Category: Antaranews.com

  • Kementerian ESDM masih hentikan sementara operasional PT GAG Nikel

    Kementerian ESDM masih hentikan sementara operasional PT GAG Nikel

    (Pemberhentiannya) sampai investigasi aspek lingkungan selesai

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, masih dihentikan untuk sementara, meskipun pemerintah tidak menghentikan kontrak karyanya.

    “PT GAG Nikel saat ini memang masih dihentikan sementara operasionalnya,” ucap Dadan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Pemberhentian operasional tersebut, kata Dadan, akan terus berlanjut hingga investigasi terkait aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilaksanakan.

    “(Pemberhentiannya) sampai investigasi aspek lingkungan selesai,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung Geopark.

    Adapun empat IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Pemerintah tidak mencabut izin usaha PT GAG Nikel yang berupa kontrak karya, karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Bahlil menegaskan bahwa penambangan yang dilakukan PT GAG Nikel sudah baik dan sesuai dalam dokumen Amdal. Dengan begitu, hingga kini PT GAG Nikel diizinkan untuk terus beroperasi.

    PT GAG Nikel sudah melakukan eksplorasi awal Pulau Gag sejak 1972, kemudian melakukan penandatanganan Kontrak Karya pada 1998, dan seterusnya hingga 2002 pada tahap eksplorasi.

    Pada 2006–2008, PT GAG Nikel melakukan perpanjangan tahap eksplorasi, dan menjalani studi kelayakan pada 2008–2013, serta kegiatan konstruksi pada 2015–2017.

    Perusahaan mulai berproduksi pada November 2017, serta mengantongi izin hingga November 2047.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dari 4,9 persen menjadi 4,7 persen pada 2025 mencerminkan pelemahan indikator makroekonomi sejak awal tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan terdapat empat faktor utama yang mendorong koreksi proyeksi tersebut, mulai dari lemahnya daya beli masyarakat, pola belanja pemerintah, tekanan eksternal, hingga kurang optimalnya efek investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Pertama, karena kemampuan konsumsi masyarakat yang memang secara riil mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan data gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun yang sudah menyentuh lebih dari 70 ribu pada kuartal pertama 2025,” ujar Ajib kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Faktor kedua, adalah pola belanja pemerintah pada awal tahun 2025. Penerimaan pajak pada kuartal I 2025 hanya mencapai 14,7 persen dari target penerimaan, yang idealnya bisa mencapai 20 persen. Kemudian pemerintah melakukan program efisiensi belanja, sehingga memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode awal tahun.

    Faktor ketiga, adalah kontraksi ekonomi karena faktor eksternal, terutama karena kebijakan tarif Trump. Kondisi ini membuat permintaan barang terutama dari Amerika mengalami penurunan dan neraca transaksi keuangan sejak bulan April 2025. Kompleksitas kebijakan efek tarif resiprokal AS ini memberikan sentimen negatif selama kuartal II.

    Kemudian faktor keempat, pelambatan ekonomi terjadi karena sisi investasi yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor padat modal. Sehingga efek berganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja kurang maksimal.

    “Membandingkan data 10 tahun ke belakang, tahun 2014 setiap Rp1 triliun bisa menyerap sampai dengan 4.000 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2024, setiap Rp1 triliun investasi menyerap kisaran 1.000 tenaga kerja. Target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun diharapkan bisa menyerap lebih dari 3,59 juta tenaga kerja baru,” jelas Ajib.

    Lebih lanjut, Ajib mendorong agar pemerintah segera menyusun langkah taktis jangka pendek pada Juni dan semester II 2025. Program stimulus berbasis konsumsi seperti bantuan langsung tunai (BLT) dinilai efektif untuk memulihkan daya beli dan menjaga pertumbuhan.

    Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester kedua, Ajib berharap pemerintah bisa menjadikan belanja pemerintah sebagai stimulus utama.

    “Prinsip belanja pemerintah harus lebih mengedepankan spending better, yaitu prudent dalam melakukan pola belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan dan energi,” jelasnya.

    Dalam hal ini, program yang didorong oleh pemerintah sudah tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025, minimal di angka 5 persen.

    Hal ini, menurutnya, akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2 persen – 5,8 persen sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Cirebon ungkap minimnya kontribusi PAD dari tambang Gunung Kuda

    Pemkab Cirebon ungkap minimnya kontribusi PAD dari tambang Gunung Kuda

    Kami hanya bisa memungut berdasarkan laporan ritase dari pengelola. Soal keakuratan, itu menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan pengawasan

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas tambang galian C di kawasan Gunung Kuda tergolong sangat minim, meski kegiatan tersebut berlangsung sudah cukup lama.

    Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon Sudiharjo di Cirebon, Selasa, mengatakan, setoran PAD dari pengelolaan tambang yang dilakukan oleh salah satu koperasi pesantren di Gunung Kuda hanya berkisar Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan.

    Menurut dia, perhitungan pajak dilakukan dengan mengacu pada jumlah ritase truk yang keluar dari kawasan tambang.

    “Jumlah itu berdasarkan perhitungan ritase kendaraan pengangkut material,” katanya.

    Namun demikian, Bapenda Kabupaten Cirebon menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan secara akurat di lapangan.

    “Kami hanya bisa memungut berdasarkan laporan ritase dari pengelola. Soal keakuratan, itu menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan pengawasan,” ujarnya.

    Sudiharjo menilai kawasan tambang Gunung Kuda, seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan signifikan bagi daerah jika aktivitas tambangnya dikelola secara transparan dan profesional.

    “Dari perputaran ekonomi yang tampak di sana, angka Rp7 juta per bulan itu sangat tidak sebanding. Potensinya jauh lebih besar dari itu,” katanya.

    Ia menyampaikan pembayaran terakhir dari pihak pengelola tambang tercatat hingga April 2025, sementara aktivitas pengangkutan material terus berlangsung sebelum terjadinya insiden longsor di Gunung Kuda.

    Pemerintah daerah, kata dia, tengah melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap skema pungutan pajak dan tata kelola pertambangan agar memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.

    “Kami tentu akan menindaklanjuti persoalan ini, terutama menyangkut keadilan bagi daerah dalam memperoleh hak dari potensi sumber daya yang ada,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah menawarkan PSN Tol Gilimanuk-Mengwi ke investor di ICI 2025

    Pemerintah menawarkan PSN Tol Gilimanuk-Mengwi ke investor di ICI 2025

    PSN Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ditawarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Jakarta (ANTARA) – Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi masuk dalam daftar proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh pemerintah kepada investor dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    Berdasarkan salinan katalog ICI 2025 Project Catalogue yang diterima di Jakarta pada Selasa, PSN Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ditawarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Provinsi Bali yang akan menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk sebagai hub transportasi menuju wilayah ibu kota Provinsi Bali.

    Proyek jalan tol ini terdaftar sebagai PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, dengan scope of investment/partnership Design-Build-Operate-Transfer (DBFOMT).

    Proyek jalan tol ini direncanakan memiliki panjang 96,84 km yang rencananya terbagi menjadi tiga fase, yakni Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan, Seksi 2 Pekutatan-Antosari, dan Seksi 3 Antosari-Mengwi.

    PSN jalan tol ini juga rencananya akan memiliki on/off ramp dan interchange (IC) terdiri dari starting point di Gilimanuk, IC Banyubiru, IC Negara, IC Pekutatan, IC Soka, IC Wanasari, dan end point di Simpang Mengwi.

    Total investasi PSN Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sekitar 1,56 miliar dolar AS dengan rencana masa konsesi selama 50 tahun. Pembangunan PSN jalan tol ini dilakukan secara bertahap dengan masa pembangunan direncanakan pada periode 2027-2033 dan rencananya mulai dioperasikan secara bertahap pada periode 2029-2033.

    Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan mengakomodir kendaraan dari barat ke timur Pulau Bali ataupun sebaliknya, dan juga saling menghubungkan antara Pelabuhan Gilimanuk ke Mengwi dan arah ibu kota Provinsi Bali yaitu Denpasar.

    Selain itu, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi juga selaras dengan pengembangan daerah Mengwi sebagai mega-hub di Provinsi Bali yang dikenal dengan Transit Oriented Development (TOD) Area.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan permintaan tembaga berpotensi untuk mengalami peningkatan seiring dengan tren transisi energi bersih dan hijau yang terjadi di berbagai negara.

    “Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi,” kata Tony di sela-sela acara Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, tembaga adalah bentuk logam yang sangat dibutuhkan untuk menunjang peralihan menuju energi bersih dan terbarukan, serta memegang peran kunci untuk target dekarbonisasi global.

    Tony mengatakan, 65 persen tembaga dunia digunakan dalam aplikasi konduktivitas listrik. Lalu, 1,5 ton/mw tembaga berperan dalam pembangkit listrik bertenaga angin dan 5,5 ton/mw tembaga dalam pembangkit listrik bertenaga surya.

    “Selain itu, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menggunakan tembaga lebih banyak daripada kendaraan konvensional,” ujar Tony.

    Ia mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui produksi tembaga dan emas, yang masing-masing produksinya ditargetkan menyentuh angka 1,6 miliar pound dan 1,65 juta ounces tahun ini.

    Selain itu, ia pun menyebutkan perusahaan telah menyetorkan hingga Rp7,78 triliun dari keuntungan bersih tahun 2024 kepada pemerintah, yang terdiri dari Rp3,1 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah.

    “Kira-kira mungkin hampir sama seperti itu (untuk target tahun ini),” ujar Tony menambahkan.

    Di sisi lain, Tony yang juga Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti bagaimana komoditas tambang lain seperti nikel juga memiliki potensi besar bagi Indonesia, baik untuk agenda transisi energi maupun pertumbuhan ekonomi.

    “Prospek, ya, pasti bagus dong, kita one of the largest exporter, kemudian nikel juga bagus, baik, sudah downstreaming, peningkatan nilai tambahnya besar sekali,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan permintaan tembaga berpotensi untuk mengalami peningkatan seiring dengan tren transisi energi bersih dan hijau yang terjadi di berbagai negara.

    “Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi,” kata Tony di sela-sela acara Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, tembaga adalah bentuk logam yang sangat dibutuhkan untuk menunjang peralihan menuju energi bersih dan terbarukan, serta memegang peran kunci untuk target dekarbonisasi global.

    Tony mengatakan, 65 persen tembaga dunia digunakan dalam aplikasi konduktivitas listrik. Lalu, 1,5 ton/mw tembaga berperan dalam pembangkit listrik bertenaga angin dan 5,5 ton/mw tembaga dalam pembangkit listrik bertenaga surya.

    “Selain itu, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menggunakan tembaga lebih banyak daripada kendaraan konvensional,” ujar Tony.

    Ia mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui produksi tembaga dan emas, yang masing-masing produksinya ditargetkan menyentuh angka 1,6 miliar pound dan 1,65 juta ounces tahun ini.

    Selain itu, ia pun menyebutkan perusahaan telah menyetorkan hingga Rp7,78 triliun dari keuntungan bersih tahun 2024 kepada pemerintah, yang terdiri dari Rp3,1 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah.

    “Kira-kira mungkin hampir sama seperti itu (untuk target tahun ini),” ujar Tony menambahkan.

    Di sisi lain, Tony yang juga Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti bagaimana komoditas tambang lain seperti nikel juga memiliki potensi besar bagi Indonesia, baik untuk agenda transisi energi maupun pertumbuhan ekonomi.

    “Prospek, ya, pasti bagus dong, kita one of the largest exporter, kemudian nikel juga bagus, baik, sudah downstreaming, peningkatan nilai tambahnya besar sekali,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensesneg: Anggaran mobil dinas eselon I hampir Rp1 miliar belum tentu dipakai

    Mensesneg: Anggaran mobil dinas eselon I hampir Rp1 miliar belum tentu dipakai

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas pejabat eselon I yang dialokasikan hampir mencapai Rp1 miliar belum tentu dibelanjakan atau dipakai seluruhnya.

    Menurut Pras, sapaan Mensesneg Prasetyo yang juga juru bicara Presiden RI, anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan itu sebatas pagu atau semacam standar biaya.

    “Itu kan standar biaya. Jadi, semua harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti, maknanya itu pasti dikeluarkan. Setiap tahun pemerintah pasti harus mengeluarkan ada standar biaya. Jadi, kalau kita belanja ada aturan mainnya,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Pada kesempatan sama, Mensesneg juga merespons pertanyaan wartawan mengenai alokasi anggaran untuk mobil dinas pejabat eselon I di tengah semangat efisiensi.

    “Efisiensi bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain. Kan tidak. Efisiensi itu filosofinya diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif. Sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, kalau pun di situ keluar angka, bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan,” jelasnya.

    Kementerian Keuangan pada Senin (2/6) pekan lalu mengumumkan biaya pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I sebesar Rp931.648.000 untuk tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait menjelaskan bahwa anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp878.913.000.

    “Jadi, standar biaya ini kita bentuk berdasarkan harga rata-rata, harga rata-rata atau harga real di pasar. Jadi, memang kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spek yang telah ditentukan,” kata Lisbon.

    Lisbon menekankan bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak mengabaikan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dinas serta mendorong optimalisasi penggunaan kendaraan yang telah ada di masing-masing instansi.

    “Bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi. Lalu, bagaimana pertimbangan efisiensinya dari sisi penganggaran? Dari sisi penganggaran ya pemerintah ada kebijakan pengadaan kendaraan dengan mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada. Dan bahkan ada pembatasan-pembatasan mengenai kendaraan dinas dari pemerintah,” jelas Lisbon.

    Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Mei 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 20 Mei 2025.

    Aturan itu menjadi acuan dalam penyusunan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2026.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saksi: Jasad pria tenggelam di Penjaringan diikat batu pemberat

    Saksi: Jasad pria tenggelam di Penjaringan diikat batu pemberat

    Belum ditemukan identitas korban tapi ciri-ciri fisiknya adalah laki-laki

    Jakarta (ANTARA) – Jasad pria yang ditemukan mengambang di Jalan Pantai Indah Utara Sektor Timur Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin(9/1) dalam kondisi terikat batu pemberat di bagian pinggang.

    “Ada batu yang terikat di pinggang mayat, terus pada area wajah ada darah seperti habis dipukuli,” kata Suhemi, saksi yang menemukan jasad tersebut di Jakarta, Selasa.

    Suherni merupakan warga yang berada di lokasi penemuan jenazah dan mengaku melihat kalau pada bagian pinggang korban terdapat batu yang terikat.

    Sementara, Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya membenarkan penemuan mayat di wilayah hukumnya itu.

    Ia menyebut kalau pada tubuh mayat berjenis kelamin pria itu tidak ditemukan adanya identitas.

    “Belum ditemukan identitas korban tapi ciri-ciri fisiknya adalah laki-laki, menggunakan kaos cokelat dan celana panjang hitam,” kata dia.

    AKBP Agus Ady mengatakan pada Senin (9/6) sekitar pukul 13.00 WIB, seorang pedagang mie ayam di lokasi kejadian melihat ada yang mengambang hanyut di kali.

    Lalu, ia mendekati dan memberhentikan mayat tersebut menggunakan bambu dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

    Mendapat laporan tersebut, personel kepolisian dari Polsubsektor Teluk Intan dan Team Resmob mendatangi lokasi dan melakukan pengecekan.

    Dan ternyata memang benar adanya temuan mayat laki-laki yang baru mengambang dari dalam kali mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam.

    “Pada pukul 13.45 WIB piket identifikasi Polres Metro Jakarta Utara tiba di lokasi, lalu bersama oleh tim Damkar, jenazah dievakuasi untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi oleh Unit Identifikasi Satreskrim Polrestro Jakarta Utara,” kata dia.

    Kapolsek menegaskan kalau penyidik sampai saat ini masih melakukan penyelidikan untuk menemukan identitas jenazah dan mengungkap peristiwa tersebut.

    Penyelidikan masih berlanjut seperti olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi mayat oleh Unit Identifikasi Satreskrim Polrestro Jakarta Utara.

    “Melakukan visum et repetum (VER) dan autopsi jasad, menginterogasi saksi-saksi sekitar TKP, dan menyisir rekaman CCTV di sekitar TKP,” kata dia

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi NTB menggaet wisatawan untuk berkunjung

    Strategi NTB menggaet wisatawan untuk berkunjung

    Mataram (ANTARA) – Lanskap laut biru dan perbukitan yang membentang adalah sumber daya besar bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi daerah maju dan berdaya saing dengan menempatkan pariwisata sebagai katrol pengungkit ekonomi.

    Dalam peta jalan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 tertuang agenda pembangunan destinasi wisata berkelas dunia agar dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

    “Kontribusi sektor pariwisata diharapkan meningkat dari 11,64 persen saat ini menjadi 12,60 persen minimal di tahun 2029,” kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal.

    Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah daratan selebar 1,96 juta hektare dan wilayah lautan seluas 2,79 juta hektare yang terdiri Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024-2044 menyebutkan luas kawasan pariwisata lebih kurang 32.808 hektare yang di antaranya adalah perairan kawasan Gili Indah, perairan kawasan Kuta, dan perairan kawasan Teluk Saleh.

    Walau ada beragam objek wisata menawan mulai dari pantai, destinasi menyelam dan berselancar, pendakian, paralayang, hingga kuliner, namun angka statistik memperlihatkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah ketimbang sektor pertambangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

    Ketika ekspor konsentrat tambang nihil, maka situasi itu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year yang mengalami kontraksi sebesar minus 1,47 persen pada triwulan I 2025.

    Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 41,05 persen yang diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yang mengalami minus 1,67 persen, dan komponen pengeluaran rumah tangga terkontraksi sebesar 1,09 persen.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu diversifikasi dengan meningkatkan kontribusi dari berbagai lapangan usaha lainnya, seperti pariwisata agar andil tambang terhadap roda ekonomi daerah bisa diperkecil pelan-pelan.

    Optimalisasi MICE

    Kegiatan pariwisata untuk bisnis atau akrab dikenal MICE yang merupakan akronim dari meeting (pertemuan), incentive (insentif), convention (konvensi), dan exhibition (pameran) menjadi harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    Kegiatan MICE menarik minat orang-orang untuk berkunjung ke suatu daerah. Peserta acara seringkali memanfaatkan waktu luang mereka untuk menjelajahi berbagai destinasi lokal, memperpanjang masa tinggal, atau datang kembali sebagai turis biasa.

    Nusa Tenggara Barat yang dilalui garis Wallace memiliki infrastruktur pendukung berupa bandara internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hotel berbintang, dan jalan bypass yang menghubungkan Lombok Tengah hingga Kota Mataram.

    MotoGP Mandalika yang digelar setiap tahun sejak 2022 sampai saat ini menjadi bukti bahwa Nusa Tenggara Barat mampu menjadi tuan rumah acara internasional yang memberikan eksposur besar dalam mendongkrak jumlah kunjungan turis.

    Pemerintah NTB menargetkan setiap bulan minimal ada satu kegiatan MICE tier 1 dalam level nasional maupun internasional dengan jumlah kunjungan peserta mencapai lebih dari 10 ribu orang.

    Kegiatan MICE non-pemerintah yang melibatkan banyak orang, seperti olahraga, hiburan, dan bakti sosial menjadi tumpuan di tengah situasi penghematan anggaran yang terjadi saat ini.

    Pada Mei 2025, kejuaraan dunia paralayang yang mendatangkan peserta dari 9 negara dan kunjungan 38 delegasi dari berbagai kedutaan serta atase negara asing adalah pemantik awal MICE non-pemerintah yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Lombok pada April 2025 mencapai 7.812 orang, angka itu naik 43,58 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 1,43 juta orang atau naik 35,74 persen dari Maret 2025.

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) meminta agar pemerintah NTB serius mengelola potensi pariwisata yang besar, salah satunya kawasan Gili Tramena (Trawantan, Meno, dan Air) di Lombok Utara yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.

    Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard berharap ragam kawasan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat mampu menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mendukung pembangunan di berbagai sektor pariwisata.

    Konektivitas antar-destinasi

    Sebanyak dua pulau besar dan 401 pulau-pulau kecil yang menyusun Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran umum mengenai tantangan yang dihadapi dalam aspek pengembangan sektor pariwisata.

    Jalur kapal cepat baru dari Sanur di Denpasar langsung menuju Senggigi di Lombok Utara, serta dari Sanur langsung menuju ke Mandalika di Lombok Tengah kini sedang diurus perizinannya oleh pemerintah NTB.

    Pembukaan jalur kapal cepat dari Bali ke Lombok bertujuan untuk menghidupkan kembali Senggigi yang mati suri dan meningkatkan gairah kunjungan turis ke Mandalika. Apalagi kini Bali sudah penuh sesak dipadati oleh turis-turis dari berbagai daerah dan berbagai negara.

    Konsultasi intensif dengan Kementerian Perhubungan juga terus dilakukan oleh pemerintah NTB untuk membangun fasilitas akomodasi pesawat amfibi agar bisa mempermudah akses turis ke berbagai destinasi wisata dan resort.

    Pesawat amfibi adalah salah satu jenis pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat di atas air. Pesawat amfibi memainkan peran penting dalam transportasi udara, terutama di wilayah perairan dan kepulauan.

    Saat ini hanya ada satu rute penerbangan pesawat amfibi di Nusa Tenggara Barat. Pesawat amfibi non-komersial berkapasitas delapan penumpang itu dioperasikan oleh AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Bandara Internasional Lombok menuju Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat.

    Kemudahan akses pariwisata adalah faktor penting dalam pengembangan pariwisata di wilayah maritim. Semakin mudah akses ke suatu destinasi, maka semakin besar pula peluang turis untuk mendatangi destinasi tersebut.

    Konektivitas antar-destinasi melalui layanan kapal cepat dan pesawat amfibi komersial merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah kepulauan, seperti Nusa Tenggara Barat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Raja Ampat bukti komitmen Presiden benahi sektor tambang

    Anggota DPR: Raja Ampat bukti komitmen Presiden benahi sektor tambang

    Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan ….

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai kebijakan pemerintah dalam mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat tersebut merupakan representasi langsung dari arah politik pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pertambangan nasional secara menyeluruh.

    Christiany menilai pencabutan IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan hanya langkah administratif, melainkan sinyal kuat bahwa Pemerintah ingin menegaskan keberpihakannya pada prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta tata kelola sumber daya alam yang akuntabel.

    “Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sector, menjalankan komitmen politik untuk tidak menoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” kata Christiany dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Perusahaan tersebut beroperasi di kawasan yang masuk dalam Geopark Raja Ampat. Lokasi ini memiliki status penting secara ekologis dan geopolitik karena menyangkut citra internasional Indonesia dalam komitmen menjaga kawasan konservasi.

    Lebih lanjut legislator asal Sulawesi Utara itu memuji pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi status PT Gag Nikel yang belum dicabut izinnya.

    Ia menyebut bahwa penghentian sementara oleh Menteri ESDM mencerminkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola berbasis verifikasi dan objektivitas.

    “Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara reaktif, tapi berdasarkan data, audit lingkungan, dan prinsip akuntabilitas publik. Ini cara kerja yang harus diapresiasi,” ujarnya.

    Dalam konteks politik nasional, kata Christiany, dukungan fraksinya juga turut menambah legitimasi atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif.

    Dukungan tersebut juga akan memperkuat koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda reformasi tata kelola SDA, terutama di sektor energi dan pertambangan.

    “Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi,” tegasnya.

    Christiany juga mengingatkan bahwa isu tambang di Raja Ampat harus menjadi momentum konsolidasi lintas kementerian, bukan ajang saling menyalahkan.

    Menurut dia, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang kontraproduktif.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.