Category: Antaranews.com

  • BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    BPK komitmen perkuat kerja sama dengan SAV Vietnam

    Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga…,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berkomitmen memperkuat kerja sama dengan State Audit Office of Vietnam (SAV) atau Supreme Audit Institution (SAI) Vietnam.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat BPK menerima kunjungan SAI Vietnam dalam rangkaian kegiatan bilateral.

    “Kemitraan BPK dan SAI Vietnam telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi ini melalui dialog terbuka, pembelajaran bersama, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Isma mengapresiasi dukungan SAI Vietnam terhadap pencapaian internasional BPK, termasuk terpilihnya BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) periode 2026-2032.

    Baru-baru ini, BPK terpilih sebagai anggota lembaga audit eksternal UN BoA yang dinilai sebagai bentuk pengakuan dunia atas profesionalisme dan kredibilitas Indonesia.

    BPK terpilih untuk menggantikan China National Audit Office, lembaga pemeriksa keuangan tertinggi (SAI) China, yang sebelumnya mewakili kawasan Asia-Pasifik.

    Selama enam tahun (2026-2032), BPK akan bekerja sama dengan dua anggota UN BoA lainnya, yaitu SAI Prancis (Cour des Comptes) dan SAI Brasil (Tribunal de Contas da União) untuk melakukan audit terhadap badan-badan PBB.

    Dalam pernyataannya, BPK berkomitmen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pemeriksaan yang independen, profesional, efisien, dan inovatif.

    Pencalonan Indonesia sebagai anggota UN BoA telah diumumkan sejak 2021. Dukungan dari negara-negara anggota berhasil dihimpun melalui diplomasi yang intensif oleh BPK dan Kementerian Luar Negeri, baik secara bilateral maupun lewat berbagai forum internasional, hingga akhirnya Indonesia terpilih secara aklamasi.

    “Kunjungan ini (SAI Vietnam) menjadi momentum penting bagi kedua lembaga pemeriksa negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin sejak lebih dari satu dekade, sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam mendukung penguatan tata kelola sektor publik,” ungkap Kepala BPK.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi dan kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, tentu bertambah dan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang melonjak signifikan sebesar 36,4 persen.

    “Restitusi melonjak sekitar 36,4 persen, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80 persen dari periode yang sama tahun lalu.

    Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp238,86 triliun yang tumbuh 23,9 persen serta jenis pajak lainnya Rp7,87 triliun atau naik 65,7 persen.

    Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian.

    “Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi dan kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, tentu bertambah dan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau setara 70,2 persen dari target.

    Rinciannya, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp197,61 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Freeport Indonesia proyeksikan produksi emas 43 ton di 2028 dan 2029

    Freeport Indonesia proyeksikan produksi emas 43 ton di 2028 dan 2029

    Jadi kalau kita lihat, tahun 2026 kami bisa memproduksi 26 ton emas, pada tahun 2027 bisa 39 ton emas, dan di 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia memproyeksikan produksi emas sekitar 43 ton pada tahun 2028 dan 2029.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, mengenai program emas kalau melihat rencana proyeksi 2025 sampai 2029, ini sejalan dengan pemulihan tambang Grasberg Block Cave (GBC) mulai tahun 2027, direncanakan akan beroperasi penuh.

    “Jadi kalau kita lihat, tahun 2026 kami bisa memproduksi 26 ton emas, pada tahun 2027 bisa 39 ton emas, dan di 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas,” ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Dia juga menambahkan bahwa Freeport Indonesia sedang membangun tambang bawah tanah yang keempat di kompleks yang sama yakni Kucing Liar.

    “Kucing Liar ini, dia akan mulai tadinya kita rencanakan untuk bisa dimulai di tahun 2028, namun akan mundur kira-kira satu tahun karena ada insiden yang terjadi, jadi diperkirakan baru akan mulai bisa berproduksi di tahun 2029. Dan tentu saja dengan ini akan bisa mencapai perolehan logam yang lebih tinggi dari yang ada sekarang,” katanya.

    Tony juga menyampaikan bahwa saat ini Freeport Indonesia sudah terdapat perjanjian kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, di mana Freeport akan mensuplai emas ke PT Antam sampai jumlah 30 ton per tahun atau lebih tergantung dari permintaan PT Antam.

    “Terus terang, kami memang lebih senang kalau seandainya produk emas kami itu bisa 100 persen dijual ke PT Antam,” ujarnya.

    Menurut dia, dengan produksi yang ada, dengan asumsi harga komoditas yang tetap tinggi, maka pendapatan negara pada tahun 2028-2029 diproyeksikan akan bisa melebihi 6 miliar dolar AS per tahun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Pelni Manokwari siapkan tujuh armada layani Natal dan Tahun Baru

    Manokwari (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Manokwari, Papua Barat menyiapkan tujuh armada kapal penumpang untuk melayani kebutuhan arus mudik masyarakat saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kepala Pelni Cabang Manokwari Yusuf di Manokwari, Senin, mengatakan ketujuh armada kapal penumpang tersebut akan melayani rute dari timur (wilayah Papua) ke barat.

    “Kalau hari biasa kita hanya empat kapal yang singgah di Manokwari melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat. Tapi khusus Natal dan Tahun Baru kita mendapat tambahan tiga kapal lagi,” katanya.

    Ia mengatakan, kapal yang beroperasi secara reguler di Kabupaten Manokwari sebenarnya hanya empat kapal yaitu KM Doloronda, KM Dobonsolo, KM Gunung Dempo dan KM Sinabung.

    Namun untuk memenuhi kebutuhan pelayaran saat Natal dan Tahun Baru, Kemenhub RI memperbantukan tiga kapal untuk singgah di Pelabuhan Manokwari yaitu KM Labobar, KM Ciremai dan KM Sirimau.

    Ia menjelaskan, ada yang spesial pada angkutan Nataru tahun ini karena Pelni memberikan diskon atau potongan harga sebesar 20 persen untuk pembelian tiket kelas ekonomi pada seluruh kapal

    Pemberian diskon tersebut bagian dari program stimulus ekonomi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Penjualan tiket dengan potongan diskon dimulai pada Jumat (21/11) untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Namun yang harus jadi catatan, diskon ini ada kuotanya, jika kuota diskon tiket sudah habis maka harga kembali seperti semula meski periode diskon belum selesai,” ujarnya.

    Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan, program stimulus ekonomi periode libur Nataru tahun 2025 ini, Pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar.

    Evan menjelaskan, tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskon setara 16-18 persen, dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh channel penjualan tiket kapal PELNI,” tambah Evan.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    “Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket Pelni sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi PELNI Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara,” kata Evan.

    Evan mencontohkan, untuk tarif Semarang ke Karimun Jawa yang normalnya dijual seharga Rp 134.500,- Setelah dikenakan diskon 20 persen dari tarif dasar, maka tarif menjadi sebesar Rp 114.300,- setelah ditambahkan komponen asuransi dan pas pelabuhan.

    Sebagai informasi bahwa besaran pas pelabuhan di setiap wilayah berbeda-beda. Contoh pas pelabuhan di Semarang sebesar Rp 27.500 dan di Pelabuhan Belawan sebesar Rp 47.500.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan berbagai strategi sebagai upaya keluar dari jebakan middle-income trap sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy).

    Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen (yoy) merupakan desain struktural yang dapat didukung delapan akselerator pertumbuhan yang terorkestrasi, peta jalan industrialisasi lintas sektor, serta kepemimpinan nasional yang mampu mengorkestrasi kebijakan secara terukur.

    “Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi. Ia bukan hanya mengubah bentuk bahan baku, tetapi mengubah struktur perekonomian nasional,” ujar Dany sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dany telah meluncurkan buku berjudul “Indonesia Naik Kelas”, yang menempatkan industrialisasi, hilirisasi, dan konsistensi kebijakan sebagai pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam delapan tahun.

    Dalam bukunya, Ia memperkenalkan The DAI Concept yang mencakup Distinctive yaitu mendorong strategi industrialisasi berbasis keunggulan nasional, mulai dari bioenergi hingga ekonomi halal, serta mendorong diferensiasi pasar domestik.

    Kemudian, Adaptive yaitu merespons dinamika global seperti CBAM, geopolitik multipolar, integrasi AI dalam industri, serta transisi energi hijau, serta Inclusive yaitu membangun ekosistem industri yang melibatkan UMKM, startup teknologi, BUMN, dan perguruan tinggi dalam satu rantai nilai yang koheren.

    Dalam bukunya, Ia juga memaparkan delapan akselerator pertumbuhan 8 persen (yoy), yang dirancang untuk menyelaraskan instrumen fiskal, moneter, industri, dan perdagangan.

    Delapan akselerator itu, diantaranya:

    Investasi Berkualitas, yaitu mengutamakan investasi jangka panjang berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor. Kawasan Industri & Klaster Ekonomi, yaitu mengubah kawasan industri menjadi pusat riset, inovasi, dan integrasi logistik. Infrastruktur & Logistik Cerdas, yaitu membangun konektivitas produktif antarwilayah berbasis data real-time. Optimalisasi Belanja Negara, yaitu mengalihkan belanja pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan riset. Reformasi Fiskal Pro-Kompetisi, yaitu mendorong harmonisasi insentif fiskal dan tarif pajak sektoral berbasis daya saing industri. Ekspor Bernilai Tambah, yaitu diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Asia Selatan, dan emerging markets. Pasar Domestik Inklusif, yaitu membangun pasar yang mendorong konsumsi produktif, bukan konsumsi spekulatif. Kepemimpinan Orkestratif, yaitu sinkronisasi kebijakan antar-kementerian melalui model governance yang adaptif.

    “Delapan akselerator ini bukan hanya kebijakan, tetapi sistem kehidupan ekonomi baru yang menuntun Indonesia menjadi negara industri maju,” ujar Dany.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengusulkan pembuatan Dashboard Publik Industrialisasi, sebuah instrumen transparansi yang menampilkan perkembangan investasi, kapasitas produksi baru, penciptaan lapangan kerja, serta kemajuan energi hijau, sehingga perkembangan industrialisasi dapat diawasi secara real-time oleh publik.

    “Transparansi adalah prasyarat utama agar industrialisasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi agenda nasional,” ujar Dany.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyatakan perlu adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk turunan petrokimia seperti polypropylene (PP) homopolymer guna menjaga utilisasi.

    “Utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian pekerja,” kata Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan percepatan keputusan BMAD kata dia semakin mendesak, karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dapat berujung pada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada intervensi kebijakan.

    “Untuk waktu pastinya, kami belum dapat memastikan apakah akan memakan waktu satu, dua, atau tiga bulan, karena semuanya bergantung pada keputusan tim tarif. Dalam kasus anti-dumping, besaran tarif yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan akan ditentukan oleh tim tarif. Jadi, sampai saat ini belum ada timeline yang jelas,” kata Fajar.

    INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.

    “Kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga aspek perlindungan, pengamanan, dan keseimbangan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Fajar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor sektor plastik dan barang jadi plastik Indonesia mencapai 10,59 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Menurut Fajar, kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi BMAD agar industri nasional tidak terus ditekan oleh produk impor.

    Adapun pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor PP dari delapan negara.

    Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi bahwa produk impor dijual di bawah harga wajar pasar dan telah menimbulkan kerugian material bagi industri nasional yang semakin tertekan oleh lonjakan volume impor.

    Delapan negara yang menjadi objek penyelidikan tersebut adalah China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Pemerintah turut memberikan kesempatan hingga 7 November 2025 kepada negara-negara tersebut untuk mengajukan pembebasan dari kemungkinan pengenaan BMAD. Kata Fajar, penyelidikan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sarung tangan medis Indonesia catat potensi transaksi Rp200 miliar

    Sarung tangan medis Indonesia catat potensi transaksi Rp200 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) dalam pameran dagang alat kesehatan terbesar dunia, Medica 2025 di Düsseldorf, Jerman, yang mencakup pembelian produk medis dan investasi pengembangan teknologi kesehatan.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi mengatakan salah satu MoU yang ditandatangani adalah pembelian sarung tangan medis buatan Indonesia dengan potensi transaksi senilai 12 juta dolar AS atau setara Rp200 miliar per tahun.

    “MoU pembelian sarung tangan medis ini menegaskan posisi Indonesia sebagai penyedia alat kesehatan yang kompetitif dan terpercaya di kancah global sekaligus memperkuat upaya perluasan akses pasar sebagai tonggak penting ekspor Indonesia,” ujar Puntodewi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    MoU tersebut merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya dengan peningkatan nilai pembelian, antara PT Haloni Jane dari Indonesia dan Excelmed Distribuidora De Materaiais Medicos E Odontologicos LTDA dari Brasil.

    Penandatanganan ini menegaskan pengakuan internasional terhadap kualitas dan daya saing produk kesehatan Indonesia.

    Sementara itu, MoU kedua merupakan investasi di bidang pengembangan kesehatan, penelitian, dan genetika molekuler. MoU tersebut melibatkan Rumah Sakit Dharmais dari Indonesia, PT Graha Teknomedika dari Indonesia, European Life Technologies Hungary Zrt. (ELT) dari Hungaria, Sulico Ltd. Hungary dari Hungaria, dan Qualysoft Information Technology dari Slovakia.

    Sejumlah muatan dalam MoU adalah mendorong pembangunan sebuah laboratorium genetika molekuler di Indonesia serta program pelatihan tenaga kesehatan di spesialisasi tersebut.

    “Kami harap penandatanganan kedua MoU ini mendorong sinergi yang lebih kuat antara pelaku industri alat kesehatan nasional dan mitra strategis internasional. Hal ini akan bermanfaat dalam peningkatan ekspor Indonesia, mewujudkan transfer teknologi, serta memperkuat kapasitas produksi dalam negeri,” kata Puntodewi.

    Industri alat kesehatan global diproyeksikan terus tumbuh dan berkembang, di mana transaksinya akan mencapai 717,38 miliar dolar AS pada 2029.

    Pasar alat kesehatan Jerman juga diprediksi meningkat dari 33,6 miliar pada 2024 menjadi 40,08 miliar dolar AS pada 2029.

    Sementara itu, kinerja ekspor peralatan kesehatan Indonesia mencapai 890,3 juta dolar AS ke seluruh dunia pada 2024. Nilai ini meningkat hingga 29 persen bila dibandingkan dengan 2020.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Mentan pastikan serapan anggaran 2025 bisa capai 93 persen di Desember

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan serapan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 dapat mencapai 93 persen pada Desember melalui optimalisasi program prioritas dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis di seluruh daerah.

    “Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan sampai Desember (2025) mencapai minimal 93 persen,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kementerian Pertanian mencatat hingga 20 November 2025, realisasi serapan anggaran telah mencapai 72,41 persen atau sekitar Rp22 triliun dari pagu anggaran 2025.

    “Progres realisasi anggaran Kementerian Pertanian sampai dengan 20 November 2025 dengan memperhitungkan outstanding kontrak, kontrak ikatan lockdown, dan blokir anggaran mencapai 72,41 persen,” bebernya.

    Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp31,91 triliun, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp2,46 triliun untuk mendukung peningkatan produksi komoditas strategis nasional.

    Dari pagu tersebut, terdapat blokir perjalanan dinas senilai Rp136 miliar yang dijaga pemanfaatannya secara selektif dan hanya dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan rekomendasi Kementerian Keuangan secara resmi.

    Selain itu, terdapat blokir non perjalanan dinas bersumber dari pendanaan pinjaman luar negeri mencapai Rp572 miliar sehingga perhitungan pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp31,12 triliun sepanjang tahun anggaran berjalan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menuturkan tambahan anggaran ABT diberikan atas arahan langsung Presiden agar Kementan mempercepat peningkatan produksi tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, dan pala melalui perluasan kawasan dan penguatan pembenihan.

    Menurut Mentan keterlambatan serapan dipengaruhi adanya blokir sebesar Rp8 triliun pada September dan sebagian blokir yang bertahan pada Oktober sehingga sejumlah kegiatan belum dapat dieksekusi maksimal.

    Kementan terus mengupayakan percepatan realisasi anggaran melalui monitoring intensif dan koordinasi melekat dengan satuan kerja daerah agar pelaksanaan kegiatan tetap akuntabel dan sesuai pedoman keuangan negara.

    “Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72 persen, tapi insya Allah di akhir tahun kami upayakan 93 persen capaian belanja APBN,” tegas Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Askrindo raih penghargaan atas inovasi pembangunan SDM

    Askrindo raih penghargaan atas inovasi pembangunan SDM

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih Apresiasi Anugerah Penggerak Inovasi Untuk Negeri atas program pembangunan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

    Direktur Utama Askrindo Fankar Umran menjelaskan pihaknya menjalankan berbagai program pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Dengan penghargaan ini akan menambahkan semangat Askrindo untuk memastikan bahwa melalui program TJSL setiap intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadirkan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Sebagai contoh, Askrindo memiliki program 23 unit Mobil Pintar yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai mobil literasi dan layanan psikologis. Unit Mobil Pintar ini utamanya tersebar di wilayah terpencil.

    Kemudian, terdapat program UMKM Warung PAUD Berkelanjutan, yakni program pemberdayaan ekonomi ini mendorong kemandirian melalui usaha mikro yang menghubungkan peningkatan ekonomi keluarga dengan perbaikan layanan PAUD.

    Selanjutnya, program Peningkatan Kompetensi Guru PAUD melalui Training for Trainer, diklat, Askrindo PAUD Awards, serta pelatihan penanganan dan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus.

    Fankar menyatakan inisiatif tersebut merupakan komitmen Askrindo untuk meningkatkan kapasitas guru PAUD di seluruh Indonesia.

    “Guru PAUD adalah garda terdepan pembentukan karakter anak. Tugas kami adalah memastikan anak-anak mendapatkan dukungan, pelatihan, serta pendampingan yang layak,” tambahnya.

    Dia menambahkan, Askrindo berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang program yang memberikan dampak sosial luas dan berkelanjutan.

    Setiap program TJSL, kata dia, tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dan akses pendidikan inklusif.

    “Kami ingin hadir sebagai penggerak inovasi sosial di Indonesia. Harapan kami, apa yang dilakukan Askrindo hari ini akan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya Generasi Emas Indonesia pada 2045,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan BSN cari solusi soal SNI untuk industri

    Komisi VII DPR rapat dengan BSN cari solusi soal SNI untuk industri

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna mencari solusi terkait persoalan-persoalan di lapangan yang menyangkut Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi industri.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari berbagai pelaku industri di lapangan mengenai persoalan SNI itu.

    “Ketika kita turun ke industri-industri itu banyak sekali masukan yang kita terima, baik hasil dari kunjungan lapangan kita atau hasil dari mereka kita panggil,” kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga ingin mengetahui kinerja program-program BSN selama setahun terakhir, termasuk mengevaluasi program.

    Dia mengatakan Komisi VII DPR ingin mengetahui jumlah anggaran yang sudah terserap, pencapaian program, dan program-program yang diganti.

    “Rapat pada hari ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan program kerja BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional,” katanya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BSN Kristianto Widiwardoyo mengatakan bahwa jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun ini hingga November 2025 sebanyak 2.687 LPK, yang secara agregat statusnya aktif.

    Paling banyak LPK yang diakreditasi, yakni laboratorium penguji sebanyak 1.573 dan laboratorium kalibrasi sebanyak 382. Sedangkan lembaga sertifikasi lainnya, yakni lembaga sertifikasi badan usaha, sertifikasi produk, sertifikasi manajemen, hingga sertifikasi jasa konstruksi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa BSN terus melakukan pengawasan kepada LPK. Ada tiga cara pengawasan, yaitu surveilans terjadwal, surveilans tidak terjadwal, dan asesmen penyakitan.

    “Tujuan surveilans adalah untuk memastikan kompetensi LPK terpelihara dengan konsisten,” kata Kristianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.