Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Presiden Macron tiba di Indonesia

    Presiden Macron tiba di Indonesia

    Selasa, 27 Mei 2025 23:42 WIB

    Presiden Prancis Emmanuel Macron (kanan) bersama istri Brigitte Macron (kiri) menuruni tangga pesawat saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga direncanakan akan mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron (tengah) bersama istri Brigitte Macron (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berjalan menuju kendaraannya saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga direncanakan akan mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyapa wartawan setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga direncanakan akan mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

  • PPKD Jakbar mulai latih peserta angkatan ketiga di Tambora

    PPKD Jakbar mulai latih peserta angkatan ketiga di Tambora

    Selain itu juga untuk mendorong terciptanya wirausaha-wirausaha baru di masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat memulai memberikan pelatihan kepada peserta angkatan ketiga menggunakan unit pelatihan berpindah atau mobile training unit (MTU) yang kali ini dipusatkan di aula Kantor Lurah Duri Utara, Kecamatan Tambora.

    Pelatihan itu ditujukan meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang otomotif, khususnya perawatan dan perbaikan sepeda motor, guna mendukung kemandirian ekonomi dan daya saing tenaga kerja lokal.

    “Dengan sistem pelatihan berbasis mobile (berpindah-pindah), kami ingin mendekatkan kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses ke balai latihan kerja,” ujar Kepala PPKD Jakarta Barat, Siti Nurbaiti di Jakarta, Jumat.

    Siti berharap pelatihan itu dapat melahirkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia usaha maupun industri.

    “Selain itu juga untuk mendorong terciptanya wirausaha-wirausaha baru di masyarakat,” kata dia.

    Diketahui, pelatihan itu diikuti oleh sepuluh orang peserta dan akan berlangsung selama 20 hari.

    Sebelumnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah (PPKD) Jakarta Barat menargetkan sebanyak 1.240 warga mengikuti program pelatihan kerja pada 2025.

    “Kita targetkan sebanyak 1.240 warga yang ikut pelatihan sepanjang 2025,” kata Kepala PPKD Jakbar Siti Nurbaiti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (23/5).

    Siti menyebut salah satu metode pelatihan utama yang diberikan adalah memasak, servis pendingin ruangan, dan jenis pelatihan lainnya.

    “Intinya bisa memberikan fasilitas menggunakan dana APBD yang tujuannya membekali warga dengan keterampilan tertentu,” ujar Siti.

    Selain memberikan pelatihan, PPKD Jakbar juga akan menyajikan informasi lowongan kerja sesuai tema pelatihan kepada para peserta.

    “Kami memberikan info lowongan kerja dan juga diharapkan peserta bisa berwirausaha,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar instruksikan OPD persiapkan puncak HUT Jakarta di Kota Tua

    Jakbar instruksikan OPD persiapkan puncak HUT Jakarta di Kota Tua

    saya minta Pak Wakil Wali Kota nanti untuk memonitor persiapannya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan puncak peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta yang akan digelar di Plaza Museum Sejarah Jakarta, kawasan Kota Tua pada 22 Juni mendatang.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut persiapan itu meliputi mata acara dan sarana-prasarana untuk menunjang keberhasilan perayaan.

    “Sarana prasarana termasuk juga lingkungan sekitar itu menjadi tanggung jawab kita. Maka itu, saya minta Pak Wakil Wali Kota nanti untuk memonitor persiapannya. Jadi, semua fokus di sekitar wilayah Kota Tua,” ucap Uus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Seluruh OPD diimbau melakukan persiapan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya.

    “Saya minta untuk menjadi catatan. Masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait terutama dari Satpol PP, SDA, dan Bina Marga, yang kira-kira kondisi jalannya nggak baik, ya dirapikan. Termasuk lingkungan yang juga ada di situ untuk ditata,” kata Uus.

    Uus juga menyoroti pedagang kali lima yang masih kerap dijumpai di wilayah Kota Tua.

    “Kesempatan masih ada, jangan sampai pada saat kita melaksanakan kegiatan, ada catatan-catatan. Kita masih ada waktu, mungkin dari para PKL-nya, silahkan untuk dirapikan, bukan hanya karena mau HUT DKI, namun memang ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mengkondisikan,” ujar dia.

    Selain itu, Uus juga meminta agar keindahan lingkungan yang ada di Jakarta Barat dirapikan, termasuk tanaman atau pohon-pohon di kawasan Kota Tua.

    “Silahkan Sudin Pertamanan dan Hutan Kota agar taman dan sekitarnya dirapikan. Kalau memang ada pohon-pohon yang perlu untuk dipangkas, tanaman perdunya yang memang mungkin sudah pada hilang atau pada mati ya diganti, masih ada waktu,” ujarnya berpesan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bina Marga sudah benahi kabel di Cengkareng yang mencelakai pemotor

    Bina Marga sudah benahi kabel di Cengkareng yang mencelakai pemotor

    Kabel sudah dibereskan kemarin, Kamis (12/6) dengan cara digulung serta diikat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat sudah membenahi kabel semrawut di Jalan Pedongkelan Raya, tepatnya di depan Rumah Pompa RW 09 Pedongkelan, Cengkareng yang mengakibatkan pemotor dan pemboncengnya mengalami kecelakaan tersangkut kabel.

    Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Abdul Jabbar menyebut pembenahan kabel menjuntai yang sempat mencelakai pemotor itu dilakukan dengan cara digulung dan diikat.

    “Kabel sudah dibereskan kemarin, Kamis (12/6) dengan cara digulung serta diikat. Tidak ada lagi yang melintang di situ,” ucap Abdul di Jakarta, Jumat.

    Kepala Satuan Pelaksana Bina Marga Kecamatan Cengkareng, Irfan Diaz menjelaskan kabel yang melintang di tengah jalan itu merupakan kabel CCTV.

    “Itu kabel CCTV. Kabel yang lain tak ada masalah, sudah kita bereskan,” ujarnya.

    Menanggapi permasalahan pada jaringan utilitas CCTV, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Jakarta Smart City di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta bergerak cepat menyelidiki kondisi tersebut.

    Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, diketahui bahwa terdapat banyak kabel milik berbagai penyelenggara jaringan, termasuk kabel yang digunakan untuk konektivitas CCTV.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan, laporan awal yang diterima oleh Jakarta Smart City adalah adanya gangguan pada perangkat CCTV di Rumah Pompa Pedongkelan yang disampaikan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat pada Rabu (11/6) pukul 18.26 WIB.

    Gangguan tersebut disebabkan oleh kabel jaringan yang tertimpa pohon.

    “Kami langsung menindaklanjuti laporan awal tersebut dengan berkoordinasi kepada pihak penyedia layanan untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan di lapangan,” kata Budi.

    Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kabel yang sebelumnya dilaporkan sudah tidak berada pada posisi semula.

    “Tim hanya menemukan perangkat CCTV yang kemudian diamankan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut,” kata Budi.

    Ia menambahkan, kabel menjuntai itu akibat tertimpa pohon. Kemudian, kabel tersebut tertabrak mobil boks, sehingga membahayakan pengendara motor yang melintas di belakangnya.

    Budi menuturkan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk penanganan kabel di ruas jalan tersebut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lima wilayah Jakarta berpotensi dikembangkan menjadi ruang inovasi

    Lima wilayah Jakarta berpotensi dikembangkan menjadi ruang inovasi

    Jadi sebenarnya ada korelasi yang sangat ketat, sangat kuat, sangat dekat antara konsep inovative city dan global city

    Jakarta (ANTARA) – Pakar sosiologi kota dari Nanyang Technological University, Prof Sulfikar Amir mengatakan lima wilayah Jakarta mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi ruang-ruang penghasil inovasi dalam rangka menyiapkan Jakarta menjadi kota global.

    “Inovasi adalah inti dari mengapa sebuah kota itu bisa menjadi kota global,” kata dia dalam talkshow di sela kegiatan Jakarta Future Festival (JFF) 2025, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat.

    Jakarta Pusat memiliki sejumlah universitas sehingga potensial menghasilkan berbagai riset dan inovasi, sementara Jakarta Selatan dikenal dengan penduduk yang kreatif juga potensial didorong menghasilkan inovasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebijakan yang membolehkan pemda gelar rapat di hotel bisa cegah PHK

    Kebijakan yang membolehkan pemda gelar rapat di hotel bisa cegah PHK

    Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoran

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Jerry Massie mendukung kebijakan pemerintah yang membolehkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat di hotel karena dapat mencegah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel.

    Menurut dia, kebijakan itu bisa menjadi penyelamat bagi industri perhotelan dan restoran yang mengalami tekanan berat dan terancam bangkrut.

    “Tak ada masalah dengan kebijakan tersebut. Justru ada banyak hotel yang hampir sekarat akan ditutup, misalnya di Jawa Barat. Sejak penerapan sistem efisiensi anggaran ada banyak anggaran APBN yang dipangkas salah satunya rapat di hotel dan menginap bagi pejabat negara,” kata Jerry di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memotong alokasi dana untuk kegiatan rapat dan menginap pejabat di hotel. Sehingga membuat pendapatan sektor perhotelan menurun drastis hingga 60 persen.

    Namun dengan adanya kebijakan baru itu, menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para pengusaha hotel dan karyawannya bisa bernafas lega lantaran aktivitas pemda di hotel dapat menghidupkan kembali sektor tersebut.

    “Kelonggaran bagi pejabat negara menginap di hotel tentunya sangat membantu industri hotel dan restoran. Ini juga rapat menekan potensi PHK secara besar-besaran. Saya kira kebijakan sudah tepat tak perlu ada protes dari publik. Apa yang Prabowo lakukan semua berpihak pada rakyat, bukan membebani,” papar Jerry.

    Sementara itu, Kemendagri menyatakan izin pada pemda untuk untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

    Namun, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan, yakni harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan dan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi untuk menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

    Pemerintah berharap kegiatan rapat di hotel tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Adapun potensi PHK karyawan sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.

    Survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

    Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Damkar diapresiasi masyarakat karena cepat dan responsif

    Wamendagri: Damkar diapresiasi masyarakat karena cepat dan responsif

    Begitu ada kejadian di tengah masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan langsung cepat seperti kerampokan, kemalingan, kebakaran, ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa institusi pemadam kebakaran (damkar) banyak mendapat apresiasi dari masyarakat karena cepat dan responsif dalam melayani masyarakat.

    Hal itu disampaikannya saat meninjau Markas Besar (Mabes) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat.

    “Saat ini masyarakat sangat mengapresiasi damkar karena kerjanya cepat dan responsif, dan salah satu damkar terbaik di Indonesia adalah Kota Makassar. Kami mengamati, mendapatkan informasi, dan bahkan juara satu nasional ya,” kata Bima.

    Selain menjadi Damkar yang berprestasi di Indonesia, Bima juga memuji peran penting Kepala Dinas Damkarmat Kota Makassar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI).

    Bima mengunjungi Markas Damkarmat Makassar dengan didampingi Wali Kota Makassar menggunakan transportasi umum khas Makassar, yakni angkot lokal yang disebut pete-pete.

    “Saya sengaja mendadak saja tadi, pagi-pagi ingin diantar Pak Wali Kota untuk menengok ke sini,” ujarnya.

    Bima juga memuji kenyamanan dan tarif terjangkau dari transportasi pete-pete.

    Ia berharap Pemerintah Kota Makassar dapat terus melakukan inovasi dan perbaikan transportasi publik, tidak hanya pada pete-pete, tetapi juga moda lain seperti bus kota.

    Selain itu, Bima mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar Kota Makassar siap menjadi percontohan sistem darurat satu atap. Sistem ini diharapkan mampu merespons dan mendeteksi berbagai keluhan masyarakat secara cepat dan terintegrasi.

    “Jadi, begitu ada kejadian di tengah masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan langsung cepat seperti kerampokan, kemalingan, kebakaran, kriminalitas, apa pun semua, itu langsung ada sistemnya. Sekarang ‘kan walaupun cepat, bagus, masih ada proses tadi ya,” ujarnya.

    Bima menjelaskan bahwa sistem satu atap ini akan dibangun di beberapa kota, dan salah satu yang diproyeksikan oleh Pemerintah adalah Kota Makassar.

    Menurut Bima, sistem layanan satu atap ini nantinya akan melibatkan koordinasi lintas sektor seperti kepolisian, layanan kesehatan (ambulans), dan unit layanan publik lainnya. Kota Makassar disebut sebagai salah satu kota yang potensial menjadi percontohan nasional.

    “Ini kami mulai jajaki karena kami dialog dahulu, dari Makassar ini kesiapan seperti apa? Akan tetapi, saya kira sangat siap untuk menjadi percontohan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PANRB: Reformasi birokrasi wujudkan wajah humanis Polri 

    Wamen PANRB: Reformasi birokrasi wujudkan wajah humanis Polri 

    Penguatan peran dalam reformasi birokrasi yang dapat dilakukan Korlantas Polri mencakup transformasi digital layanan publik, ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa reformasi birokrasi oleh Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri dapat membentuk wajah Polri yang humanis karena layanan lalu lintas adalah layanan kepolisian yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat.

    “Penguatan peran dalam reformasi birokrasi yang dapat dilakukan Korlantas Polri mencakup transformasi digital layanan publik, peningkatan transparansi melalui pengawasan dan publikasi kinerja, serta pengembangan kompetensi Digital SDM,” kata Purwadi dalam Rapat Kerja Teknis Korlantas Polri 2025 di Jakarta, Jumat.

    Purwadi lantas menjabarkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Korlantas Polri dalam kerangka kota cerdas atau smart city.

    Pendekatan berbasis komunitas dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan dukungan teknologi dan analisis data. Dengan demikian, intervensi di lapangan tidak hanya responsif terhadap kejadian, tetapi juga preventif dan strategis melalui pemetaan risiko serta optimalisasi sumber daya.

    Smart city juga memerlukan strategi patroli kepolisian yang mengandalkan pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

    Era digital juga menuntut Korlantas untuk mengoptimalkan peran dalam orkestrasi data lalu lintas. Selain itu, Korlantas harus proaktif dalam pengamanan dan pengaturan simpul transportasi strategis.

    Wamen PANRB mengatakan bahwa Korlantas bisa menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobilitas dengan memperkuat infrastruktur digital dan interoperabilitas data antarinstansi.

    Dengan mengedepankan interoperabilitas data, penguatan teknologi, dan layanan berbasis bukti, menurut dia, Polri dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks smart city.

    “Semua hal tersebut, akan makin memperkuat langkah strategis Bapak Presiden untuk menjadikan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui peran polisi yang humanis,” tegasnya.

    Purwadi juga menekankan agar kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perbaikan secara internal pelayanan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diimplementasikan secara konsisten.

    “Langkah-langkah ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyosialisasikan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) kepada kalangan purnawirawan TNI/Polri, akademisi, dan para pakar yang diundang ke Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.

    “Ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengan DPN, tugas, fungsinya, kepada para tokoh tersebut,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan.

    Brigjen TNI Frega lantas menyebutkan beberapa tokoh dan pakar, antara lain, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    Selain itu, tamu dari kalangan purnawirawan TNI, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Wiranto, mantan KSAD Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman, mantan KSAU Marsekal TNI Purn. Ida Bagus Putu Dunia, dan mantan KSAL Laksamana TNI Purn. Siwi Sukma Adji.

    Dari kalangan purnawirawan Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. Sutanto dan Jenderal Pol. Purn. Bambang Hendarso.

    Dalam pertemuan ini, Sjafrie selaku Ketua Harian DPN menjelaskan beragam tugas jajaran DPN kepada para tamu undangan tersebut.

    “DPN juga nantinya bertugas memberikan rekomendasi untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan nasional yang berkaitan dengan isu-isu kedaulatan, baik itu dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan,” kata Brigjen TNI Frega.

    Selain menjelaskan tentang fungsi DPN, Sjafrie juga menerima masukan dari para tokoh untuk memperkuat peran DPN dalam menjaga kedaulatan negara.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Brigjen TNI Frega, suasana cair tercipta antara Sjafrie dan para tokoh purnawirawan tersebut.

    Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap DPN mendapat dukungan seluruh kalangan dalam memperkuat kedaulatan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Timwas Haji minta Kemenkes-Kemenag perkuat koordinasi skrining jamaah

    Timwas Haji minta Kemenkes-Kemenag perkuat koordinasi skrining jamaah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto meminta agar Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama memperkuat koordinasi dalam proses seleksi dan skrining jamaah haji Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci.

    Menurut dia, kewenangan untuk menentukan seorang jamaah calon haji sehat atau tidak dan layak berangkat ke Tanah Suci sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan.

    “Menteri Kesehatan dan Menteri Agama harus saling berkoordinasi, tetapi otoritas soal istitha’ah atau kemampuan berhaji dari sisi kesehatan itu jelas menjadi wewenang Kementerian Kesehatan,” kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Edy Wuryanto usai kunjungan Timwas Haji DPR RI ke Daerah Kerja Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6).

    Dia menuturkan bahwa sistem seleksi kesehatan jamaah haji menjadi salah satu sorotan utama Pemerintah Arab Saudi yang mendesak agar Indonesia melakukan pembenahan serius.

    Hal tersebut berkaitan dengan tingginya angka jamaah lansia dan berpenyakit yang meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

    “Pemerintah Arab Saudi sedang menyoroti hal ini dan berharap Indonesia memperbaiki sistem seleksi jamaah, khususnya di aspek kesehatan,” ujarnya.

    Dia menekankan pentingnya instrumen penilaian kesehatan yang dimiliki Kementerian Kesehatan yang mampu mengelompokkan jamaah dalam kategori risiko tinggi (high risk), sedang (middle risk), dan rendah (low risk).

    Edy mengatakan jamaah calon haji dengan risiko tinggi perlu mendapat pertimbangan serius untuk ditunda keberangkatannya melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci.

    “Yang memiliki potensi besar tidak mampu menjalankan ibadah haji harus dipertimbangkan untuk tidak berangkat dan ini adalah otoritas yang hanya dimiliki oleh Kementerian Kesehatan,” katanya.

    Mengenai wacana pembatasan usia haji maksimal 90 tahun, dia menambahkan skrining kesehatan seharusnya tidak hanya berbasis usia karena ada lansia yang masih sehat dan layak berhaji, sementara ada pula yang berusia muda tapi memiliki kondisi medis terminal.

    “Jadi, ini bukan soal umur. Ada yang usia lanjut, tapi sehat itu tidak masalah berangkat. Tetapi, kalau ada usia muda dengan penyakit berat yang tidak bisa disembuhkan dan berisiko kematian, tentu sebaiknya tidak diberangkatkan,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.