Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Ekonom Indef dukung pemerintah tindak tegas tambang di Raja Ampat

    Ekonom Indef dukung pemerintah tindak tegas tambang di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendukung tindakan tegas pemerintah terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat agar memberikan efek jera dan tidak terjadi pengulangan.

    Ia mengatakan kawasan Raja Ampat merupakan taman bumi dunia (global geopark) yang dilindungi oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization/UNESCO), sehingga pemerintah wajib menjaga kelestariannya.

    “(Jika kegiatan tambang di Raja Ampat tidak ditindak tegas) ya dampaknya pasti akan terjadi semacam itu lagi. Jadi diulangi lagi, diulangi lagi,” kata Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Tanpa tindakan tegas, ia khawatir kegiatan tambang akan merajalela di lingkungan situs-situs warisan budaya lainnya, jika ada potensi pertambangan di daerah tersebut.

    “Mungkin tidak hanya (tambang nikel di) Raja Ampat, nanti mungkin juga yang lainnya. Mungkin, misalnya di Candi Borobudur ada (potensi) tambang di situ, nanti dikeruk, kayak gitu ekstremnya,” ujarnya.

    Esther meminta pemerintah untuk memperketat pemberian izin dan pengawasan operasional perusahaan tambang dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan (amdal) agar tidak ada lagi perusahaan tambang yang melanggar aturan di masa mendatang.

    Ia menyatakan pemerintah harus melakukan pemetaan dan mengindentifikasi lokasi-lokasi mana saja yang dapat dijadikan area tambang dan mana yang tidak.

    “Kalau Raja Ampat memang sudah granted by (ditetapkan oleh) UNESCO termasuk konservasi yang harus dilindungi,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Komisi XII DPR sebut IUP PT GAG Nikel bukan sekonyong-konyong ada

    Ketua Komisi XII DPR sebut IUP PT GAG Nikel bukan sekonyong-konyong ada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan izin usaha pertambangan (IUP) PT GAG Nikel bukan sesuatu yang sekonyong-konyong ada sehingga dikecualikan untuk dicabut oleh pemerintah di antara lima perusahaan yang memiliki IUP di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Jadi, ini bukan suatu IUP yang sekonyong-konyong. Kemudian, dari segi perizinan yang lain, tadi seperti misalkan ada Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 41 Tahun 2004 itu tentang pengecualian kawasan tersebut,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Bambang merespons keputusan pemerintah untuk mencabut empat IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sedangkan IUP PT GAG Nikel, yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Pertambangan Tbk (Antam), tidak dicabut.

    Dia mengatakan izin eksplorasi PT GAG Nikel telah berlangsung sejak tahun 1972, sebagaimana data yang dipaparkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Selain tidak berada dalam kawasan Geopark Raja Ampat, IUP PT GAG Nikel juga berbeda dengan empat perusahaan yang memiliki IUP lainnya di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Ini bukan merupakan suatu IUP yang sekonyong-konyong muncul. Ini ternyata merupakan kontrak karya generasi ketujuh yang ditandatangani tahun 1998,” tuturnya.

    Selain itu, Bambang menyatakan bahwa IUP PT GAG Nikel telah diperbarui tahun 2017 serta telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sehingga perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “RKAB keluar jika semua perizinan regulasi itu sudah tuntas. Tentang persoalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kemudian amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), kalau ini enggak clear, enggak tuntas, ya enggak bisa keluar (RKAB). Jadi, ini sebetulnya sudah memenuhi,” katanya.

    Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa sekalipun IUP PT GAG Nikel tidak dicabut, pemerintah tetap perlu mengawasi tata kelola pelaksanaan aktivitas pertambangan perusahaan tersebut di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Yang harus diperhatikan lagi, kalau menurut saya bagaimana tata kelola dalam pelaksanaan, apakah memang sudah sesuai perizinan atau tidak,” ucapnya.

    Untuk itu, lanjut Bambang, keputusan pemerintah untuk tidak mencabut IUP PT GAG Nikel dan mencabut empat IUP perusahaan lainnya sedianya telah memperhatikan aspek regulasi dan perizinan yang ada.

    “Kalau yang empat (perusahaan) yang (IUP-nya) dicabut ini, ini kan kalau dari yang kita telusuri izin-izin yang dikeluarkan oleh para bupati tahun 2004, tahun 2006, seperti itu, ditambah lagi ternyata dalam kawasan geopark. Ya, sudahlah seperti disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM, kita sepakat ini tidak usah kita perpanjang,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balil Lahadalia dan jajaran untuk mengawasi ketat Amdal dan reklamasi yang masuk dalam rencana kerja PT GAG Nikel, meskipun pemerintah tidak mencabut izin kontrak karya (KK) perusahaan tersebut.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan alasan pemerintah tidak mencabut izin usaha pertambangan (IUP) berupa kontrak karya PT GAG Nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, yakni karena perusahaan telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Sekali pun (PT) GAG tidak kita cabut (izinnya), tetapi kita atas perintah Presiden, kita awasi khusus dalam implementasinya, jadi Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang, jadi kita betul-betul awasi total terkait urusan di Raja Ampat,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa dari lima perusahaan yang memiliki IUP di Kabupaten Raja Ampat, hanya satu perusahaan, yakni PT GAG Nikel yang bisa berproduksi karena memiliki rencana kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang di dalamnya termasuk dokumen Amdal.

    Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya oleh pemerintah, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa dan PT Kawai Sejahtera Mining dinilai melanggar, baik dari segi administrasi maupun secara lokasi yang berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat.

    Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan langsung di lapangan, Bahlil menegaskan bahwa penambangan yang dilakukan PT GAG Nikel sudah baik dan sesuai dalam dokumen Amdal. Dengan begitu, hingga kini PT GAG Nikel diizinkan untuk terus beroperasi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    DPD: Kolaborasi antar-OPD pemkab/pemkot tingkatkan pelayanan publik

    data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023

    Bantul (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyatakan kolaborasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) itu perlu untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

    GKR Hemas dalam kunjungan ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, mengatakan data Ombudsman RI menyebutkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Indonesia baru sekitar 54 persen pada tahun 2023.

    “Karena itu, dalam hal ini kita harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal minimal di atas 70 persen,” kata anggota DPD wakil DIY tersebut.

    Oleh karenanya, kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan dan manajemen pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

    “Kegiatan ini merupakan tekad bersama membangun daerah, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk terus ditingkatkan agar bisa bersaing,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut, GKR Hemas yang didampingi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berdialog langsung dengan para kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Bantul guna menyerap informasi serta masukan terkait berbagai aspek pelayanan publik.

    Sementara itu, Bupati Halim mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan penghargaan atas inovasi daerah dan kepada ASN sebagai inovator dalam hal pelayanan publik.

    Bupati juga mengatakan, upaya penyempurnaan digitalisasi layanan publik juga selalu disederhanakan di masing-masing OPD.

    “Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik Kabupaten Bantul oleh Kemenpan RB pada 2024 di angka 4,18 kategori A- (sangat baik), sementara dari Ombudsman di angka 97,21 kategori A (kualitas tertinggi). Tren indeks survei kepuasan masyarakat dari 2020-2024 juga mengalami kenaikan,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup menguat seiring stabilnya cadangan devisa RI

    IHSG ditutup menguat seiring stabilnya cadangan devisa RI

    Tingkat cadangan devisa akan meningkatkan kepercayaan investor, yang mana akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup menguat seiring tetap stabilnya cadangan devisa Indonesia periode Mei 2025.

    IHSG ditutup menguat 117,31 poin atau 1,65 persen ke posisi 7.230,74. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 11,10 poin atau 1,38 persen ke posisi 812,80.

    “Tingkat cadangan devisa akan meningkatkan kepercayaan investor, yang mana akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, di Jakarta, Selasa.

    Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tetap tinggi sebesar 152,5 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor

    BI menyampaikan bahwa cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Dari mancanegara, pembicaraan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang berlangsung di London, Inggris telah menarik perhatian pelaku pasar. Pasar berjuang untuk mendapatkan arah yang jelas saat negosiasi perdagangan AS dan China di London memasuki hari kedua.

    Dalam pertemuan itu, delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, dan didampingi oleh Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Sementara itu, pihak China diwakili oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng beserta sejumlah pejabat lainnya.

    Presiden AS Donald Trump memberikan perkembangan positif hari pertama perundingan tersebut, namun mengakui bahwa prosesnya jauh dari mudah.

    Pelaku pasar berharap hasil pertemuan tersebut memperkuat harapan terhadap kemajuan dalam mencairkan hubungan antara dua ekonomi terbesar di dunia, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor meningkat dimana sektor teknologi paling tinggi yaitu 3,48 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor energi yang masing-masing naik sebesar 3,47 persen dan 2,2 persen.

    Sedangkan dua sektor terkoreksi yaitu paling dalam sektor kesehatan minus 1,76 persen, diikuti oleh sektor properti yang turun sebesar 0,26 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar, yaitu MPXL, BAIK, PNSE, JECC, dan TOBA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar, yakni KRYA, IPAC, SOFA, MBMA, dan INPP.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.521.558 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,14 miliar lembar saham senilai Rp17,88 triliun. Sebanyak 352 saham naik, 261 saham menurun, dan 195 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain indeks Nikkei menguat 112,93 poin atau 0,30 persen ke 38.201,50, indeks Hang Seng melemah 18,56 poin atau 0,08 persen ke 24.162,78, indeks Shanghai melemah 14,06 poin atau 0,44 persen ke 3.384,48, dan indeks Strait Times melemah 3,58 poin atau 0,09 persen ke 3.932,11.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Penghentian sementara aktivitas PT GAG Nikel sudah tepat

    Anggota DPR: Penghentian sementara aktivitas PT GAG Nikel sudah tepat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengemukakan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan langkat tepat dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

    “Saya rasa langkah Menteri ESDM sudah sangat tepat, mulai dari penghentian sementara kegiatan operasi pertambangan hingga dilakukannya evaluasi dan peninjauan langsung terhadap aktivitas pertambangan,” kata Puteri di Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM menghentikan sementara status kontrak karya yang dikantongi PT GAG sebagai penambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

    Bahlil menegaskan operasional PT GAG dihentikan sampai tim dari Kementerian ESDM menyelesaikan verifikasi lapangan di Pulau Gag.

    Menurut Puteri, hal penting dalam keputusan Menteri ESDM itu ialah memastikan seluruh aktivitas pertambangan mematuhi ketentuan yang ada, termasuk soal menjaga lingkungan.

    Politikus muda itu menegaskan keputusan Bahlil soal aktivitas pertambangan di Pulau Gag, Raja Ampat, juga demi kepentingan masyarakat setempat.

    “Hal ini krusial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah tersebut, terutama di kawasan sensitif seperti Raja Ampat, benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan yang berlaku, serta yang tak kalah penting, selaras dengan kearifan lokal dan nilai-nilai adat masyarakat sekitar yang sangat bergantung pada kelestarian alam mereka,” tuturnya.

    Puteri menambahkan keputusan Bahlil merupakan respons cepat dan konkret dalam menindaklanjuti gelombang pengaduan serta kekhawatiran yang disampaikan masyarakat setempat.

    Menurut dia, masyarakat, khususnya para pelaku pariwisata dan pegiat lingkungan, mengkhawatirkan aktivitas pertambangan nikel tersebut akan berdampak pada keindahan alam dan ekosistem kawasan wisata Raja Ampat yang mendunia.

    Dia mengharapkan penghentian sementara tersebut dapat memberikan ruang bagi evaluasi mendalam demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan pariwisata bahari yang menjadi primadona daerah tersebut.

    “Urgensi keputusan Menteri ESDM ini dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan,” imbuhnya.

    Selain itu, Puteri juga meluruskan anggapan keliru yang menyatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait berbagai perizinan untuk PT GAG.

    Merujuk pada berbagai keputusan pemerintah mengenai PT GAG, legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menyebut Bahlil jelas tidak terkait berbagai perizinan untuk perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN tersebut.

    PT GAG Nikel merupakan entitas pemegang Kontrak Karya Generasi VII Nomor B53/Pres/I/1998. Keputusan pemerintah yang diterbitkan pada 19 Januari 1998 itu merupakan dokumen legal yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia saat itu.

    Kontrak karya itulah yang menjadi landasan hukum bagi operasional perusahaan di Pulau Gag. Selanjutnya, pada tahun 2017, fase eksplorasi yang telah dijalankan oleh PT GAG Nikel dinyatakan telah selesai.

    Setelah melewati tahap eksplorasi, PT GAG memasuki fase produksi yang penetapannya berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 430.K/30/DJB/2017.

    Izin operasi produksi itu berlaku mulai 30 November 2017 hingga 30 November 2047 yang menandakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam kegiatan pertambangan nikel di wilayah tersebut.

    “Dengan demikian, jelas bahwa perizinan, baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi pertambangan ini sudah terbit jauh sebelum Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM, di mana beliau dilantik pada 2024,” kata Puteri.

    Oleh karena itu, Puteri menegaskan bahwa Bahlil justru memperlihatkan inisiatifnya dalam menyikapi pengaduan dan aspirasi masyarakat soal Pulau Gag.

    “Beliau justru hadir sebagai garda terdepan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, menunjukkan komitmen nyata Kementerian ESDM dalam merespons kekhawatiran publik dan mengutamakan kepentingan lingkungan serta masyarakat,” ujarnya.

    Atas dasar itu, Puteri mendukung penuh langkah Kementerian ESDM yang akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan di Raja Ampat secara ketat dan transparan.

    Pengawasan ini di antaranya mencakup aspek legalitas perizinan, komitmen terhadap perlindungan lingkungan yang ketat, dan kepatuhan mutlak terhadap regulasi yang berlaku demi menjaga keberlanjutan alam Raja Ampat sebagai aset nasional dan global.

    Puteri pun menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah akan terus berupaya keras menjaga keseimbangan yang harmonis antara perlindungan lingkungan hidup yang vital dan pemanfaatan sumber daya alam yang strategis melalui program hilirisasi.

    “Hilirisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM masih hentikan sementara operasional PT GAG Nikel

    Kementerian ESDM masih hentikan sementara operasional PT GAG Nikel

    (Pemberhentiannya) sampai investigasi aspek lingkungan selesai

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, masih dihentikan untuk sementara, meskipun pemerintah tidak menghentikan kontrak karyanya.

    “PT GAG Nikel saat ini memang masih dihentikan sementara operasionalnya,” ucap Dadan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Pemberhentian operasional tersebut, kata Dadan, akan terus berlanjut hingga investigasi terkait aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilaksanakan.

    “(Pemberhentiannya) sampai investigasi aspek lingkungan selesai,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung Geopark.

    Adapun empat IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Pemerintah tidak mencabut izin usaha PT GAG Nikel yang berupa kontrak karya, karena perusahaan dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Bahlil menegaskan bahwa penambangan yang dilakukan PT GAG Nikel sudah baik dan sesuai dalam dokumen Amdal. Dengan begitu, hingga kini PT GAG Nikel diizinkan untuk terus beroperasi.

    PT GAG Nikel sudah melakukan eksplorasi awal Pulau Gag sejak 1972, kemudian melakukan penandatanganan Kontrak Karya pada 1998, dan seterusnya hingga 2002 pada tahap eksplorasi.

    Pada 2006–2008, PT GAG Nikel melakukan perpanjangan tahap eksplorasi, dan menjalani studi kelayakan pada 2008–2013, serta kegiatan konstruksi pada 2015–2017.

    Perusahaan mulai berproduksi pada November 2017, serta mengantongi izin hingga November 2047.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dari 4,9 persen menjadi 4,7 persen pada 2025 mencerminkan pelemahan indikator makroekonomi sejak awal tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan terdapat empat faktor utama yang mendorong koreksi proyeksi tersebut, mulai dari lemahnya daya beli masyarakat, pola belanja pemerintah, tekanan eksternal, hingga kurang optimalnya efek investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Pertama, karena kemampuan konsumsi masyarakat yang memang secara riil mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan data gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun yang sudah menyentuh lebih dari 70 ribu pada kuartal pertama 2025,” ujar Ajib kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Faktor kedua, adalah pola belanja pemerintah pada awal tahun 2025. Penerimaan pajak pada kuartal I 2025 hanya mencapai 14,7 persen dari target penerimaan, yang idealnya bisa mencapai 20 persen. Kemudian pemerintah melakukan program efisiensi belanja, sehingga memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode awal tahun.

    Faktor ketiga, adalah kontraksi ekonomi karena faktor eksternal, terutama karena kebijakan tarif Trump. Kondisi ini membuat permintaan barang terutama dari Amerika mengalami penurunan dan neraca transaksi keuangan sejak bulan April 2025. Kompleksitas kebijakan efek tarif resiprokal AS ini memberikan sentimen negatif selama kuartal II.

    Kemudian faktor keempat, pelambatan ekonomi terjadi karena sisi investasi yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor padat modal. Sehingga efek berganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja kurang maksimal.

    “Membandingkan data 10 tahun ke belakang, tahun 2014 setiap Rp1 triliun bisa menyerap sampai dengan 4.000 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2024, setiap Rp1 triliun investasi menyerap kisaran 1.000 tenaga kerja. Target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun diharapkan bisa menyerap lebih dari 3,59 juta tenaga kerja baru,” jelas Ajib.

    Lebih lanjut, Ajib mendorong agar pemerintah segera menyusun langkah taktis jangka pendek pada Juni dan semester II 2025. Program stimulus berbasis konsumsi seperti bantuan langsung tunai (BLT) dinilai efektif untuk memulihkan daya beli dan menjaga pertumbuhan.

    Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester kedua, Ajib berharap pemerintah bisa menjadikan belanja pemerintah sebagai stimulus utama.

    “Prinsip belanja pemerintah harus lebih mengedepankan spending better, yaitu prudent dalam melakukan pola belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan dan energi,” jelasnya.

    Dalam hal ini, program yang didorong oleh pemerintah sudah tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025, minimal di angka 5 persen.

    Hal ini, menurutnya, akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2 persen – 5,8 persen sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Cirebon ungkap minimnya kontribusi PAD dari tambang Gunung Kuda

    Pemkab Cirebon ungkap minimnya kontribusi PAD dari tambang Gunung Kuda

    Kami hanya bisa memungut berdasarkan laporan ritase dari pengelola. Soal keakuratan, itu menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan pengawasan

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas tambang galian C di kawasan Gunung Kuda tergolong sangat minim, meski kegiatan tersebut berlangsung sudah cukup lama.

    Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon Sudiharjo di Cirebon, Selasa, mengatakan, setoran PAD dari pengelolaan tambang yang dilakukan oleh salah satu koperasi pesantren di Gunung Kuda hanya berkisar Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan.

    Menurut dia, perhitungan pajak dilakukan dengan mengacu pada jumlah ritase truk yang keluar dari kawasan tambang.

    “Jumlah itu berdasarkan perhitungan ritase kendaraan pengangkut material,” katanya.

    Namun demikian, Bapenda Kabupaten Cirebon menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan secara akurat di lapangan.

    “Kami hanya bisa memungut berdasarkan laporan ritase dari pengelola. Soal keakuratan, itu menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan pengawasan,” ujarnya.

    Sudiharjo menilai kawasan tambang Gunung Kuda, seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan signifikan bagi daerah jika aktivitas tambangnya dikelola secara transparan dan profesional.

    “Dari perputaran ekonomi yang tampak di sana, angka Rp7 juta per bulan itu sangat tidak sebanding. Potensinya jauh lebih besar dari itu,” katanya.

    Ia menyampaikan pembayaran terakhir dari pihak pengelola tambang tercatat hingga April 2025, sementara aktivitas pengangkutan material terus berlangsung sebelum terjadinya insiden longsor di Gunung Kuda.

    Pemerintah daerah, kata dia, tengah melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap skema pungutan pajak dan tata kelola pertambangan agar memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.

    “Kami tentu akan menindaklanjuti persoalan ini, terutama menyangkut keadilan bagi daerah dalam memperoleh hak dari potensi sumber daya yang ada,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah menawarkan PSN Tol Gilimanuk-Mengwi ke investor di ICI 2025

    Pemerintah menawarkan PSN Tol Gilimanuk-Mengwi ke investor di ICI 2025

    PSN Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ditawarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Jakarta (ANTARA) – Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi masuk dalam daftar proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh pemerintah kepada investor dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    Berdasarkan salinan katalog ICI 2025 Project Catalogue yang diterima di Jakarta pada Selasa, PSN Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ditawarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Provinsi Bali yang akan menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk sebagai hub transportasi menuju wilayah ibu kota Provinsi Bali.

    Proyek jalan tol ini terdaftar sebagai PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, dengan scope of investment/partnership Design-Build-Operate-Transfer (DBFOMT).

    Proyek jalan tol ini direncanakan memiliki panjang 96,84 km yang rencananya terbagi menjadi tiga fase, yakni Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan, Seksi 2 Pekutatan-Antosari, dan Seksi 3 Antosari-Mengwi.

    PSN jalan tol ini juga rencananya akan memiliki on/off ramp dan interchange (IC) terdiri dari starting point di Gilimanuk, IC Banyubiru, IC Negara, IC Pekutatan, IC Soka, IC Wanasari, dan end point di Simpang Mengwi.

    Total investasi PSN Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sekitar 1,56 miliar dolar AS dengan rencana masa konsesi selama 50 tahun. Pembangunan PSN jalan tol ini dilakukan secara bertahap dengan masa pembangunan direncanakan pada periode 2027-2033 dan rencananya mulai dioperasikan secara bertahap pada periode 2029-2033.

    Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan mengakomodir kendaraan dari barat ke timur Pulau Bali ataupun sebaliknya, dan juga saling menghubungkan antara Pelabuhan Gilimanuk ke Mengwi dan arah ibu kota Provinsi Bali yaitu Denpasar.

    Selain itu, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi juga selaras dengan pengembangan daerah Mengwi sebagai mega-hub di Provinsi Bali yang dikenal dengan Transit Oriented Development (TOD) Area.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan permintaan tembaga berpotensi untuk mengalami peningkatan seiring dengan tren transisi energi bersih dan hijau yang terjadi di berbagai negara.

    “Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi,” kata Tony di sela-sela acara Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, tembaga adalah bentuk logam yang sangat dibutuhkan untuk menunjang peralihan menuju energi bersih dan terbarukan, serta memegang peran kunci untuk target dekarbonisasi global.

    Tony mengatakan, 65 persen tembaga dunia digunakan dalam aplikasi konduktivitas listrik. Lalu, 1,5 ton/mw tembaga berperan dalam pembangkit listrik bertenaga angin dan 5,5 ton/mw tembaga dalam pembangkit listrik bertenaga surya.

    “Selain itu, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menggunakan tembaga lebih banyak daripada kendaraan konvensional,” ujar Tony.

    Ia mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui produksi tembaga dan emas, yang masing-masing produksinya ditargetkan menyentuh angka 1,6 miliar pound dan 1,65 juta ounces tahun ini.

    Selain itu, ia pun menyebutkan perusahaan telah menyetorkan hingga Rp7,78 triliun dari keuntungan bersih tahun 2024 kepada pemerintah, yang terdiri dari Rp3,1 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah.

    “Kira-kira mungkin hampir sama seperti itu (untuk target tahun ini),” ujar Tony menambahkan.

    Di sisi lain, Tony yang juga Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti bagaimana komoditas tambang lain seperti nikel juga memiliki potensi besar bagi Indonesia, baik untuk agenda transisi energi maupun pertumbuhan ekonomi.

    “Prospek, ya, pasti bagus dong, kita one of the largest exporter, kemudian nikel juga bagus, baik, sudah downstreaming, peningkatan nilai tambahnya besar sekali,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025