Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Mendag: IEU CEPA dan FTA RI dengan Eropa dan Eurasia tuntas pada 2025

    Mendag: IEU CEPA dan FTA RI dengan Eropa dan Eurasia tuntas pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA) dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Area (I-EAEU FTA) telah menunjukkan kemajuan pesat dengan target tuntas sepenuhnya pada 2025.

    Menurutnya, kedua perjanjian krusial ini akan membuka dan meningkatkan akses pasar produk RI ke Eropa dan Eurasia.

    “Kami menargetkan kedua perjanjian selesai tahun ini. Kementerian Perdagangan yang menjadi lead dalam negosiasi ini akan memastikan penyelesaian perundingan agar manfaatnya dapat dirasakan para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

    Perundingan Indonesia-EU CEPA diluncurkan pada 18 Juli 2016. Perundingan telah berlangsung sembilan tahun dengan putaran ke-19 terlaksana pada 1-5 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat.

    Sementara itu, Perundingan Indonesia-EAEU FTA diluncurkan pada 5 Desember 2022 dengan putaran ke-4 telah dilaksanakan pada 18–20 Maret 2024 di Yerevan, Armenia.

    Budi menyampaikan Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA akan memberi Indonesia keunggulan kompetitif dibanding negara-negara lain dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    Melalui Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA, akses pasar produk-produk unggulan Indonesia dengan pasar yang besar ke wilayah Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia akan semakin meningkat.

    Kedua perjanjian juga berpotensi mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia dan menjadi alternatif bagi produk yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat.

    Lebih lanjut, kedua perjanjian akan fokus pada produk manufaktur padat karya, pertanian, dan perikanan.

    “Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-EAEU FTA akan menurunkan hambatan tarif dan nontarif untuk sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, hasil pertanian, tekstil, dan elektronik sehingga dapat lebih bersaing,” jelasnya.

    Kedua perjanjian tersebut, kata Budi, bersifat komprehensif dan inklusif. Isu-isunya mencakup investasi, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), dan keberlanjutan.

    Investasi akan berkontribusi signifikan pada daya saing, perkembangan teknologi di industri domestik, hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah produk ekspor Indonesia.

    Ia juga berharap investasi ke Indonesia di sektor industri dengan teknologi maju akan meningkat melalui kedua perjanjian tersebut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelita Air buka penerbangan perdana ke Bandara Pattimura Ambon

    Pelita Air buka penerbangan perdana ke Bandara Pattimura Ambon

    ANTARA – PT. Pelita Air Service melakukan penerbangan perdana ke Kota Ambon, Maluku, Selasa (10/6). Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyatakan kehadiran maskapai Pelita Air di kota Ambon ini dapat mengembangkan ekonomi, pariwisata dan konektivitas antar wilayah. (Alfian Sanusi/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • TikTok bantah tuduhan monopoli dagang usai akuisisi Tokopedia

    TikTok bantah tuduhan monopoli dagang usai akuisisi Tokopedia

    Jakarta (ANTARA) – Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd atau TikTok membantah dugaan praktik monopoli yang dilayangkan oleh investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang lanjutan perkara Nomor 01/KPPU-M/2025 terkait penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia ke TikTok di Jakarta, Selasa.

    Kuasa hukum TikTok Farid Fauzi Nasution mengatakan TikTok selalu berkomitmen dengan prinsip-prinsip persaingan sehat dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

    Selain itu, pihaknya juga menyetujui dan memastikan tetap membuka pilihan untuk metode pembayaran dan logistik yang tidak diikat dengan tying dan bundling dalam berbagai bentuk seperti promosi diskon dan sejenisnya.

    “Kami memahami dan menyetujui penilaian KPPU, baik Tokopedia maupun Shop by Tokopedia telah bekerjasama dengan berbagai penyedia jasa logistik dan pembayaran yang sebagian besar juga menjalin kerjasama secara bersamaan dengan platform e-commerce lain di Indonesia,” ujar Farid.

    Farid menyebut TikTok berkomitmen untuk menerapkan praktik tersebut. Pihaknya juga mengusulkan penambahan dalam rumusan terkait dengan memperjelas larangan praktik tying dan bunding dalam bentuk diskon, promosi, dan sejenisnya.

    Secara umum tying diartikan sebagai upaya pihak penjual mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat membeli produk pertama, sedang bundling adalah upaya penjualan beraneka produk dalam satu paket secara bersama-sama.

    Lebih lanjut, TikTok mengakui tidak melarang pengguna untuk mempromosikan produk dari platform lain selama mematuhi pedoman komunitas platform dan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami sepenuhnya mendukung persetujuan bersyarat ini dan mengkonfirmasi bahwa platform media sosial TikTok menjunjung tinggi kebebasan pengguna untuk membagikan konten, termasuk mempromosikan produk yang terdapat di platform e-commerce lain di luar Tokopedia dan Shop by Tokopedia,” kata Farid.

    Sidang lanjutan terkait perkara tersebut dijadwalkan akan berlanjut pada Selasa, 17 Juni 2025 di kantor KPPU, Jakarta.

    Sebelumnya, Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan proses penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd.

    Hasilnya, Investigator menyatakan bahwa transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

    Investigator juga mengusulkan berbagai persetujuan bersyarat yang akan diberlakukan terhadap kedua entitas tersebut.

    Hal tersebut dibacakan Investigator KPPU dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara Nomor 01/KPPU-M/2025 terkait Penilaian Menyeluruh terkait Transaksi Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd., di Jakarta, Selasa (27/5).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Izin PT GAG tidak dicabut, Presiden minta awasi ketat amdal-reklamasi

    Izin PT GAG tidak dicabut, Presiden minta awasi ketat amdal-reklamasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balil Lahadalia dan jajaran untuk mengawasi ketat Amdal dan reklamasi yang masuk dalam rencana kerja PT GAG Nikel, meskipun pemerintah tidak mencabut izin kontrak karya (KK) perusahaan tersebut.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, membeberkan alasan pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) berupa kontrak karya PT GAG Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampa, yakni karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Sekali pun (PT) GAG tidak kita cabut (izinnya), tetapi kita atas perintah Presiden, kita awasi khusus dalam implementasinya, jadi Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi total terkait urusan di Raja Ampat,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa dari 5 perusahaan yang memiliki IUP di Kabupaten Raja Ampat, hanya satu perusahaan, yakni PT GAG Nikel yang bisa berproduksi karena memiliki rencana kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang di dalamnya termasuk dokumen Amdal.

    Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya oleh pemerintah, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa dan PT Kawai Sejahtera Mining dinilai melanggar, baik dari segi administrasi maupun secara lokasi yang berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat.

    Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan langsung di lapangan, Bahlil menegaskan bahwa penambangan yang dilakukan PT GAG Nikel sudah baik dan sesuai dalam dokumen Amdal. Dengan begitu, hingga kini PT GAG Nikel diizinkan untuk terus beroperasi.

    “Selama kita kawal arahan Presiden, kita harus awasi lingkungannya dan sampai sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” kata Bahlil.

    Adapun PT GAG Nikel sudah melakukan eksplorasi awal Pulau Gag sejak 1972, kemudian melakukan pendandatanganan Kontrak Karya pada 1998, dan seterusnya hingga 2002 pada tahap eksplorasi.

    Pada 2006-2008, PT GAG Nikel melakukan perpanjangan tahap eksplorasi, dan menjalani studi kelayakan pada 2008-2013, serta kegiatan kosntruksi pada 2015-2017.

    Perusahaan mulai berproduksi pada November 2017, serta mengantongi izin hingga November 2047.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jaktim perkuat patroli di Pasar Rebo

    Pemkot Jaktim perkuat patroli di Pasar Rebo

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memperkuat patroli di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menyusul tawuran dua kelompok remaja dengan korban satu orang tewas pada Senin (9/6) dini hari.

    “Kita terus berupaya tidak henti-hentinya untuk melakukan patroli di wilayah tersebut untuk mengatasi ini semua, memitigasi tawuran serupa,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB), Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa.

    Ia menjelaskan, patroli tersebut merespon adanya kasus tawuran dua kelompok remaja yang menggunakan senjata tajam dan bom molotov di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin (9/6) dini hari.

    Akibat tawuran, satu orang warga asal Kelurahan Gedong, Pasar Rebo berusia 24 tahun, yang juga merupakan pelaku tawuran, tewas di tempat kejadian perkara (TKP).

    Oleh karena itu, Munjirin menyebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan jajaran TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan berkala di wilayah setempat.

    “Nanti, kita koordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Forkopimko juga dan jajaran TNI/Polri untuk mengatasi tawuran. Pokoknya kita terus berusaha,” ujar Munjirin.

    Menurut Munjirin, peningkatan intensitas patroli malam di sejumlah titik rawan tawuran dapat mencegah terjadinya tawuran.

    Selain itu, patroli ini juga dilakukan sebagai langkah merespons atas kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya aksi tawuran remaja.

    Patroli dilakukan secara rutin dan menyasar lokasi-lokasi yang sering menjadi titik kumpul para remaja, seperti pinggiran Banjir Kanal Timur (BKT), Jalan Pondok Kopi Raya, Cipinang Indah, hingga gang sempit dan area perbatasan antarwilayah.

    “Karena setiap malam minggu juga kita ada apel cipta kondisi dengan tiga pilar Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan lurah di setiap wilayah,” jelas Munjirin.

    Sementara itu, polisi terus mencari pelaku pembacokan saat tawuran itu.

    “Pelaku pembacokan terus kami selidiki, saat ini masih tahap penyelidikan. Kami terus melakukan proses pengejaran,” kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya.

    Wayan menyebut, petugas masih mengumpulkan bukti-bukti di tempat kejadian perkara (TKP) dan akan melakukan pemeriksaan saksi untuk mendalami kasus tawuran tersebut.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah kasus tawuran di Jakarta Timur mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024.

    Data dari Polres Metro Jakarta Timur bahkan mencatat tujuh kasus pada Juni, 12 kasus pada Juli dan meningkat menjadi 16 kasus pada Agustus 2024, sehingga total mencapai 35 kasus dalam tiga bulan tersebut.

    Kawasan Duren Sawit menjadi salah satu titik rawan, dengan lima insiden tawuran terjadi antara November hingga awal Desember 2024.

    Data itu juga menegaskan, seluruh kecamatan di Jakarta Timur dapat dikategorikan sebagai zona merah tawuran karena tidak ada kecamatan yang bebas dari insiden tersebut. Namun, selama libur Lebaran 2025, terjadi penurunan kasus tawuran di wilayah ini.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    Mensesneg: Reshuffle kabinet bukan prioritas saat ini

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih bukanlah prioritas dalam waktu dekat, sebab pemerintah masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi.

    Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut seluruh spekulasi mengenai waktu pelaksanaan serta keterlibatan partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki dasar yang jelas.

    “Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red),” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait waktu pergantian susunan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi, seperti di bidang energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata.

    Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga terus dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle bukanlah prioritas dalam waktu dekat.

    “Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle,” tegasnya.

    Terkait isu yang mengaitkan masuknya PDIP sebagai koalisi pemerintah berdasarkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini, Prasetyo memastikan bahwa hal itu tidak masuk dalam pokok perbincangan mereka.

    “Enggak (ada pembahasan). Belum,” jawabnya singkat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP sebut 77 ribu pelaku usaha perikanan dapat kredit Rp1,85 triliun

    KKP sebut 77 ribu pelaku usaha perikanan dapat kredit Rp1,85 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur.

    “Kredit itu didominasi usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Tornanda Syaifullah di Jakarta, Selasa.

    Tornanda merinci penerima kredit tersebut yakni kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1,59 triliun untuk 32.337 debitur dan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp256,61 miliar untuk 44.919 debitur.

    Penyaluran terbesar terdapat pada usaha budi daya 32,86 persen, penangkapan 30,35 persen, dan perdagangan hasil perikanan 22,67 persen, diikuti jasa perikanan 6,89 persen, pengolahan hasil perikanan 2,48 persen, dan pergaraman 0,37 persen.

    Ia menuturkan dibandingkan periode yang sama 2024 jumlah debitur meningkat 13,46 persen, meskipun nilai kredit mengalami perlambatan sebesar 7,85 persen.

    Kendati demikian, Tornanda tidak menyebutkan nilai kredit di periode sebelumnya.

    “Penyaluran kredit yang didominasi oleh usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan menunjukkan bahwa usaha ini menjadi tulang punggung ekonomi kelautan dan perikanan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan kontribusi terbesar berasal dari BRI (Rp1,17 triliun untuk 28.397 debitur), disusul Mandiri (Rp183,59 miliar), BSI (Rp427 miliar), dan BNI (Rp46,89 miliar).

    Di sektor ultramikro, PT PNM menjadi penyalur dominan dengan Rp248 miliar untuk 45.196 debitur, PT Pegadaian (Rp3,42 miliar), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp319 juta.

    Ia juga menekankan KUR menjadi pengungkit utama dalam mendukung program strategis KKP, seperti pada program Kampung Nelayan/Budi Daya Merah Putih.

    “Dengan skema pembiayaan yang tepat dan terintegrasi, transformasi ekonomi biru dapat lebih cepat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.

    KKP terus memperkuat integrasi data pelaku usaha perikanan melalui sistem KUSUKA ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan.

    Hal itu sejalan dengan amanat Permen KP Nomor 46 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya validasi data pelaku usaha sebagai upaya memberikan informasi awal kepada lembaga pembiayaan untuk menyalurkan KUR secara tepat sasaran dan berbasis sektor prioritas.

    Permen KP tersebut mengatur secara rinci kriteria penerima, jenis pembiayaan (modal kerja dan investasi), serta prioritas sektor perikanan yang meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan, pemasaran, pergaraman rakyat, hingga wisata bahari.

    Skema pembiayaan tersebut juga membuka ruang bagi usaha pendukung seperti pembuatan pakan ikan, guna mendorong efisiensi dan produktivitas di seluruh rantai pasok perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ketersediaan akses pembiayaan yang merata dan inklusif merupakan kunci untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, pembiayaan yang merata dan inklusif bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga dalam memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Baleg DPR sebut RUU Pemilu dan RUU Pilkada dibahas terpisah

    Ketua Baleg DPR sebut RUU Pemilu dan RUU Pilkada dibahas terpisah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rencananya dibahas secara terpisah.

    Menurut dia, sejauh ini belum ada keputusan bahwa kedua RUU itu akan disatukan atau menjadi Omnibus Law Politik. Sehingga dua RUU itu akan dibahas secara satu-satu.

    “Belum ada keputusan Omnibus Law Politik,” kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa RUU Pemilu masuk ke dalam RUU prioritas yang akan dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2025. Menurut dia, RUU tersebut akan mulai disusun setelah penyusunan tiga RUU sebelumnya selesai.

    Adapun tiga RUU yang kini penyusunannya sedang dirampungkan yakni RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU tentang Statistik, dan RUU tentang Perkoperasian.

    “Ya nanti kalau yang tiga ini sudah jadi usul inisiatif, kita satu-satu,” katanya.

    Selain itu, dia memastikan bahwa pembahasan RUU Pemilu nantinya tidak akan terlepas dari berbagai putusan MK yang sudah merevisi atau mengaudit UU Pemilu sebelumnya. Paling lambat, menurut dia, RUU Pemilu harus rampung dalam dua tahun ke depan.

    “Itu kan putusan MK terkait Pilpres, harus ada dua tahun setelah putusan MK ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pupuk Kaltim salurkan 45 hewan kurban ke wilayah Bontang dan Fakfak

    Pupuk Kaltim salurkan 45 hewan kurban ke wilayah Bontang dan Fakfak

    Jakarta (ANTARA) – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan total 45 hewan kurban ke berbagai wilayah di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Seluruh rangkaian penyaluran dilakukan sebelum Hari Raya Idul Adha melalui program Employee Volunteering Initiation (Evolution), yang melibatkan karyawan untuk turun langsung ke lapangan sebagai relawan.

    “Program Evolution ini menjadi ruang bagi karyawan Pupuk Kaltim untuk tidak hanya berbagi, tetapi juga terlibat langsung di lapangan. Kami berharap penyaluran kurban ini dapat mempererat semangat kebersamaan di momen Idul Adha,” kata Direktur Utama Pupuk Kalimantan Timur Budi Wahju Soesilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tahun ini, sebanyak 31 sapi disalurkan ke 9 kelurahan di Kota Bontang dan wilayah kantor perwakilan Pupuk Kaltim di Samarinda dan Balikpapan.

    Sementara itu, 14 sapi lainnya ditujukan kepada masyarakat di 5 distrik Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Seluruh bantuan disalurkan langsung oleh karyawan Pupuk Kaltim yang bergabung sebagai relawan.

    “Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan silaturahmi keluarga besar Pupuk Kaltim dengan masyarakat sekitar. Semoga kurban ini bisa memberi manfaat yang nyata bagi para penerima,” lanjut Soesilo.

    Lebih lanjut, program Evolution merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Pupuk Kaltim yang membuka peluang bagi karyawan untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

    Soesilo menuturkan kegiatan yang berlangsung pada Jumat-Sabtu, 6-7 Juni 2025 di Bontang ini melibatkan 82 karyawan dari berbagai divisi yang tidak hanya mendistribusikan bantuan, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

    “Evolution bukan sekadar program CSR, inisiatif ini merupakan cara kami membangun kedekatan dan keterlibatan yang nyata antara insan Pupuk Kaltim dan lingkungan sekitar, kami percaya bahwa pelibatan insan Pupuk Kaltim dalam kegiatan sosial seperti ini akan menciptakan sinergi yang kuat, yang penting bagi masa depan perusahaan,” tambah Soesilo.

    Ke depan, program Evolution Pupuk Kaltim ditargetkan menjangkau lebih banyak penerima manfaat melalui pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan, bukan sekadar pemberian langsung.

    Kolaborasi dan inovasi dari para karyawan Pupuk Kaltim juga akan terus ditempa agar mampu membawa dampak positif yang lebih luas.

    “Kami percaya bahwa karyawan bukan hanya bagian dari perusahaan, tetapi juga jembatan ke masyarakat. Melalui Evolution, kami ingin terus menghadirkan kontribusi nyata, bukan hanya dalam pembangunan sosial, tapi juga untuk mendukung ekonomi lokal di wilayah tempat kami beroperasi,” jelasnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi didesak naikkan status penyelidikan ijazah palsu

    Polisi didesak naikkan status penyelidikan ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

    “Saya akan mendesak penyidik di sini, bagaimana hasil pemeriksaan di dalam, teman-teman nanti saya akan sampaikan, tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik ke penyidikan,” kata Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan di Polda Metro Jaya, Selasa.

    Ade juga menjelaskan kasus ini jangan dibuat berlarut-larut dengan melakukan klarifikasi di sana-sini karena justru memperkeruh suasana. Artinya semakin “berbola salju” yang harusnya, ini sudah berjalan.

    “Kalau memang ada klarifikasi, di pengadilan. Bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana. Segera naik penyidikan, setelah itu, kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting,” katanya.

    Dirinya juga mempertanyakan terkait penarikan kasus pelaporan tuduhan ijazah palsu dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya.

    “Jadi, mungkin efisiensi pemeriksaan atau apa, kami belum dapat konfirmasi hari ini. Makanya, saya juga mau menanyakan kepada Polda Metro Jaya, bahwa ini ditarik untuk apa? Itu yang pertama, karena di sana progresnya di Polres Metro Jakarta Selatan itu cukup bagus,” ucap Ade.

    Sebelumnya Relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran, Solidaritas Merah Putih (Solmet) mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi,” kata Ketua Umum Solmet, Silvester Matutina kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

    Sebelumnya, pihak pelapor dari Advocate Public Defender yang tergabung dalam Peradi Bersatu menduga Roy Suryo Cs telah melakukan penghasutan dengan menuding ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu pada Selasa (13/5).

    Para advokat itu pun melaporkan Roy Suryo Cs ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025