Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat proses sertifikasi 920 kontainer produk udang yang akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebagai penjaminan keamanan komoditas pasca temuan kontaminasi Cesium-137 (Cs-137).

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan, percepatan dilakukan untuk memastikan kelancaran produk ekspor dan memastikan mutu produk Indonesia di pasar global.

    “Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,” kata Bara di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan bahwa dari 920 kontainer yang telah dipindai, sebanyak 121 kontainer sudah diberangkatkan dan kini dalam perjalanan menuju AS. Selain itu, 262 kontainer dinyatakan siap dikirim setelah melewati verifikasi keamanan dan kelayakan ekspor.

    Bara mengatakan, peningkatan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi risiko radiasi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Satgas juga memperkuat koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan lembaga untuk memastikan seluruh barang ekspor yang keluar dari Indonesia memenuhi standar keselamatan.

    Seluruh barang muatan dan kendaraan akan melalui pemeriksaan berlapis menggunakan radiation portal monitor (RPM) di pintu distribusi utama.

    “Sekarang pengecekan di Pelabuhan Tanjung Priok lebih ketat, ada RPM (untuk memantau radiasi),” ungkapnya.

    Selain sektor perikanan, pemerintah turut menangani sejumlah temuan kontaminasi Cs-137 pada barang ekspor seperti alas kaki, yang mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh jalur produksi dan peredaran barang.

    Ia menambahkan, langkah mitigasi risiko ini penting untuk menjaga daya saing produk Indonesia sekaligus memastikan seluruh komoditas ekspor berada dalam kondisi aman bagi konsumen internasional.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Komisi IX DPR optimistis masalah pengangguran di Kepri teratasi

    Tanjungpinang (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh optimistis persoalan pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dapat diatasi karena kawasan perbatasan itu terus berkembang seiring banyaknya investasi masuk dari dalam hingga luar negeri.

    Menurutnya, saat ini Kepri mempunyai tujuh kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan menyerap tenaga kerja, sehingga ia meminta pemerintah daerah membekali masyarakat lokal dengan berbagai keterampilan khusus agar terserap sesuai kebutuhan dunia kerja.

    “Kepri terutama Batam dengan segala kemajuannya, maka jangan sampai warga lokal cuma jadi penonton, tapi harus jadi mesin utama dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Wafiroh selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX padat rapat bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin.

    Wafiroh juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi pekerja lokal berbasis potensi di daerah tersebut.

    Ia mencontohkan Kepri terkenal sebagai daerah maritim dengan 96 persen luas lautan, sehingga program-program pelatihan kerja bisa difokuskan pada sektor pengolahan sumber daya laut.

    “Pelatihan kerja di sektor pariwisata pun perlu diperbanyak, karena Kepri juga terkenal dengan pariwisatanya, bahkan termasuk penyumbang kunjungan wisman terbesar ketiga nasional,” ujarnya.

    Selanjutnya, Wafiroh turut menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri sebesar 6,8 persen atau urutan tertinggi kedua tingkat nasional setelah Papua.

    Dia meyakini bahwa TPT di daerah berjuluk Bumi Segantang Lada itu bukan 100 persen berasal dari penduduk setempat, melainkan 50 persen disumbangkan banyaknya penduduk luar yang masuk di Kepri.

    Ia menyebut Kepri, khususnya Batam menjadi magnet bagi warga luar daerah seperti Pulau Jawa hingga NTB, untuk mengadu nasib mencari pekerjaan.

    “Kepri ini seperti gula, sehingga banyak semut yang datang. Tapi, jangan sampai justru menjadi tempat penampung masyarakat yang tidak punya pekerjaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan kondisi pengangguran di provinsi itu dipengaruhi tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.

    Menurut dia, Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional.

    Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai perlakuan khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah perdagangan bebas (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun. Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ.

    “Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” kata Gubernur Ansar.

    Namun demikian, kata dia, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif.

    Menurut Ansar, banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri, yang kemudian secara langsung mempengaruhi angka TPT di provinsi ini. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT Kepri.

    Gubernur Kepri berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

    “Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” kata Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri: Aduan 110 dipercepat, pengawasan Propam diperluas

    Kapolri: Aduan 110 dipercepat, pengawasan Propam diperluas

    “Cukup memencet 110, respon segera kita hadirkan,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan percepatan respons layanan darurat 110 serta perluasan pengawasan Propam berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri.

    Ia mengatakan bahwa layanan 110 harus menjadi sarana yang mudah diakses masyarakat ketika membutuhkan kehadiran polisi.

    “Cukup memencet 110, respon segera kita hadirkan,” ujarnya usai membuka Apel Kasatwil 2025 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Percepatan layanan dilakukan melalui penyempurnaan sistem digital, integrasi data, serta pemantauan otomatis agar laporan dapat diteruskan cepat ke petugas lapangan.

    Selain itu, Polri memperluas pemasangan barcode pengaduan Propam di fasilitas umum. “Kalau ada pelanggaran, tinggal scan, Propam langsung tangani,” katanya.

    Barcode ditempatkan di halte, hotel, lift, serta berbagai ruang publik guna memudahkan warga melapor jika menemukan pelanggaran anggota.

    Polri juga memiliki sistem yang menggabungkan pelayanan digital dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.

    Ia menyebut digitalisasi layanan merupakan kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas Polri.

    Polri juga memperkenalkan berbagai model pelayanan baru untuk memudahkan akses publik, termasuk penyempurnaan perlengkapan petugas.

    Kapolri memastikan seluruh langkah modernisasi akan terus dievaluasi agar pelayanan publik semakin cepat dan tepat. “Ini bagian upaya menjadikan Polri lebih responsif,” ujarnya.

    Ia menegaskan komitmen Polri untuk terus memperbaiki sistem layanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paxel raih penghargaan dari Google Play atas inovasi layanan logistik

    Paxel raih penghargaan dari Google Play atas inovasi layanan logistik

    Jakarta (ANTARA) – Paxel, perusahaan pengiriman berbasis teknologi digital meraih penghargaan Aplikasi Harian Terbaik (Best Everyday Essential) dari Google Play Best of 2025 atas inovasi layanan penguatan distribusi sektor logistik nasional hingga internasional.

    “Capaian ini memperkuat posisi Paxel sebagai pemain teknologi pengiriman yang terus berinovasi dan memperluas jangkauan, termasuk ke pasar internasional,” kata Co-founder Paxel Zaldy Ilham Masita, dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna yang telah mempercayakan Paxel sebagai solusi pengiriman untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis.

    “Penghargaan dari Google Play ini bukan cuma bentuk apresiasi, tapi juga dorongan buat kami terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar pengalaman kirim makin mudah dan menyenangkan,” ujar Zaldy.

    Aplikasi Paxel menghadirkan solusi pengiriman antarkota dan antarpulau dengan berbagai pilihan layanan mulai dari Sameday, Nextday, hingga Regular Delivery.

    Selain itu, Paxel juga menyediakan beragam layanan khusus seperti PaxelBig, PaxelAmplop, loker pintar PaxelBox, layanan Frozen dengan sistem cold chain, dan platform kuliner Nusantara PaxelMarket.

    Sebagai bagian dari langkah ekspansi, Paxel kini telah memperluas jangkauan pengiriman ke Singapura, yang dapat diakses melalui pendaftaran khusus di tautan bio-Instagram resmi Paxel.

    “Ke depan Paxel akan terus berfokus menghadirkan layanan pengiriman yang lebih efisien, cepat, dan aman, serta berkontribusi dalam pemberdayaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tambah Zaldy.

    Sebagai konsistensi dan komitmennya terhadap digitalisasi logistik, Paxel terus mengembangkan inovasi melalui fitur-fitur baru, penerapan standar Halal Logistik bersertifikasi, serta program loyalitas pengguna.

    “Didukung ribuan kurir hero di seluruh Indonesia, Paxel berkomitmen jadi mitra pengiriman yang bisa diandalkan di setiap momen penting pengguna,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Jakpus amankan tiga WNA yang langgar izin tinggal

    Imigrasi Jakpus amankan tiga WNA yang langgar izin tinggal

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat mengamankan tiga warga negara asing (WNA) Nigeria karena melanggar ijin tinggal dalam operasi gabungan yang dilakukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di salah satu apartemen di Jakpus.

    “Dalam pemeriksaan, didapatkan informasi bahwa OVO (24), OFE (25), dan NCC (24) merupakan orang asing berkebangsaan Nigeria. Mereka telah tinggal di Indonesia melebihi batas dari izin tinggal yang diberikan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Pamuji Raharja di Jakarta, Senin.

    Pamuji mengatakan bahwa penangkapan WNA tersebut berawal dari operasi gabungan bersama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Timpora.

    Pada saat petugas mendatangi unit apartemen orang asing tersebut sempat mendapatkan perlawanan dari penghuni yang berusaha menghindari pemeriksaan dengan tidak membukakan pintu.

    “Operasi ini dilakukan di salah satu apartemen di kawasan Rajawali, Kemayoran, Jakarta Pusat,” ujarnya.

    Kemudian, petugas berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen untuk membuka pintu. Setelah petugas berhasil masuk, petugas mendapatkan tiga orang asing dengan paspor kebangsaan Nigeria di dalam unit.

    Ketiganya dikenakan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan adminstratif. Keimigrasian.

    “Mereka dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi disertai penangkalan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta ANRI-KPU jelaskan soal pengarsipan ijazah capres

    Anggota DPR minta ANRI-KPU jelaskan soal pengarsipan ijazah capres

    Kami jujur Pak, di Komisi II ini sebagai mitra ANRI dan KPU, agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah enggak kelar-kelar gitu. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Khozin meminta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan soal alur pengarsipan dokumen ijazah calon presiden (Capres).

    “Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau nggak?” kata Khozin dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Khozin mengatakan dirinya tidak ingin membahas soal keaslian ijazah tersebut, yang menjadi fokusnya adalah soal status pengarsipan dokumen tersebut.

    “Disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Khozin mengatakan dirinya merasa perbincangan publik soal ijazah tersebut semakin tidak kondusif, oleh karena itu Komisi II mendorong agar ada jawaban yang jelas dan tegas atas pembicaraan tersebut.

    “Kami jujur Pak, di Komisi II ini sebagai mitra ANRI dan KPU, agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah enggak kelar-kelar gitu. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang enggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa,” tuturnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan dokumen yang diarsipkan oleh ANRI hanya dokumen yang asli.

    “Kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli, sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Jadi kalau ditanya itu arsipnya dimana? arsip pasti ada dan dimiliki yang bersangkutan,” kata Mego.

    Lebih lanjut Mego juga menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan ke ANRI untuk diarsipkan, bukan sekadar dokumen namun juga harus memiliki nilai manfaat yang luar biasa.

    “Ada aturan lagi bahwa arsip itu akan diserahkan kepada ANRI kalau sudah masuk klasifikasi statis atau sesuatu yang bersifat sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan,” ujarnya.

    Terkait dokumen ijazah, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan dokumen tersebut kepada pihak yang mengajukan permintaan atas dokumen terkait.

    “Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin di soal sejatinya para pihak yang minta itu sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga sudah dikasih,” kata Afif.

    Afif mengatakan persoalan ini ijazah ini akan menjadi catatan bagi KPU untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola dokumen dan arsip di instansi yang dipimpinnya.

    “Mungkin baru periode-periode ini juga pasca pemilu bahkan pascasetelah pemilu dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak, sebelumnya belum pernah. Nah ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya kita pikirkan bersama-sama.” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Jakarta

    Ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mencatat 1.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di daerah itu sejak Januari hingga pertengahan November 2025.

    “Artinya, kesadaran masyarakat semakin tinggi dan berani mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Kami miliki 44 pos pengaduan dengan dua tenaga ahli yakni konselor dan para legal. Mereka kita tempatkan di 44 kecamatan atau RPTRA,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data itu, kasus yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual pada anak dengan 588 kasus atau 21,9 persen, perempuan jadi korban KDRT dengan 412 kasus atau 15,4 persen. Kemudian perempuan jadi korban kekerasan psikis 318 kasus atau 11,9 persen dan perempuan jadi korban kekerasan fisik sebanyak 276 kasus atau 10,3 persen.

    Lokasi kekerasan kepada perempuan dan anak itu paling banyak terjadi di dalam rumah dengan 1.132 kasus atau 56,3 persen, di jalan dengan 135 kasus atau 6,7 persen. Lalu di kos-kosan 126 kasus atau 6,3 persen, terjadi di sekolah sebanyak 119 kasus atau 5,9 persen lalu di kontrakan 88 kasus atau 4,4 persen, dan di hotel 86 kasus atau 4,3 persen.

    Kemudian untuk terlapor pelaku kekerasan perempuan dan anak paling banyak adalah suami dengan 503 kasus atau sekitar 22,3 persen, kemudian dilakukan oleh teman sebanyak 351 orang atau 15, 7 persen, dan orang tidak dikenal sebanyak 281 kasus atau 12,6 persen.

    Lalu, kekerasan yang dilakukan oleh tetangga sebanyak 203 kasus atau 9,1 persen, kekerasan dilakukan ayah kandung ada 197 kasus dengan 8,8 persen, dan pacar dengan 147 kasus atau sekitar 6,6 persen.

    Sementara untuk korban kekerasan anak dan perempuan terbanyak berdasarkan kota atau KTP korban yang terbanyak ada di Jakarta Timur dengan 513 korban, diikuti Jakarta Selatan 337 korban, dan Jakarta Barat 316 korban.

    Untuk menyikapi persoalan itu, kata dia, pihaknya berupaya melakukan potensi mitigasi risiko dengan menyusun revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

    Menurut Iin, perda ini akan direvisi menjadi dua peraturan daerah pada tahun 2026, yakni Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota dan Kabupaten Layak Anak

    “Itu nantinya masuk dalam substansi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 itu belum ada tentang TPKS. Maka, pada 2026 kami akan membahas untuk memasukkan substansi di UU TPKS ini,” ujarnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Sekarang, dengan keputusan ratas (rapat terbatas) kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

    “Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat. Sebelumnya, IUP untuk pasir kuarsa dan pasir silika merupakan kewenangan pemerintah daerah.

    “Sekarang, dengan keputusan ratas (rapat terbatas) kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat,” ucap Bahlil.

    Revisi aturan tersebut nantinya tidak hanya berlaku di Bangka Belitung, tetapi juga di daerah-daerah lain.

    Langkah itu ditempuh oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pertambangan Indonesia.

    “Tidak hanya Babel, semuanya mau kami rapikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    Setelah menghadiri rapat tersebut, Bahlil menegaskan komitmen penertiban tambang ilegal.

    Selain modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin penambangan pasir kuarsa, Bahlil juga memaparkan temuan soal penambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun belum memiliki IPPKH. Dengan demikian, pertambangan tersebut digolongkan sebagai pertambangan ilegal, meskipun sudah memiliki IUP.

    Kegiatan pertambangan tanpa IPPKH tersebut lantas menyebabkan kawasan hutan dipenuhi oleh lubang-lubang dan mengalami kerusakan lingkungan.

    “Itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak ingin (lebih parah), jadi kami tertibkan semuanya. Jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan lagi,” tutur Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelni Batam tambah satu kapal selama Natal-Tahun Baru

    Pelni Batam tambah satu kapal selama Natal-Tahun Baru

    Batam, Kepri (ANTARA) – PT Pelni Cabang Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menambah satu unit kapal selama angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 seiring meningkatnya permintaan perjalanan laut saat periode akhir tahun tersebut.

    Kepala Cabang PT Pelni Batam Edwin Kurniawan mengatakan bahwa untuk masa Natal-Tahun Baru, pihaknya mengoperasikan KM Kelud sebagai kapal reguler dan menambah satu kapal lagi, yaitu KM Nggapulu.

    “Jadwal yang sudah keluar baru sampai keberangkatan 27 Desember 2025. Untuk angkutan nanti ada dua kapal. Kalau reguler hanya KM Kelud, jadi ditambah KM Nggapulu,” kata Edwin saat dihubungi di Batam, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa Pelni Batam membuka rute menuju Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Balai Karimun.

    Perjalanan kapal selama Desember 2025 sudah dijadwalkan pada tanggal 3, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, dan 27.

    Edwin menyampaikan bahwa KM Kelud memiliki kapasitas normal 2.607 penumpang, namun pada periode puncak seperti Natal-Tahun Baru memperoleh dispensasi kapasitas hingga 3.457 tempat duduk dari Kementerian Perhubungan.

    “Peak season ini kami dapat dispensasi karena demand tinggi,” ujarnya.

    Sementara itu, KM Nggapulu sebagai tambahan armada memiliki kapasitas 2.138 penumpang dan juga memperoleh dispensasi menjadi 2.800 tempat duduk.

    “Untuk penjualan tiket keberangkatan Desember ini dilakukan secara bertahap dan tidak langsung dibuka seluruhnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memberi banyak tiket untuk dijual kembali,” katanya.

    Ia juga memproyeksikan bahwa tanggal-tanggal menjelang Natal dan Tahun Baru seperti 18, 20-22, serta 25 dan 27 Desember akan menjadi hari-hari yang paling ramai.

    Selain pengoperasian dua kapal, pemerintah pusat menerapkan stimulus ekonomi untuk tiket Pelni berupa diskon tarif 20 persen khusus kelas ekonomi untuk keberangkatan dari 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    “Diskon ini khusus kelas ekonomi. Bisa dua ribuan lebih tiket yang tersedia per kapal,” kata Edwin.

    Edwin turut mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi, baik secara daring maupun di loket, serta membawa barang secukupnya.

    Ia berharap arus keberangkatan di Batam berjalan dengan lancar.

    “Pengalaman Lebaran kemarin sudah bagus, karena fasilitas pelabuhan lebih lengkap dan besar untuk para penumpang menunggu kapal,” tambahnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Kabupaten Karo punya basis kuat untuk agrowisata modern

    Wamentan: Kabupaten Karo punya basis kuat untuk agrowisata modern

    Karo (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memiliki fondasi kuat untuk berkembang sebagai pusat agrowisata nasional berkat komoditas unggulan seperti jeruk, kopi, dan hortikultura.

    “Jeruk, kopi, dan hortikultura Karo sudah dikenal luas. Tugas kami adalah memastikan petani mendapat pendampingan dan sarana memadai agar potensi ini berkembang menjadi agrowisata modern,” katanya di Karo, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan program penguatan kelompok tani, bantuan infrastruktur kebun, serta dukungan bagi desa-desa yang mengembangkan wisata berbasis pertanian.

    Untuk itu ia juga menekankan pentingnya hilirisasi agar petani tidak berhenti pada penjualan produk segar.

    “Kami membuka skema insentif bagi kelompok tani dan UMKM yang ingin memproduksi olahan bernilai tambah seperti minyak atsiri jeruk, kopi premium, hingga produk turunan hortikultura,” katanya.

    Digital farming, perbaikan tata niaga, hingga pemasaran produk kreatif juga masuk dalam agenda pendampingan Kementerian Pertanian.

    “Transformasi pertanian harus melibatkan generasi muda melalui teknologi dan inovasi,” katanya.

    Sementara Bupati Karo, Antonius Ginting, mengatakan, pengembangan agrowisata harus dibarengi peningkatan kapasitas petani.

    “Kita ingin petani tidak hanya menjadi produsen, tapi juga pelaku wisata. Kami sudah melatih kelompok tani untuk pemanduan wisata kebun, packaging produk, hingga layanan wisata,” katanya.

    Ia menekankan bahwa agrowisata Karo harus tetap menonjolkan identitas budaya lokal.

    “Budaya Karo harus hadir di setiap destinasi, mulai dari arsitektur, kuliner, musik, hingga cerita adat. Wisata pertanian dan budaya adalah satu paket,” katanya.

    Pewarta: Juraidi dan Ade Friadi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.