Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pemkot Jaksel edukasi literasi digital untuk permudah kelola informasi

    Pemkot Jaksel edukasi literasi digital untuk permudah kelola informasi

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Jakarta Selatan (Kominfotik Jaksel) memberikan edukasi literasi digital untuk mempermudah jajarannya mengelola informasi publik.

    “Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman penggunaan aplikasi desain Canva dan teknik bermedia sosial untuk para admin medsos Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasudin Kominfotik Jaksel, Andrie Yuswanto di Jakarta, Jumat.

    Edukasi literasi digital itu dikemas dalam kegiatan Jakarta Sadar Olah Literasi Digital dengan tema “Strategi Kelola Media Sosial dan Desain Kreatif” yang digelar di Ruang Rapat Gelatik 1 Kantor Walikota Jakarta Selatan.

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dua narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti, Aida Fathira dari Social Media Strategy ANTV dan Annisa Retno Utami dari Universitas Sahid sebagai pengguna aplikasi Canva.

    Dengan adanya kegiatan ini, Andrie berharap, dapat menambah ilmu dan wawasan seluruh peserta, sehingga dapat membangun atau mengembangkan sosial medianya masing-masing dalam memberikan informasi yang baik dan diminati semua kalangan.

    “Pesan saya kepada seluruh peserta literasi digital ini untuk dapat mengikuti dan memahami seluruh penjelasan dari narasumber dan nantinya mengimplementasikannya dengan baik,” ucapnya.

    Sementara itu, Admin Media Sosial Suku Dinas Sosial Jaksel, Ryo Yod menuturkan, acara yang digelar Sudin Kominfotik Jaksel ini dapat memberikan pemahaman kepada pengelola akun media sosial untuk berperan aktif memberikan informasi yang mudah dikonsumsi warga.

    “Sangat bagus sekali, jadi kita tahu bagaimana cara membuat konten plan, visual, pewarnaan dan typografi serta sebagainya, sehingga visual dan tata cara strategi komunikasi yang dihasilkan juga semakin bagus,” ucap Ryo.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Timwas Haji DPR: Rasio tenaga kesehatan dengan jamaah perlu dievaluasi

    Timwas Haji DPR: Rasio tenaga kesehatan dengan jamaah perlu dievaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto menyatakan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji Indonesia perlu dievaluasi karena menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap jamaah menjadi kurang maksimal.

    “Saat ini rasio tenaga kesehatan dengan jumlah jamaah haji sekitar satu banding 400. Ini sangat tidak ideal dan harus dievaluasi ulang. Pelayanan kesehatan jamaah jadi kurang maksimal,” kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang membatasi aktivitas medis di area hotel jamaah menyebabkan keterlambatan proses perujukan bagi jamaah yang sakit ke rumah sakit rujukan di Saudi.

    Untuk itu, Edy menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif oleh tenaga medis Indonesia di lapangan. Jamaah haji yang masuk kategori risiko tinggi harus betul-betul disiapkan jalur perujukannya

    “Petugas kesehatan kita ke depan harus lebih difokuskan pada deteksi dini, pemantauan rutin, dan klasifikasi risiko jamaah. Mana yang high risk, middle risk, dan low risk,” ujarnya.

    Padahal, keberadaan klinik tersebut sangat strategis untuk menjadi titik transit sementara jamaah sebelum dirujuk ke rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit sebelum kembali ke pemondokan.

    “Saat jamaah sakit, mereka bisa ditampung dulu di klinik sebelum dirujuk. Begitu juga sebaliknya, saat selesai perawatan bisa transit dulu di klinik sebelum balik ke hotel atau ke lokasi ibadah. Tahun depan seharusnya klinik ini kembali dibuka,” tuturnya.

    Sebagai langkah jangka panjang, Edy mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai menjajaki kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi guna membangun Rumah Sakit Haji Indonesia di Makkah.

    Menurut dia, jumlah jamaah haji maupun umroh dari Indonesia sangat besar setiap tahunnya sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki rumah sakit haji sendiri di Arab Saudi

    “Ini penting agar jamaah kita bisa dirawat oleh tenaga medis sesama orang Indonesia sehingga ada kenyamanan, keamanan, dan komunikasi yang lebih baik,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

    Edy akan membawa gagasan tersebut dalam pembahasan Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan jamaah haji Indonesia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga dapat pelatihan servis AC di Jaksel untuk keterampilan kerja

    Warga dapat pelatihan servis AC di Jaksel untuk keterampilan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga mendapat pelatihan servis pendingin ruangan (AC) di RPTRA Taman Sawo, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk memiliki keterampilan pekerjaan.

    “Pelatihan bidang service AC ini diikuti 50 peserta dari 10 Kecamatan se-Jakarta Selatan,” kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan, Fidiyah Rokhim di Jakarta, Kamis.

    Fidiyah mengatakan sebanyak 50 peserta itu menjalankan pelatihan yang berlangsung selama lima hari.

    Adapun para peserta diberikan materi berupa teori hingga praktik bongkar pasang AC dan perbaikan beberapa komponen (sparepart) AC yang rusak.

    Ia berharap, dengan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan para peserta dalam hal servis AC, sehingga akan menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan ataupun bekerja di suatu instansi pada bidang servis AC.

    “Peserta yang sudah selesai ini juga kami berikan alat servis AC seperti, steamer AC, tang, selang, multitester, obeng set dan konektor selang untuk menunjang pekerjaan mereka,” ucapnya.

    Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengimbau bagi warga yang belum bekerja, untuk bisa mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).

    Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat sekitar 7,8 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Jaksel deportasi 18 WNA karena izin tinggal tak sesuai

    Imigrasi Jaksel deportasi 18 WNA karena izin tinggal tak sesuai

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan melakukan deportasi sebanyak 18 warga negara asing (WNA) dengan izin tinggal tidak sesuai dan melebihi batas waktu perizinan (overstay).

    “Untuk sampai saat ini sudah ada 18 WNA yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Bugie Kurniawan dalam konferensi pers bersama wartawan di Jakarta, Jumat.

    Bugie mengatakan pihaknya menyasar 190 tempat di Jakarta Selatan dalam melakukan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran administrasi keimigrasian.

    Adapun pelanggar terbanyak berasal dari negara Spanyol, Rusia, India, Pakistan, dan Libya.

    “Macam-macam (pelanggarannya) dari mulai tidak tinggal sesuai dengan domisili yang dilaporkan pada saat pengajuan izin tinggal, kemudian melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan overstay lebih dari 60 hari,” ungkapnya.

    Usai dideportasi, para WNA tersebut masuk tahap usulan penangkalan. Artinya, jika dari pihak terkait tidak mengusulkan, maka mereka tidak bisa masuk kembali ke Indonesia.

    “Masa berlaku dari penangkalan ini enam bulan, apabila tidak diusulkan perpanjangannya maka dengan secara otomatis orang asing tersebut bisa masuk wilayah Indonesia lagi,” jelasnya.

    Dalam hal pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA), Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat penerbitan 2.855 Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 7.283 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 455 Izin Tinggal Tetap (ITAP), 64 affidavit, 240 Exit Permit Only (EPO), serta 147 laporan ERP Tidak Kembali.

    Tiga negara dengan permohonan ITAS terbanyak adalah Jepang, Korea Selatan, dan India. Sedangkan permohonan ITK terbanyak berasal dari China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru berperan penting deteksi kekerasan perempuan dan anak

    Guru berperan penting deteksi kekerasan perempuan dan anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta guru untuk bisa berperan penting dalam mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekolah.

    “Kejadian kekerasan perempuan dan anak di lingkungan sekolah juga perlu diperhatikan. Guru-guru harus tahu dan bisa mendeteksi kegiatan dan perilaku siswanya selama di sekolah,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Askesra Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim di Jakarta, Jumat.

    Ali mengatakan guru dapat menjadi pembina utama dalam memberikan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah. Sehingga siswa dapat lebih mengenali, mencegah, dan merespons tanda-tanda kekerasan.

    Edukasi yang dapat diberikan berupa bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, dan siber (online).

    Selain itu, Ali meminta guru lebih peka terhadap perubahan sikap anak selama beraktivitas di sekolah. Hal tersebut menyangkut pikiran, emosional, ataupun peristiwa yang sedang dirasakan siswa.

    “Kejadian di sekolah juga guru-guru harus memperhatikan, harus tahu perkembangan siswanya. Kalau ada yang tiba-tiba bengong, stres, guru harus cari tahu,” ujarnya.

    Menurut Ali, anak-anak biasanya akan ragu dan takut untuk menceritakan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, guru harus menjadi wadah pertama untuk mendeteksi, menampung cerita, dan membantu sistem pelaporan.

    “Harus segera dilaporkan. Jadi, setiap perkembangan terhadap anak-anak, terhadap perempuan, harus mudah untuk melakukan pelaporannya. Tetapi, jangan salah, seringkali hal ini menjadi hal yang memalukan, hal yang ditutup-tutupi, aib bagi keluarga, jadi harus tetap menjaga privasi anak dan keluarga,” jelas Ali.

    Berdasarkan laman Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, layanan kasus kekerasan perempuan dan anak bisa diakses secara gratis bagi warga Jakarta ataupun bukan warga DKI Jakarta yang mengalami kekerasan di wilayah Jakarta.

    Layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Layanan tersebut mencakup pendampingan, kesehatan, psikologis, hukum, dan rujukan.

    Terdapat dua petugas layanan di setiap pos pengaduan yang terdiri dari petugas yang memberikan bimbingan konseling (konselor) dan edukasi hukum (paralegal) yang bertugas menerima pengaduan kekerasan, dan melakukan asesmen awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

    Adapun pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak di Jakarta hadir di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

    Total terdapat 44 pos pengaduan yang kini tersebar di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta.

    Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2024. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.682 kasus.

    Sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari sampai Juni 2025 sebanyak 965 kasus.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Pemprov DKI Jakarta mau patungan dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    “Intinya, Pemprov Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Chico mengatakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan patuh terhadap arahan pemerintah pusat.

    Dia menyebutkan Pramono sudah bertemu dengan utusan Prabowo untuk membicarakan hal tersebut. Pramono pun menyanggupi permintaan dari Prabowo tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan giant sea wall.

    Prabowo pun memproyeksi APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai 8 miliar dolar AS, yang dapat dialokasikan per tahun sebesar 1 miliar dolar AS.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis (12/6) mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Pramono menjelaskan, awalnya Giant Sea Wall yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta hanya sepanjang 12 kilometer.

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer

    “Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan gagasan arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Jakarta sudah memulai lebih awal untuk penanganan banjir rob di tempat ini,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan sebanyak 282 bangunan rumah warga yang terdampak proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, tidak akan direlokasi.

    Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby menyatakan tanggul dikerjakan di atas badan jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan relokasi warga.

    “Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting,” kata Achmad dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Konsep tanggul mitigasi ini memanfaatkan badan jalan yang ada dengan cara ditinggikan, sehingga struktur jalan tersebut berfungsi ganda sebagai tanggul penahan air rob.

    Sebelumnya, pada Kamis (12/6) Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meninjau langsung proses pembangunan tanggul tersebut.

    Pramono menyebut proyek ini sebagai langkah penanganan jangka menengah yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI.

    “Pemerintah Jakarta memulai hal baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu,” kata Pramono.

    Selain itu, Pramono juga mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Tanggul mitigasi tersebut diketahui memiliki panjang 1,4 kilometer dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Adapun elevasi eksisting kawasan Muara Angke hanya berada di angka 1,8 meter.

    Konstruksi ini dirancang untuk menahan air laut yang naik, yang kerap mengakibatkan banjir rob di kawasan pesisir. Pembangunan tanggul itu ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah panjang tanggul hingga 1 kilometer lagi pada tahun 2026, sehingga totalnya menjadi 2,4 kilometer.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 313 penyintas kebakaran di Jakut dapatkan layanan kependudukan

    313 penyintas kebakaran di Jakut dapatkan layanan kependudukan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara menyebutkan sebanyak 313 penyintas kebakaran di RT 17/RW 04, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan telah mendapatkan layanan administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola.

    “Layanan jemput bola tersebut dilakukan dengan membuat posko di lokasi pengungsian yang sudah dilaksanakan sejak Minggu (8/6). Hingga Kamis (12/6) kami sudah melayani 313 pemohon,” kata Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Yudi Hermawan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, layanan ini bertujuan memudahkan para penyintas kebakaran dalam mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau hangus terbakar.

    Yudi menyebutkan permohonan itu terdiri dari dari 105 Kartu Keluarga (KK), 88 KTP elektronik warga DKI dan delapan KTP luar DKI. Sementara, ada 112 warga yang melakukan konsultasi terkait permohonan dokumen lainnya.

    Dalam layanan jemput bola ini, pihaknya mengerahkan lima petugas dari Sudin Dukcapil Jakarta Utara dan Satpel Dukcapil Kecamatan Penjaringan.

    “Kami akan selalu siap melayani warga penyintas kebakaran,” ujarnya.

    Dia pun mengimbau kepada seluruh penyintas kebakaran yang belum mengurus dokumen administrasi kependudukan agar segera memanfaatkan layanan ini sebelum masa pelayanan berakhir.

    “Kami ingin memastikan semua warga yang terdampak tetap memiliki dokumen resmi agar tidak mengalami kendala dalam pelayanan publik ke depan,” kata Yudi,

    Salah satu penyintas kebakaran, Handayani (49) mengaku tidak sempat membawa dokumen penting miliknya karena kebakaran begitu cepat hingga hanya bisa menyelamatkan diri dari kobaran api bersama suami dan anaknya.

    “Saya sudah mengajukan permohonan dokumen KTP dan KK ke Posko Dukcapil di lokasi pengungsian. Terima kasih kepada pemerintah yang terus memberikan bantuan dan memudahkan kami dalam mengurus semua dokumen,” katanya.

    Sebelumnya kebakaran terjadi di Kampung Rawa Indah, RT 17 RW 04, Kelurahan Kapuk Muara, terjadi pada Jumat (6/6) yang mengakibatkan 500 rumah hangus terbakar dan sekitar 2.000 jiwa dari 480 KK kehilangan tempat tinggal.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Indo Defence 2025” dan masa depan teknologi pertahanan

    “Indo Defence 2025” dan masa depan teknologi pertahanan

    Kekuatan sebuah bangsa tak hanya diukur dari jumlah alutsistanya, tapi juga dari cara bangsa itu merawat pengetahuan, teknologi, dan harga dirinya.

    Jakarta (ANTARA) – Indo Defence 2025 bukan sekadar pameran alutsista, melainkan penanda penting tentang bagaimana Indonesia menempatkan kekuatan pertahanan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan peran global.

    Saat Presiden Joko Widodo menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo Subianto, dunia tengah menyaksikan dinamika geopolitik yang berubah cepat.

    Di tengah realitas global yang tidak selalu damai, Indo Defence hadir sebagai refleksi dari kesadaran kolektif bahwa kekuatan dan perdamaian tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang.

    Saat membuka Indo Defence 2025 di JIExpo Kemayoran pada 11 Juni, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dengan lugas bahwa pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan.

    Ucapan ini bukan sekadar retorika dalam seremoni pembukaan, melainkan peringatan keras dari seorang pemimpin yang paham sejarah. Ia berpendapat sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau berinvestasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak.

    Pernyataan tersebut bukan bentuk militerisme. Sebaliknya, Prabowo justru mengingatkan bahwa tak ada bangsa waras yang menginginkan perang. Namun, kesiapsiagaan adalah wujud rasionalitas bernegara.

    Dunia modern dengan segala kemajuan sains dan teknologi membutuhkan perlindungan yang sepadan.

    Dalam lanskap itu, investasi di sektor pertahanan tak hanya tentang tank dan pesawat tempur, melainkan juga tentang cyber defense, sistem komando digital, hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman hibrida.

    Indo Defence 2025 membawa semangat itu secara nyata. Mengusung tema Defence Partnerships for Global Peace & Stability, ajang ini menghadirkan 1.180 peserta dari 42 negara.

    Wakil Menteri Pertahanan Marsdya Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa forum ini bukan semata ajang bisnis militer. Semua tahu bahwa global stability dan peace itu sangat diharapkan. “Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, ya nonsense kita bisa mendapatkan kesejahteraan,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa pameran tersebut lebih dari urusan transaksi, melainkan sebuah diplomasi pertahanan dalam arti yang paling strategis.

    Berdampak luas

    Sejak diselenggarakan pertama kali pada 2004, Indo Defence berkembang menjadi ajang kelas dunia tanpa menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Jaksel terbitkan 52.065 paspor pada awal 2025

    Imigrasi Jaksel terbitkan 52.065 paspor pada awal 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Jakarta Selatan menerbitkan sebanyak 52.065 paspor selama periode Januari hingga April 2025.

    “Pada pelayanan dokumen perjalanan, Imigrasi Jakarta Selatan telah menerbitkan 52.065 paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Bugie Kurniawan dalam konferensi pers bersama wartawan di Jakarta, Jumat.

    Bugie mengatakan puluhan ribu paspor itu terdiri dari 42.587 paspor elektronik laminasi dan 9.478 paspor elektronik polikarbonat.

    Kemudian, proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap permohonan paspor mencapai 1.139 kasus, hanya dua permohonan yang ditolak.

    Selain itu, telah dilaksanakan empat kali layanan “Eazy Passport” yang menjangkau langsung komunitas dengan total 146 pemohon.

    Dalam hal pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA), Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat penerbitan 2.855 Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 7.283 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 455 Izin Tinggal Tetap (ITAP), 64 affidavit, 240 Exit Permit Only (EPO), serta 147 laporan ERP Tidak Kembali.

    “Tiga negara dengan permohonan ITAS terbanyak adalah Jepang, Korea Selatan, dan India. Sedangkan permohonan ITK terbanyak berasal dari China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat,” ujarnya.

    Kegiatan strategis lainnya yakni Imigrasi melayani 1075 paspor di Gelora Bung Karno, kegiatan edukasi publik bertajuk Imigrasi Jaksel Talk : Panduan Layanan Izin Tinggal Melalui Laman evisa.imigrasi.go.id, serta pemusnahan arsip substantif keimigrasian sebagai bentuk efisiensi dan tertib administrasi.

    Tak hanya itu, Imigrasi Jaksel memberikan layanan pada akhir pekan, khusus percepatan paspor yang beroperasi di Immigration Lounge PIM 3.

    Dari sisi keuangan, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat realisasi anggaran sebesar Rp9.876.700.255 atau 31,94 persen dari total pagu APBN yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.922.675.000.

    Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp79.937.760.092 yang terdiri atas pendapatan paspor sebesar Rp45.728.550.000, izin keimigrasian dan izin masuk kembali sebesar Rp32.508.950.000, serta pendapatan lainnya sebesar Rp1.700.260.092.

    Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan terus berkomitmen untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam setiap aspek pelayanan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.