Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Rano bersyukur Kemendagri izinkan pemda adakan kegiatan di hotel

    Rano bersyukur Kemendagri izinkan pemda adakan kegiatan di hotel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersyukur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengizinkan pemerintah daerah mengadakan kegiatan seperti rapat atau seminar di hotel-hotel.

    “Kami bersyukur. Kebijakan Kemendagri, sudah boleh dilakukan untuk kegiatan rapat (diadakan di hotel),” ujar Rano di Jakarta, Selasa.

    Rano mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kunjungan ke hotel yang akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian.

    “Kalau rapat hanya 10 orang untuk apa di hotel, di kantor bisa. Jumlah besar, 100-200 orang (bisa di hotel). Rapat itu di hotel bukan hanya masalah tempatnya, biasanya mungkin memerlukan dua hari, tiga hari, ada rapat, seminar, seperti itulah,” jelas dia.

    Sementara itu, Kemendagri menyatakan izin pada Pemda untuk untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

    Namun, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan, yakni harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan dan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi untuk menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

    Pemerintah berharap kegiatan rapat di hotel tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Adapun potensi PHK karyawan sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.

    Survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

    Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua pencuri motor di Jakbar terancam tujuh tahun penjara

    Dua pencuri motor di Jakbar terancam tujuh tahun penjara

    Jakarta (ANTARA) – Dua orang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) berinisial TA (33) dan ADS (32) di Jalan Swadaya Raya RT 003/RW 006, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat terancam tujuh tahun penjara.

    “Kedua pelaku disangkakan dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Itu kan curat (pencurian dengan pemberatan) ancaman pidananya tujuh tahun,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Aprino menyebut, kejadian pencurian bermula ketika korban MI memarkirkan sepeda motor Honda Vario miliknya di pinggir jalan di depan tempat kerjanya dalam kondisi stang terkunci.

    Namun tak lama kemudian, dua pelaku datang dan berusaha membawa kabur motor tersebut menggunakan kunci letter T.

    “Aksi mereka dipergoki langsung oleh korban yang meneriaki pelaku. Warga sekitar yang dengar teriakan korban, spontan mengejar dan berhasil menangkap kedua pelaku,” kata Aprino.

    Massa yang geram sempat meluapkan emosinya, namun petugas kepolisian, segera menuju ke lokasi, mengamankan kedua pelaku untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

    “Kedua pelaku beserta barang bukti telah kami amankan ke Polsek untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Aprino.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono yakin Jakarta bisa berikan pendidikan gratis SD-SMP

    Pramono yakin Jakarta bisa berikan pendidikan gratis SD-SMP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meyakini Jakarta bisa memberikan pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saya yakin akan bisa terpenuhi. Karena memang di Jakarta pertama SDM-nya (sumber daya manusia) ada, kedua aspek finansialnya juga bisa mandiri,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa.

    Selain itu, sebelum keputusan itu dibuat, Pramono menjelaskan Jakarta juga sudah mempunyai pilot project 40 sekolah swasta gratis. Sehingga, keputusan MK tersebut bisa mempercepat proses realisasi program tersebut.

    Dengan adanya program tersebut, dia berharap tidak ada lagi ijazah-ijazah siswa yang tertahan akibat tak mampu melunasi biaya sekolah.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menetapkan sejumlah syarat untuk sekolah swasta yang akan digratiskan sehingga ada jaminan mutu bagi peserta didik.

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan saat ini syarat tersebut masih dibahas bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengemukakan ada sebanyak 40 sekolah swasta yang akan digratiskan. Namun, Nahdiana tak merinci sekolah swasta mana saja yang dimaksud.

    Sebelumnya pada Selasa (27/5) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

    Berdasarkan pertimbangan itu, MK dalam amar putusannya mengubah norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi:

    “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapemperda DPRD DKI sesuaikan RPJMD dengan RPJMN agar selaras

    Bapemperda DPRD DKI sesuaikan RPJMD dengan RPJMN agar selaras

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta akan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar selaras dan tidak saling bertentangan.

    “Pemerintah DKI adalah bagian dari Pemerintah Pusat, sehingga RPJMN ini harus menjadi acuan,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD 2025-2029, anggota dewan menyoroti belum masuknya RPJMN sebagai acuan.

    Oleh karena itu, kata Azis, Bapemperda memasukkan RPJMN menjadi acuan dalam menyusun RPJMD DKI Jakarta untuk memastikan semua pembangunan daerah mengacu pada pemerintah pusat.

    Dia mengatakan, dengan dijadikannya RPJMN sebagai acuan, maka nantinya Pemprov DKI dalam mengambil keputusan tidak bertentangan dengan pusat.

    “Jangan sampai ada salah persepsi atau merasa bahwa pemerintah pusat begini, DKI harus begini. Kami tidak setuju, ini yang diantisipasi,” ujarnya.

    Azis menilai RPJMN sangat penting karena memuat evaluasi, tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, dan prioritas nasional.

    Begitu pula terkait arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan.

    RPJMD, harap Aziz, bisa menjadi landasan pembangunan Kota Jakarta pada lima tahun ke depan. Bahkan, bisa sejalan mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

    “Kita berharap, dokumen yang terkait Perda ini sifatnya berkelanjutan. Jadi dari tingkat pusat arahannya, dan DKI yang mengeksekusi. Sehingga pembangunan berjalan lancar,” katanya.

    RPJMN dimasukkan dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPBD DKI: Tak ada korban jiwa dalam kebakaran bangkai bus Rawa Buaya

    BPBD DKI: Tak ada korban jiwa dalam kebakaran bangkai bus Rawa Buaya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan tidak ada korban jiwa atau pun korban luka akibat kebakaran puluhan bangkai bus Transjakarta di Terminal Mobil Barang (TMB) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa.

    “Korban jiwa atau korban luka nihil, jadi tidak ada pengungsian juga,” kata Kepala Satgas BPBD Wilayah Jakarta Barat Vitus Dwi Indarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa sore.

    Menurut dia, kebakaran puluhan bangkai bus itu tidak merambat ke perumahan warga atau warung-warung di sekitar lokasi.

    “Untuk objek yang terbakar itu adalah bus Transjakarta yang tidak terpakai. Tidak ada perambatan ke rumah warga juga,” kata Vitus.

    Namun demikian, kata Vitus, kerugian yang diakibatkan kebakaran itu diprakirakan mencapai Rp1,25 miliar.

    Sebelumnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat mengungkapkan bahwa percikan api dari pekerjaan pengelasan menyebabkan 50 bangkai bus Transjakarta di Terminal Mobil Barang (TMB) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar.

    “Waktu kita terima laporan, jadi katanya ada pemotongan, lagi ada pekerjaan, dugaannya karena percikan,” ungkap Perwira piket Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat, Suroto.

    Suroto menyebut, ketika warga sedang melakukan pemotongan rangka atau bangkai bus dengan menggunakan las karbit, diduga percikan yang muncul menyebabkan kebakaran.

    “Apinya merambat ke bangkai bus, sehingga merambat juga ke bangkai bus yang lain, kebakaran hebat,” ungkap Suroto.

    Pantauan di lokasi pukul 19.00 WIB, puluhan bangkai bus Transjakarta itu kini sudah hangus dilalap api dan api pun sudah dipadamkan sepenuhnya.

    Hujan sempat turun, tepat ketika petugas bersiap meninggalkan lokasi. Kendati demikian, hawa panas dan aroma dari bangkai bus yang terbakar masih terasa di sekitar lokasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Strategi Pemerintah Sumsel jaga regenerasi petani lewat Brigade Pangan

    Strategi Pemerintah Sumsel jaga regenerasi petani lewat Brigade Pangan

    ANTARA – Program Nasional Brigade Pangan menjadi salah satu strategi Pemerintah Sumatera Selatan untuk menjaga regenerasi petani, yang 60 persennya kini telah berusia di atas 45 tahun. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan Bambang Pramono pada Selasa (10/6) menyebut, pemerintah sudah membentuk sebanyak 326 kelompok Brigade Pangan yang tersebar di sejumlah wilayah.

    (Winda Tri Agustina/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Menteri UMKM pacu rasio kewirausahaan capai 3,2 persen tahun 2025 ini

    Menteri UMKM pacu rasio kewirausahaan capai 3,2 persen tahun 2025 ini

    Rasio kewirausahaan kita ini kurang lebih sekarang di 3,1 persen, dan target kami memang kami mau pacu sampai kurang lebih sekitar 3,2 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Kementerian UMKM akan terus memacu agar rasio kewirausahaan nasional bisa mencapai 3,2 persen tahun 2025 ini.

    “Rasio kewirausahaan kita ini kurang lebih sekarang di 3,1 persen, dan target kami memang kami mau pacu sampai kurang lebih sekitar 3,2 persen,” kata Maman dalam acara Hari Kewirausahaan Nasional, di Jakarta, Selasa.

    Selain rasio kewirausahaan secara umum, pemerintah juga menargetkan rasio pengusaha yang memiliki karyawan tetap dapat meningkat dari 18,99 persen pada 2024 menjadi 19,40 persen pada 2025, dan melonjak hingga 23 persen pada 2029.

    Untuk mencapai target tersebut, Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM gencar menjalankan beragam program akselerasi, mencakup pelatihan peningkatan kapasitas, pengembangan manajemen, dan perluasan akses pasar.

    Selain itu, Kementerian UMKM juga memiliki proyek-proyek prioritas, di antaranya inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan, penataan kartu usaha, serta peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.

    Kementerian UMKM juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Kerja sama ini mencakup berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas wirausaha sebagai salah satu upaya mencapai target rasio kewirausahaan 3,60 persen pada 2029.

    Kedua kementerian tersebut sepakat untuk mengoptimalkan fasilitas balai-balai latihan kerja sebagai wadah pengembangan kewirausahaan.

    Dalam acara tersebut, Maman juga menegaskan komitmennya untuk selalu mendampingi dan mendukung para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

    Menurutnya, momentum acara Hari Kewirausahaan Nasional ini adalah sebuah bentuk kesetaraan dan penghormatan pemerintah kepada para pengusaha, baik mikro, kecil, maupun menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarau basah, Dispertan Madiun minta petani tembakau undur masa tanam

    Kemarau basah, Dispertan Madiun minta petani tembakau undur masa tanam

    Selasa, 10 Juni 2025 20:38 WIB

    ANTARA – Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Madiun meminta para petani tembakau untuk menunda masa tanam tembakau. Hal tersebut mengingat pada musim kemarau basah seperti saat ini, hujan deras masih sering mengguyur dan berpotensi merusak tanaman tembakau. (Rindhu Dwi Kartiko/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan Bank Dunia dalam mengukur tingkat kemiskinan.

    Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Wijayanto mengakui standar Bank Dunia terlalu tinggi bagi Indonesia, mengingat standar tersebut diperuntukkan bagi negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita berkisar 4.500 dolar AS hingga 14.000 dolar AS.

    Sementara PDB per kapita Indonesia sebesar 4.900 dolar AS. Meski masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas, namun Indonesia berada pada ambang batas bawah standar kelompok tersebut.

    Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan (GK) Indonesia dinilai terlalu rendah, sehingga perlu penyesuaian dengan pendekatan Bank Dunia.

    “Salah satu solusi yang mungkin adalah menaikkan secara gradual, menuju standar Bank Dunia saat PDB per kapita kita mendekati 9.500 dolar AS mendekati median negara berpendapatan menengah atas, misalnya,” ujar Wijayanto.

    Sedangkan, kata dia lagi, kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Standar GK yang rendah membuat pemerintah berfokus pada program bantuan sosial (bansos). Padahal, pemerintah dianggap perlu menjalankan program yang sifatnya struktural dan substantif.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan pemerintah fokus kepada program-program yang menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, dan berkelanjutan.

    Sebagai contoh, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek padat karya, seperti jalan desa dan irigasi.

    Kemudian, memperbesar diskon bunga untuk proyek rumah rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta relaksasi secara rasional penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas.

    Sebagai catatan, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

    Penerapan PPP 2021 merevisi garis kemiskinan pada tiga lini. Untuk garis kemiskinan internasional yang menjadi standar tingkat kemiskinan ekstrem, nilainya direvisi dari 2,15 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.

    Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah berubah dari 3,65 dolar AS menjadi 4,20 dolar AS per kapita per hari.

    Sedangkan negara berpenghasilan menengah atas berubah dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per kapita per hari.

    Dengan garis kemiskinan 6,85 dolar AS per kapita per hari (menggunakan PPP 2017 atau sebelum revisi), sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 dianggap hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas.

    Sedangkan dengan menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas 8,30 dolar AS, maka persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi XII DPR: Pencabutan IUP Raja Ampat demi pertimbangan lingkungan

    Komisi XII DPR: Pencabutan IUP Raja Ampat demi pertimbangan lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dilakukan pemerintah berdasarkan evaluasi menyeluruh dan pertimbangan lingkungan.

    “Publik bisa melihat bahwa pencabutan IUP dilakukan bukan karena tekanan opini, tetapi berdasarkan evaluasi menyeluruh dan pertimbangan lingkungan yang serius,” kata Bambang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers resmi yang digelar di Istana Kepresidenan, memaparkan secara gamblang alasan dan proses pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bambang menilai penjelasan tersebut disampaikan secara objektif, terukur, dan komprehensif, sehingga membuka ruang pemahaman publik yang lebih jernih terhadap isu yang selama ini simpang siur di masyarakat.

    “Komisi XII DPR RI mengapresiasi dan merasa puas dengan penjelasan yang disampaikan, sangat jelas, sistematis, dan berbasis data,” ujarnya.

    Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang juga membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Bambang menambahkan kehadiran langsung jajaran pemerintahan yakni Menteri Sekretaris Negara, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Sekretaris Kabinet dalam konferensi tersebut menunjukkan sinergi lintas kementerian dalam menjaga integritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini adalah wujud pemerintahan yang solid dan transparan,” ucap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Bangka Belitung.

    Bambang memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mendukung penuh arah kebijakan pemerintah khususnya dalam mendorong pembentukan sistem dan regulasi yang mendukung praktik pertambangan hijau di Indonesia.

    Menurutnya, inisiatif “pertambangan hijau” perlu dikawal bersama agar benar-benar terimplementasi dan memberi dampak positif secara sosial, ekologis, dan ekonomi.

    Di ketahui, dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pencabutan IUP dilakukan setelah proses verifikasi lapangan dan kajian terpadu yang melibatkan banyak pihak.

    Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

    Dalam konferensi pers itu, Menteri ESDM menegaskan pemerintah akan menata kembali sektor ini agar “green mining” menjadi standar utama pengelolaan sumber daya alam ke depan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025