Category: Antaranews.com

  • Mahasiswa Trisaksi usul RUU KUHAP atur penjemputan paksa wajib izin PN

    Mahasiswa Trisaksi usul RUU KUHAP atur penjemputan paksa wajib izin PN

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisaksi mengusulkan agar tindakan penjemputan paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka atau saksi harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat, untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

    Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Wildan Arif Husen mengatakan hal itu perlu diatur agar melindungi hak-hak bagi warga negara. Karena pada praktiknya, dia menilai seseorang yang dijemput secara paksa itu belum tentu otomatis menjadi tersangka.

    “Mungkin dalam praktiknya sedikit kesulitan, karena mungkin terlalu lama dari segi administrasi tapi kami juga melihat dari segi hak kami atau hak warga negara,” kata Wildan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan, dalam draf RUU yang ada, penjemputan paksa bisa dilakukan jika tersangka atau saksi yang dipanggil tidak datang dalam pemeriksaan. Selain itu, penyidik juga bisa menjemput paksa jika tersangka atau saksi menghindar dari pemeriksaan.

    Namun, dia mengusulkan ada penambahan pasal pada draf RUU KUHAP di Pasal 30. Dari yang semula terdapat dua ayat, dia mengusulkan agar kewajiban izin dari Ketua PN itu dimasukkan menjadi ayat ketiga.

    “Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kontrol yudisial dan juga tindakan represif yang kerap kali dilakukan oleh pihak khususnya aparatur penegak hukum terhadap mahasiswa,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa usulan tersebut demi menjamin bahwa tindakan dari penyidik khususnya dalam proses penyidikan seperti penggeledahan, penyitaan, penjemputan paksa, harus mempertimbangkan prinsip perlindungan saksi dan korban.

    “Penggeledahan, penyitaan atau upaya paksa berupa penjemputan yang kerap kali tidak sesuai dengan jam kerja,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Kendari targetkan 65 Koperasi Merah Putih rampung akhir Juni

    Pemkot Kendari targetkan 65 Koperasi Merah Putih rampung akhir Juni

    ANTARA – Pemerintah Kota Kendari terus mempercepat pembentukan 65 Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi rakyat. Hingga pertengahan Juni, sebanyak 31 koperasi telah mengantongi legalitas, sementara sisanya ditargetkan rampung sebelum 30 Juni 2025. 
    (Saharudin/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI angkut 39.549 ton avtur untuk suplai Bandara YIA

    KAI angkut 39.549 ton avtur untuk suplai Bandara YIA

    Dengan meningkatnya kebutuhan energi penerbangan di YIA, peran kereta api sebagai tulang punggung distribusi logistik pun kian krusial,

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat telah mengangkut 39.549 ton avtur untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar penerbangan di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) sepanjang periode Januari hingga Mei 2025.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, adanya peningkatan pada volume angkutan bahan bakar pesawat udara (Avtur) dari Stasiun Cilacap menuju Stasiun Rewulu yang kemudian akan disuplai ke Bandara YIA.

    “Selama Januari hingga Mei 2025, total Avtur yang diangkut mencapai 39.549 ton atau 111.990,30 kiloliter (KL), meningkat 12,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 35.243 ton atau 99.797,06 KL,” kata Anne di Jakarta, Rabu.

    Bahan bakar itu berasal dari Kilang Cilacap dan diangkut menggunakan kereta api menuju Rewulu untuk kemudian disuplai ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

    Pengangkutan Avtur dilaksanakan secara rutin setiap dua hari sekali dengan satu rangkaian kereta khusus. Moda rel menjadi pilihan strategis karena mampu mengangkut dalam volume besar secara tepat waktu, efisien, dan lebih ramah lingkungan dibanding angkutan jalan raya.

    “Dengan meningkatnya kebutuhan energi penerbangan di YIA, peran kereta api sebagai tulang punggung distribusi logistik pun kian krusial,” ujarnya.

    Menurut Anne, peningkatan volume angkutan Avtur mencerminkan kepercayaan industri terhadap moda kereta api sebagai solusi logistik energi.

    “KAI hadir sebagai moda transportasi yang andal dan berkelanjutan, mendukung ekosistem penerbangan nasional secara menyeluruh,” tuturnya.

    Keterlibatan KAI dalam mendukung konektivitas udara tidak hanya melalui logistik, tetapi juga mobilitas penumpang. Layanan KA Bandara meliputi KA Bandara YIA dan KA Bandara Srilelawangsa di Medan mengalami pertumbuhan positif.

    Sepanjang Januari hingga Mei 2025, jumlah pelanggan KA Bandara mencapai 2.854.707 orang, naik dari 2.237.209 orang pada periode yang sama tahun 2024.

    Pertumbuhan ini, lanjut Anne, tak lepas dari meningkatnya pergerakan masyarakat menuju bandara-bandara utama.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama Januari hingga April 2025, sebanyak 58.660 wisatawan mancanegara tiba melalui Bandara YIA.

    “Lonjakan ini turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pasokan Avtur dan aksesibilitas darat yang efisien,” katanya pula.

    Dengan sinergi antara angkutan barang dan penumpang, KAI memainkan peran ganda dalam memperkuat konektivitas antarmoda.

    Di satu sisi, kereta barang menopang rantai pasok energi strategis seperti Avtur. Di sisi lain, KA Bandara menjembatani mobilitas masyarakat menuju pusat-pusat transportasi udara secara cepat dan nyaman.

    “Melalui penguatan layanan logistik dan penumpang ini, KAI terus menegaskan perannya sebagai bagian integral dari sistem transportasi nasional yang andal, terintegrasi, dan berorientasi masa depan,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM dorong realisasi “super grid” lewat teknologi HVDC

    Kementerian ESDM dorong realisasi “super grid” lewat teknologi HVDC

    Untuk mewujudkan Indonesia Super Grid, diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara mitra lokal dan internasional dalam mengembangkan kerangka kebijakan, transmisi yang efisien dan pembiayaan hijau, serta keterlibatan publik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan jaringan transmisi kelistrikan antarpulau melalui teknologi High Voltage Direct Current (HVDC), sebagai upaya strategis mewujudkan proyek Indonesia Super Grid.

    “Untuk mewujudkan Indonesia Super Grid, diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara mitra lokal dan internasional dalam mengembangkan kerangka kebijakan, transmisi yang efisien dan pembiayaan hijau, serta keterlibatan publik,” ujar Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik Muhadi, dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Salah satu proyek prioritas yang tengah disiapkan pemerintah adalah Interkoneksi Sumatera-Jawa (ISJ).

    Proyek ini bertujuan untuk mengalirkan potensi energi terbarukan dari Sumatera ke pusat konsumsi utama di Pulau Jawa. Teknologi HVDC, baik melalui saluran udara maupun kabel bawah laut, diidentifikasi sebagai solusi teknis paling memungkinkan untuk proyek ini.

    Selain itu, pengembangan jaringan transmisi 500 kV High Voltage Alternating Current (HVAC) juga tengah berlangsung di Sumatera. Sementara di Kalimantan, potensi energi sebesar 13 GW dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Mentarang membutuhkan jaringan transmisi berskala besar menuju Jawa dan untuk mendukung kebutuhan industri smelter di Sulawesi.

    Penerapan teknologi HVDC di Indonesia dinilai dapat mengakselerasi integrasi smart grid dan mendukung penetrasi energi terbarukan, khususnya jenis Variable Renewable Energy (VRE), sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembangunan transmisi listrik dalam 10 tahun ke depan mencapai total 47.758 kilometer sirkuit (kms).

    Jaringan ini akan menghubungkan pembangkit-pembangkit EBT ke gardu induk PLN, dan selanjutnya menyalurkan daya ke jaringan distribusi hingga sampai ke pelanggan atau end user.

    Dari keseluruhan transmisi yang rencananya akan dibangun, regional Jawa, Madura, dan Bali menjadi yang terpanjang, yaitu total 13,9 ribu kms. Kemudian akan dibangun juga 11,2 ribu kms di Sumatra, 9,8 ribu kms di Kalimantan, dan 9 ribu kms di Sulawesi.

    Selain itu, lanjut Bahlil, untuk memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Indonesia Timur, juga akan ada penambahan transmisi sepanjang 3,9 ribu kms di regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badan Geologi ESDM beri pendampingan ke korban erupsi Gunung Lewotobi

    Badan Geologi ESDM beri pendampingan ke korban erupsi Gunung Lewotobi

    Kami segera menerjunkan Tim Tanggap Darurat untuk segera berada di lokasi terdampak untuk memberikan bantuan teknis

    Jakarta (ANTARA) – Tim Tanggap Darurat Badan Geologi Kementerian ESDM bertolak ke lokasi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk memberikan dukungan dan pendampingan penanganan bencana bagi korban.

    “Kami segera menerjunkan Tim Tanggap Darurat untuk segera berada di lokasi terdampak untuk memberikan bantuan teknis,” ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid, saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Bantuan teknis yang akan dilakukan tim tanggap darurat tersebut antara lain pendampingan teknis langsung kepada pemerintah daerah setempat serta memastikan validasi dan pemutakhiran data pemantauan gunung api secara real-time.

    Tim juga memberikan rekomendasi teknis kebencanaan berbasis data visual, seismik, dan deformasi, serta memberikan dukungan ke pengamat gunung api di Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Pululera dalam peningkatan kapasitas pemantauan lapangan.

    Selanjutnya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Wafid meminta masyarakat dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 7 km dari pusat erupsi dan pada sektoral 8 km ke arah barat daya-timur laut serta mewaspadai terjadinya potensi banjir lahar, terutama saat hujan lebat bagi masyarakat yang berada di aliran sungai berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait diimbau untuk terus melakukan koordinasi intensif dengan PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki, serta melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat terkait kondisi gunung api dan zona bahaya.

    Sebelumnya, Badan Geologi Kementerian ESDM menaikkan status Gunung Api Lewotobi Laki-laki menjadi Level IV (AWAS) dari sebelumnya Level III (SIAGA) mulai Selasa 17 Juni 2025 pukul 15.00 WITA, setelah berdasarkan analisis data kegempaan yang terus meningkat signifikan.

    Erupsi kemudian terjadi pada Selasa (17/6/2025) pukul 17.35 WITA dan menyemburkan kolom abu setinggi 10.000 meter dari atas puncak kawah aktif.

    Kolom abu berwarna kelabu tebal condong ke berbagai arah yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut.

    Hujan material vulkanik berupa abu, pasir, dan batuan kerikil dilaporkan jatuh hingga ke wilayah permukiman yang berada di luar radius kawasan rawan bencana (KRB), seperti Desa Boru, Desa Hewa, dan Desa Watobuku.

    Dilaporkan pula Di Desa Boru (radius 6-7 km) terjadi hujan kerikil yang menutupi permukaan jalan hingga lewat pukul 18.00 WITA. Terjadi juga fenomena gemuruh, kilat, dan guntur, yang merupakan gejala khas erupsi eksplosif bermuatan tinggi.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), tertangani dengan baik meski dampak bencana terus meluas.

    Informasi terkait kebencanaan geologi dapat diperoleh melalui website Badan Geologi https://geologi.esdm.go.id, website PVMBG https://vsi.esdm.go.id, website Magma Indonesia https://magma.esdm.go.id, aplikasi Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Playstore, atau melalui media sosial PVMBG @pvmbg.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berharap pengembangan Kawasan Rebana di Jawa Barat (Jabar) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan industri di wilayah tersebut.

    Kawasan Rebana yang meliputi tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon, telah ditetapkan sebagai klaster industri dan metropolitan baru. Kawasan ini mencakup sekitar 20 persen dari luas Provinsi Jawa Barat dengan populasi hampir 10 juta jiwa dan menyumbang sekitar 19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

    Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Rebana melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 serta pengintegrasian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Tol Cisumdawu, dan Bendungan Cipanas.

    “Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional,” kata Rudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Saat membuka The 2th Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting Project for Rebana Area Development, Rudy menyebutkan bahwa proyek pengembangan Rebana yang terkait dengan Pelabuhan Patimban ditujukan untuk memperkuat struktur kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Rebana serta mendorong pengembangan industri dan infrastruktur.

    Program ini menargetkan tiga output utama yakni pemutakhiran masterplan dan identifikasi proyek prioritas, penguatan sistem implementasi proyek, serta penyusunan rencana detail untuk proyek prioritas.

    “Di antara PSN tersebut, Pelabuhan Internasional Patimban merupakan capaian yang patut diapresiasi, dengan pembangunan tahap kedua yang masih berjalan dan kapasitas operasionalnya yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekspor-impor, relokasi industri, dan menciptakan rantai logistik baru,” ujarnya.

    Pertemuan JCC kedua juga membahas struktur keanggotaan, progres zonasi sektor unggulan, dan penyusunan masterplan pembangunan jangka panjang oleh JICA. Selain itu, turut dibahas isu-isu strategis yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional.

    “Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mitra internasional seperti JICA guna mendukung Rebana Metropolitan yang sejahtera, berdaya saing global, dan berkelanjutan,” tutur Rudy.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamsoet: Keputusan Presiden soal empat pulau tegaskan soliditas NKRI

    Bamsoet: Keputusan Presiden soal empat pulau tegaskan soliditas NKRI

    Dengan polemik empat pulau ini diselesaikan, Pemerintah punya ruang lebih leluasa untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa masuk ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Aceh yang dinilainya menegaskan soliditas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Bambang Soesatyo juga menilai langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara itu mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat.

    “Keputusan Presiden Prabowo menyudahi polemik empat pulau di kawasan Aceh Singkil patut kita apresiasi dan syukuri. Langkah cepat dan bijak ini bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah, melainkan juga menegaskan kembali betapa solidnya fondasi NKRI,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Presiden telah mengeliminasi pula persoalan yang sejatinya memang tidak pernah ada sebab polemik tersebut seketika mencuat, padahal Indonesia telah lama merdeka.

    “Kami sempat bingung karena tiba-tiba saja ada polemik seperti ini. Kita bukan negara baru. Sejak dahulu pembagian wilayah atau daerah sudah sangat jelas dan diperkuat dengan undang-undang serta sejumlah peraturan pemerintah,” katanya.

    Mantan Ketua DPR RI dan MPR RI itu pun mengingatkan agar energi bangsa tidak dihabiskan untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak substantif.

    “Dengan polemik empat pulau ini diselesaikan, Pemerintah punya ruang lebih leluasa untuk bekerja demi kepentingan rakyat,” tuturnya.

    Sebaliknya, lanjut dia, seluruh elemen bangsa saatnya bersatu menghadapi tantangan ke depan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan ekonomi rakyat.

    “Sekarang saatnya semua pihak fokus kembali mendukung program-program pembangunan yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Bamsoet.

    Diketahui bahwa keempat pulau yang ditetapkan masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

    Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (17/6).

    “Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Prasetyo Hadi.

    Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP tawarkan peluang investasi di sentra garam Rote Ndao

    KKP tawarkan peluang investasi di sentra garam Rote Ndao

    KKP menargetkan produktivitas lahan mencapai 200 ton per hektare per siklus,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi untuk pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    “Kawasan itu akan menjadi model pengembangan industri garam nasional untuk mendukung target swasembada garam pada 2027 sesuai amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2025,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Rabu.

    Dengan potensi lahan lebih dari 10.000 hektare dan kondisi iklim ideal, enam hingga tujuh bulan musim kemarau per tahun, Rote Ndao dinilai memiliki kemiripan karakter geografis dengan lokasi tambak garam kelas dunia seperti Dampier, Australia.

    “KKP menargetkan produktivitas lahan mencapai 200 ton per hektare per siklus,” ujarnya.

    Kawasan K-SIGN akan dikembangkan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN seperti PT Garam, hingga investor swasta dan membuka peluang kerja.

    Model bisnis yang ditawarkan mencakup pengelolaan tambak, pembangunan sarana produksi, gudang, washing plant, refinery, serta sistem distribusi terintegrasi.

    “Ini adalah bentuk konkret keberpihakan pemerintah kepada industri garam nasional. Rote Ndao akan menjadi wajah baru pergaraman Indonesia yang berdaya saing tinggi,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kawasan tersebut juga akan menjadi pusat pengembangan hilirisasi garam yang bernilai tinggi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, pembangunan K-SIGN di Rote Ndao diproyeksikan menyerap hingga 26.000 tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 2,5 kali UMR setempat.

    Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor garam, yang saat ini masih mencapai lebih dari 2,5 juta ton per tahun untuk industri kimia dan pangan.

    Investasi dalam proyek K-SIGN tidak hanya menjanjikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

    Dengan dukungan teknologi, mekanisasi, dan tata kelola modern, kawasan ini ditargetkan menjadi benchmark baru pergaraman di kawasan tropis.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kick-off pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada awal Juni 2025.

    Pembangunan sentra industri garam menggunakan pendekatan ekstensifikasi terpadu, yang mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, hingga penataan kelembagaan dan kerja sama produksi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: Gapoktan tak gantikan kios pengecer salurkan pupuk subsidi

    Kementan: Gapoktan tak gantikan kios pengecer salurkan pupuk subsidi

    Yang kami lakukan adalah memperluas titik serah distribusi pupuk subsidi dengan menambahkan aktor-aktor seperti gapoktan, koperasi, dan pokdakan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pelibatan gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam skema penyaluran pupuk bersubsidi tidak untuk menggantikan peran kios pengecer yang sudah ada selama ini.

    Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Pupuk Bersubsidi Kementan Sri Pujiati menyatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025, pemerintah menambah titik serah atau distributor pupuk bersubsidi yakni dengan melibatkan gapoktan dan koperasi.

    “Kios pengecer tetap eksis. Tidak ada penghapusan. Yang kami lakukan adalah memperluas titik serah distribusi pupuk subsidi dengan menambahkan aktor-aktor seperti gapoktan, koperasi, dan pokdakan (kelompok pembudi daya ikan), yang tentu dengan seleksi dan verifikasi ketat,” ujarnya di Bogor, Jabar, Rabu.

    Hal itu dikatakannya menanggapi keresahan kalangan kios pengecer yang khawatir keberadaan mereka dihapuskan dari skema penyaluran pupuk bersubsidi dengan terbitnya Permentan No 15 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

    Saat ini, lanjutnya, lebih dari 27.000 kios pengecer masih aktif di seluruh Indonesia. Mereka memiliki surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan produsen pupuk dan itu tidak serta-merta batal hanya karena adanya permentan baru.

    “Kios tetap jalan. SPJB tetap berlaku. Penambahan titik serah ini adalah opsi, bukan pengganti,” katanya dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Tantangan dan Peluang Kebijakan Subsidi Pupuk pada Sektor Pertanian Pasca Terbitnya Permentan 15 Tahun 2025.”

    Menurut Sri Pujiati, maksud dari kebijakan ini bukan untuk menggeser siapa pun, melainkan untuk memperbaiki sistem agar distribusi pupuk semakin merata, cepat, dan tepat sasaran mengacu pada amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2025, yang kemudian diturunkan dalam Permentan 15/2025.

    Bila sebelumnya titik serah pupuk hanya berada di kios pengecer (KPL), kini pelaku tambahan seperti gapoktan, koperasi, dan pokdakan juga bisa menjadi titik distribusi resmi.

    Namun, Sri menekankan bahwa tambahan ini tidak serta-merta menggantikan peran kios, sistem baru ini adalah bentuk penguatan rantai distribusi untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pupuk, terutama di wilayah yang belum optimal pelayanannya.

    Meski titik serah ditambah, lanjutnya, bukan berarti semua gapoktan dan koperasi bisa langsung menyalurkan pupuk subsidi, mereka harus melalui proses verifikasi kelayakan oleh penyuluh dan dinas pertanian setempat.

    Untuk mencegah kebocoran dan praktik penyelewengan, pengawasan distribusi pupuk juga ditingkatkan.

    Melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Kementan akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga kejaksaan.

    “KP3 sekarang semakin solid. Kita berharap ini bisa jadi tembok pengaman agar distribusi benar-benar sampai ke tangan petani,” ujarnya dalam FGD yang digelar Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MMPD) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University itu.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Penyuluhan Kementan Acep Hariri menuturkan gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani mulai disiapkan menjadi titik serah pupuk bersubsidi.

    Meski keuntungan yang diperoleh relatif kecil, menurut dia, peran gapoktan sangat strategis dalam membantu petani memperoleh akses pupuk.

    Dari jumlah gapotkan yang mencapai 64 ribu, tambahnya, baru 502 atau 0,7 persen yang dinilai mampu menyalurkan pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena regulasi yang menaungi baru berjalan lebih kurang 5 bulan.

    “Kita akan dorong jumlahnya tembus ribuan agar semakin merata distribusinya,” ujar Acep.

    Menurut dia, lima kendala yang dihadapi gapoktan menjadi penyalur pupuk bersubsidi yakni aspek permodalan yang belum memadai, keterbatasan gudang dan SDM manajerial, persyaratan yang belum lengkap dan keraguan atas banyak kios yang lokasinya berdekatan.

    “Kami meminta penyuluh mendampingi agar bisa meningkatkan kompetensi para gapoktan,” ujar Acep.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKP: Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik

    BPKP: Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik

    Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik dan negara berhak menuntut pertanggungjawaban BUMN sesuai dengan penyimpangan yang terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengatakan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berdasarkan itikad baik.

    “Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik dan negara berhak menuntut pertanggungjawaban BUMN sesuai dengan penyimpangan yang terjadi,” ujarnya saat menjadi narasumber di Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikutip di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penting untuk melakukan penguatan manajemen risiko fraud dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.

    Pengontrolan dengan konsep planning, organizing, actuating, dan controling (POAC) disebut akan selalu ada dalam tata kelola BUMN.

    “BPKP hadir menyampaikan rambu-rambu tata kelola yang wajib dijaga, agar langkah transformasi BUMN, khususnya BRI dapat tetap akuntabel dan berintegritas,” ucap Agustina.

    Dia menekankan, produktivitas dan akuntabilitas di lingkungan BRI harus dibarengi dengan tata kelola yang baik.

    “Produktif, tapi tetap harus patuh pada tata kelola yang baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pihaknya berperan dalam memperkuat kualitas tata kelola BUMN. Dia menilai BUMN memiliki peluang dan tantangan antara keseimbangan dalam pelayanan publik dengan tujuan finansial dengan dinamika dan masalah global yang bergerak cepat.

    Dalam hal ini, BPKP mengawal pelaksanaan tugas pembangunan BUMN dalam bidang infrastruktur, transportasi dan konektivitas, pengembangan industri, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

    Peran audit intern pemerintah dalam memperkuat kualitas tata kelola BUMN melalui assurance (audit, review, evaluasi, dan pemantauan), konsultansi (asistensi dan bimbingan), serta pengawasan lainnya seperti penilaian, sosialisasi dan kegiatan edukasi.

    Penerapan tata kelola yang baik dianggap dapat mendorong pengelolaan bisnis secara efektif dan efisien dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan terkait.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.