Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap kuota haji negara lain yang tersisa bisa dialihkan ke Indonesia, seiring dengan tidak terbitnya visa jamaah haji furoda pada musim haji tahun ini.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan saat PKS melakukan kunjungan, terlihat beberapa negara, seperti Uzbekistan, tidak memiliki banyak jamaah haji.
“Nah, mungkin ini pertimbangan proporsional, jatah-jatah negara yang tidak digunakan itu bagusnya diserahkan ke Indonesia,” ungkap Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai calon jamaah haji di Indonesia sangat banyak, sehingga sampai harus menunggu giliran selama 15-20 tahun. Bahkan di beberapa daerah, disebutkan bahwa ada calon jamaah yang menunggu lebih dari 20 tahun.
Muzzammil pun menyampaikan keprihatinannya atas tidak terbitnya visa jamaah haji furoda pada musim haji tahun ini lantaran dirinya mengetahui perasaan calon jamaah yang sudah mendaftar program haji itu.
Para calon jamaah haji furoda, sambung dia, sudah rela mengeluarkan biaya yang cukup besar, mengajukan izin kepada keluarga, hingga terbayang-bayang melihat ka’bah.
“Itu semua orang datang bukan mau bisnis, orang datang mau ibadah. Orang datang rela mengeluarkan biayanya,” tuturnya.
Maka dari itu, ia mengutarakan harapannya agar para pemangku kepentingan, yakni Kementerian Agama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, bisa memperbaiki hal tersebut dengan Kedutaan Arab Saudi.
Haji furoda merupakan jenis ibadah haji khusus, yang dilaksanakan di luar kuota haji reguler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, calon jamaah haji yang memilih program haji furoda mengikuti sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Sebelumnya, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj meminta publik tidak menyalahkan pemerintah atas tidak terbitnya visa jamaah haji furoda pada musim haji tahun ini, karena hal tersebut berada di luar tanggung jawab pemerintah dan murni menjadi urusan bisnis antara jamaah dan penyelenggara perjalanan.
“Visa haji furoda belum juga diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi sampai batas akhir pelayanan. Ini bukan tanggung jawab pemerintah karena berada di luar kuota resmi,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/5).
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi yang terdiri atas 98 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.
Sementara, visa furoda yang dikenal sebagai visa mujamalah merupakan jalur undangan yang diurus langsung oleh penyelenggara perjalanan dan tidak masuk dalam kuota nasional.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
