Category: Antaranews.com

  • Freeport Indonesia targetkan produksi tembaga 478 ribu ton pada 2026

    Freeport Indonesia targetkan produksi tembaga 478 ribu ton pada 2026

    Sementara untuk emas, Freeport menargetkan produksi dari rencana 45 ton menjadi hanya akan memproduksi 26 ton.

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia menargetkan produksi tembaga pada tahun 2026 sebesar 478 ribu ton, dari rencana awal mencapai 700 ribu ton.

    “Kalau dilihat dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kita tahun 2026, rencana kalau di RKAB 2026 yang lama yang sudah kita revisi dan sudah kita sampaikan ke Kementerian ESDM pada pertengahan November yang lalu, dari rencana awal 700 ribu ton tembaga itu di RKAB 2026 baru kita hanya akan memproduksi 478 ribu ton tembaga atau hanya 68 persen,” ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Sementara untuk emas, Freeport menargetkan produksi dari rencana 45 ton menjadi hanya akan memproduksi 26 ton, dan produksi emas ini semuanya akan dikonsumsi oleh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Freeport sendiri tidak ada rencana untuk mengekspor emas.

    Tony juga menyampaikan bahwa untuk prediksi harga logam tembaga dalam RKAB 2026 baru akan bisa mencapai 4,75 dolar Amerika Serikat (AS) per pound, lebih tinggi dari proyeksi RKAB 2026 lama yang sebesar 3,75 dolar AS.

    Sedangkan, harga emas diprediksikan pada tahun depan akan mencapai 4.000 dolar AS per troy ounce, lebih tinggi dibandingkan proyeksi dalam RKAB 2026 lama sebesar 1.900 dolar AS per troy ounce.

    “Sehingga proyeksinya peningkatan harga jual ini cukup tinggi dari tembaga maupun emas,” kata Tony.

    Dengan demikian, proyeksi hasil penjualan Freeport dari RKAB 2026 baru sebesar 8,3 miliar dolar AS. Dari besaran tersebut, proyeksi penerimaan negara yang disetorkan oleh Freeport pada 2026 mencapai 2,9 miliar dolar AS.

    “Dan penerimaan negara ini saya ulangi adalah dari pajak perseroan badan, dividen dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik royalti maupun PNBP lainnya,” kata Tony pula.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengolah slag, menjaga lingkungan

    Mengolah slag, menjaga lingkungan

    Proses peleburan bijih nikel menyisakan limbah, dikenal sebagai slag yang harus diolah agar tidak mencemari lingkungan. Inovasi PT Vale Indonesia berhasil memproses slag menjadi produk yang bermanfaat bagi industri, masyarakat, serta lingkungan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengolah slag, menjaga lingkungan

    Mengolah slag, menjaga lingkungan

    Proses peleburan bijih nikel menyisakan limbah, dikenal sebagai slag yang harus diolah agar tidak mencemari lingkungan. Inovasi PT Vale Indonesia berhasil memproses slag menjadi produk yang bermanfaat bagi industri, masyarakat, serta lingkungan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Transformasi pangan dorong produktivitas-kesejahteraan petani

    Mentan: Transformasi pangan dorong produktivitas-kesejahteraan petani

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan transformasi pangan berkeadilan terus diperkuat melalui strategi komprehensif yang menempatkan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani sebagai fondasi utama pembangunan pertanian nasional.

    “Kementerian Pertanian telah melakukan transformasi pangan berkeadilan dengan fokus pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

    Amran menjelaskan Kementerian Pertanian telah memfokuskan transformasi pada lima bidang strategis meliputi perbaikan kebijakan dan regulasi, penguatan sarana-prasarana, peningkatan produksi, pengembangan sumber daya manusia, serta pembenahan tata kelola pertanian nasional.

    Menurut Amran, berbagai terobosan kebijakan yang dijalankan menghasilkan capaian indikator makro yang membanggakan, menunjukkan sektor pertanian semakin stabil, produktif, dan mampu menopang ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.

    Ia menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen, menjadikannya kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir.

    Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober sebesar 124,33 persen dan September mencapai 124,36 persen, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dan bukti nyata meningkatnya daya beli serta penghasilan petani.

    “PDB Pertanian 2025 sebesar 14,35 persen, tertinggi kedua penopang PDB nasional dan tertinggi selama enam tahun terakhir. NTP Oktober 124,33 persen dan September 124,36 persen tertinggi sepanjang sejarah,” beber Amran.

    Selanjutnya ekspor pertanian hingga Agustus 2025 menembus Rp507,78 triliun atau tumbuh 42 persen dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan meningkatnya daya saing komoditas Indonesia di pasar global.

    Kemudian jumlah tenaga kerja pertanian juga meningkat menjadi 38,99 juta orang atau naik 1,8 persen dari tahun 2024, mencerminkan semakin kuatnya minat masyarakat terlibat dalam sektor pangan nasional.

    Amran menyampaikan tantangan pemenuhan pangan bagi 286 juta penduduk Indonesia membutuhkan strategi terencana melalui tema Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Tema tersebut diterjemahkan Kementerian Pertanian melalui empat program implementasi yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mulai dari Asta Cita, program prioritas, hingga target hasil terbaik pembangunan nasional.

    Amran mengatakan Presiden pada awalnya menargetkan swasembada pangan dicapai dalam empat tahun. Target itu disampaikan Presiden saat pidato pelantikan 20 Oktober 2024.

    Kemudian target itu dipercepat menjadi tiga tahun pada KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Peru, pada 16 November 2024, dan akhirnya ditegaskan hanya satu tahun dalam Sidang Kabinet Paripurna.

    “Puncaknya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden kembali mempertegas dengan menetapkan target swasembada pangan dipercepat menjadi hanya dalam waktu satu tahun,” beber Amran.

    Menurutnya target percepatan tersebut menjadi dorongan kuat bagi Kementerian Pertanian untuk menyusun langkah-langkah progresif demi memastikan ketahanan pangan terjaga sekaligus mengamankan pasokan pangan nasional di tengah dinamika global.

    Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian memfokuskan percepatan melalui program pengungkit utama seperti pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, pompanisasi pada lahan hujan, dan peningkatan potensi tanam bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait.

    Berbagai langkah tersebut diperkuat melalui pengembangan tumpangsari padi gogo di perkebunan produktif sebagai upaya memaksimalkan lahan sekaligus meningkatkan pendapatan petani menuju swasembada pangan berkelanjutan.

    Adapun berdasarkan data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), produksi beras secara nasional periode Januari-Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54 persen dari target yang diberikan 32 juta ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri cek implementasi pembebasan BPHTB dan PBG di MPP Denpasar

    Mendagri cek implementasi pembebasan BPHTB dan PBG di MPP Denpasar

    Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengecek implementasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, Senin.

    “Untuk perumahan, kami sudah menggratiskan BPHTB dan PBG. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami mendorong harga rumah bisa turun dan pengembang semakin semangat bekerja,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Dalam kunjungan tersebut, Tito ingin memastikan layanan MPP Sewaka Dharma berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya bagi warga yang ingin membangun rumah.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta dalam satu lokasi.

    Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto sedang mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung percepatan penyediaan hunian.

    Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah.

    “Misalnya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak harus di pusat kota, bisa di wilayah pinggiran Denpasar agar harganya lebih terjangkau,” ujarnya.

    Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di perdesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir.

    Program ini diwujudkan melalui percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta berbagai insentif pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Sementara, Tito yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di MPP Denpasar sempat mengejutkan masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan. Tak sedikit masyarakat yang kemudian meminta swafoto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Kemenko Perekonomian: IEU-CEPA modal ekonomi tumbuh delapan persen

    Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi modal untuk mewujudkan ekonomi RI tumbuh delapan persen pada 2029.

    “Kita harapkan menjadi pendorong agar kita bisa tumbuh 5,4 persen di 2026, dan juga menjadi modal kita untuk tumbuh 8 persen di 2029,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Indonesia Economic Outlook di Depok, Jabar, Senin.

    Menurut dia, kesepakatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di kawasan Uni Eropa, yang juga memberikan sejumlah manfaat, seperti penurunan tarif untuk sebagian besar pos tarif Indonesia ke Eropa, peningkatan nilai ekonomi nasional, serta kemudahan proses visa melalui kebijakan fast-track.

    “Ada 98,61 persen pos tarif untuk Indonesia yang akan diturunkan, kemudian peningkatan nilai ekonomi Indonesia, serta pemberlakuan visa fast-track policy sehingga proses visa menjadi lebih mudah,” kata dia.

    Lewat perjanjian itu pula, kata dia, beberapa komoditas ekspor Indonesia akan menikmati tarif 0 persen, mulai dari produk pertanian dan perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, dan karet, produk perikanan seperti ikan, lobster, dan udang, komoditas kehutanan seperti kayu, kayu olahan, dan panel kayu, hingga produk tekstil dan elektronik.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan, selain memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA sebagai modal pemajuan ekonomi, pemerintah turut memperkuat ekonomi nasional dengan mendorong produktivitas, penerapan ekonomi biru dan hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, serta memacu investasi.

    Selanjutnya, penguatan industrialisasi, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, mempercepat transformasi digital, serta memaksimalkan belanja negara untuk produktivitas.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya memperkuat implementasi kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) guna meningkatkan perdagangan, investasi serta daya saing yang berkelanjutan.

    “Jika kita ingin memperkuat perdagangan dan daya saing, kita harus menghadapi proteksionisme dengan kolaborasi yang lebih dalam,” ujar Wamendag Roro dalam sambutannya pada acara CSIS Strategic Dialogue bertema “Trade and Competitiveness in a Changing Global Landscape: Building a Stronger Economic Partnership Between Europe and Indonesia” di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Daop 8 Surabaya beri diskon hingga 30% saat libur akhir tahun

    KAI Daop 8 Surabaya beri diskon hingga 30% saat libur akhir tahun

    ANTARA – PT Kereta Api indonesia Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya  memberikan potongan harga hingga tiga puluh persen untuk kereta ekonomi komersial jarak jauh. Program diskon transportasi tersebut berlaku untuk keberangkatan dari Stasiun Malang mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
    (Achmad Saif Hajarani/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BEI kaji model demutualisasi yang optimal bagi pasar modal RI

    BEI kaji model demutualisasi yang optimal bagi pasar modal RI

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan proses penyusunan kajian dalam rangka mendukung Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek.

    “Terkait RPP tentang demutualisasi, bursa efek masih proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP tersebut, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Nyoman menjelaskan, BEI tengah melakukan diskusi, serta melakukan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang telah diterapkan di beberapa bursa global.

    “Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” ujar Nyoman.

    Pemerintah tengah menyusun RPP mengenai demutualisasi bursa efek sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Kebijakan tersebut akan mengatur perubahan struktur kelembagaan BEI, dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang dapat dimiliki secara lebih luas.

    “Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin.

    Masyita menjelaskan demutualisasi bukanlah konsep baru dalam pengembangan pasar modal global. Saat ini, BEI termasuk sedikit bursa yang masih berstruktur mutual, sementara negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu melakukan transformasi itu.

    Model tersebut memungkinkan tata kelola bursa lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika keuangan global.

    Ia juga menilai struktur baru ini dapat mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, exchange-traded fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga memperdalam serta meningkatkan likuiditas pasar.

    “Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyiapkan personel reccie atau “tim aju” untuk menentukan lokasi penempatan pasukan perdamaian dari TNI di Gaza, Palestina.

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus dalam jumpa pers usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

    Setelah lokasi telah ditentukan dan situasi dipastikan kondusif, Agus melanjutkan pihaknya baru akan mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah besar beserta kendaraan laut dan udara milik TNI.

    Dia melanjutkan, pasukan perdamaian dalam jumlah besar itu dipimpin oleh pejabat jenderal bintang tiga yang akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Untuk transportasi sendiri pihaknya akan mengerahkan pesawat angkut Hercules C-130 TNI AU dan KRI rumah sakit milik TNI AL.

    “Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter,” kata Agus.

    Pengerahan pesawat Hercules diketahui untuk mengangkut logistik dan pasukan. Sedangkan kapal rumah sakit dikerahkan untuk membawa tenaga kesehatan sekaligus sebagai tempat untuk merawat warga sipil korban perang di Gaza.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri cek implementasi pembebasan BPHTB dan PBG di MPP Denpasar

    Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah. Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, dijelaskan definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

    “Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mendagri setelah meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya saja nggak tahu ada staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya, Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau, program perumahan susun,” tuturnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.