Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Serka Seger sempat periksa kesehatan prajurit sebelum dibunuh OPM

    Serka Seger sempat periksa kesehatan prajurit sebelum dibunuh OPM

    “Sekitar pukul 09.50 WIT, Serka Seger bersama tiga anggota lainnya menuju RSUD Dekai untuk berkoordinasi mengenai pengadaan obat bagi anggota yang memerlukan perawatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Kodim 1715/ Yahikumo, Serka Seger Mulyana tewas diserang kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak usai memeriksa kesehatan anggota dan membawa obat-obatan untuk personel yang sedang sakit, Senin.

    Dalam siaran pers resmi Mabes TNI, dijelaskan bahwa peristiwa naas itu bermula ketika Serka Seger mengikuti apel pagi di Kodim Yahikumo pukul 08.00 WIT.

    Usai menjalani apel pagi, Serka Seger memeriksa kondisi anggota Makodim 1715/Yahikumo yang sedang sakit.

    “Sekitar pukul 09.50 WIT, Serka Seger bersama tiga anggota lainnya menuju RSUD Dekai untuk berkoordinasi mengenai pengadaan obat bagi anggota yang memerlukan perawatan,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin.

    Ketika dalam perjalanan kembali ke markas dari rumah sakit, tepatnya pukul 10.45 WIT, Serka Seger disergap dan ditembak oleh sekelompok anggota OPM tersebut.

    Akibatnya, korban mengalami luka tembak dan kekerasan benda tajam di sekujur tubuh.

    Mendengar adanya suara tembakan, personel kodim langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa. Di lokasi, Serka Seger sudah ditemukan tergeletak berlumuran darah dengan sepeda motornya.

    Korban pun sempat dilarikan ke RSUD Dekai namun pada akhirnya dinyatakan gugur pada pukul 11.10 WIT.

    “TNI sangat berduka atas gugurnya Serka Seger, prajurit yang menjalankan tugas kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab. Kepada keluarga besar almarhum, kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya,” kata Kristomei.

    Dia juga mengecam tindakan OPM atas peristiwa bengis ini. Pihaknya memastikan menyerahkan pada penegak hukum agar para pelaku diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

    Disamping itu, Kristomei memastikan pelayanan TNI AD kepada masyarakat di Yahikumo tidak akan terhenti hanya karena adanya peristiwa ini.

    “TNI akan terus hadir dengan langkah-langkah terukur dan proporsional terhadap setiap pelaku kekerasan bersenjata yang mengganggu stabilitas dan keamanan di Papua, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan kondusif,” jelas Kristomei.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Penulisan sejarah ’98 dikawal sejarawan profesional

    PCO: Penulisan sejarah ’98 dikawal sejarawan profesional

    “Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta publik untuk tidak terburu-buru berspekulasi terkait proses penulisan lanjutan sejarah Indonesia, termasuk periode penting tahun 1998.

    Hasan, di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, menyatakan bahwa proses ini sedang dilakukan oleh sejarawan profesional yang memiliki kredibilitas tinggi dan tidak akan mengorbankan integritas akademiknya.

    “Ini bukan menulis ulang, tapi melanjutkan penulisan sejarah Indonesia. Mungkin terakhir kali ditulis tahun 1998. Sejak itu, belum ada upaya serius untuk mendokumentasikan perkembangan sejarah bangsa,” ujarnya.

    Menanggapi spekulasi publik, termasuk pernyataan sejumlah tokoh seperti Fadli Zon atas kasus “pemerkosaan massal” 1998, Hasan menekankan pentingnya memberi ruang kepada para ahli untuk bekerja secara ilmiah.

    Menurutnya, terlalu banyak opini prematur dan pergunjingan di media sosial yang belum tentu berdasar, kata Hasan menambahkan.

    “Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi, tapi jangan divonis macam-macam dulu,” katanya.

    Hasan menambahkan, jika memang ada perbedaan pendapat atau kritik, sebaiknya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas di bidang sejarah, bukan berdasarkan spekulasi atau narasi populer yang belum terverifikasi.

    “Jadi, kita lihat dulu mereka menulis apa. Kalau sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng,” katanya.

    Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaani saat ini tengah menyusun kelanjutan narasi sejarah nasional, termasuk fase-fase penting pascareformasi. Proses ini disebut melibatkan para sejarawan dari berbagai latar belakang institusi dan pendekatan keilmuan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri buka opsi revisi keputusan soal kepemilikan empat pulau

    Kemendagri buka opsi revisi keputusan soal kepemilikan empat pulau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan masih terbuka opsi untuk merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 soal kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

    “Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) tidak ada keputusan yang tidak bisa dirubah atau diperbaiki begitu ya,” kata Bima Arya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin.

    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tersebut menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Kebijakan ini telah memicu perbedaan aspirasi dari kedua pemerintah daerah, yang masing-masing merasa memiliki keterikatan historis dan administratif terhadap pulau-pulau tersebut.

    Terkait hal tersebut Kemendagri telah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk mendengar pandangan dari berbagai pihak soal kepemilikan empat pulau tersebut.

    “Apa pun itu prosesnya tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan empat pulau tadi,” ujar Bima.

    Hasil rapat tersebut juga telah disampaikan kepada Mendagri yang kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto segara mengambil keputusan terkait polemik batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, terutama menyangkut pengelolaan empat pulau di wilayah perbatasan kedua daerah.

    Hal ini disampaikan oleh Hasan Nasbi dalam keterangannya di Kantor PCO, Jakarta, Senin, menanggapi perbedaan aspirasi yang muncul di antara kedua provins tersebuti.

    “Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan,” kata Hasan Nasbi.

    Hasan menjelaskan bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedaulatan wilayah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

    Sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan administratif atas wilayah yang menjadi cakupan tugasnya, termasuk pengelolaan pulau-pulau yang berada dalam wilayah tersebut, kata Hasan menambahkan.

    “Kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi,” ujarnya.

    Polemik batas wilayah administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang bergulir sejak 1928 itu kembali mencuat setelah muncul perbedaan klaim pengelolaan atas empat pulau di kawasan perbatasan kedua provinsi tersebut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AD dukung upaya pengejaran OPM yang tewaskan anggota Kodim Yahukimo

    AD dukung upaya pengejaran OPM yang tewaskan anggota Kodim Yahukimo

    “Saat ini aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya mendukung upaya pengejaran anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah membunuh satu anggota Kodim 1715/Yahukimo, Papua, Senin

    “Saat ini aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Wahyu kepada Antara.

    Menurut Wahyu, peristiwa ini menambah deretan panjang kasus kekerasan yang dilakukan OPM di tanah Papua.

    Korbannya, kata Wahyu, tidak hanya menyasar kepada aparat saja melainkan warga sipil pun kerap menjadi sasaran.

    Untuk itu, Wahyu mengecam keras peristiwa pembunuhan yang menimpa anggotanya itu.

    “Kami mengecam keras tindakan biadab ini. Kami juga menegaskan bahwa tidak ada ruang dan toleransi bagi setiap aksi kekerasan oleh OPM,” kata Wahyu.

    Di sini lain, Wahyu memastikan pelayanan TNI AD untuk warga yang berada di wilayah Yahikumo tetap berjalan.

    “Kejadian ini tidak akan menyurutkan semangat pengabdian terbaik kami untuk negara dan masyarakat,” tutup Wahyu.

    Untuk diketahui, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya kelompok OPM saat sedang mengendarai sepeda motor di Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, pagi ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP akan tulis ulang sejarah tandingi versi Kemenbud

    PDIP akan tulis ulang sejarah tandingi versi Kemenbud

    “Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan bahwa PDIP juga akan menulis ulang sejarah guna menandingi versi penulisan sejarah yang kini sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan.

    Dia mengatakan hal itu guna merespons kontroversi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, penulisan ulang sejarah bakal selalu dicampuri dengan subjektivitas.

    “Yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI perjuangan juga akan menulis sejarah,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun meminta agar pemerintah saat ini, kembali membaca pernyataan Presiden BJ Habibie terkait kasus pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, Habibie merupakan Presiden de jure yang ada pada saat itu.

    Menurut dia, Fadli Zon memiliki subjektivitas dan akan mengambil cara yang berbeda dalam mengamati kasus 1998 itu. Bambang pun tidak ingin terkesan ngotot terhadap pernyataan Fadli tersebut, tetapi hal itu akan dibuktikan dengan fakta.

    “Jadi kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja,” kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Di sisi lain, dia pun menilai bahwa unsur subjektivitas memang biasa muncul dalam penulisan sejarah sesuai budaya ketimuran. Pasalnya, dia menilai bahwa budaya negara-negara timur kerap mengedepankan perasaan.

    “Apakah kalau Pak Pacul yang nulis? Sama saja aku juga punya subjektivitas, gitu loh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Ketidakhadiran Prabowo di KTT G7 bukan soal blok

    PCO: Ketidakhadiran Prabowo di KTT G7 bukan soal blok

    “Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada 15-16 Juni 2025 bukan disebabkan oleh keberpihakan terhadap blok negara tertentu.

    Hasan, di Kantor PCO, Jakarta, Senin, menyebut alasan utama hal itu karena benturan jadwal dengan sejumlah undangan strategis lainnya yang telah lebih dahulu dikonfirmasi, termasuk kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Singapura pada 16-20 Juni 2025.

    “Presiden mendapat banyak sekali undangan kehormatan dari berbagai negara. Tapi beberapa di antaranya waktunya beririsan, dan lokasinya pun berjauhan—Kanada, Rusia, dan Singapura. Pemerintah tentu sangat menghargai semua undangan ini,” katanya.

    Hasan Nasbi menjelaskan bahwa undangan yang diterima Presiden Prabowo untuk menghadiri berbagai forum global—termasuk St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia dan annual retreat bersama Singapura—telah dikirim dan dipersiapkan jauh lebih awal dibandingkan undangan G7 yang baru diterima pada awal Juni.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kehadiran Presiden di SPIEF merupakan bentuk penghormatan terhadap undangan Rusia yang telah direncanakan sejak Maret atau April 2025 dan Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting dalam forum tersebut.

    Sementara itu, kunjungan ke Singapura juga dinilai strategis, karena berpotensi menghasilkan lebih dari 10 kerja sama bilateral yang bernilai tinggi bagi Indonesia.

    Hasan menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam politik luar negeri tetap konsisten pada prinsip bebas dan aktif, tanpa condong ke blok manapun.

    “Jadi, Indonesia tidak condong ke blok manapun, kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada. Kita baru saja menyelesaikan milestone penting menuju keanggotaan OECD, sementara juga aktif dalam BRICS, G20, dan APEC,” katanya.

    Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, baik yang digawangi negara Barat maupun Timur, sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional dan manfaat strategis bagi bangsa.

    “Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu,” kata Hasan menambahkan.

    Pemerintah berharap publik tidak terjebak pada narasi geopolitik yang menyudutkan posisi Indonesia, dan memahami bahwa keputusan kehadiran Presiden dalam forum internasional didasarkan atas pertimbangan matang dan jadwal komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I minta Presiden sigap dan siap antisipasi konflik Iran-Israel

    Komisi I minta Presiden sigap dan siap antisipasi konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk sigap dan siap dalam mengantisipasi konflik bersenjata yang tengah berlangsung antara Iran dan Israel atas kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia.

    “Kita dunia saling terkait. Hanya betapa besar ketarkaitannya dengan Indonesia ini yang kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pemahaman siap mengandung makna Indonesia tidak ikut berperang, adapun sigap berarti sikap yang diambil untuk mengantisipasi kemungkinan dampak ikutan lainnya.

    “Sigap itu kan artinya cepat dan tepat, pemahaman sigap,” ujarnya.

    Dalam kesigapan tersebut, dia mengatakan pemerintah Indonesia perlu untuk mempersiapkan skenario evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dua wilayah konflik tersebut.

    “Ada baiknya dipikirkan untuk dievakuasi ke daerah atau ke wilayah yang dianggap aman atau kembali (ke Indonesia),” ucapnya.

    Dia juga meminta pemerintah Indonesia sigap dalam mencermati rute penerbangan dari Tanah Air yang sekiranya melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut agar tidak terkena imbas langsung.

    Selain itu, dia menyebut pemerintah Indonesia perlu sigap dalam mengantisipasi kemungkinan salah sasaran dari konflik yang tengah berkecamuk antara kedua negara di Timur Tengah tersebut, meskipun Indonesia tidak menjadi sasaran langsung dalam konflik tersebut.

    “Tapi bisa ya namanya lagi apes di wilayah perang, bisa saja salah koordinat, surveillance-nya lagi pas, atau di-intercept harusnya ke titik daerah sekitar jauh dari Teheran, ternyata masuk di situ,” tuturnya.

    Dia lantas membeberkan tiga hal yang perlu dicermati pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik Iran-Israel. Menurut dia, hal pertama yang perlu dicermati ialah terkait penyebab meletusnya konflik kedua negara tersebut.

    “Yang kedua, kira-kira di mana titik berakhirnya?”

    Adapun hal ketiga yang perlu dicermati, dia menyebut terkait dengan konsep pertahanan negara Indonesia. Untuk itu, dia pun mempertanyakan apakah rencana pertahanan strategi Indonesia sudah tepat dalam mengantisipasinya konflik antara Iran-Israel tersebut.

    Menurut dia, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan), Direktur Jenderal Rencana Pertahana (Dirjen Renhan Kemhan), dan para kepala staf TNI mencermati dan membuat laporan dalam merespons konflik Iran-Israel.

    Sebelumnya Israel pada Jumat (13/6) dini hari waktu setempat melancarkan serangan udara ke Teheran, ibu kota Iran dan beberapa kota lainnya di berbagai penjuru Iran. Serangan-serangan tersebut menyerang fasilitas nuklir serta menewaskan sejumlah komandan tinggi militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil Iran. Serangan Israel terus berlanjut ke berbagai wilayah di Iran pada Sabtu (14/6).

    Sebagai respons, Iran pada Jumat dan Sabtu (14/6) tersebut melancarkan beberapa gelombang serangan rudal terhadap sejumlah target di Israel, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan.

    Sementara itu, pasukan intelijen Iran telah menangkap dua “anggota” Mossad, badan intelijen Israel di Provinsi Alborz, Iran utara, sebut laporan dari kantor berita semiresmi Iran, Tasnim pada Minggu (15/6).

    Dua orang anggota Mossad tersebut ditangkap di sebuah rumah di wilayah Savojbolagh, tempat mereka merakit bom, bahan peledak, perangkap, dan berbagai perangkat elektronik, ungkap laporan Tasnim tanpa menyebutkan tanggal penangkapan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aceh siapkan dokumen 1992 dalam rapat empat pulau di Kemendagri

    Aceh siapkan dokumen 1992 dalam rapat empat pulau di Kemendagri

    “Iya, Alhamdulillah itu dokumen yang kita punya,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Aceh menyiapkan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara untuk dibawa dalam rapat dengan Kemendagri terkait kepemilikan empat pulau yang kini masih disengketakan.

    “Iya, Alhamdulillah itu dokumen yang kita punya,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, di Banda Aceh, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan Syakir di sela-sela menerima aksi mahasiswa di kantor Gubernur Aceh yang menuntut pengembalian empat pulau yang diserahkan ke Sumatera Utara kembali menjadi milik Aceh.

    Sebagai informasi, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dijadwalkan bakal melaksanakan rapat bersama Mendagri terkait polemik kepemilikan empat pulau dengan Sumatera Utara, di Jakarta, Selasa besok (17/6).

    Dirinya mengatakan, kesepakatan bersama kedua provinsi tahun 1992 tersebut menentukan status kepemilikan empat pulau yang kini kembali bersengketa.

    Kesepakatan bersama 1992 tersebut, ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dengan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, dan disaksikan langsung oleh Mendagri Rudini.

    “Kita paparkan kembali bahwa sudah ada kesepakatan 1992 yang menceritakan empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh,” ujarnya.

    Syakir menyampaikan, kesepakatan para pihak tersebut bersifat mengikat bagi kedua provinsi. Apalagi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah juga telah menegaskan terkait batas wilayah.

    “Pada Pasal 3 ayat 2 huruf F (PP 141 Tahun 2017) disebutkan, dokumen penjelasan batas daerah salah satunya adalah kesepakatan kedua daerah yang berbatasan. Karena itu, kita berharap Presiden dapat menyelesaikan masalah ini, dan pulau kembali untuk Aceh,” demikian Syakir.

    Permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.

    Adapun empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Kemudian, Kemendagri mengeluarkan keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.

    Keputusan Kemendagri itu, menetapkan status administratif empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Pemerintah Aceh, saat ini masih terus berupaya untuk mengadvokasi pengembalian empat pulau tersebut kembali masuk dalam wilayah Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri tinjau langsung SPPG Polda Bali guna dukung kelancaran MBG

    Kapolri tinjau langsung SPPG Polda Bali guna dukung kelancaran MBG

    “Pada kesempatan ini, saya mengecek langsung seluruh kesiapan SPPG Polda Bali. Tentunya hal ini untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Pada kesempatan ini, saya mengecek langsung seluruh kesiapan SPPG Polda Bali. Tentunya hal ini untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden,” kata Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Polri meninjau sejumlah fasilitas SPPG Polda Bali.

    Fasilitas-fasilitas itu di antaranya adalah sarana transportasi pengantaran makanan MBG, ruang penerima bahan baku, gudang basah, gudang kering, ruang pendingin, tempat alat masak, ruang alat cuci, loker petugas SPPG, dan dapur SPPG Polda Bali.

    Jenderal polisi bintang empat itu juga memberikan 100 paket sembako kepada petugas SPPG Polda Bali.

    Adapun total siswa penerima manfaat MBG Polda Bali adalah sebanyak 3.072 siswa dengan rincian sebagai berikut:

    – TK Kemala Bhayangkari: 68 Siswa
    – TK/RA Darul Huda: 102 Siswa
    – SDN 14 Dangin Puri: 207 Siswa
    – SDN 02 Sumerta: 162 Siswa
    – SDN 17 Dangin Puri: 178 Siswa
    – SDN 29 Dangin Puri: 374 Siswa
    – SMPN 3 Denpasar: 1.061 Siswa
    – SMAN 7 Denpasar: 920 Siswa

    Sebagai informasi, program pembangunan SPPG ini merupakan komitmen Polri dalam menjembatani kebijakan Astacita yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto dengan kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjamin akses pangan bergizi tanpa biaya.

    Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dari 89 lokasi SPPG yang sedang disiapkam Polri, tujuh SPPG sudah beroperasi, 22 dalam verifikasi, dan 60 lainnya dalam pembangunan.

    Dia mengatakan bahwa tujuh SPPG yang telah beroperasi itu berlokasi di Pejaten dan Cipinang (Jakarta), Mapolda Jawa Barat, serta titik-titik strategis di Banten, Bali, Bengkulu, dan Polda Metro Jaya. Layanan ini telah menjangkau 21.000 penerima manfaat.

    Sementara itu, 22 SPPG yang sudah dalam tahap akhir verifikasi tersebar dari Aceh hingga Papua, termasuk DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 100 hari kerja, Pemkot Jayapura jalankan 9 program unggulan

    100 hari kerja, Pemkot Jayapura jalankan 9 program unggulan

    ANTARA – Pemerintah Kota Jayapura yang diusung Wali Kota-Wakil Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo- Rustan Saru, telah menjalankan 9 program utama pada 100 hari kerja pertama mereka. Program unggulan tersebut yakni turun kampung, penerangan di sudut kota , pembentukan garnison/polisi adat, pemasangan wifi gratis di tempat umum, bebas biasa pemakaman, kenaikkan insentif RT/RW dan kader Posyandu, Gerakan Makanan dan Minuman Bergizi, perubahan operasional Puskesmas 24 jam dan perbaikan layanan OPD. (Laksa Mahendra/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.