Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Panglima TNI tinjau latihan Latgabma TNI-Singapura di Batam

    Panglima TNI tinjau latihan Latgabma TNI-Singapura di Batam

    Batam (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau latihan gabungan bersama (Latgama) antara TNI dan Singapore Armed Force (SAF) bertajuk Counter Terrorisme Field Training Exercise (CT FTX) “Griffin Cakti” tahun 2025 di perairan Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

    Kedatangan Panglima TNI disambut langsung Komandan Lanud Hang Nadim Letkol Pnb Hendro Sukamdani di Bandara Hang Nadim Batam pagi tadi.

    Turut serta menyambut kedatangan Panglima TNI, yakni Komandan Komando Operasi Khusus TNI Mayjen TNI Yudha Airlangga, Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayusetyo, Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Fuazi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin dan Kepala Kejati Kepri Teguh Subroto.

    Wakil Gubernur Kepri Nyayang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad turut serta hadir menyambut kedatangan orang nomor satu di TNI tersebut.

    Informasi kedatangan Panglima TNI ke Batam ini dibagikan dalam sosial media Lanud Hang Nadim (@lanudhangnadi).

    Menurut informasi yang diperoleh, Panglima TNI meninjau langsung latihan gabungan antara TNI dan Singapura tahun 2025 yang digelar di Perairan Batam.

    Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait kegiatan latihan gabungan TNI dengan Singapura yang dikeluarkan oleh Lanud Hang Nadim. Namun, ANTARA dipersilahkan mengutip informasi dari akun Instagram resmi Lanud Hang Nadim.

    Dikutip dari laman TNI AU, Latgama Gfiffin Cakti 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2025 di wilayah latihan gabungan, dengan melibatkan unsur TNI dari ketiga matra serta satuan-satuan elite dan SAF.

    Fokus latihan meliputi operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, serta simulasi penanganan ancaman teroris di laut.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja s

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menilai bahwa pemerintah Australia merupakan mitra kerja ASEAN yang kuat dan konsisten dalam upaya bersama menanggulangi kejahatan transnasional.

    Dalam Pertemuan Ke-4 ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue di Jakarta, Selasa (27/5), Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan Indonesia melalui BNPT telah bekerja sama secara intensif dengan pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan kawasan.

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja sama konkret,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Komitmen kuat Australia untuk terus bekerja sama menanggulangi terorisme di Asia Tenggara juga ditegaskan kembali oleh Duta Besar Australia untuk Isu Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins.

    Ia menekankan bahwa Asia Tenggara penting secara strategis bagi masa depan Australia, sehingga dibutuhkan kawasan yang stabil di mana ASEAN memainkan peran utama.

    “Oleh karena itu, Australia mendukung inisiatif yang dipimpin ASEAN dalam mengatasi tantangan transnasional, termasuk terorisme, melalui kerangka kerja ASEAN-Australia yang diharapkan menuju pada tahap mature,” tutur Huggins dalam kesempatan yang sama.

    Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan pembaruan mengenai pelaksanaan berbagai proyek kerja sama dengan mitra wicara Australia, termasuk beberapa program peningkatan kapasitas yang dilakukan, seperti ASEAN-Australia Workshop Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters and Their Families, yang telah sukses terselenggara pada Maret 2025.

    Turut dibahas pula rencana penyelenggaraan ASEAN-Australia Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism yang akan digelar di Jakarta pada akhir tahun 2025.

    Selain itu, usulan Australia untuk membuat perangkat mengenai rehabilitasi dan reintegrasi Pejuang Teroris Asing alias Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan keluarga juga didiskusikan, sebagai hasil workshop atau lokakarya bulan Maret 2025.

    Pertemuan juga menyetujui usulan Australia untuk mengembangkan kerja sama di beberapa area, yaitu penilaian ancaman terorisme dan pengumpulan informasi intelijen dari sumber terbuka, perlindungan target rentan dan ruang publik, penanganan penyalahgunaan teknologi baru dan emerging, pemanfaatan olah raga dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (P/CVE), serta penanggulangan jaringan keuangan terorisme dan donasi.

    Pengembangan kerja sama tersebut disarankan dapat tertuang dalam draf komponen terorisme dari dokumen suksesor Rencana Kerja SOMTC + Australia.

    Adapun delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin Polri dari Divisi Hubungan Internasional, dengan anggota dari unsur kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta BNPT.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Jakarta catat 129 ribu tiket terjual periode libur Idul Adha

    KAI Jakarta catat 129 ribu tiket terjual periode libur Idul Adha

    Dari data pemesanan sementara, tanggal favorit keberangkatan adalah Rabu (4/6) dengan 31.690 penumpang dan Kamis (5/6) dengan 39.439 penumpang

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat 129.323 tiket telah terjual untuk keberangkatan pada libur panjang Idul Adha 1446 Hijriah yang berlangsung 4-9 Juni 2025.

    “Dari data pemesanan sementara, tanggal favorit keberangkatan adalah Rabu (4/6) dengan 31.690 penumpang dan Kamis (5/6) dengan 39.439 penumpang,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, untuk keberangkatan hari ini, jumlah penumpang yang telah diberangkatkan mencapai 21.880 orang.

    Dari jumlah ini, sebanyak 4.557 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir, 9.094 orang dari Stasiun Pasar Senen, dan 8.229 penumpang dari stasiun lainnya di wilayah Daop 1.

    Ixfan mengatakan secara operasional terdapat 64 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang diberangkatkan hari ini dari wilayah Daop 1, terdiri dari 34 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 30 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen.

    “Kami mengimbau kepada pelanggan yang belum memiliki tiket untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, website resmi KAI, maupun mitra penjualan resmi lainnya, karena ketersediaan tempat duduk terus berubah seiring meningkatnya permintaan,” kata Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Komisi XIII DPR: Setiap kebijakan harus disusun berlandaskan HAM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap kebijakan harus disusun dengan mengutamakan hak asasi manusia yang sesuai sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

    Andreas menegaskan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    “Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Andreas mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekadar seremonial tahunan dan harus menjadi momentum untuk meneguhkan pijakan sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadaban di tengah arus perubahan global dan tekanan ideologi transnasional.

    Dia juga menegaskan memperingati Hari Lahir Pancasila bukan hanya memasang spanduk atau menggelar upacara. Apalagi hanya unggahan simbolis di media sosial.

    “Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” kata Andreas.

    Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang pertama kali dirumuskan Presiden pertama RI Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

    Ide ini muncul sebagai landasan untuk membangun bangsa yang beragam, menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya.

    Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan terus menjadi pegangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Andreas menambahkan semangat Bung Karno yang tertuang dalam Pancasila harus terus diperjuangkan, khususnya untuk bunyi sila kedua dalam Pancasila yang merupakan mandat untuk menjamin HAM dengan menghadirkan keadilan sosial, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hingga melindungi keberagaman.

    Menurut pimpinan Komisi XIII DPR yang membidangi HAM itu, jaminan terhadap penegakan HAM bisa diwujudkan dengan memperjuangkan kebijakan yang prorakyat, termasuk memastikan semua kebijakan bertumpu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Memperkokoh ideologi Pancasila, tambah Andreas, berarti memastikan kebijakan negara berpihak kepada yang lemah, bukan tunduk pada kepentingan modal semata.

    “Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” tuturnya.

    Andreas juga menyinggung pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi Indonesia untuk menjaga persatuan.

    “Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah,” ucap Andreas mengutip pernyataan Bung Karno.

    Andreas mengatakan Pancasila adalah panggilan untuk kerja nyata dan DPR akan mengawal setiap kebijakan pemerintah, termasuk keberpihakan anggaran untuk kemajuan desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

    “Kami juga akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi rakyat dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.

    Andreas juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum reflektif dan korektif.

    “Mari bersama kita perkuat komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih kuat, dan benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Bogor terima peserta kuliah kerja profesi Sespimmen Polri

    Polres Bogor terima peserta kuliah kerja profesi Sespimmen Polri

    “Semoga seluruh peserta didik dapat menggali permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Polres Bogor dan bisa mengimplementasikan apa yang telah didapat sekaligus memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Polres Bogor menerima peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-65 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2025.

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyampaikan apresiasinya kepada para peserta yang mengikuti kegiatan KKP ini.

    Dirinya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah pembelajaran strategis dalam meningkatkan kompetensi serta memperkuat sinergitas antara peserta didik dan satuan kewilayahan.

    “Semoga seluruh peserta didik dapat menggali permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Polres Bogor dan bisa mengimplementasikan apa yang telah didapat sekaligus memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, perwira pendamping Sespimmen Polri, yakni Kombes Pol. Utoro Saputro; Kombes Pol. Asrial Kurniansyah; dan Kombes Pol. Musa Hengky Pandapotan Tampubolon, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan jajaran Polres Bogor.

    Mereka menjelaskan bahwa KKP ini terdiri dari kegiatan studi kepustakaan, diskusi kelompok, serta aksi nyata di lapangan melalui pengabdian masyarakat.

    Kegiatan KKP ini akan berlangsung selama lima hari. Adapun tema yang diangkat adalah Mewujudkan Pimpinan Tingkat Menengah Polri, Kementerian, dan Lembaga yang Bermoral, Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (PRESISI) untuk Indonesia Maju.

    Lebih lanjut, sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pelayanan publik, peserta didik turut melaksanakan kegiatan sosial berupa pemberian sembako dan tali asih.

    Kegiatan sosial itu dilaksanakan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Panti Asuhan Ponpes Alquran Al Kinanah yang menaungi anak-anak yatim dan duafa serta Sentra Terpadu “Intan Soeweno” Kemensos RI yang merupakan pusat pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

    Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian sosial serta komitmen peserta didik dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat selama kegiatan KKP.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti bertolak ke Papua jalankan misi pengamanan perbatasan RI–PNG

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti bertolak ke Papua jalankan misi pengamanan perbatasan RI–PNG

    Senin, 5 Mei 2025 16:15 WIB

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti menaiki kapal KRI Teluk Paluk untuk diberangkatkan ke Papua di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

    Prajurit Yonif 113 Jaya Sakti mencium anaknya saat akan diberangkatkan ke Papua di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

    Keluarga prajurit melambaikan tangan kepada anggota Yonif 113 Jaya Sakti yang diberangkatkan ke Papua dengan KRI KRI Teluk Paluk di Pelabuhan Umum Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Senin (5/5/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 113 Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk misi Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia – Papua Nugini (RI-PNG) Mobile. ANTARA FOTO/Rahmad/tom.

  • Aktivis tekankan pentingnya komunikasi publik dalam menanggapi isu

    Aktivis tekankan pentingnya komunikasi publik dalam menanggapi isu

    “Kalau bicara isu iklim, bagaimana mencapai net zero pada 2050?, jangan, tapi bagaimana mendekatkan isu iklim, seperti bagaimana dalam ajaran Muslim ada soal menjaga alam, dan isu iklim pun menjadi relevan dengan mereka,”

    Jakarta (ANTARA) – Country Director Purpose Indonesia Longgena Ginting menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang, khususnya yang kepada audiens yang menjadi target.

    Longgena kemudian memberikan contoh bahwa saat ini Purpose tengah bekerja sama dengan komunitas pembenih dan pembibit Muslim dan bagaimana menjadikan isu iklim relevan dengan komunitas mereka.

    “Kalau bicara isu iklim, bagaimana mencapai net zero pada 2050?, jangan, tapi bagaimana mendekatkan isu iklim, seperti bagaimana dalam ajaran Muslim ada soal menjaga alam, dan isu iklim pun menjadi relevan dengan mereka,” kata Longgena di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Longgena dalam diskusi Cerita untuk Cipta: Dari Narasi Menjadi Aksi yang diselenggarakan oleh Purpose Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Longgena juga kembali menambahkan soal pentingnya gerakan sosial dan dampak yang paling bermakna dari gerakan sosial adalah dampak yang dibangun bersama lewat pendekatan berbasis cerita, komunikasi, dan aksi komunitas.

    “Gerakan sosial adalah nadi perubahan sistemik, dan komunikasi yang dibangun secara strategis adalah senjatanya,” jelas Longgena.

    Dirinya menjelaskan kekuatan narasi menjadi landasan Purpose untuk
    membangun komunikasi strategis dengan semangat movement generosity yakni semangat berbagi pengalaman, strategi, bahkan kegagalan untuk memperkuat gerakan secara kolektif.

    “Meski cara-caranya berganti namun esensi komunikasi tetap relevan dalam gerakan,” paparnya.

    Pada kesempatan yang sama, aktor dan aktivis lingkungan Nicholas Saputra mengungkapkan secara alami kampanye yang berfokus pada satu isu akan lebih mudah dilakukan.

    “Memang sulit untuk membuat satu isu spesifik bisa relevan dengan jutaan orang tapi bekerja dengan komunitas kecil akan lebih mudah karena itu isu yang betul-betul kita ketahui,” jelasnya.

    Dia menerangkan pola-pola kampanye seperti ini akan menjadi semacam bentuk antitesis dari dominasi algoritma media sosial.

    “Namun tetap saja ada godaan untuk di-like oleh dua juta orang,” ujarnya.

    Kemudian Pemimpin Umum Project Multatuli Evi Mariani menyebutkan saat ini ada situasi yang tidak seimbang dalam ekosistem informasi publik.

    “Ada banjir informasi namun di lain sisi ada kekeringan dari isu-isu yang diabaikan dan suara-suara yang tidak didengar,” kata Evi.

    Dia pun menilai hal itu akan menjadi tantangan bagi semua pihak yang berkecimpung di bidang informasi untuk mengomunikasikan berbagai isu yang tenggelam agar kembali mendapatkan sorotan publik.

    “Ini jadi tantangan bagi jurnalis, social campaigner, dan content creator untuk menyuarakan suara yang diabaikan dan isu-isu yang tidak didengar,” jelasnya.

    Beberapa inisiatif kampanye dan gerakan publik untuk isu lingkungan telah dilakukan oleh Purpose. Melalui MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact) Purpose menggagas program pemberdayaan umat untuk mendorong aksi iklim di Indonesia melalui skema Sedekah Energi, Wakaf Hutan, dan Umat Untuk Semesta.

    Di bidang sosial politik, Purpose menggagas #PilahPilih yang mengajak anak muda menyuarakan isu lingkungan dalam menentukan pilihan menghadapi Pemilu dan Pemilih Kepala Daerah pada 2024 lalu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD Surabaya respons positif surat edaran penataan parkir

    Wakil Ketua DPRD Surabaya respons positif surat edaran penataan parkir

    “Pertama saya apresiasi terkait rencana walikota akan menerbitkan surat edaran terkait dengan toko swalayan itu memberikan atau menyediakan juru parkir,”

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai merespons postif rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan mengeluarkan surat edaran (SE) walikota terkait tempat usaha memiliki tempat parkir dan juru parkir gratis.

    “Pertama saya apresiasi terkait rencana walikota akan menerbitkan surat edaran terkait dengan toko swalayan itu memberikan atau menyediakan juru parkir,” kata Bahtiyar Rifai di Surabaya, Selasa.

    Ia mengemukakan, agar ada sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha di Surabaya terkait dengan penerbitan SE tersebut.

    “Tetapi saya berharap ada sosialisasi kepada pengusaha terkait itu. Saya berharap ke depan tidak hanya toko swalayan, tetapi semua pelaku usaha untuk menggratiskan parkir. Selama perusahaan itu membayar pajak parkir di Kota Surabaya,” kata Bahtiyar Rifai.

    Dengan adanya penyediaan tenaga parkir ditempat usaha maka penyerapan tenaga kerja di Surabaya menjadi terbuka dan mengurangi pengangguran di Kota Surabaya.

    “Dengan penyediaan tenaga parkir, otomatis akan ada lapangan pekerjaan bagi warga Surabaya. Nanti bisa dilibatkan dalam menyukseskan SE dari Walikota tersebut,” ujar Bahtiyar Rifai.

    Bahtiyar menyebutkan dengan SE tersebut nantinya bisa menertibkan pungutan-pungutan liar yang tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

    “Selama ini di lapangan masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk menarik lagi. Kita tidak tahu tarikannya itu untuk siapa, apakah untuk perorangan, oknum, apakah kepada pelaku usaha,” ujarnya.

    Ia menyampaikan, langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu sudah tepat untuk penertiban.

    “Yang jelas, sosialisasi ini penting agar pelaku usaha bisa menerjemahkan apa yang diharapkan oleh walikota,” katanya.

    Khusus untuk tenaga juru parkir sendiri, Bahtiyar berharap warga Surabaya agar diprioritaskan untuk direkrut. Selain itu, tenaga juru parkir nantinya juga memiliki tugas melakukan pengawasan, menjaga dan juga menata parkir.

    “Karena mereka juga dibayar dari perusahaan tersebut, bagaimana pun itu bagian dari layanan konsumen. Selain ada tulisan di tembok bebas parkir. Saran, mungkin di rompi mereka juga ditulis bebas parkir,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemilik kendaraan yang tak lulus uji emisi terancam enam bulan

    Pemilik kendaraan yang tak lulus uji emisi terancam enam bulan

    Jika semua kendaraan sudah memenuhi ambang batas emisi, maka diharapkan kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi penyumbang polusi terbesar dapat berkurang secara signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengingatkan sesuai peraturan daerah bagi pemilik kendaraan tidak lulus uji emisi maka dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan hingga enam bulan dan denda Rp50 juta.

    “Ini sesuai pasal 41 ayat (2) Perda 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,” kata Asep di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melewati ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta.

    Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan uji emisi sangat penting bagi pemilik kendaraan karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi mesin kendaraannya, sekaligus menjadi indikator apakah kendaraan tersebut dirawat secara rutin atau tidak.

    “Jika semua kendaraan sudah memenuhi ambang batas emisi, maka diharapkan kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi penyumbang polusi terbesar dapat berkurang secara signifikan,” ujarnya.

    Asep menambahkan, menurut kajian bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Vital Strategies, jenis kendaraan berat seperti dump truk atau mobil kontainer merupakan penyumbang polusi udara terbesar pada sumber emisi bergerak.

    Oleh karena itu, pada Selasa (3/6) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Subdit Gakkum Polda Metro Jaya menggelar uji emisi di Plumpang, Jakarta Utara. operasi gabungan ini menyasar kendaraan berat untuk dilakukan penegakan hukum uji emisi.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat mengungkapkan, sebanyak 44 kendaraan seperti truk dan mobil kontainer telah dilakukan uji emisi. Sebanyak 35 kendaraan lulus uji emisi, sementara 9 kendaraan lainnya tidak lulus uji emisi.

    “Sembilan kendaraan tidak lulus uji emisi ini terdiri dari angkutan barang, kendaraan mobil penarik dan mobil tangki air. Proses selanjutnya para pelanggar akan menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Rabu, (11/6) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Bank Sampah Sehati (BPS) RW 08, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan mengumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang selama April 2025 sebagai wujud dukungan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih.

    “Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),” kata Ketua BPS RW 08, Lenteng Agung, Acing Mamim di Jakarta, Selasa.

    Acing menjelaskan saat ini BPS sudah memiliki 300 nasabah dari 14 RT yang tersebar di RW 08.

    Dia berharap adanya kegiatan bank sampah secara rutin ini, RW 08 menjadi lingkungan yang bersih dan mempunyai penghasilan sendiri warganya.

    Sementara, Pendamping Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia Magdalena, mengatakan bank sampah di RW 08 ini terdapat 14 titik dan untuk penimbangan dilakukan dalam waktu satu minggu dua kali.

    “Penimbangan di sini kita lakukan setiap Selasa dan Kamis dengan cara jemput bola ke masing-masing lokasi,” ujar Novalia.

    Adapun untuk harga yang dipatok oleh Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia menerangkan, untuk kategori sampah beling dihargai Rp300 per kilogram (kg), sampah kardus minimal Rp1.700 per kg.

    Kemudian, untuk sampah plastik dibanderol Rp800 hingga Rp4 ribu per kg dan kategori termahal ada di besi atau logam mencapai Rp60 ribu per kg.

    “Semoga dengan pemilahan sampah rumah tangga yang baik, akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sampah yang dikumpulkan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.