konsisten dalam mengelola keberagaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

    “Semangat persatuan dan kesatuan ini hendaknya terus dihidupkan di setiap kota guna membentuk masyarakat yang mampu merangkul perbedaan,” ujar dia.

    Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian berdaya saing, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh warganya punya lima misi.

    Pertama, mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera berfokus pada pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan budaya untuk menciptakan warga yang kuat, kompetitif, berdaya dan berbudaya.

    Kedua, mewujudkan pusat ekonomi inovatif dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata bertujuan pada pengembangan ekonomi kota berbasis inovasi berkelanjutan, peningkatan kesempatan kerja dan jaminan kesejahteraan sosial.

    Ketiga, mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal.

    Keempat, mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan dan berkelanjutan berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan kota layak huni melalui peningkatan akses air bersih, sanitasi, hunian terjangkau, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

    Kelima, mewujudkan konektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui optimalisasi pergerakan manusia dengan meningkatkan kemudahan akses ke berbagai lokasi.

    Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi publik serta mengembangkan berbagai kawasan strategis sebagai simpul aktivitas perkotaan.

    Terkait adanya Indeks Kota Global (IKT) dari SETARA Institute, Rano berharap dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi Jakarta dan kota-kota lainnya untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan toleransi dan inklusi sosial.

    “Dengan demikian, setiap kota di Indonesia mampu menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

    Dia kemudian mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat meningkatkan semangat bersinergi dan berinovasi dalam merawat keberagaman agar tercipta suasana yang rukun, damai dan kondusif di masing-masing wilayah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasil ERP untuk subsidi 15 golongan masyarakat

    Hasil ERP untuk subsidi 15 golongan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan hasil penerapan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) nantinya untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat yang naik transportasi umum secara gratis.

    “Warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara dan hasil dari ERP sepenuhnya akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan. Termasuk warga di luar Jakarta,” ujar dia di Jakarta, Selasa.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sementara ini belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    “Suatu hari, bukan sekarang ERP-nya saya mau pasang. Kalau punya uang, mau naik mobil ke Jakarta, tidak apa-apa. Bayar semua ERP. Parkir, bayar,” ujar Pramono.

    Saat ini Pemprov DKI menggratiskan layanan transportasi umum seperti Moda Raya Terpadu (mass rapid transit/MRT), Lintas Rel Terpadu (light rail transit/LRT) hingga Transjakarta untuk 15 golongan masyarakat.

    Ke-15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI.

    Lalu, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Kemudian, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbut), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan juru pemantau jentik (jumantik).

    Berbicara upaya mengatasi kemacetan di Jakarta, Pramono mengatakan Pemprov DKI mulai dari mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) naik transportasi umum setiap hari Rabu.

    Hal ini karena tanpa ada pemaksaan pada warga agar menggunakan transportasi umum, mereka akan terus menaiki kendaraan pribadi dan Jakarta akan tetap macet.

    Pramono mengakui hasil penerapan kebijakan ini meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum. Transjakarta, misalnya, jumlah penumpangnya naik 98 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di KTT ASEAN-GCC, Prabowo tegaskan Indonesia siap dukung Palestina

    Di KTT ASEAN-GCC, Prabowo tegaskan Indonesia siap dukung Palestina

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian hingga tenaga medis. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-GCC di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (27/5).
    (Suci Nurhaliza/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

  • MPR sarankan pemerintah stop pengerahan aparat tangani konflik Papua

    MPR sarankan pemerintah stop pengerahan aparat tangani konflik Papua

    Jakarta (ANTARA) – Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah Papua di MPR RI (FOR Papua MPR) menyarankan agar pemerintah menghentikan pendekatan keamanan dengan mengerahkan aparat TNI-Polri dalam menangani masalah konflik di Papua.

    Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa saran tersebut disampaikan setelah melihat kondisi konflik bersenjata di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Menurut dia, pengerahan aparat di Papua belum menjadi solusi untuk menurunkan eskalasi konflik.

    “Ada korban dari pihak TNI dan kepolisian, ada korban dari pihak masyarakat, dan kami mendapat laporan yang cukup banyak,” kata Yorrys di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan permasalahan konflik di Papua bukan masalah baru karena sudah terjadi hampir 70 tahun. Dia menganggap bahwa konflik di Papua bukan hanya dipicu oleh aspek pembangunan atau ekonomi, melainkan juga karena masalah politik.

    Dengan begitu, menurut dia, seluruh pihak perlu menyamakan persepsi dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah Papua.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah yang tegas untuk menyelesaikan konflik di Papua. Dengan begitu, pihaknya bisa turut membantu menyelesaikan masalah tersebut.

    Terlebih lagi, dia yakin bahwa para legislator yang berasal dari Papua setidaknya memiliki jaringan dengan kelompok-kelompok separatis yang berada di Bumi Cenderawasih.

    Berdasarkan pengamatannya beberapa waktu terakhir, dia menjelaskan bahwa masyarakat yang mengungsi di Papua menjadi persoalan. Bahkan, kata dia, ada warga yang keluar dari wilayah-wilayah kabupaten tertentu hingga tidak memiliki kepastian.

    “Kami harapkan kiranya pemerintah pusat bisa mengevaluasi strategi-strategi yang dibangun selama ini,” kata Ketua FOR Papua MPR RI tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025