Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Wamenkeu Anggito: Gejolak harga komoditas berdampak pada PNBP

    Wamenkeu Anggito: Gejolak harga komoditas berdampak pada PNBP

    Ada yang karena setoran bulanan melandai, tapi juga sebagian besar karena penurunan harga komoditas dan juga volume produksi dari sumber daya alam

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turut terdampak oleh gejolak harga komoditas global.

    Realisasi PNBP hingga akhir Mei 2025 tercatat sebesar Rp112,3 triliun atau terkoreksi 5,9 persen (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp119,5 triliun.

    “Ada yang karena setoran bulanan melandai, tapi juga sebagian besar karena penurunan harga komoditas dan juga volume produksi dari sumber daya alam,” kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Koreksi penerimaan utamanya terlihat pada PNBP SDA minyak dan gas bumi (migas) yang turun sebesar 13,5 persen (yoy), dengan realisasi per Mei 2025 sebesar Rp39,8 triliun.

    Kontraksi itu dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP). Rata-rata ICP pada periode Desember 2023 hingga April 2024 berada pada level 81 dolar AS per barel. Nilainya turun menjadi 70,3 dolar AS per barel pada periode yang sama tahun 2025, atau terjadi kontraksi sebesar 13, 2 persen.

    Senada, pendapatan SDA non migas juga terkontraksi meski tak sedalam SDA migas.

    Pendapatan SDA non migas disumbang oleh sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, kelautan dan perikanan, serta panas bumi.

    Pada Maret hingga Mei 2025, realisasi penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp30 triliun atau terkontraksi 6,8 persen (yoy). Realisasi itu utamanya dipengaruhi oleh kinerja pertambangan minerba yang terdampak penurunan volume produksi.

    Rata-rata volume produksi pada periode Januari hingga Mei 2024 adalah sebesar 340,3 juta ton. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2025, nilainya turun menjadi 282 juta ton atau terkontraksi 17,1 persen.

    Sementara untuk sumber penerimaan lainnya, PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP lainnya mengalami pertumbuhan secara bulanan.

    PNBP BLU tumbuh 33,8 persen (month-to-month/mtm), tepatnya dari Rp6,5 triliun pada April menjadi Rp8,7 triliun pada Mei 2025. Peningkatan itu utamanya didukung oleh kenaikan pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, jasa pelayanan pendidikan, dan penyelenggaraan telekomunikasi.

    Sedangkan PNBP lainnya tumbuh 5,6 persen (mtm) dari Rp10,8 triliun pada April menjadi Rp11,4 triliun pada Mei, didorong kenaikan pendapatan jasa transportasi, administrasi dan penegakan hukum, serta Domestic Market Obligation (DMO).

    Adapun pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) sudah tak lagi masuk perhitungan Kemenkeu seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Presiden tetapkan empat pulau masuk Aceh bukti negara hadir

    Komisi II: Presiden tetapkan empat pulau masuk Aceh bukti negara hadir

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa masuk ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam merespons aspirasi rakyat.

    “Keputusan ini menunjukkan bahwa negara hadir atas setiap aspirasi masyarakat. Saya pikir keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat, dan itulah yang menjadi harapan publik agar polemik ini tidak berlarut-larut,” kata Bahtra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Di sisi lain, dia menilai keberhasilan penyelesaian konflik tersebut tidak lepas dari peran aktif dan kepemimpinan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang intens menjalin komunikasi dengan Presiden Prabowo maupun berbagai pihak terkait untuk menjembatani aspirasi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

    “Pertama, kami berterima kasih kepada pimpinan DPR, dalam hal ini Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang telah proaktif berkomunikasi dengan Presiden atas aspirasi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara terkait dengan empat pulau yang menjadi polemik akhir-akhir ini,” ujarnya.

    Ia lantas berkata, “Alhamdulillah, berkat komunikasi tersebut, Presiden bersedia mengambil alih langsung untuk menyelesaikan konflik antara Pemprov Aceh dan Sumut terkait dengan sengketa empat pulau tersebut.”

    Diketahui bahwa keempat pulau yang ditetapkan masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (17/6).

    “Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Prasetyo Hadi.

    Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara miliki wewenang suntik modal ke BUMN gantikan PMN

    Danantara miliki wewenang suntik modal ke BUMN gantikan PMN

    itu semuanya melalui proses yang berlapis yang sama ketat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) saat ini memiliki wewenang untuk memberikan suntikan modal kepada perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Seiring adanya wewenang itu, tidak akan ada lagi mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah kepada perusahaan BUMN, ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam IKA Fikom Unpad Executive Breakfast Meeting di Jakarta, Rabu.

    Dalam memberikan suntikan modal, ia menjelaskan Danantara Indonesia akan menilai bussines plan (rencana bisnis) dari perusahaan BUMN terkait, termasuk dengan forecasting dari industrinya.

    “Dan dalam pemberian equity injection (suntikan modal) kepada perusahaan-perusahaan BUMN itu, tentu kita memiliki parameternya yang cukup dekat,” ujar Dony. ​​​​

    Ia memastikan pemberian suntikan modal kepada perusahaan BUMN akan melewati proses yang berlapis dan ketat, serta melakukan kajian terkait sektor mana saja dan seberapa besar modal yang akan disuntikkan.

    “Tentu saja di bagian daripada roadmap Danantara ke depan, sektor-sektor mana saja, kemudian juga seberapa besar jumlah injeksi equity yang akan kita berikan, itu semuanya melalui proses yang berlapis yang sama ketat,” ujar Dony.

    Seiring wewenang Danantara Indonesia itu, ia mengatakan mekanisme pemberian PMN dari pemerintah kepada perusahaan BUMN sudah tidak ada lagi.

    Dony memastikan, proses pemberian suntikan modal kepada perusahaan BUMN tidak akan terjadi kongkalingkong antara Danantara Indonesia dengan perusahaan- perusahaan BUMN terkait.

    Ia memastikan Danantara Indonesia dikelola oleh para profesional di bidangnya.

    “Saya rasa enggak ya (kongkalingkong), karena kita lihat semuanya profesional, prosesnya juga sangat jelas. Tahapan-tahapannya sampai dengan penambahan equity didampingi oleh profesional-profesional. Jadi saya rasa sangat clear dan sangat transparan,” ujar Dony.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Keputusan Presiden kembalikan empat pulau ke Aceh tepat

    Anggota DPR: Keputusan Presiden kembalikan empat pulau ke Aceh tepat

    Meulaboh (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan Daud mengatakan keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang telah mengembalikan empat pulau ke Provinsi Aceh merupakan langkah tepat untuk terus merawat perdamaian Aceh.

    “Keputusan yang diambil pak Presiden ini sangat arif dan bijaksana demi masa depan Aceh yang damai, aman, tentram dan sejahtera,” kata H Ruslan Daud dalam keterangan diterima ANTARA, Rabu.

    Adapun keempat pulau tersebut, yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

    Ruslan Daud mengatakan, dirinya sangat bersyukur dan mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan kembali empat pulau di Aceh Singkil kembali masuk wilayah Provinsi Aceh.

    Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam mengembalikan empat pulau ke Aceh dari sebelumnya ditetapkan sebagai wilayah Sumatera Utara, merupakan hal yang terbaik.

    Ia menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk mengembalikan empat pulau milik Aceh.

    “Kita semua sangat bersyukur, ini semua berkat kekompakan dan kebersamaan kita semua dan seluruh semua elemen masyarakat Aceh yang selama ini sama-sama telah berjuang mempertahankan empat pulau tersebut,” katanya.

    Pria yang akrab disapa HRD ini mengatakan sebelum keputusan diambil Presiden Prabowo, dirinya sangat yakin dan percaya presiden akan mengambil solusi yang terbaik.

    Berdasarkan historis dan data-data yang ada, serta mengacu pada aturan Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 tentang Pemisahan Sumut dan Aceh, Aceh menjadi daerah istimewa atau otonom termasuk empat pulau itu.

    Dengan telah ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto, polemik empat pulau Aceh-Sumatera Utara itu kini telah usai.

    “Presiden Prabowo telah memutuskan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh,” katanya.

    H Ruslan Daud juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang telah berkomunikasi baik dengan Prabowo.

    Dia mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan terus menjaga kekompak dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan untuk Aceh.

    Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,5 persen pada RDG Juni 2025

    LPEM UI sebut BI perlu tahan suku bunga 5,5 persen pada RDG Juni 2025

    Bank Indonesia juga perlu terus memerhatikan transmisi dan efektivitas dari pemotongan suku bunga acuan sebelumnya sembari menjaga fokus dalam antisipasi dampak tekanan eksternal terhadap rupiah

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan Bank Indonesia (BI) sebaiknya mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di 5,5 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2025.

    “Kemudian, Bank Indonesia juga perlu terus memerhatikan transmisi dan efektivitas dari pemotongan suku bunga acuan sebelumnya sembari menjaga fokus dalam antisipasi dampak tekanan eksternal terhadap rupiah,” ujar Ekonom LPEM UI Teuku Riefky di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan meskipun Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) ke 5,5 persen di bulan lalu, inflasi pada Mei 2025 cenderung menurun setelah lewatnya faktor musiman di April.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi umum pada Mei 2025 tercatat sebesar 1,6 persen year-on-year (yoy), turun dari 1,95 persen yoy pada April 2025.

    Riefky menyatakan bahwa hal tersebut terjadi seiring dengan berakhirnya siklus musiman Idul Fitri dan mulai normalnya permintaan terhadap bahan pangan utama, sehingga mendorong turunnya harga komoditas.

    “Lebih lanjut, adanya fenomena lipstick effect, di mana masyarakat yang menghadapi penurunan daya beli tetap melakukan pengeluaran pada barang-barang kecil dan terjangkau yang memberikan kepuasan instan. Fenomena ini masih bertahan sejak tahun lalu,” katanya.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa setelah BI-rate dipangkas, masih belum terlihat adanya kenaikan pertumbuhan kredit yang signifikan.

    Walaupun demikian, Riefky menyatakan nilai tukar rupiah tercatat terus menguat sebesar 1,03 persen antara 16 Mei hingga 16 Juni dari Rp16.440 per dolar AS ke Rp16.273 per dolar AS akibat melonjaknya arus modal masuk.

    Ia mengatakan dalam 30 hari terakhir, Indonesia mengalami arus modal masuk neto sebesar 1,59 miliar dolar AS (Rp25,92 triliun, kurs per Rabu pagi 1 dolar AS = Rp16.303).

    Akan tetapi, masih ada risiko meningkatnya ketidakpastian di jangka pendek seiring dengan pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan negosiasi perdagangan dan munculnya tensi geopolitik baru di Timur Tengah.

    “Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Bank Indonesia sebaiknya menahan suku bunga acuannya di 5,5 persen pada Rapat Dewan Gubernur Juni ini,” ucap Riefky.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III ungkap DPR RI sudah terima DIM RUU KUHAP dari pemerintah

    Komisi III ungkap DPR RI sudah terima DIM RUU KUHAP dari pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI sudah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dari pemerintah.

    Dia mengungkapkan hal itu disela-sela rapat dengar pendapat yang mengundang akademisi, mahasiswa, hingga advokat terkait RUU tersebut. Menurut dia, kini Komisi III DPR RI bisa segera menggulirkan pembahasan RUU itu.

    “Saya tadi waktu bapak bicara, telepon dari Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) masuk. DIM yang dari pemerintah alhamdulillah sudah ada,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa RUU itu perlu dibahas sesegera mungkin karena sudah bersifat emergency. Pasalnya, dia menilai, UU KUHAP yang saat ini berlaku sangat tidak seimbang antara kewenangan negara dalam melakukan penyidikan dengan hak-hak bagi rakyat yang bermasalah hukum.

    “Semakin lama kita berdebat tanpa menghasilkan sesuatu yang secara signifikan menguatkan peran people, semakin banyak orang-orang yang menderita karena masih diberlakukannya KUHAP yang existing saat ini,” kata dia.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini orang yang bermasalah secara hukum belum bisa didampingi secara optimal oleh advokat, khususnya ketika masih berstatus sebagai saksi. Bahkan, kata dia, peran advokat pun hanya sebatas bisa mencatat jika mendampingi seorang tersangka.

    “Saya praktik jadi advokat publik puluhan tahun kan, paham sekali. Banyak sekali Pak, klien kita yang berduit aja diperlakukan tidak adil, apalagi yang tidak berduit,” kata dia yang juga berlatar belakang advokat.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa KUHAP harus segera diperbaiki karena KUHAP yang lama merupakan peninggalan Orde Baru. Dia pun tidak setuju bahwa KUHAP yang lama dinilai sebagai karya yang besar.

    “Draf awal ini kita lebih concern kepada hak terdakwa dan peran advokat, karena di KUHAP itu yang face to face-nya antara negara dengan warga negara yang bermasalah dengan hukum, yang seharusnya didampingi advokat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB-Raffi Ahmad minta ASN muda segarkan pelayanan publik

    MenPANRB-Raffi Ahmad minta ASN muda segarkan pelayanan publik

    Tetaplah mencari hal-hal yang bisa dikembangkan, jangan pernah berhenti belajar.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menggandeng Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad untuk mengajak aparatur sipil negara (ASN) muda membangun birokrasi yang segar dan berdampak nyata bagi masyarakat

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Rini mengatakan bahwa capaian Raffi Ahmad di usianya yang masih muda tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi peluang untuk membangun kolaborasi berkelanjutan antara ASN muda dan dunia kreatif untuk mewujudkan birokrasi yang lebih segar, relevan, dan berdampak.

    Meski terlihat sangat berbeda, Rini menilai terdapat kesamaan tujuan antara dunia seni dan birokrasi, yakni melayani publik.

    Ia menekankan bahwa ASN tidak cukup hanya menjadi pelaksana regulasi, tetapi juga mampu berperan sebagai komunikator publik yang membangun kepercayaan masyarakat melalui cara-cara yang lebih humanis, kreatif, dan inspiratif.

    Melalui kegiatan Selasar ini, dia berharap bisa menjadi booster motivasi bagi ASN sehingga melayani publik bisa dengan cara-cara yang kreatif dan menyenangkan, serta makin terbuka pula ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor kreatif.

    Pada kesempatan itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa jabatan tersebut memberinya kesempatan baginya untuk menjadi pembawa pesan kepada anak muda agar turut membenahi birokrasi di negeri ini.

    “Kami dan stakeholder terkait harus bekerja sama untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang berorientasi kepada hasil. Hasil ini juga harus berbanding lurus dengan waktu yang dihabiskan. Maka, mindset kita harus kerja cerdas, tak hanya kerja keras,” kata Raffi.

    Tidak hanya itu, menjadi ASN pada masa kini dituntut untuk adaptif terhadap perubahan zaman dan juga teknologi.

    “Sharing knowledge antargenerasi menjadi kunci agar adaptasi bisa berhasil,” ucapnya.

    Raffi lantas menekankan, “Yang penting sopan dan kedepankan adab. Mau sepintar apa pun, mau sehebat apa pun, mau ilmu pendidikan setinggi apa pun, tetapi ilmu kehidupan itu jauh lebih penting dari segalanya. Adab, sopan santun, saling menghormati, dan simpati terhadap sesama,” ungkapnya.

    Meraih berbagai prestasi di usia yang masih terbilang muda disebutnya sebagai hasil kerja kerasnya sedari muda. Meski demikian, hal tersebut tak lepas dari doa orang tuanya. Baktinya terhadap orang tua menjadi kunci utama keberhasilan yang diraihnya saat ini.

    Ia pun tidak mudah berpuas diri. Menjadi “bintang” bukanlah tujuan akhirnya, melainkan menjadi “langit”” adalah prinsip hidupnya.

    “Saya tidak mau jadi bintang, cita-cita saya jadi langit. Jadi, saya bisa menempelkan bintang-bintang di langit saya sendiri. Maka, jangan cepat berpuas diri karena kita sudah mencapai tujuan kita. Tetaplah mencari hal-hal yang bisa dikembangkan, jangan pernah berhenti belajar,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III rapat dengan akademisi-mahasiswa serap masukan revisi KUHAP

    Komisi III rapat dengan akademisi-mahasiswa serap masukan revisi KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan akademisi dari Program Pascasarjana Universitas Borobudur dan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (Semmi) guna menyerap aspirasi soal revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

    Selain akademisi dan mahasiswa, kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya juga mendengar aspirasi dari Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHAP. Pada kesempatan itu, dia mempersilakan masing-masing perwakilan kelompok itu untuk menyampaikan aspirasinya.

    “Kalau mungkin ada hakim Mahkamah Konstitusi, melihat agenda hari ini, pasti salah satu UU yang paling partisipatif,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Habiburokhman mengatakan bahwa komunitas advokat itu terbentuk tanpa adanya komunikasi dengan Komisi III DPR RI.

    Walaupun demikian, dia menyampaikan terima kasih kepada advokat yang menaruh perhatian terhadap RUU KUHAP.

    “Enggak ada dari Komisi III minta dikawal. Begitu atensinya masyarakat, kami tampung rekan-rekan,” kata dia.

    Menurut dia, rapat tersebut merupakan mendengar pendapat umum yang tidak memerlukan kuorum sehingga rapat tersebut bisa terbuka untuk umum.

    Adapun RUU KUHAP menjadi RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional DPR RI Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI.

    Wakil rakyat ini menargetkan pada masa sidang mendatang RUU KUHAP akan mulai bergulir dan masuk ke tahap pembahasan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah dampingi Wapres ziarah ke Makam Bung Karno

    Khofifah dampingi Wapres ziarah ke Makam Bung Karno

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan ziarah ke Makam Proklamator RI Ir. Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Rabu, dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno.

    Ziarah yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin oleh Pengelola Kawasan Makam Bung Karno, Mbah Kahfi, dengan pembacaan tahlil dan doa di pusara makam Bung Karno.

    Khofifah mengatakan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Semangat nasionalisme Bung Karno perlu dicontoh dan terus dilestarikan, terutama dalam implementasi di kehidupan sehari-hari. Bung Karno adalah sosok yang penuh dedikasi untuk rakyat dan bangsanya,” ujarnya dalam keterangan diterima di Surabaya.

    Ia menambahkan bahwa Bulan Juni diperingati sebagai Bulan Bung Karno karena merupakan bulan kelahiran dan wafatnya Presiden pertama RI tersebut.

    Oleh karena itu, momentum ini menjadi ajang refleksi terhadap pemikiran, perjuangan, dan warisan kebangsaan Bung Karno.

    “Spirit dari Bulan Bung Karno identik dengan seluruh pemikiran, gerak, sari pati rasa, dan juga warisan dari apa yang telah diberikan Bung Karno kepada Indonesia. Ini menjadi semangat yang harus terus kita hidupkan,” katanya.

    Khofifah juga mengajak masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama mengirimkan doa bagi Bung Karno.

    “Mari kita mengirimkan doa dan Al-Fatihah, semoga seluruh dharma bakti dan pengorbanan Bung Karno untuk bangsa dan negara diterima, dan seluruh kekhilafan beliau diampuni oleh Allah SWT,” tuturnya.

    Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut antara lain Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Wali Kota Blitar, dan Bupati Blitar.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komunikasi politik cerdas mengurai sengketa empat pulau

    Komunikasi politik cerdas mengurai sengketa empat pulau

    Dengan mengumumkan hasil temuan secara cepat, ia telah mencegah tafsir spekulatif yang dapat mengganggu stabilitas.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kecakapan komunikasi politiknya, dengan menyelesaikan sengketa administratif empat pulau –Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek– di perbatasan Aceh – Sumatera Utara.

    Dengan mengandalkan dokumen historis dan pendekatan transparan, Prabowo memastikan pulau-pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

    Pernyataan politik ini sekaligus memperkokoh narasi persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Langkah ini tidak hanya meredam konflik administrasi dan birokratik, tetapi juga menggambarkan strategi komunikasi politik yang bernas.

    Dalam rapat terbatas virtual, Prabowo memuji timnya atas keberhasilan menggali dokumen kunci: kesepakatan historis antara mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar.

    Cara ini menurut pakar komunikasi politik asal Inggris Pippa Norris, adalah ciri pemimpin era transformasional modern, yang memanfaatkan komunikasi untuk membangun kohesi tim melalui visi bersama dan penguatan moral, dengan memotivasi dan mengapresiasi tim untuk bekerja cepat dan terkoordinasi.

    Prabowo menunjukkan kemampuannya mengorkestrasi organisasi dalam otoritas dan sinergi antar lembaga. Perintah Presiden untuk segera mengumumkan temuan dokumen kunci tersebut kepada publik menunjukkan kesadaran pentingnya transparansi.

    Seperti dikemukakan pakar komunikasi Jürgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action, cara komunikasi publik yang terbuka adalah kunci legitimasi politik.

    Dengan mengedepankan transparansi, Prabowo tidak hanya mencegah spekulasi liar yang dapat memicu ketidakstabilan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap pemerintahannya. Pendekatan ini memperkuat citranya sebagai pemimpin yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.