Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada pekan ini menjadi sorotan, mulai dari Prabowo tegaskan tak ada reshuffle kabinet karena kerja menteri baik hingga legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo tegaskan tak ada “reshuffle” kabinet karena kerja menteri baik

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo minta Pramono agar DKI mau patungan bangun “giant sea wall”

    Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence

    Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penandatanganan 27 dokumen nota kesepahaman (MoU) dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp33 triliun dalam Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

    Dia menilai langkah strategis itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

    “Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Daeng Ical itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Tanggul laut proyek vital lindungi pantai utara Jawa dari rob

    Seskab: Tanggul laut proyek vital lindungi pantai utara Jawa dari rob

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan komitmen pemerintah untuk segera memulai tanggul laut sebagai proyek strategis nasional.

    “Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantal Utara Jawa merupakan salah satu infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/6) malam.

    Seskab memaparkan bahwa proyek Giant Sea Wall sejatinya telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional sejak tahun 1995.

    Tanggul laut raksasa itu akan dibangun membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu delapan hingga 10 tahun.

    Dalam sambutannya saat menutup forum Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang dihadiri peserta lebih dari 7.000 orang dari 33 negara itu, Presiden memaparkan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan waktu hingga 20 tahun.

    “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. Lima belas sampai dua puluh tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segara mulai itu,” kata Presiden Prabowo.

    Pembangunan mega proyek itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

    Khusus tanggul di Teluk Jakarta, pemerintah membutuhkan alokasi anggaran melalui APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 8 miliar sampai 10 miliar dolar AS.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo undang swasta dalam negeri-asing bangun infrastruktur nasional

    Prabowo undang swasta dalam negeri-asing bangun infrastruktur nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengundang perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing untuk ikut membangun proyek infrastruktur nasional karena dinilai lebih efisien dan modern.

    Saat memberi sambutan pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6), Presiden menilai bahwa konstruksi dan pembangunan fisik yang dikerjakan swasta dapat mencapai prestasi tepat waktu dan lebih hemat anggaran.

    “Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya,” kata Presiden.

    Presiden menekankan bahwa peran swasta harus lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional.

    Sementara itu, pemerintah akan fokus melakukan intervensi mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan memperbaiki pendidikan.

    Untuk menarik lebih banyak investasi, Prabowo menjanjikan pemerintahannya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman agar perusahaan swasta dapat terlibat aktif membangun infrastruktur dalam negeri.

    Pemerintah telah berkomitmen menyederhanakan perizinan, memfasilitasi proyek, dan menjaga stabilitas agar pembangunan tidak terganggu.
    Presiden juga menyambut baik pusat layanan yang mempercepat realisasi proyek infrastruktur.

    “Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” kata Presiden.

    Kepala Negara menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di awal tahun telah memberikan Negara memiliki ruang fiskal yang cukup sebagai modal investasi bersama swasta. Menurut Presiden, hal ini akan memberikan kenyamanan kepada para investor.

    “Kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” tegas Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri pertahanan lokal kerja sama dengan Naval perkuat maritim NKRI

    Industri pertahanan lokal kerja sama dengan Naval perkuat maritim NKRI

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu industri pertahanan dalam negeri, PT Hariff Dipa Persada bekerja sama dengan perusahaan industri asal Perancis, Naval Group dalam rangka memperkuat pertahanan maritim Indonesia.

    Naval adalah produsen kapal selam Scorpene yang saat ini tengah dipesan pemerintah untuk memperkuat TNI AL.

    Kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam gelaran pameran Indo Defence 2025 yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kerja sama ini mencerminkan komitmen kami terhadap pertahanan nasional dan kesiapan industri dalam negeri untuk berperan aktif dalam proyek besar seperti Scorpene,” kata Presiden Direktur Hariff Defense (PT. Hariff Dipa Persada) Adi Nugroho dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta.

    Adi menjelaskan, penandatanganan MoU ini menjadi langkah dapat menjadi langkah awal bagi industri pertahanan lokal Indonesia untuk meningkatkan aktivitas transfer teknologi dengan perusahaan asing demi kemajuan pertahanan dalam negeri.

    Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan.

    Tidak hanya itu, Adi melanjutkan kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan kerja sama di berbagai bidang seperti komunikasi taktis, sistem kontrol, integrasi teknologi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia melalui alih teknologi dan pelatihan.

    Dengan adanya kerja sama ini, Adi berharap eksistensi industri pertahanan dalam negeri bisa semakin eksis di mata internasional.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan gelaran Indo Defence tahun 2025 merupakan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

    Karenanya, dia mendorong beragam perusahaan industri dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Tidak ketinggalan beberapa perusahaan produsen alutsista dari luar negeri juga memamerkan produknya seperti kendaraan tempur, pesawat tempur hingga ragam senjata.

    Sjafrie melanjutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 1.180 peserta eksibisi dari 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri.

    Dengan adanya forum bertaraf internasional ini, Sjafrie berharap alutsista buatan anak bangsa bisa semakin dikenal dunia. Dia juga berharap banyak kontrak kerja sama yang terbangun antara produsen alutsista dalam negeri dan luar negeri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut terima Opini WTP ke-11 kali berturut-turut dari BPK RI

    Gubernur Sumut terima Opini WTP ke-11 kali berturut-turut dari BPK RI

    “Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki,”

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali berturut-turut setiap tahun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Penerimaan Opini WTP itu atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sumut tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Kamis.

    Usai menerima predikat Opini WTP ke-11, Bobby menyampaikan apresiasi BPK RI yang memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024.

    Namun, ia menyampaikan, kepada jajarannya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut tetap mempertahankan capaian ini.

    Gubernur mengingatkan capaian ini agar menjaga catatan negatif dalam pengelolaan keuangan, baik laporan maupun pelaksanaan pembangunan diminimalisasi.

    “Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki,” katanya.

    Menyempurnakan laporan keuangan, sehingga Pemprov Sumut mendapat opini terbaik 11 kali berturut-turut, ujar Bobby.

    Gubernur juga memberi catatan penting penerimaan Opini WTP ke-11, bahwa raihan ini bukan jaminan menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bersih dari korupsi.

    Pihaknya menekankan kepada jajarannya para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut, bahwa tugas penting pembangunan adalah menyejahterakan masyarakat.

    “Saya juga mengingatkan diri sendiri dan untuk kita semua yang ada di sini, khususnya para pimpinan OPD agar menjadikan diri kita insan yang jauh dari korupsi. Yang benar-benar mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Bobby.

    Gubernur juga berharap kepada DPRD Sumut selaku lembaga legislatif harus terus melakukan fungsi pengawasan, sehingga pembangunan untuk menyejahterakan rakyat benar-benar terwujud.

    Melalui Opini WTP ke-11 ini, Bobby juga berharap menjadi penyemangat Sumatera Utara sekaligus tradisi dan budaya kerja pemerintah provinsi bersama yang lainnya.

    “Kami juga mengharapkan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut, kalau ada di OPD anggarannya aneh-aneh, silakan dikoreksi. Ini agar kejadian-kejadian negatif atau belanja yang tidak efektif tak terulang lagi,” tegas dia.

    “Sebab kami menyadari, masih banyak yang perlu diperbaiki kedepannya. Karena itu, kami mohon bimbingannya dari BPK dan pengawasan ketat dari DPRD Sumut,” papar Bobby.

    Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengatakan, bahwa pihaknya telah menyelesaikan proses pemeriksaan atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2024.

    Hal ini berdasarkan pada standar yang memastikan setiap tahapan berlangsung dengan metodologi yang tepat, akurat, dan bisa dipercaya.

    “Penilaian pertama itu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua sistem pengendalian internal, ketiga kepatuhan, dan keempat kecukupan pengungkapan,” tuturnya.

    Tetapi, tegas dia, memang Opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi karena pihaknya melihat adalah laporan keuangan.

    “Ini berdasarkan sampel saja, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya,” jelas Haerul.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL perkuat lanal seluruh wilayah dengan kapal buatan dalam negeri

    TNI AL perkuat lanal seluruh wilayah dengan kapal buatan dalam negeri

    “Apabila (kapal patroli) itu bisa dibangun dari dalam negeri maka akan kita maksimalkan yang dari dalam negeri sehingga kita mudah dalam meng-upgrade peralatan tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya berencana memperkuat pangkalan angkatan laut (lanal) dengan kapal patroli baru buatan dalam negeri.

    “Apabila (kapal patroli) itu bisa dibangun dari dalam negeri maka akan kita maksimalkan yang dari dalam negeri sehingga kita mudah dalam meng-upgrade peralatan tersebut,” kata Ali dalam jumpa pers pemusnahan narkoba seberat dua ton di Batam, Kamis.

    Menurut Ali, penguatan lanal-lanal di beberapa daerah perlu dilakukan guna memperkuat sistem patroli laut di kawasan perbatasan.

    Hal tersebut, menurut Ali, perlu dilakukan karena saat ini lanal-lanal kerap kali membongkar kasus penyelundupan barang ilegal hingga narkoba di kawasan laut wilayah perbatasan.

    Yang paling besar, personel lanal terlibat dalam pengungkapan kasus penyelundupan narkoba seberat dua ton di wilayah laut Kepulauan Riau.

    Ali sendiri mengakui dalam gelaran pameran Indo Defence yang saat ini sedang berlangsung di Kemayoran, banyak pihak perusahaan asing yang menawarkan TNI AL produk kapal patroli dan teknologi pengawasan baru.

    “Nah ini dengan adanya Indo Defence kita melihat banyak negara-negara yang menawarkan sistem pengawasan surveillance, maritime surveillance ini dengan baik. Namun kita lebih memprioritaskan barang-barang dari dalam negeri,” kata Ali.

    Namun demikian, Ali tidak menjelaskan dengan rinci berapa kapal patroli yang akan dibuat untuk memperkuat lanal-lanal di seluruh Indonesia.

    Dia juga tidak menjelaskan secara rinci kapan kerja sama pembuatan kapal patroli tersebut mulai berlangsung.

    Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, kapal Sea Dragon Terawa yang dicurigai membawa narkotika berlayar dari perairan Andaman menuju perairan Kepri.

    Selanjutnya pada 22 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, petugas BNN didukung kekuatan penuh Ditjen Bea Cukai yang mengerahkan dua kapal dan didukung Lantamal IV yang mengerahkan dua kapal perang, dan dukung Polda Kepri serta Bais TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut.

    Pada saat melewati perairan Indonesia, petugas gabungan berhasil menangkap dan membawa kapal tersebut ke Dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan awak kapal.

    Saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkoba jenis sabu seberat kurang lebih dua ton atau tepatnya 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika “Golden Triangle”.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan larang pengambilan air tanah di Muara Angke

    Pramono akan larang pengambilan air tanah di Muara Angke

    Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang bisa mengancam keselamatan warga pesisir.

    “Yang harus diketahui publik adalah permukaan tanah kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk yang akan kami buat aturan agar air tanahnya tidak diambil,” kata Pramono saat ditemui usai meninjau pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

    Menurut Pramono, pengambilan air tanah secara masif menjadi penyebab utama turunnya permukaan tanah, yang memperburuk dampak rob.

    Apabila permukaan tanah cepat menurun, menurut Pramono, tentunya sangat membahayakan masyarakat.

    Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendistribusikan layanan air bersih perpipaan ke wilayah tersebut.

    Saat ini, Pramono mengatakan distribusi air bersih sudah mulai dikerjakan oleh PAM Jaya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah.

    “Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini,” kata Pramono.

    Untuk menghadapi ancaman rob, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun tanggul laut sepanjang 1,4 kilometer dengan ketinggian 2,5 meter. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Tanggul tersebut dirancang agar bisa menahan air laut hingga ketinggian 2,5 meter, melebihi elevasi kawasan Muara Angke yang saat ini berada di angka 1,8 meter.

    Pemprov DKI juga berencana melanjutkan penambahan tanggul sepanjang satu kilometer tahun depan, sehingga total akan mencapai 2,4 kilometer.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan pembangunan tanggul ini akan berdampak terhadap 282 rumah warga dan mencakup area seluas 120 hektare.

    Sementara itu, lanjut Ika, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tanggul mitigasi tersebut kurang lebih sekitar Rp52 miliar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawa 5,65 gram tembakau gorila, Remaja 18 tahun diamankan polisi

    Bawa 5,65 gram tembakau gorila, Remaja 18 tahun diamankan polisi

    merupakan tindak lanjut  laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkotika di lingkungan mereka

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengamankan seorang remaja berinisial MF (18) atas dugaan kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila.

    Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara menyebut penangkapan dilakukan pada Senin (9/6) di pinggir Jalan Boulevard Raya, tepatnya di samping gedung Apartemen Bunaken, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Penangkapan pelaku MF, kata Aprino, merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkotika di lingkungan mereka.

    “Berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, kami langsung lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan MF bersama empat paket tembakau sintetis dengan berat total 5,65 gram,” ungkap Aprino saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Grogol Petamburan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

    Atas perbuatannya, pelaku MF disangkakan dengan pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Hafiz Gumilang menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memerangi penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan remaja, yang kerap menjadi sasaran empuk peredaran narkoba.

    “Kami berharap peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terus berjalan, karena keberhasilan ini berawal dari keberanian warga menyampaikan keresahannya,” imbuhnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo dan Presiden Macron sampaikan kesepakatan kedua negara di pelataran Candi Borobudur

    Presiden Prabowo dan Presiden Macron sampaikan kesepakatan kedua negara di pelataran Candi Borobudur

    Kamis, 29 Mei 2025 15:33 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) berbincang sebelum konferensi pers usai kunjungan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). Dalam kunjungan di candi yang dibangun pada 750-850 Masehi oleh Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno tersebut keduanya menyampaikan sejumlah kesepakatan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) berjabat tangan saat mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). Dalam kunjungan di candi yang dibangun pada 750-850 Masehi oleh Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno tersebut keduanya akan menyampaikan sejumlah kesepakatan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

  • DKI beri subsidi Rp11.500 per penumpang pengguna Transjabodetabek

    DKI beri subsidi Rp11.500 per penumpang pengguna Transjabodetabek

    perluasan rute tersebut tidak akan mengorbankan pelayanan yang ada di dalam wilayah Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama ini memberikan subsidi Rp11.500 per penumpang yang menggunakan layanan Transjabodetabek.

    Subsidi ini diberikan untuk menekan harga tiket transportasi antarkota yang seharusnya Rp15.000 per orang.

    “Jadi sekarang ini setiap orang kita subsidi Rp11.500. Karena memang harga tiket transportasi di Jabodetabek itu seharusnya Rp15.000 setiap penumpangnya,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Kamis.

    Sebelumnya, Pramono sempat mengakui operasional layanan Transjabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga memang memberikan beban terhadap APBD Jakarta.

    Pasalnya, akhir-akhir ini, Pemerintah Provinsi Pemprov Jakarta telah memperluas rute Transjabodetabek yang meliputi tujuan Bogor, Depok, Alam Sutera, Bekasi, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Kendati demikian, Pramono menegaskan Pemprov Jakarta tetap berkomitmen untuk mengembangkan transportasi di dalam kota Jakarta, yakni dari koefisien luas bangunan (KLB) dan pengembangan berbasis transportasi atau transit oriented development (TOD).

    “Misalnya, urusan KLB dan TOD, itu kita gunakan untuk membangun Jakarta,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan secara matang perluasan layanan Transjabodetabek menyusul tingginya animo masyarakat.

    Dia juga menegaskan perluasan rute tersebut tidak akan mengorbankan pelayanan yang ada di dalam wilayah Jakarta. Hal itu sudah dikoordinasikan secara langsung dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

    “Nggak benar itu kalau pembukaan jalur-jalur ini disebut mengurangi jalur yang ada di dalam kota,” jelas Pramono menanggapi adanya keluhan pengecilan bus dan sebagainya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.