Category: Antaranews.com

  • Polda Metro kerahkan personel evakuasi korban kebakaran Penjaringan

    Polda Metro kerahkan personel evakuasi korban kebakaran Penjaringan

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya kerahkan personel untuk membantu evakuasi korban kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi menyebut personel diturunkan untuk menyisir kawasan terdampak, terutama di Kampung Sawah RT 17/RW 04.

    “Tujuannya untuk memastikan keamanan lingkungan sekaligus mengawal proses pendistribusian bantuan logistik,” kata Ade Ary di Jakarta, Sabtu.

    Data sementara, sekitar 1.608 warga telah berhasil dievakuasi ke pos pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal akibat si jago merah yang menghanguskan ratusan rumah.

    Petugas kepolisian di lapangan juga membantu mendirikan tenda darurat dan menjaga ketertiban di area distribusi bantuan.

    “Ini bukan sekadar patroli, tapi bentuk nyata dari misi kemanusiaan yang dijalankan Kepolisian. Kami hadir untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah,” kata dia.

    Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Meski demikian, suasana sudah mulai kondusif berkat koordinasi lintas sektor antara kepolisian, dinas pemadam kebakaran, dan unsur pemerintahan setempat.

    Ade Ary mengimbau warga untuk tidak memasuki area kebakaran tanpa izin, demi keselamatan bersama dan agar proses evakuasi serta penyaluran bantuan dapat berjalan lancar.

    “Warga juga diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi diperoleh dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kebingungan atau kepanikan,” kata dia.

    Kemudian, ujar dia, warga yang ingin berkontribusi dalam penyaluran bantuan, diimbau untuk menyalurkan melalui posko-posko resmi yang telah dibentuk oleh aparat dan pemerintah setempat.

    “Jadi bantuan sampai tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerumunan,” ucapnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tindak protes warga, tambang nikel Raja Ampat dihentikan

    Tindak protes warga, tambang nikel Raja Ampat dihentikan

    ANTARA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meninjau langsung tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Minggu (7/6), menyusul protes masyarakat setempat. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara aktivitas tambang sambil menunggu evaluasi menyeluruh dari Kementerian ESDM.
    (Laksa Mahendra/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Festival Tas Nusantara di Solo tampilkan ragam kekayaan bahari

    Festival Tas Nusantara di Solo tampilkan ragam kekayaan bahari

    ANTARA – Festival Tas Nusantara II bertema Inspirasi Bahari digelar di Balai Kota Solo, Jawa Tengah mulai Sabtu (7/6). Festival ini mempertemukan para perancang tas, seniman, anggota komunitas, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)   untuk menjelajahi kekayaan budaya lewat tas-tas  dari berbagai daerah Indonesia. 
    (Denik Apriyani/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • KAI Daop 9 kebanjiran penumpang saat libur Idul Adha

    KAI Daop 9 kebanjiran penumpang saat libur Idul Adha

    ANTARA – Di tengah momentum libur Idul Adha, kereta api masih jadi andalan masyarakat untuk bepergian di wilayah timur Jawa. Selama 5 hingga 7 Juni 2025, PT KAI Daop 9 Jember mencatat hampir 30 ribu penumpang berangkat dari stasiun-stasiun di jalur Banyuwangi hingga Pasuruan.
    (Hamka Agung Balya/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Arus KA jarak jauh Daop 1 normal, puncak balik diprediksi 9 Juni

    Arus KA jarak jauh Daop 1 normal, puncak balik diprediksi 9 Juni

    ANTARA – Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyebut penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) pada hari ini Sabtu (7/6) mulai normal. Jumlah penumpang kereta berada di angka 18.923 orang, setelah mencapai puncaknya pada Kamis (5/6), yang menyentuh angka 42.687 penumpang.
    (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Perundingan IEU-CEPA hasilkan penguatan sektor EBT hingga padat karya

    Perundingan IEU-CEPA hasilkan penguatan sektor EBT hingga padat karya

    ANTARA – Indonesia dan Uni Eropa telah menyepakati kerja sama di sejumlah sektor dalam pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (7/6), menyebut hasil perundingan dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) itu memperkuat kerja sama EBT hingga produk padat karya.
    (Cahya Sari/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Presiden PKS dukung penulisan ulang sejarah dengan “tone” positif

    Presiden PKS dukung penulisan ulang sejarah dengan “tone” positif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mendukung penulisan ulang sejarah dengan nada atau tone positif, yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Dia meyakini, gagasan Fadli Zon tersebut telah dipertimbangkan dengan matang dan apabila terealisasi akan melibatkan para pakar dan pihak lainnya agar semua bisa berkontribusi.

    “Kami dukung penulisan sejarah setiap bangsa, yang memang sering, biasa untuk di-update, disempurnakan,” tutur Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Namun demikian, dirinya menegaskan dukungan tersebut diberikan selama objektivitas dalam penulisan ulang sejarah tetap diutamakan, dengan melibatkan semua pihak.

    Dengan begitu, Muzzammil berharap penulisan sejarah dari waktu ke waktu tetap didasarkan dengan semangat objektivitas dan proporsional; mencakup semua aspek, semua daerah, dan semua tokoh; serta faktual.

    “Saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” ucap dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan nada yang lebih positif.

    “Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah; pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata dia saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6).

    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.

    “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Fadli Zon meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum, termasuk sejarawan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR apresiasi peran Polri dalam wujudkan swasembada pangan

    Anggota DPR apresiasi peran Polri dalam wujudkan swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Anggot⁸a Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena turut berkontribusi nyata dalam menyukseskan agenda strategis swasembada pangan nasional.

    Menurut dia, Polri memiliki keterlibatan dalam panen raya jagung serentak kuartal II di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

    “Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rajiv dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, keterlibatan aktif kepolisian terbukti memainkan peran penting di luar fungsi konvensional mereka. Artinya, kata dia, Polri bukan cuma sebatas pengayom dalam konteks keamanan, tapi sebagai mitra kunci dalam mengamankan rantai pasok dan distribusi pangan.

    “Ini bentuk adaptasi institusional yang patut diapresiasi,” katanya.

    Dia menilai dukungan Polri tampak dalam beberapa aspek krusial seperti pengawasan distribusi beras di tingkat Bulog dan pasar, pengawalan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, hingga perlindungan petani dari praktik tengkulak dan mafia pangan.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal benih dan panen. Ini soal sistem dan Polri sudah masuk ke dalam sistem itu secara fungsional,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa kerja sama antara Kementerian Pertanian, Polri, hingga otoritas lokal perlu diperkuat dalam format yang lebih sistematik dan berkelanjutan. Sebab, tanpa ada sinergi dan kolaborasi para stakeholder, Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor swasembada pangan akan terhambat.

    “Jadi harus dipegang teguh apa yang disampaikan Presiden Prabowo, bahwa swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan dan kemerdekaan,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa diperlukan pendekatan keamanan non-tradisional dalam konteks dinamika geopolitik dan iklim yang semakin tidak menentu, termasuk keamanan pangan sebagai bagian dari keamanan nasional.

    “Ke depan perlu peran Polri dalam pengamanan sistem pangan nasional secara komprehensif, tapi harus ada regulasinya juga,” katanya.

    .

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) selesai pada tahun ini agar pada tahun-tahun berikutnya seluruh pihak bisa fokus mempersiapkan Pemilu 2029.

    Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan apabila pembahasan RUU Pemilu dilakukan pada momen yang terlalu dekat dengan persiapan Pemilu 2029, maka pembahasannya akan terlalu pragmatis.

    “Kalau dari awal, ini masih sangat jauh dan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan semakin baik,” kata Muzzammil dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengaku ingin kondisi pemilu maupun data pemilu pada tahun 2029 tidak seperti Pemilu 2024, di mana sempat terjadi keributan di KPU.

    Muzzammil pun bercerita bahwa telah terlibat dalam pembahasan UU Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya selama tiga periode, yakni pada 2004, 2009, dan 2014, yang melibatkan semua fraksi dan orang-orang terbaik.

    Maka dari itu apabila akan terdapat kembali pembahasan RUU Pemilu, dirinya menginginkan adanya pelibatan orang-orang terbaik, bahkan bisa terbentuk panitia khusus (pansus), dengan keterlibatan semua komponen, termasuk pakar, di dalamnya.

    “Jadi saya tidak ingin bicara parsial, bagaimana parlementary threshold, bagaimana presidential threshold, tentu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kami hormati,” tuturnya.

    Selebihnya, sambung dia, DPR akan menyempurnakan berbagai norma yang ada, terutama bagaimana pemilu dari waktu ke waktu bisa semakin berkualitas serta kandidat yang terpilih merupakan orang-orang terbaik.

    “Meminimalkan money politics, itu yang kami pikirkan. Pembicaraan tentang bantuan partai politik, bagaimana best practices di luar negeri, kami tidak ingin korupsi, bagaimana di luar negeri, itu termasuk hal-hal yang integral dan tidak mungkin saya bicara satu aspek saja,” ungkap Muzzammil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    “Kementerian Dalam Negeri hari ini sedang menyusun draf, dan kita membuka ruang publik yang sangat besar,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5).

    Menurut dia, aspirasi publik yang besar dalam penyusunan draf RUU tersebut akan menghasilkan UU makin berkualitas.

    Dia mengatakan penyusunan RUU tersebut juga tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik saja, tetapi harus menyerap aspirasi dari berbagai peneliti atau akademisi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS: Usulan pemakzulan Wapres Gibran cerminan negara demokrasi

    PKS: Usulan pemakzulan Wapres Gibran cerminan negara demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan negara demokrasi.

    Apalagi, kata dia, para inisiator usulan tersebut merupakan para pejabat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan sebagainya, yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada,” ujar Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    PKS, kata dia, bekerja sebagai partai dan anggota dewan secara konstitusional. Sejauh semua hal berlangsung secara konstitusional, PKS baru akan terlibat di dalamnya.

    Muzzammil mengaku tetap berharap dan berdoa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kegembiraan 280 juta rakyat Indonesia, yang PKS berada di dalamnya.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa PKS selalu berusaha sekuat mungkin, di Dewan Perwakilan Rakyat (RI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah, dalam berbuat yang terbaik untuk kesuksesan tersebut.

    “Jamaah haji kami di Makkah, tempat yang makbul berdoa, ibadah kami di sini, kami mengimbau, kami semua ya, berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan,” ucap dia.

    Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat ke DPR RI perihal usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Surat yang memiliki tanggal 26 Mei 2025 tersebut, ditujukan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 2024-2029 dan Ketua DPR RI periode 2024-2029.

    Surat tersebut antara lain ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia pun menjelaskan bahwa saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses. Namun, dia mengaku mendatangi kantornya untuk menandatangani surat-surat terkait tugasnya sebagai legislator, dan belum menemukan surat itu di mejanya.

    “Ya belum baca, bagaimana menanggapi?” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/6).

    Menurut dia, surat tersebut masih berada di Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dan belum diteruskan ke Pimpinan DPR RI. Saat dia di kompleks parlemen, dia pun belum bertemu dengan Sekjen DPR RI.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.