ANTARA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja di kota Ambon, Maluku, Rabu (18/6). Dalam kunjungan kerja tersebut Mendes PDT meresmikan pengoperasian Koperasi Merah Putih yang berada di desa Wayame, kota Ambon.(Alfian Sanusi/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Blitar (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar peternakan rakyat dan swasta terus memperkuat kapasitasnya dengan inovasi, bisa melalui adopsi teknologi, peningkatan manajemen produksi, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan vokasi dan riset.
“Penguatan hilirisasi dan efisiensi produksi diyakini menjadi kunci dalam menjadikan Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga berdaya saing dalam industri pangan global,” katanya di sela kunjungannya ke peternakan petelur modern yang dikelola oleh PT Sumber Kelapa Bekcy Farm, di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu.
Kunjungan ke lokasi peternakan telur ini bagian dari kunjungan kerjanya ke Blitar yang dilakukan selama dua hari, yakni Selasa-Rabu (17-18/6).
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari agenda kerja Wapres dalam mendukung Blitar sebagai salah satu kontributor terbesar telur ayam konsumsi nasional, yang juga relevan dengan visi besar pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui modernisasi sektor peternakan rakyat.
Dalam kunjungan ini, Wapres meninjau langsung proses budi daya ayam, pengepulan telur, sistem pakan otomatis, serta fasilitas penyimpanan hasil panen.
Prosedur biosekuriti juga diterapkan secara ketat di lokasi, termasuk penggunaan jas antiseptik dan sepatu boot untuk menjaga standar kebersihan dan kesehatan kandang.
Peternakan yang dibangun sejak tahun 2019 dan mulai beroperasi pada tahun 2020 ini memiliki luas bangunan mencapai 1 hektare. Adapun populasi ayam petelur yang dipelihara sekitar 50.000 ekor ayam yang ditempatkan dalam tiga kandang berukuran masing-masing 10 x 100 meter.
Hasil produksi telur dari peternakan ini mencapai rata-rata 2,5 ton per kandang setiap harinya, dengan distribusi utama ke wilayah DKI Jakarta.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi kaki anak perempuan berusia 6 tahun yang terjepit di antara pembatas teralis besi tangga lantai dua rumahnya di Jalan Teratai Putih, Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Kami sudah mengevakuasi anak perempuan yang kakinya terjepit di teralis tangga rumah lantai dua. Kaki anak yang terjepit dapat keluar dengan aman,” kata Kepala Regu Rescue Gulkarmat Sektor Duren Sawit Joko Prasetiyo di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu.
Dia menjelaskan, awalnya anak berinisial D (6) tersebut sedang bersiap pergi ke sekolah. Lalu, tiba-tiba D menangis dan setelah dilihat ternyata kaki kirinya sudah dalam kondisi terjepit.
“Sedang bersiap berangkat sekolah, keluar kamar karena mungkin habis bercanda, terus anak tiba-tiba menangis. Ditengok oleh asisten rumah tangganya, ternyata kaki kiri bagian lututnya sudah dalam kondisi terjepit besi teralis,” ujar Joko.
Proses evakuasi melibatkan empat personel Gulkarmat Sektor Duren Sawit, Jakarta Timur menggunakan alat untuk memperlebar celah teralis.
“Proses evakuasi tidak ada kesulitan, kami memperlebar celah antarteralis sehingga kaki bisa dikeluarkan,” ucap Joko.
Ayah korban, Okky mengatakan, saat kaki anaknya terjepit, pihak keluarga sudah sekitar satu jam mencoba melakukan evakuasi, namun gagal.
“Mungkin karena anak saya kebiasaan ada rongga, suka main di situ. Pas masuk ke bagian bawah agak sempit jadi terjepit agak lama, ga bisa dikeluarin,” kata Okky.
Dia pun langsung menghubungi pihak Gulkarmat Jakarta Timur dan langsung tiba ke tempat kejadian perkara (TKP) membawa alat.
“Terus langsung panggil Damkar Jakarta Timur, luar biasa langsung ke TKP bawa alat. Tidak sampai dua menit selesai, teralisnya diperlebar pakai alat,” ujarnya.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Manila (ANTARA) – Departemen Keuangan Filipina mengatakan bahwa negara tersebut akan menerapkan sebuah kerangka kerja pada aset kripto guna memerangi praktik penghindaran pajak lintas perbatasan dan aliran keuangan ilegal.
“Kita memerlukan sistem kolaborasi yang lebih cepat dan lebih kuat apabila kita ingin mengatasi penghindaran pajak dan transaksi ilegal,” ujar Menteri Keuangan Filipina Ralph Recto dalam sebuah pernyataan pada Selasa (17/6).
“Ini adalah komitmen yang tepat waktu karena mata uang digital menjadi salah satu sarana transaksi yang dipilih. Pemerintah harus memastikan bahwa pengguna aset kripto dengan sewajarnya membayar pajak dan tidak ada aktivitas keuangan ilegal yang lolos,” kata Recto.
Departemen itu mengungkapkan bahwa komitmen untuk mengimplementasikan kerangka kerja pelaporan aset kripto (crypto-asset reporting framework/CARF) hingga tahun 2028 disampaikan oleh Wakil Sekretaris Grup Operasi Pendapatan (Revenue Operations Group Undersecretary) departemen itu Charlito Martin Mendoza dalam Pertemuan Inisiatif Asia ke-8 yang digelar di Maladewa pada Mei lalu.
CARF diterapkan untuk pelaporan dan pertukaran informasi otomatis terkait aset kripto antarotoritas pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga membatasi tren pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah.
“Pasca pengumuman RDG (Rapat Dewan Gubernur), rupiah mampu menguat hingga membatasi tren pelemahan di hari ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Melalui RDG Bulan Juni 2025 yang diselenggarakan pada Selasa (17/6) dan Rabu, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 5,5 persen.
Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 4,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap berada pada level 6,25 persen.
“BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 5,50 persen sejalan dengan BI yang masih berhati-hati terkait dengan ketidakpastian global dari sisi geopolitik dan tensi dagang,” ungkap Josua.
Adapun kurs rupiah pada Kamis (19/5), diprediksi akan melemah pasca rapat Federal Open Market Committee (FOMC) nanti malam.
“The Fed diperkirakan masih akan memberikan sinyal kehati-hatian di tahun 2025. Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.275-Rp16.400 per dolar AS (Amerika Serikat),” kata dia.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.313 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu juga melemah ke level Rp16.319 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.281 per dolar AS.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
“Upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi pengingat akan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semangat Tribrata harus senantiasa menjadi roh dalam setiap tindakan kepolisian,”
Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata yang merupakan salah satu tradisi dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara 2025.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan penyucian kembali terhadap nilai-nilai luhur Tribrata.
Nilai-nilai Tribrata, kata dia, menjadi landasan moral, etika, dan semangat pengabdian seluruh insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat.
“Upacara ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi pengingat akan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semangat Tribrata harus senantiasa menjadi roh dalam setiap tindakan kepolisian,” ucapnya.
Lebih lanjut, Irjen Pol. Sandi mengatakan bahwa upacara yang digelar di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, itu berjalan khidmat dan penuh makna.
Jenderal polisi bintang dua itu berharap upacara ini dapat semakin meneguhkan semangat pengabdian anggota Polri terhadap nilai-nilai luhur Tribrata sebagai pedoman hidup dan etika profesi.
Diketahui, Polri akan memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025. Dalam perayaan tahun ini, tema yang diusung adalah Polri Untuk Masyarakat.
Adapun jelang perayaan puncak Hari Bhayangkara, Polri menggelar kegiatan bakti kesehatan secara serentak di seluruh Indonesia.
Irjen Pol. Sandi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polri memberikan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat.
Polri, ujar dia, akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat untuk generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu menyatakan pentingnya kemudahan usaha hulu migas guna mewujudkan swasembada energi.
“Tanpa kemudahan usaha, tidak akan bisa mencapai swasembada energi seperti Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, dengan potensi migas relatif besar yang dimiliki sekalipun,” ujar Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kemudahan usaha merupakan faktor penting, bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Melalui kemudahan tersebut, usaha hulu migas dapat berjalan, sehingga dapat meningkatkan produksi, mendukung ketahanan energi, dan pada akhirnya mampu menuju swasembada energi.
Hamid menambahkan, untuk mencapai swasembada energi, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan membuka peta pengelolaan sumber daya energi, diikuti kebijakan yang mendukung dan memberi kemudahan usaha, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan.
“Jika tidak ada regulasi yang cukup dan memudahkan, akhirnya usaha di bidang migas di Indonesia menjadi mahal sehingga orang tidak mau masuk ke bisnis itu,” katanya.
Di antara berbagai regulasi yang harus disederhanakan dan dipermudah, tambahnya, antara lain bidang investasi hulu migas dan bidang fiskal.
“Harus memudahkan, karena berkaitan dengan penggunaan modal atau dana. Jika tidak, akan sangat mahal,” katanya.
Selain regulasi investasi, menurut dia pentingnya regulasi di bidang fiskal agar usaha hulu migas bisa jalan, seperti kebijakan tax holiday dan semacamnya.
Tak kalah penting adalah penyederhanaan dan kemudahan berbagai perizinan, lanjut dia, karena selama ini perizinan berbelit-belit dan membutuhkan waktu sangat lama. Padahal, KKKS membutuhkan perizinan yang efisien agar bisa segera melakukan operasi.
Dia mengungkapkan selama ini kalau ada rencana investor masuk untuk KKKS untuk bidang energi membutuhkan empat sampai lima tahun untuk memperoleh izin, seharusnya bisa selesai satu tahun, sehingga tahun kedua sudah bisa mengerjakan ladang-ladang migas yang berpotensi.
Begitu pula perizinan di tingkat daerah, dikatakannya saat ini terlalu berbelit-belit dan bisa menghambat usaha hulu migas, oleh karena itu sebaiknya izin prinsipnya di atur di pemerintah pusat.
Pada pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya penyederhanaan regulasi.
Hal itu juga terkait dengan rencana Pemerintah, yang akan melelang 60 Wilayah Kerja Migas (WK) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target lifting miyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2029.
“Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok (WK) migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi menyederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” ujar Presiden saat itu.
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kadang-kadang terdakwanya lolos, tapi kami yang justru masuk. Jadi mungkin ini yang perlu dijadikan bahan perundingan
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya sepakat untuk membuat pasal terkait impunitas bagi advokat guna dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Dia menyampaikan hal itu guna merespons usulan dari akademisi sekaligus advokat dari Universitas Borobudur. Usulan itu disampaikan karena ada advokat yang justru terjerat pidana ketika mendampingi klien.
“Pasal terkait impunitas advokat itu sudah kita sepakati untuk dimasukkan di KUHAP,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI sudah menyepakati impunitas advokat itu sejak dua bulan lalu, sehingga hal tersebut, kata dia, sudah diakomodasi jauh sebelum diusulkan.
Sementara itu, akademisi sekaligus advokat dari Universitas Borobudur Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan bahwa usulan itu perlu ditekankan karena advokat bisa masuk ke penjara setelah bekerja keras membela orang yang berhadapan dengan hukum.
Dia menilai bahwa profesi advokat tidak terlalu “sakti” saat mendampingi klien. Terkadang, kata dia, seorang advokat justru masuk ke penjara, sedangkan kliennya bebas dari jeratan hukum.
“Kadang-kadang terdakwanya lolos, tapi kami yang justru masuk. Jadi mungkin ini yang perlu dijadikan bahan perundingan,” kata Tjoetjoe.
Adapun RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional DPR RI Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. Habiburokhman pun menargetkan bahwa di masa sidang yang dimulai pada 24 Juni 2025, RUU KUHAP akan mulai bergulir dan masuk tahap pembahasan.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jakarta menyambut baik insentif fiskal bagi sektor perhotelan hingga kuliner berupa pengurangan (diskon) pajak hingga 50 persen yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta.
“Kami menyambut baik kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI untuk memberikan diskon pajak tersebut. Ini tentu berkat dari keluhan yang kita sampaikan beberapa waktu lalu karena kondisi di Jakarta memang sedang susah,” kata Ketua BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.
Menurut Sutrisno, pihaknya memang sejak lama telah menyampaikan usulan pengurangan pajak restoran atau PB1. Terlebih, di tengah kondisi sulit seperti saat ini.
Ia berharap pemberian diskon pajak dapat meringankan beban konsumen, sehingga daya beli masyarakat bisa kembali pulih dan meningkat.
“Dengan diskon itu tentu konsumen akan membayar lebih murah, sehingga kita harapkan itu bisa meningkatkan demand (permintaan),” imbuhnya.
Sutrisno pun menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang memberikan perhatian kepada sektor perhotelan yang diakuinya tengah tertekan.
“Kita memang berharap bahwa pajak yang dipungut dari sektor hotel dan restoran itu bisa kembali kepada kita. Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa pengelolaan pajak akan dilakukan secara transparan,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif fiskal bagi sektor perhotelan hingga kuliner berupa pengurangan (diskon) pajak hingga 50 persen selama dua bulan pertama sejak kebijakan diterapkan.
“Insentif fiskal pada sektor industri hotel berupa pengurangan beban pajak sebesar 50 persen dilaksanakan pada dua bulan pertama. Kemudian dua bulan berikutnya sebesar 20 persen,” jelas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Selasa (17/6) malam.
Pemprov DKI Jakarta juga memberikan potongan pajak 20 persen untuk sektor makanan dan minuman.
Adapun, kebijakan ini diambil untuk membangkitkan semangat pelaku industri untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Kendati belum diumumkan tanggal pemberlakuan insentif ini, Pramono memastikan kebijakan tersebut telah disiapkan.
Selain untuk industri hotel dan restoran, dalam rangka HUT ke-498 Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga mengadakan program penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jadi kapal-kapal ikan asing ilegal tersebut sengaja memasang rumpon-rumpon ilegal tersebut untuk mengumpulkan ikan secara ilegal
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berhasil menertibkan 21 rumpon ilegal diduga milik nelayan Filipina di perairan Papua dan berhasil menyelamatkan valuasi kerugian negara sebesar Rp16,8 miliar
“Kapal kita melakukan operasi juga di wilayah perairan Papua dan mengamankan 21 rumpon ilegal diduga milik nelayan asal Filipina. Rumpon-rumpon ini harusnya tidak terpasang di wilayah kita. Jadi kapal-kapal ikan asing ilegal tersebut sengaja memasang rumpon-rumpon ilegal tersebut untuk mengumpulkan ikan secara ilegal,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Modus operandi pemasangan rumpon-rumpon tersebut oleh kapal ikan asing ilegal agar rumpon-rumpon tersebut menjadi tempat fishing ground kapal-kapal ikan asing ilegal. Dampak dari rumpon ilegal ini sangat merugikan yang mana rumpon ilegal tersebut menjadi penghalang bagi ikan-ikan untuk masuk ke perairan di Indonesia.
Rumpon-rumpon ini mengumpulkan ikan yang seharusnya bisa masuk sampai ke perairan dalam Indonesia, namun oleh kapal-kapal asing tersebut dipasangi rumpon sehingga menjadi pagar atau penghalang (barrier) ikan masuk ke perairan dalam.
Di sinilah kapal-kapal ikan asing ilegal tersebut menangkap ikannya. Satu rumpon ilegal ini ketika sekali diangkat bisa mengambil 10 ton ikan. Rumpon-rumpon itu juga kemudian membuat terganggunya ekosistem sumber daya ikan, migrasi, nursery ground. Lalu menyebabkan nelayan kecil harus melaut dengan jarak tempuh fishing ground yang jauh untuk mencari ikan.
“Inilah yang coba ditertibkan oleh PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan masih ada berapa rumpon ilegal lagi yang akan dilakukan penertiban oleh PSDKP di sana,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan delapan rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.
Rumpon berjenis menetap atau ponton itu, ditemukan tidak jauh dari perbatasan wilayah Indonesia-Filipina. PSDKP menertibkan karena pemasangan rumpon-rumpon itu selain tidak memiliki identitas, juga dilakukan tanpa izin pemerintah.
Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) merupakan alat bantu penangkapan ikan yang penting untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.