Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Anggota DPR: Pencabutan empat IUP di Raja Ampat keputusan tepat

    Anggota DPR: Pencabutan empat IUP di Raja Ampat keputusan tepat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menilai keputusan pemerintah untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai keputusan yang tepat dalam menjaga kelestarian Geopark Raja Ampat.

    “Menghentikan empat IUP adalah langkah tepat dan bernilai besar dalam menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mukhtarudin menyebut bahwa sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, tapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan.

    Dia juga mengatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang akuntabel dan berorientasi keberlanjutan.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di wilayah Waigeo Timur. Seluruhnya berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat.

    Sedangkan PT Gag Nikel tidak dicabut IUP-nya, karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Meski demikian Mukhtarudin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penerapan tata kelola pertambangan agar tetap sesuai dengan dokumen Amdal.

    Mukhtarudin memastikan bahwa parlemen akan terus menjalankan tugas pengawasan demi menjamin perusahaan tambang memenuhi semua regulasi lingkungan dan reklamasi, khususnya di wilayah ekologi sensitif seperti Global Geopark Raja Ampat.

    “Kami mendukung pemerintah untuk terus mengawasi implementasi Amdal, reklamasi, dan perlindungan terumbu karang oleh PT Gag Nikel,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balil Lahadalia dan jajaran untuk mengawasi ketat Amdal dan reklamasi yang masuk dalam rencana kerja PT GAG Nikel, meskipun pemerintah tidak mencabut izin kontrak karya (KK) perusahaan tersebut.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, membeberkan alasan pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) berupa kontrak karya PT GAG Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampa, yakni karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Sekali pun (PT) GAG tidak kita cabut (izinnya), tetapi kita atas perintah Presiden, kita awasi khusus dalam implementasinya, jadi Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi total terkait urusan di Raja Ampat,” kata Bahlil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan, forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 mengusung lima topik besar dalam bidang infrastruktur.

    “Topik-topiknya, harapan kita kuncinya ini adalah kegiatan untuk infrastruktur, bagaimana Indonesia bisa mengajak semua stakeholders untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Selasa.

    Rachmat mengatakan bahwa terdapat lima topik besar yang diangkat dalam ICI. Pertama, topik mengenai basic urban infrastructure atau infrastruktur perkotaan, kemudian infrastruktur konektivitas, infrastruktur perumahan dan kawasan, infrastruktur yang resilient atau lebih tahan terhadap gangguan lingkungan, dan yang terakhir adalah mengenai pembiayaan infrastruktur.

    “Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,” katanya.

    Penyelenggaraan ICI merupakan instruksi dari Pak Presiden Prabowo langsung yang dilaksanakan oleh Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Tujuan dari penyelenggaraan ICI tersebut untuk bisa membangun kolaborasi yang strategis antara pemerintah, pihak swasta, penyedia dana infrastruktur, dan tentunya mitra pembangunan.

    Supaya infrastruktur yang memang sudah direncanakan benar-benar bisa terealisasi.

    Penyelenggaraan ICI juga bertujuan untuk memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur Indonesia selama lima tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga benar-benar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.

    ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.

    ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil minta bijak kondisi Raja Ampat yang dituding tercemar di medsos

    Bahlil minta bijak kondisi Raja Ampat yang dituding tercemar di medsos

    Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Ladahalia meminta agar masyarakat dapat bijak dalam melihat kondisi terkini Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Raja Ampat yang dituding tercemar berdasarkan sejumlah unggahan dari media sosial.

    Sambil memperlihatkan foto-foto dengan kerusakan dan gundulnya hutan yang dilabeli tulisan “HOAX” merah, Bahlil menjelaskan bahwa Piaynemo sebagai pusat pariwisata di Kepulauan Raja Ampat dituding mengalami kerusakan lingkungan.

    “Ini adalah gambar-gambar terakhir di Piaynemo. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan se-Tanah Air,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Bahlil melanjutkan, “Dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua ingin untuk Indonesia baik.”

    Setelah isu tentang Raja Ampat ramai akibat usaha tambang, dia segera meninjau lapangan dan melihat kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag melalui pantauan udara.

    Dalam kunjungannya itu, Bahlil mendapati bahwa kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Kabupaten Raja Ampat serta sejumlah kepulauan di kabupaten tersebut tidak mengalami kerusakan lingkungan.

    “Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri,” kata Bahlil membantah foto bertuliskan HOAX tersebut.

    Sambil memperlihatkan video pantauan udara di Pulau Gag, Bahlil menilai bahwa kondisi pulau tersebut tidak tercemar dan PT GAG Nikel sebagai satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di pulau tersebut telah menjalankan usaha sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

    Saat mengunjungi Pulau GAG, Bahlil juga bertemu dengan sejumlah warga setempat yang mendiami pulau tersebut dengan total mencapai 700 orang dari 300 kepala keluarga (KK).

    Dari luasan 13.136 hektare Pulau Gag, Bahlil menjelaskan bahwa perusahaan tambang PT GAG Nikel hanya membuka operasi tambang di pulau itu seluas 260 hektare, dan 130 hektare di antaranya telah dilakukan reklamasi.

    Berdasarkan aspirasi dari tokoh masyarakat setempat, serta pemerintah daerah, Pemerintah pun melakukan pencabutan terhadap empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di luar Pulau Gag, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

    Adapun IUP yang tetap beroperasi adalah PT GAG Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI eksekusi 50 bangunan di lahan aset untuk perluasan Stasiun Madiun

    KAI eksekusi 50 bangunan di lahan aset untuk perluasan Stasiun Madiun

    Selasa, 10 Juni 2025 13:56 WIB

    ANTARA – PT KAI DAOP 7 Madiun pada Selasa (10/6) merobohkan 50 bangunan seluas 3.144 meter persegi yang berdiri di atas tanah aset mereka yang hanya berjarak 300 meter dari stasiun Madiun. Hal ini dilakukan untuk program perluasan stasiun tersebut. (Rindhu Dwi Kartiko/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • Legislator: Penting rumuskan kebijakan cukai berimbang

    Legislator: Penting rumuskan kebijakan cukai berimbang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun menyatakan pentingnya pemerintah untuk merumuskan kebijakan cukai yang berimbang untuk menghindari konsumsi ke produk-produk hasil tembakau yang tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara.

    “Penting untuk merumuskan kebijakan cukai yang berimbang agar tidak mendorong pergeseran konsumsi ke produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu dikatakannya menanggapi rencana perubahan kebijakan yang mendorong kenaikan tarif cukai terhadap produk rokok berpotensi memengaruhi daya beli konsumen, khususnya di segmen ekonomi menengah ke bawah, serta berdampak pada stabilitas penerimaan negara.

    Data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas konsumen rokok dengan harga terjangkau berada pada kelompok pendapatan sekitar UMR atau bahkan di bawahnya. Produk rokok dengan harga Rp13.000–Rp15.000 per bungkus masih menjadi pilihan utama, sementara kenaikan tarif cukai dapat mendorong harga jual menjadi di kisaran Rp20.000 per bungkus atau lebih.

    Menurut Misbakhun pabrik rokok skala menengah memiliki peran vital dalam menopang ekonomi lokal. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mereka juga menggerakkan sektor pendukung seperti petani, pedagang kecil, distributor, dan pekerja informal lainnya dalam ekosistem industri hasil tembakau.

    “Kita tidak bisa mengabaikan dampak strukturalnya. Jika kebijakan yang diterapkan terlalu menekan pabrikan menengah, bisa muncul efek domino seperti penurunan serapan tenaga kerja dan terganggunya perputaran ekonomi lokal. Ini tentu tidak sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo,” ujarnya menegaskan.

    Ia juga menyoroti potensi dominasi perusahaan besar dalam industri rokok jika kebijakan hanya menguntungkan pelaku usaha bermodal besar dan berbasis otomatisasi, sementara pabrik kecil dan menengah yang cenderung padat karya akan menghadapi tantangan besar dalam bertahan.

    Data dari Asosiasi Industri Rokok menunjukkan bahwa sekitar 70 persen produksi nasional dikendalikan oleh perusahaan besar, sementara pelaku skala kecil-menengah hanya menguasai porsi pasar yang terbatas.

    “Jika konsentrasi pasar terus meningkat, iklim persaingan yang sehat akan tergerus dan keberlangsungan usaha kelas menengah menjadi terancam,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) periode 2025–2030 itu.

    Ia menyatakan kebijakan fiskal yang memperhatikan daya beli masyarakat justru akan lebih efektif dalam jangka panjang, termasuk dalam menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara.

    “Jika pendekatannya hanya berbasis target tahunan tanpa mempertimbangkan realitas sosial ekonomi, kebijakan ini justru bisa melemahkan basis penerimaan cukai itu sendiri,” katanya.

    Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan segera mengundang Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, dan jajaran Kemenkeu untuk melakukan pembahasan mendalam terkait arah kebijakan penerimaan dari sektor hasil tembakau dalam kerangka RAPBN 2026.

    “Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, kita harapkan ada kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlanjutan pelaku industri skala menengah serta stabilitas ekonomi lokal,” demikian Misbakhun.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kabupaten Penajam tawarkan potensi investasi kepada negara asing

    Kabupaten Penajam tawarkan potensi investasi kepada negara asing

    Kami tawarkan potensi investasi yang akan berkembang ke depan tidak hanya investor dalam negeri, tapi juga kepada perwakilan negara Kanada, Turki dan Afrika Selatan,

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menawarkan beberapa potensi investasi yang memiliki kecenderungan berkembang di kabupaten setempat kepada sejumlah negara asing.

    “Kami tawarkan peluang investasi kepada beberapa negara asing,” ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin ketika ditanya menyangkut potensi investasi di Penajam, Selasa.

    Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi wilayah strategis untuk investasi dalam maupun luar negeri, lanjut dia, sebagai daerah asal dan terdekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kemudian kabupaten ini, timpal dia lagi, memiliki berbagai sektor potensial untuk dijadikan tempat investasi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri hingga energi.

    “Kami tawarkan potensi investasi yang akan berkembang ke depan tidak hanya investor dalam negeri, tapi juga kepada perwakilan negara Kanada, Turki dan Afrika Selatan,” tambahnya.

    Sektor yang ditawarkan antara lain pertanian dan perkebunan, dengan komoditas unggulan seperti padi, kelapa sawit, karet, dan hortikultura, dan saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki lahan baku sawah 7.508 hektare yang siap dikembangkan.

    Sektor perikanan dan kelautan juga menjadi peluang besar, mengingat potensi hasil laut yang melimpah serta prospek pengembangan industri pengolahan hasil laut di wilayah tersebut.

    Kawasan ekowisata sekitar 2.398 hektare di empat kecamatan menjadi salah satu potensi investasi unggulan karena kondisi masih asri, alami dan terjaga, selanjutnya juga menawarkan peluang investasi pada sektor industri yang kawasannya memiliki luas 8.650 hektare.

    “Dari kawasan industri itu 5.942 hektare lahan siap pakai didukung dengan pelabuhan bongkar muat Buluminung,” jelasnya

    Akses jalan bebas hambatan (tol) Balikpapan-Samarinda dan Bandara Nusantara yang akan segera beroperasi serta sektor energi baru terbarukan memiliki tenaga surya dan biomassa, ikut mendukung kawasan industri itu.

    Pemerintah Penajam Paser Utara juga membangun hubungan kemitraan internasional dalam investasi di sektor strategis serta kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan,

    Penawaran investasi tersebut disampaikan saat kegiatan Business Cooperation di Jakarta, dan perwakilan negara asing itu bakal melakukan kunjungan ke Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melihat secara langsung potensi dan peluang investasi yang ditawarkan, demikian Abdul Waris Muin.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui mobile banking Muamalat DIN tumbuh double digit pada kuartal pertama 2025, baik dari sisi jumlah maupun volume transaksi.

    Head of Digital Banking & Marketing Communication Dadang Rohandi mengatakan bahwa sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, tercatat 1,2 juta transaksi QRIS di Muamalat DIN. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 796 ribu transaksi.

    “Peningkatan jumlah transaksi QRIS di Muamalat DIN menunjukkan nasabah semakin nyaman bertransaksi secara digital. Selain itu, transaksi menjadi lebih praktis, aman, serta higienis karena mengurangi penggunaan uang tunai,” kata Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, volume transaksi QRIS pada kuartal pertama 2025 mencapai Rp209 miliar atau tumbuh sekitar 91 persen dibandingkan kuartal pertama 2024 yang senilai Rp109 miliar. Adapun jumlah merchant mencapai lebih dari 15 ribu hingga akhir Maret 2025.

    Dadang mengatakan, Muamalat DIN tidak hanya melayani transaksi QRIS komersial tetapi juga transaksi keuangan sosial keumatan seperti untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

    “Hal tersebut sejalan dengan total benefit yang terus kami upayakan untuk dapat dirasakan oleh nasabah, baik manfaat layanan finansial maupun spiritual,” ujar dia.

    Menurut perseroan, peningkatan transaksi di Muamalat DIN membuktikan digitalisasi yang dilakukan membuahkan hasil positif dan meningkatkan daya saing Bank Muamalat.

    Terdapat beberapa pengembangan layanan yang dilakukan tahun ini termasuk pengembangan QRIS hingga penambahan fitur di Muamalat DIN guna mewujudkan digital as a service dan memperkokoh posisi sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia.

    Hingga Maret 2025, aplikasi Muamalat DIN telah digunakan oleh lebih dari 558 ribu pengguna (user). Perseroan menyampaikan bahwa Muamalat DIN terus diperkuat dengan menu dan fitur layanan transaksional dan nontransaksional.

    Memudahkan nasabah bertransaksi secara digital selaras dengan visi baru Bank Muamalat yang telah dirumuskan yakni “Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah”.

    Visi tersebut, menurut perseroan, memiliki makna bahwa Bank Muamalat bertekad menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Bank Muamalat catat transaksi QRIS tumbuh dua digit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui mobile banking Muamalat DIN tumbuh double digit pada kuartal pertama 2025, baik dari sisi jumlah maupun volume transaksi.

    Head of Digital Banking & Marketing Communication Dadang Rohandi mengatakan bahwa sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, tercatat 1,2 juta transaksi QRIS di Muamalat DIN. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 796 ribu transaksi.

    “Peningkatan jumlah transaksi QRIS di Muamalat DIN menunjukkan nasabah semakin nyaman bertransaksi secara digital. Selain itu, transaksi menjadi lebih praktis, aman, serta higienis karena mengurangi penggunaan uang tunai,” kata Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, volume transaksi QRIS pada kuartal pertama 2025 mencapai Rp209 miliar atau tumbuh sekitar 91 persen dibandingkan kuartal pertama 2024 yang senilai Rp109 miliar. Adapun jumlah merchant mencapai lebih dari 15 ribu hingga akhir Maret 2025.

    Dadang mengatakan, Muamalat DIN tidak hanya melayani transaksi QRIS komersial tetapi juga transaksi keuangan sosial keumatan seperti untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

    “Hal tersebut sejalan dengan total benefit yang terus kami upayakan untuk dapat dirasakan oleh nasabah, baik manfaat layanan finansial maupun spiritual,” ujar dia.

    Menurut perseroan, peningkatan transaksi di Muamalat DIN membuktikan digitalisasi yang dilakukan membuahkan hasil positif dan meningkatkan daya saing Bank Muamalat.

    Terdapat beberapa pengembangan layanan yang dilakukan tahun ini termasuk pengembangan QRIS hingga penambahan fitur di Muamalat DIN guna mewujudkan digital as a service dan memperkokoh posisi sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia.

    Hingga Maret 2025, aplikasi Muamalat DIN telah digunakan oleh lebih dari 558 ribu pengguna (user). Perseroan menyampaikan bahwa Muamalat DIN terus diperkuat dengan menu dan fitur layanan transaksional dan nontransaksional.

    Memudahkan nasabah bertransaksi secara digital selaras dengan visi baru Bank Muamalat yang telah dirumuskan yakni “Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah”.

    Visi tersebut, menurut perseroan, memiliki makna bahwa Bank Muamalat bertekad menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM: 4 IUP dicabut karena beberapa masuk kawasan geopark

    Menteri ESDM: 4 IUP dicabut karena beberapa masuk kawasan geopark

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung Geopark.

    Walaupun demikian, Bahlil menyebut izin-izin itu diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Kawasan Geopark di Raja Ampat merupakan area konservasi yang dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kawasan Geopark di Raja Ampat mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Pulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan. Kawasan Geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Oleh karena itu, pemerintah mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat karena mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan, termasuk ekosistem dan biota laut di Raja Ampat.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” kata Bahlil.

    Bahlil melanjutkan keputusan mencabut IUP itu kemudian ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri, Senin (9/6). Keputusan mencabut izin tambang itu juga telah mempertimbangkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.

    “Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” kata Bahlil Lahadalia.

    Empat IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Dari peta yang ditunjukkan oleh Bahlil dalam jumpa pers hari ini, empat perusahaan itu memiliki izin tambang untuk daerah di luar Pulau Gag. Sementara itu, beberapa izin tambang berada di sekitar Pulau Waigeo, Raja Ampat.

    Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup pada minggu lalu (5/6) mengumumkan temuan sejumlah pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq saat mengumumkan temuan itu menyebut penambangan di pulau-pulau kecil merupakan pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XII: Izin tambang Raja Ampat dicabut bentuk ketegasan Presiden

    Komisi XII: Izin tambang Raja Ampat dicabut bentuk ketegasan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai keputusan pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya dan mengatakan hal tersebut adalah bentuk ketegasan Presiden Prabowo Subianto

    “Langkah ini hanya bisa terjadi karena keberpihakan politik yang tegas dari kepala negara,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada masa depan ekologi Indonesia. Ia menilai Presiden tak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.

    “Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah bertindak cepat dalam pengambilan keputusan terkait polemik tambang di wilayah Raja Ampat.

    “Saya, atas nama Komisi XII DPR RI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Bambang

    Ia menegaskan bahwa Raja Ampat bukan sekadar kawasan konservasi biasa, melainkan aset ekologis dunia yang wajib dijaga keberlanjutannya. Bambang menyebut pencabutan izin tambang di wilayah itu adalah simbol keberanian politik untuk melindungi kehormatan Indonesia di mata internasional.

    Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa pencabutan izin ini bukan titik akhir masih ada dua hal yang akan dikawal oleh Komisi XII DPR yakni proses pemulihan ekologis di area bekas tambang dan evaluasi menyeluruh atas sistem pemberian izin tambang di kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil.

    “Langkah ini adalah pesan kuat bahwa Presiden ingin Indonesia maju dari sektor sumber daya alam dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap kelestarian lingkungan,” sebut Bambang.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Pencabutan dilakukan karena empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta kawasan geopark.

    “Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) pada kami (izin itu) melanggar. Yang kedua, kami juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut, dan juga konservasi,” kata Bahlil.

    Alasan berikutnya, Bahlil menyebut beberapa daerah tambang masuk dalam kawasan Geopark. Walaupun demikian, dia menyebut izin-izin itu terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    Kawasan Geopark di Raja Ampat itu di antaranya mencakup mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat, yaituPulau Waigeo, di bagian utara (termasuk Kepulauan Wayag yang berada di kawasan paling utara), Pulau Batanta, Pulau Salawati di bagian tengah, dan Pulau Misool di bagian selatan. Kawasan Geopark juga mencakup perairan di antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.