Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • 376 ribu orang menggunakan kereta selama libur Idul Adha 2025

    376 ribu orang menggunakan kereta selama libur Idul Adha 2025

    untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat selama masa libur ini, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 73 perjalanan KAJJ per hari

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 376.381 orang menggunakan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) selama masa libur Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 201.424 penumpang berangkat (naik) dan 174.957 orang datang (turun) di berbagai stasiun wilayah Daop 1 Jakarta, seperti Gambir, Pasar Senen, Jatinegara, Bekasi, dan lainnya.

    Sementara itu, pada Selasa ini, arus balik masih terpantau tinggi dengan 37.878 penumpang turun di wilayah Daop 1 Jakarta yakni di Stasiun Gambir (11.010 orang), Stasiun Pasar Senen (15.604 orang).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rano Karno sebut pendapatan daerah DKI pada 2024 capai Rp72,95 triliun

    Rano Karno sebut pendapatan daerah DKI pada 2024 capai Rp72,95 triliun

    Untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari anggaran Rp12,98 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan pendapatan daerah pada 2024 mencapai Rp72,95 triliun atau 97,34 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp74,94 triliun diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Komponen dari PAD yang terealisasi sebesar Rp50,74 triliun atau 100,55 persen dari target Rp50,46 triliun,” kata Rano di Jakarta, Selasa, pada saat Rapat Paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

    Untuk PAD sendiri kata Rano, terdiri atas pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp44,44 triliun, atau 98,82 persen dari target Rp44,98 triliun. Kemudian PAD dari sektor retribusi daerah dengan realisasi sebesar Rp713,71 miliar atau 110,18 persen dari target Rp647,74 miliar.

    “Ada pula hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp653,70 miliar atau mencapai 103,04 persen dari target Rp634,39 miliar,” ujarnya.

    Selain itu, terdapat juga pendapatan daerah lainnya dengan realisasi sebesar Rp4,92 triliun atau 117,17 persen dari target Rp4,20 triliun.

    Ia menambahkan bahwa untuk pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp21,62 triliun atau 90,93 persen dari target Rp23,77 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp589,16 miliar atau 83,73 persen dari target Rp703,65 miliar.

    Selain pendapatan daerah, Rano Karno juga menyampaikan terkait realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp76,02 triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp70,01 triliun atau 92,09 persen dari anggaran yang ditetapkan.

    Untuk komponen belanja daerah tahun anggaran 2024 kata dia, yaitu belanja operasi terealisasi sebesar Rp58,62 triliun atau 95,66 persen dari anggaran Rp61,28 triliun.

    “Untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari anggaran Rp12,98 triliun,” katanya.

    Selanjutnya, belanja tidak terduga tidak terdapat realisasi dari anggaran sebesar Rp1,36 triliun, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp383,99 miliar atau 99,73 persen dari anggaran Rp385,03 miliar.

    Belanja Daerah juga dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai Program Prioritas di antaranya untuk program prioritas penanggulangan banjir terealisasi sebesar Rp2,99 triliun dari anggaran Rp3,27 triliun, atau mencapai 91,34 persen.

    Program prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi terealisasi sebesar Rp1,57 triliun dari anggaran Rp1 triliun, atau mencapai 97,51 persen. Kemudian percepatan penurunan stunting terealisasi sebesar Rp1,45 triliun dari anggaran Rp1,6 triliun, atau sebesar 90,25 persen.

    “Untuk program prioritas penanganan kemacetan terealisasi sebesar Rp7,15 triliun dari anggaran Rp7,95 triliun, atau sebesar 89,98 persen,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa anggaran untuk program prioritas penanggulangan kemiskinan, terealisasi sebesar Rp7,66 triliun dari anggaran sebesar Rp7,86 triliun, atau mencapai 97,42 persen.

    Selanjutnya, program prioritas penguatan nilai demokrasi, terealisasi sebesar Rp1,05 triliun dari anggaran Rp1 triliun, atau 99,14 persen.

    Selanjutnya, kata Rano, untuk realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan, dengan realisasi sebesar Rp9,34 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6,54 triliun.

    Kemudian untuk, pengeluaran pembiayaan dengan realisasi sebesar Rp7,84 triliun digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta International Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI Jakarta, PT MRT Jakafta, dan PT Penjamin Kredit Daerah.

    “Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4,43 triliun,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Jakarta (ANTARA) – Temuan besar sumur minyak bumi dan gas (migas) di Sulawesi Tengah, yang berpotensi menghasilkan 548 miliar kaki kubik gas oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dinilai mampu menjaga ketersediaan gas di tengah permintaan khususnya industri yang juga terus meningkat.

    “Jelas, penemuan sangat besar itu antara lain menjadi bukti komitmen PHE sebagai Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) untuk terus mendorong dan memenuhi ketersediaan gas industri,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara melalui telepon di Jakarta, Selasa.

    Industri dalam negeri memang terus tumbuh, lanjutnya, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 yang 4,87 persen.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk industri pengolahan (manufaktur) misalnya, tumbuh 4,55 persen (year-on-year).

    Beberapa subsektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan signifikan, antara lain industri logam dasar yang mencapai 14,47 persen.

    Marwan menambahkan pertumbuhan industri memang meningkatkan kebutuhan sektor tersebut terhadap gas bumi.

    Kondisi ini tak lepas bahwa gas termasuk energi ramah lingkungan, apalagi, ditambah upaya pemerintah untuk terus mendorong lingkungan yang lebih bersih.

    “Harganya juga masih dikendalikan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya yang efisien bagi industri,” katanya.

    Kebutuhan industri terhadap gas yang terus naik, tambahnya, antara lain diperlihatkan banyaknya perjanjian jual beli gas (PJBG), termasuk oleh PHE yang merupakan kontributor terbesar penyediaan gas.

    Namun demikian Marwan mengingatkan tingginya komitmen PHE juga perlu didukung pemerintah, tidak hanya melalui insentif menarik, tetapi juga upaya konkret dalam menyederhanakan perizinan yang saat ini terlalu banyak dan berbelit-belit. Termasuk di dalamnya adalah perizinan usaha hulu migas.

    “Nah itu, pemerintah harus menjamin. Siapa pun itu, baik asing maupun Pertamina kan pasti tidak akan mau berbisnis di usaha hulu migas kalau perizinan masih berbelit. Ini harus segera ditertibkan,” katanya.

    Karena itulah, dia mengharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi untuk penyederhanaan perizinan usaha hulu migas, baik melalui instruksi presiden maupun instrumen hukum lain.

    Dengan demikian, PHE maupun KKKS lainnya semakin bergairah melakukan usaha hulu migas terutama untuk menyediakan gas industri yang sangat terjangkau.

    “Kementerian Investasi/BKPM harus mengoptimalkan perannya agar hal ini tidak menjadi hambatan. Kalau perlu ada instruksi presiden (inpres) dari Presiden Prabowo untuk mendorong gas untuk industri ini agar semua perizinan dipercepat,” ujar Marwan.

    Sebelumnya, PHE juga menyampaikan komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan eksplorasi yang dilakukan PHE mencapai 37 persen per tahun.

    Dalam kurun waktu tersebut PHE mendapatkan 8 wilayah kerja eksplorasi baru.

    PHE juga menemukan cadangan eksplorasi terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir.

    Pada 2024, PHE mendapatkan dua temuan besar, yakni dari struktur Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 140.6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • AirAsia dukung kebijakan PPN ditanggung pemerintah saat libur sekolah

    AirAsia dukung kebijakan PPN ditanggung pemerintah saat libur sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia AirAsia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 6 persen selama periode libur sekolah Juni hingga Juli 2025.

    Plt. Direktur Utama Indonesia AirAsia Achmad Sadikin Abdurachman, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengapresiasi langkah strategis pemerintah yang memberikan insentif untuk sektor transportasi udara ini demi mendorong mobilitas masyarakat dan pariwisata domestik.

    “Ini merupakan momentum yang tepat untuk mendorong mobilitas masyarakat selama musim liburan sekolah sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata domestik,” ujarnya.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 36 Tahun 2025, tarif PPN untuk layanan penerbangan domestik yang semula 11 persen kini menjadi 5 persen. Aturan ini berlaku untuk seluruh penerbangan domestik Indonesia AirAsia dengan periode pemesanan dan periode terbang mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Diskon PPN ini mencakup berbagai komponen biaya perjalanan, termasuk harga tiket, fuel surcharge, serta produk tambahan yang dipesan sebelumnya seperti pemilihan kursi, makanan dan minuman dalam pesawat, bagasi, dan produk merchandise.

    “Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk bepergian ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia bersama Indonesia AirAsia,” kata Achmad.

    Pemerintah menggelontorkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk periode Juni-Juli. Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima.

    Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

    Terakhir, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen yang berlaku selama enam bulan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6), mengatakan paket stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik.

    “Kami berharap pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi dapat dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan batu bara di Tanah Air supaya produksi setiap perusahaan sesuai dengan yang direncanakan, sekaligus memitigasi ekspor komoditas tersebut terus turun.

    “Pemerintah mungkin hanya mengawal dan memastikan, misalnya produksi di perusahaan itu sesuai dengan yang mereka rencanakan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati ditemui dalam acara Indonesia Miner 2025 di Jakarta, Selasa.

    Disampaikan, penurunan volume ekspor batu bara dipengaruhi oleh pasar dunia, dan pemerintah tidak bisa mengontrol hal tersebut.

    Meski demikian upaya memitigasi agar ekspor tak terus turun dilakukan melalui pengawasan produksi serta penerapan harga batu bara acuan (HBA) supaya harga di Tanah Air relatif stabil.

    “Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,” ujarnya.

    Sebelumnya Kementerian ESDM mengevaluasi penyebab turunnya ekspor batu bara sejak awal 2025, seperti dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2025.

    “Nanti kami evaluasi,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Jakarta, Jumat (25/4).

    Berdasarkan laporan BPS, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 5,54 persen pada Maret 2025 (1,97 miliar dolar AS) apabila dibandingkan dengan Februari 2025 (2,08 miliar dolar AS).

    Sedangkan, apabila dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 23,14 persen, sebab pada Maret 2024, nilai ekspor batu bara 2,56 miliar dolar AS.

    Menyoroti volume ekspor batu bara, pada Maret 2025, volume ekspor batu bara berada di angka 30,73 juta ton, turun apabila dibandingkan dengan Februari (30,82 juta ton), dan Maret 2024 (33,31 juta ton).

    Harga batu bara juga mengalami penurunan, yakni dari 76,85 dolar AS per ton pada Maret 2024, turun menjadi 67,60 dolar AS per ton pada Februari 2025, dan kembali turun menjadi 64,04 dolar AS per ton pada Maret 2025.

    Tri memperkirakan jika penurunan ekspor batu bara diakibatkan oleh kelebihan pasokan.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan harga batu bara acuan (HBA) yang lebih tinggi mempengaruhi ekspor, Tri menyampaikan HBA mencerminkan harga yang sebenarnya.

    “Menurut saya, HBA mencerminkan harga yang sebenarnya,” ucapnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPKP DKI kaji perluasan layanan kesehatan melalui BPJS Hewan

    KPKP DKI kaji perluasan layanan kesehatan melalui BPJS Hewan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengkaji lebih lanjut terkait perluasan jangkauan layanan kesehatan melalui skema seperti “BPJS Hewan” dan pemasangan mikrocip pada satwa.

    “Sebenarnya namanya BPJS itu hanya istilah (terminologi) saja. Jadi, itu masih wacana, masih gagasan. Perlu dikaji lebih komprehensif lagi karena banyak sekali pihak yang terlibat,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok usai acara East Jakarta Agriculture Festival (EastJakFest) di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) Jakarta Timur, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Selasa.

    Hasudungan menyebut, konsep BPJS Hewan ini sebagai wadah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki hewan peliharaan.

    Lalu, BPJS Hewan juga diberikan kepada orang-orang yang menyelamatkan dan menemukan hewan telantar di jalanan sehingga biaya perawatan hewan akan lebih ringan dengan adanya BPJS Hewan.

    “Konsepnya kita memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun para pemilik hewan ataupun orang-orang yang menyelamatkan hewan tapi dia tidak mampu untuk membayar perawatan, kita berikan keringanan biaya,” ucap Hasudungan.

    Selain itu, Hasudungan menyebut, perbedaan sterilisasi hewan dengan BPJS Hewan ini terletak pada kelengkapan pelayanan kesehatan hewan tersebut.

    “Sementara yang kita harapkan itu pelayanan kesehatan. Misalnya pengobatan, kemudian juga nanti mungkin ada penyuntikan atau operasinya, sesarnya. Seperti itu mahal sekali kalau misalnya masyarakat yang kurang mampu pasti kesulitan untuk membayarnya,” jelas Hasudungan.

    Adapun program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan mikrocip dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan ini akan dimulai dengan studi kelayakan pada 2025, sebelum uji coba pada 2026.

    Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi mikrocip atau semacam KTP untuk hewan sehingga memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasi.

    Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendukung program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hewan melalui skema seperti “BPJS Hewan” dan pemasangan mikrocip pada hewan.

    Namun, dia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru membangun skema “BPJS Hewan” hanya untuk menghadirkan program populis, sementara regulasi, infrastruktur dan sumber daya medis untuk mendukung program ini belum memadai.

    “Prioritasnya tetap harus pada pemenuhan layanan dasar terlebih dahulu, agar program lanjutan seperti BPJS Hewan bisa diterapkan secara realistis, berkelanjutan, dan tidak membebani sistem yang belum kokoh,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (8/6).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Pencabutan empat IUP di Raja Ampat keputusan tepat

    Anggota DPR: Pencabutan empat IUP di Raja Ampat keputusan tepat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menilai keputusan pemerintah untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai keputusan yang tepat dalam menjaga kelestarian Geopark Raja Ampat.

    “Menghentikan empat IUP adalah langkah tepat dan bernilai besar dalam menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mukhtarudin menyebut bahwa sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, tapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan.

    Dia juga mengatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang akuntabel dan berorientasi keberlanjutan.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di wilayah Waigeo Timur. Seluruhnya berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat.

    Sedangkan PT Gag Nikel tidak dicabut IUP-nya, karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Meski demikian Mukhtarudin menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penerapan tata kelola pertambangan agar tetap sesuai dengan dokumen Amdal.

    Mukhtarudin memastikan bahwa parlemen akan terus menjalankan tugas pengawasan demi menjamin perusahaan tambang memenuhi semua regulasi lingkungan dan reklamasi, khususnya di wilayah ekologi sensitif seperti Global Geopark Raja Ampat.

    “Kami mendukung pemerintah untuk terus mengawasi implementasi Amdal, reklamasi, dan perlindungan terumbu karang oleh PT Gag Nikel,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balil Lahadalia dan jajaran untuk mengawasi ketat Amdal dan reklamasi yang masuk dalam rencana kerja PT GAG Nikel, meskipun pemerintah tidak mencabut izin kontrak karya (KK) perusahaan tersebut.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, membeberkan alasan pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) berupa kontrak karya PT GAG Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampa, yakni karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Sekali pun (PT) GAG tidak kita cabut (izinnya), tetapi kita atas perintah Presiden, kita awasi khusus dalam implementasinya, jadi Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi total terkait urusan di Raja Ampat,” kata Bahlil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan, forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 mengusung lima topik besar dalam bidang infrastruktur.

    “Topik-topiknya, harapan kita kuncinya ini adalah kegiatan untuk infrastruktur, bagaimana Indonesia bisa mengajak semua stakeholders untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Selasa.

    Rachmat mengatakan bahwa terdapat lima topik besar yang diangkat dalam ICI. Pertama, topik mengenai basic urban infrastructure atau infrastruktur perkotaan, kemudian infrastruktur konektivitas, infrastruktur perumahan dan kawasan, infrastruktur yang resilient atau lebih tahan terhadap gangguan lingkungan, dan yang terakhir adalah mengenai pembiayaan infrastruktur.

    “Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,” katanya.

    Penyelenggaraan ICI merupakan instruksi dari Pak Presiden Prabowo langsung yang dilaksanakan oleh Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Tujuan dari penyelenggaraan ICI tersebut untuk bisa membangun kolaborasi yang strategis antara pemerintah, pihak swasta, penyedia dana infrastruktur, dan tentunya mitra pembangunan.

    Supaya infrastruktur yang memang sudah direncanakan benar-benar bisa terealisasi.

    Penyelenggaraan ICI juga bertujuan untuk memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur Indonesia selama lima tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga benar-benar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.

    ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.

    ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil minta bijak kondisi Raja Ampat yang dituding tercemar di medsos

    Bahlil minta bijak kondisi Raja Ampat yang dituding tercemar di medsos

    Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Ladahalia meminta agar masyarakat dapat bijak dalam melihat kondisi terkini Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Raja Ampat yang dituding tercemar berdasarkan sejumlah unggahan dari media sosial.

    Sambil memperlihatkan foto-foto dengan kerusakan dan gundulnya hutan yang dilabeli tulisan “HOAX” merah, Bahlil menjelaskan bahwa Piaynemo sebagai pusat pariwisata di Kepulauan Raja Ampat dituding mengalami kerusakan lingkungan.

    “Ini adalah gambar-gambar terakhir di Piaynemo. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan se-Tanah Air,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Bahlil melanjutkan, “Dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua ingin untuk Indonesia baik.”

    Setelah isu tentang Raja Ampat ramai akibat usaha tambang, dia segera meninjau lapangan dan melihat kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag melalui pantauan udara.

    Dalam kunjungannya itu, Bahlil mendapati bahwa kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Kabupaten Raja Ampat serta sejumlah kepulauan di kabupaten tersebut tidak mengalami kerusakan lingkungan.

    “Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri,” kata Bahlil membantah foto bertuliskan HOAX tersebut.

    Sambil memperlihatkan video pantauan udara di Pulau Gag, Bahlil menilai bahwa kondisi pulau tersebut tidak tercemar dan PT GAG Nikel sebagai satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di pulau tersebut telah menjalankan usaha sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

    Saat mengunjungi Pulau GAG, Bahlil juga bertemu dengan sejumlah warga setempat yang mendiami pulau tersebut dengan total mencapai 700 orang dari 300 kepala keluarga (KK).

    Dari luasan 13.136 hektare Pulau Gag, Bahlil menjelaskan bahwa perusahaan tambang PT GAG Nikel hanya membuka operasi tambang di pulau itu seluas 260 hektare, dan 130 hektare di antaranya telah dilakukan reklamasi.

    Berdasarkan aspirasi dari tokoh masyarakat setempat, serta pemerintah daerah, Pemerintah pun melakukan pencabutan terhadap empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di luar Pulau Gag, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

    Adapun IUP yang tetap beroperasi adalah PT GAG Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI eksekusi 50 bangunan di lahan aset untuk perluasan Stasiun Madiun

    KAI eksekusi 50 bangunan di lahan aset untuk perluasan Stasiun Madiun

    Selasa, 10 Juni 2025 13:56 WIB

    ANTARA – PT KAI DAOP 7 Madiun pada Selasa (10/6) merobohkan 50 bangunan seluas 3.144 meter persegi yang berdiri di atas tanah aset mereka yang hanya berjarak 300 meter dari stasiun Madiun. Hal ini dilakukan untuk program perluasan stasiun tersebut. (Rindhu Dwi Kartiko/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)