Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pemkot Jakbar pindahkan sementara pelayanan Kecamatan Cengkareng

    Pemkot Jakbar pindahkan sementara pelayanan Kecamatan Cengkareng

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat akan memindahkan sementara pelayanan Kantor Kecamatan Cengkareng di Sport Center Taman Palem Lestari lantaran gedung lama akan direhabilitasi.

    Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim mengatakan rencana itu sesuai dengan nota dinas Camat Cengkareng kepada Wali Kota Jakarta Barat Nomor e-0020/PU.04.00 tanggal 6 Juni 2025 mengenai kesiapan pindah kantor sementara Kecamatan Cengkareng.

    “Lokasi pemindahan sementara yaitu di area Sport Center Taman Palem Lestari, aset Pemprov juga. Kami minta semua proses persiapan perpindahan ini agar diurus sesuai aturan dan standar (SOP) yang telah ditentukan,” ujar Firman di Jakarta, Rabu.

    Persiapan itu khususnya terkait fasilitas pendukungnya seperti listrik, air dan sarana prasarana lainnya.

    “Kami minta kepada semua sektor, utamanya bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PLH) untuk berkoordinasi kepada pengembang, PLN, PAM Jaya agar fasilitas-fasilitas tersebut seperti listrik air dan lainnya sudah siap sebelum ditempati,” imbuhnya.

    Sementara itu, Camat Cengkareng Ahmad Faqih menyebutkan tanggal pemindahan belum dipastikan lantaran pihaknya masih menyiapkan lokasi pemindahan.

    “Saat ini masih kita persiapkan tempatnya. Kalau dengan kondisi saat ini, lokasi kantor baru juga belum pasti,” ujar Faqih.

    Pemindahan sementara, kata Faqih, minimal akan berlangsung selama dua tahun. “Minimalnya dua tahun kita berada di kantor sementara,” kata dia.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) merevitalisasi dua kantor kecamatan dan lima kantor kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut beberapa di antaranya adalah kantor Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Duri Kepa dan beberapa kantor kelurahan lainnya.

    “Itu dalam rangka penguatan pelayanan publik. Nah, yang menjadi pionir dalam pelayanan di Pemprov Jakarta kan, kelurahan dan kecamatan,” kata Uus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/4).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM minta Kalsel bangun sentra serap produk pelaku usaha

    Menteri UMKM minta Kalsel bangun sentra serap produk pelaku usaha

    Banjarbaru (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) membangun sentra terpusat untuk menyerap berbagai produk UMKM milik pelaku usaha dari berbagai kabupaten/kota.

    “Untuk memajukan sektor UMKM perlu dukungan kuat pemerintah daerah, khususnya produk-produk milik pelaku usaha dari daerah, misalnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir agar merasakan dampak pertumbuhan ekonomi sektor UMKM,” kata Menteri Maman dalam kunjungan kerja re-opening Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

    Dalam kunjungan kerja di Toko Mama Khas Banjar yang menjual berbagai produk makanan olahan, Menteri Maman mendorong toko itu bisa menjadi salah satu sentra untuk menampung berbagai produk UMKM milik pelaku usaha mikro.

    “Misalnya ikan tangkapan nelayan, bisa diolah menjadi berbagai produk makanan. Nelayan bisa dibina dan dilatih agar konsisten menghasilkan produk berkualitas,” ucap Menteri Maman.

    Terlebih karena kasus toko itu yang baru saja divonis bebas terkait kasus tidak mencantumkan label kedaluwarsa, Menteri Maman meminta pemilik toko dapat menjadi mitra Kementerian UMKM sebagai mitra untuk melatih pelaku usaha mikro dalam menghasilkan produk berkualitas.

    Apalagi, kata dia, saat ini Toko Mama Khas Banjar telah memiliki mitra sebanyak 50 pelaku usaha yang menitipkan produk olahan makanan di toko miliknya. Namun ada tantangan jangka panjang, yakni harus melatih para pelaku usaha itu agar produknya tetap berkualitas, baik dalam hal rasa, maupun kemasan.

    Menteri Maman menuturkan, bagaimanapun para pihak sudah berperan kepada pemilik toko itu sehingga dapat divonis bebas dari segala dakwaan atas kasus yang sempat menjeratnya, sehingga toko itu menjadi dikenal berbagai kalangan.

    Menurutnya, momentum ini jangan menjadikan pelaku usaha patah semangat yang menimbulkan problem sosial. Kasus itu menunjukkan semangat positif yang luar biasa menjadi identitas pelaku usaha seluruh Indonesia.

    Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI catat DHE SDA yang masuk ke reksus capai 22,9 miliar dolar AS

    BI catat DHE SDA yang masuk ke reksus capai 22,9 miliar dolar AS

    PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus. Dalam dua bulan ini, terjadi aliran DHE SDA (ke reksus) berjumlah 22,9 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang masuk ke rekening khusus (reksus) mencapai 22,9 miliar dolar AS pada periode Maret-April 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan periode sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

    “PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus. Dalam dua bulan ini, terjadi aliran DHE SDA (ke reksus) berjumlah 22,9 miliar dolar AS,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dari total DHE SDA yang masuk ke reksus tersebut, Perry merinci bahwa sebesar 7,6 miliar dolar AS masih disimpan dalam bentuk valas. Sedangkan 14,4 miliar dolar AS telah digunakan oleh eksportir.

    Selanjutnya, dari 14,4 miliar dolar AS tersebut, Perry menyebutkan sebanyak 12 miliar dolar AS telah ditukar atau dikonversi ke rupiah, sehingga menambah pasokan valas di dalam negeri.

    Penukaran DHE ke rupiah ini dapat dilakukan secara langsung oleh eksportir melalui bank atau secara tidak langsung melalui mekanisme pasar valas.

    “Sebagian besar DHE SDA yang masuk ini memang menambah likuiditas valas di dalam negeri,” kata Perry.

    Sementara itu, DHE SDA yang ditempatkan dalam term deposit (TD) valas hanya sebesar 194 juta dolar AS, sehingga kontribusinya terhadap cadangan devisa masih terbatas.

    Secara keseluruhan, Perry menilai bahwa peraturan terbaru mengenai DHE SDA telah meningkatkan pasokan valas di dalam negeri. Hal ini turut berkontribusi positif terhadap pembiayaan domestik dan mendukung perekonomian nasional.

    “Pemantauan kami dengan peraturan baru itu, baru dua bulan yaitu Maret dan April. Tentu saja untuk membuat assessment yang lebih lengkap, nanti perlu dipantau bulan-bulan yang akan datang,” kata Perry.

    PP Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

    Merespons peraturan terbaru tersebut, BI juga telah melakukan penyesuaian pengaturan melalui penerbitan Peraturan BI (PBI) Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan BI ini mencakup penambahan instrumen penempatan DHE SDA berupa Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres sebut pameran bisa tingkatkan pasar produk lokal

    Wapres sebut pameran bisa tingkatkan pasar produk lokal

    Blitar (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyebut bahwa ajang pameran yang melibatkan UMKM bisa turut serta meningkatkan pasar produk lokal.

    “Produk dari Kota Blitar ini luar biasa sekali dan ini saya tadi pesan ke Pak Wali Kota untuk dikonsolidasikan sering-sering ikut pameran, sering-sering berkoordinasi dengan kementerian terkait, biar nanti produknya bisa terus naik kelas dan mendunia,” katanya di sela-sela mengunjungi Pasar Blitar Djadoel 2025 yang berlangsung di Aloon-Aloon Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu.

    Ia mengapresiasi gelaran tersebut, sebab turut serta makin mengenalkan produk UMKM. Ia pun juga meninjau satu per satu stand pameran dan juga dialog langsung dengan pengelola.

    Ia menilai, produk UMKM yang dijual dan dipamerkan dalam ajang ini sudah bagus, baik dari sisi produk maupun pengemasan.

    Namun, dirinya juga meminta kepada kepala daerah agar menggandeng e-commerce sehingga produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga bisa lebih luas jangkauannya.

    “Tadi banyak produk menarik. Di tempatnya pak Bupati (Bupati Blitar Rijanto) ada jenang, tadi di tempatnya pak Wali (Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin) ada beberapa produk kendang. Produk dari Blitar ini luar biasa. Saya pesan ke pak Wali dikonsolidasikan, sering-sering ikut pameran. Sering koordinasi dengan kementerian terkait biar nanti produknya naik kelas mendunia. Dan akan saya suport untuk keterlibatan e-commerce,” kata dia.

    Wapres juga meyakini dengan pemasaran yang baik, diiringi juga antusiasme warga yang tinggi, produk-produk Indonesia akan jaya dan memiliki pasar yang kuat.

    “Saya lihat antusiasme warga luar biasa sekali, ramai sekali. Padahal ini hari pertama ya, hari pertama. Baru buka panas-panas tapi luar biasa sekali antusiasme dari warga,” kata dia.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam dorong kolaborasi antar pihak demi jaga kebebasan pers

    Kemenko Polkam dorong kolaborasi antar pihak demi jaga kebebasan pers

    “Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab,”

    Jakarta (ANTARA) – Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Marsda TNI Eko Dono Indarto mengatakan seluruh pihak harus saling berkolaborasi untuk menjaga kebebasan pers di seluruh Indonesia, terkhusus di Jawa Timur.

    Dia menjelaskan Jawa Timur menjadi perhatian khusus Kemenko Polkam lantaran terjadi penurunan indeks kemerdekaan pers (IKP) pada 2024 berdasarkan data yang dimiliki Dewan Pers.

    “Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggung jawab,” kata Eko Dono Indarto seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam yang diterima Antara di Jakarta kala membuka rapat koordinasi “Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur” di Malang, Rabu

    Berdasarkan data Dewan Pers yang dimiliki Eko Dono, dijelaskan skor IKP Jawa Timur turun dari 76,55 poin pada 2023 (kategori Cukup Bebas) menjadi 67,45 poin pada 2024 (kategori Agak Bebas). Skor ini berada di bawah rata-rata nasional (69,46 poin), dan menempatkan Jawa Timur di peringkat 33 dari 38 provinsi, turun tajam dari posisi ke-14 pada tahun sebelumnya.

    Eko melanjutkan, penurunan skor terjadi pada tiga dimensi utama, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum.

    Menurut Dono, hal ini harus ditangani bersama demi menciptakan iklim pers yang merdeka dan kondusif. Dengan pers yang merdeka, masyarakat pun akan memanfaatkan haknya dengan maksimal dalam memperoleh informasi.

    Eko melanjutkan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemerdekaan pers di daerah. Salah satunya dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pers.

    Dengan kemitraan yang kuat, dia meyakini akan tercipta keterbukaan informasi antara unsur pemerintah terhadap pers.

    Selain itu, kata dia, pemerintah di daerah juga harus cermat dalam menangani kasus sengketa pers.

    “Harus tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, lebih baik lakukan dialog dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh langkah-langkah hukum,” jelas Eko.

    Walau pemerintah pada akhirnya pemerintah menjamin kebebasan pers, Eko juga mengimbau kepada insan media agar tidak terjebak dalam pusaran informasi sesat yang berujung pada hoaks. Dia menegaskan pers juga harus bekerja sesuai dengan undang-undang dan etika yang berlaku.

    “Selain itu era digital juga membawa tantangan besar seperti maraknya hoaks hingga tekanan terhadap jurnalis. Tapi ini juga momentum untuk memperkuat kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab,” kata Eko.

    Eko berharap dengan adanya ragam Upaya tersebut, kemerdekaan pers di seluruh wilayah Indonesia bisa meningkat demi terciptanya iklim demokrasi yang baik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 12,6 persen

    Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 12,6 persen

    Kalau kami lihat, ini trennya juga positif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh sebesar 12,6 persen (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp122,9 triliun per akhir Mei 2025.

    “Kalau kami lihat, ini trennya juga positif,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Penerimaan kumulatif dari bea masuk tercatat sebesar Rp19,6 triliun atau 37 persen dari target, didorong oleh kebijakan ketahanan pangan domestik dan upaya swasembada serta utilisasi Free Trade Agreement.

    Sementara khusus penerimaan pada Mei tercatat sebesar Rp4,2 triliun, menurun 8,9 persen (yoy). Adapun tren penerimaan pada Maret hingga Mei mencapai Rp12 triliun, dengan peningkatan pada bea masuk non-bahan pangan sebesar 4,6 persen (yoy).

    Selanjutnya, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp13 triliun atau 291,3 persen dari target APBN, tumbuh 69,1 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dunia (CPO) dan kebijakan ekspor konsentrat tembaga.

    Sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp90,3 triliun atau 37 persen dari target, tumbuh 11,3 persen (yoy) berkat kebijakan penundaan pelunasan.

    Penerimaan cukai khusus pada Mei 2025 tercatat sebesar Rp17,1 triliun, tumbuh 146,8 persen (yoy). Penerimaan pada Maret hingga Mei juga tumbuh, yakni sebesar 25,4 persen (yoy) mencapai Rp50,6 triliun.

    Kedua pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari tiga bulan pada 2024 menjadi 2 bulan pada 2025. Meskipun dilakukan normalisasi, menurut Anggito, penerimaan cukai pada Mei 2025 tetap meningkat.

    Adapun secara keseluruhan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu bertambah senilai Rp184,8 triliun dari catatan April.

    Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp806,2 triliun (32,4 persen dari target), terdiri dari penerimaan pajak Rp683,3 triliun (31,2 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun (40,7 persen). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp188,7 triliun (36,7 persen).

    Belanja negara tersalurkan sebesar Rp1.016,3 triliun per akhir Mei. Dengan demikian, APBN mencetak defisit Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pergeseran global bersifat permanen, Sri Mulyani perkuat APBN

    Pergeseran global bersifat permanen, Sri Mulyani perkuat APBN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai ketidakpastian global saat ini berpotensi memicu pergeseran yang permanen, maka ia memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bisa meredam tekanan ke depan.

    “Kita menyaksikan ketidakpastian yang akan lebih permanen, karena sifat dari ketidakpastian itu sendiri bukan karena situasi yang sifatnya temporer, tetapi lebih suatu pergeseran yang mungkin jangka menengah-panjang,” kata Sri Mulyani dalam Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu.

    Tarif perdagangan resiprokal Amerika Serikat (AS), misalnya, yang menetapkan kebijakan secara unilateral terhadap semua mitra dagang. Menurut Sri Mulyani, kebijakan itu bukan hanya karena alasan domestik, tetapi juga merupakan upaya membentuk ulang tata kelola global.

    Banyak negara berharap penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui World Trade Organization (WTO). Namun, kata Sri Mulyani, WTO kini tidak berfungsi secara efektif.

    Sementara, ketika persoalan global diselesaikan secara bilateral, pihak yang subordinat akan berada dalam posisi tidak terlindungi.

    “Ini yang saya sebut ketidakpastian secara global sekarang menyentuh faktor fundamental, yaitu mengenai bagaimana ekonomi suatu negara harus berinteraksi dengan satu sama lain,” ujarnya.

    Dalam sistem ekonomi saat ini, hampir tidak ada negara yang benar-benar tertutup (closed economy). Semua perekonomian saling terhubung, baik dalam yurisdiksi masing-masing maupun lintas negara. Sedangkan dalam interaksi tersebut, perbedaan kepentingan, sengketa, hingga konflik akan terus bermunculan.

    “Jadi pertanyaannya, bagaimana membentuk sebuah mekanisme penyelesaian situasi hari ini, di mana rezim unilateral menjadi dominan dan dikombinasikan dengan masalah keamanan serta politik yang menyebabkan dunia akan terus berada dalam situasi bersitegang?” kata dia lagi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

    “KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua,” ujar Nixon usai penandatangan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

    Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

    “Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP,” katanya.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

    Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

    “Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha,” katanya Heru.

    BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu salurkan langsung tunjangan guru, terealisasi Rp16 T per Juni

    Kemenkeu salurkan langsung tunjangan guru, terealisasi Rp16 T per Juni

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan kini menyalurkan langsung tunjangan guru aparatur sipil negara daerah (ASND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana realisasinya telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru per Juni 2025.

    Perubahan skema itu dimulai sejak Maret 2025. Sebelumnya, tunjangan guru ASND disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menyebabkan adanya jeda waktu penerimaan dana di rekening guru.

    “Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Realisasi tersebut merupakan penyaluran tahap I. Pada tahap ini, terdapat 84 ribu guru yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan guru.

    Sementara penyaluran tahap II ditargetkan akan dimulai pada bulan ini. Nilai dan jumlah guru yang menerima tunjangan langsung akan dihitung berdasarkan realisasi tahap I.

    Pemerintah pun berkomitmen untuk memenuhi penambahan jumlah penerima manfaat penyaluran langsung sesuai dengan validasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Dan nanti kita akan mulai, kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN Daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat,” ujar Suahasil.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bengkayang: Ekspor lewat PLBN Jagoi Babang capai Rp100 miliar pada 2024

    Bupati Bengkayang: Ekspor lewat PLBN Jagoi Babang capai Rp100 miliar pada 2024

    Bengkayang, Kalbar (ANTARA) – Bupati Bengkayang, Kalbar, Sebastianus Darwis menyebutkan nilai ekspor hasil pertanian dan perkebunan di daerahnya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang mencapai lebih dari Rp100 miliar pada 2024.

    Menurut Bupati, hal itu menjadi gambaran penting kehadiran PLBN Jagoi Babang memberikan dampak positif bagi perekonomian di kabupatennya.

    “Hal menggembirakan bagi kita karena selain nilai ekspor dari hasil kebun, sayur mayur dan buah-buahan selama ini, Presiden juga kemarin sudah meresmikan untuk ekspor perdana jagung lewat PLBN Jagoi Babang ke Malaysia. Ini menambah daftar ekspor kita,” ujar Bupati di Bengkayang, Kalbar, Rabu.

    Darwis pun optimistis PLBN Jagoi Babang akan memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya untuk jagung, tetapi juga untuk komoditas pertanian lainnya.

    PLBN Jagoi Babang menjadi jalur utama ekspor hasil pertanian dan perkebunan, termasuk sayuran seperti petai, kentang, dan cabai, serta buah-buahan seperti semangka, buah naga, dan srikaya.

    “Nilai ekspor melalui PLBN Jagoi Babang terus mengalami peningkatan signifikan, dengan data Bea Cukai menunjukkan hasil ekspor kita pada 2024 mencapai di atas Rp100 miliar,” ujarnya.

    Terlebih, kata Bupati, permintaan untuk ekspor terkhusus komoditas jagung sebanyak 20 ton per bulan dari Malaysia.

    Hal tersebut, katanya, akan mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden.

    Dia berharap kehadiran PLBN Jagoi Babang ini memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Bengkayang.

    Pemerintah, lanjutnya, akan terus mendorong pintu masuk dari Pemerintah Malaysia untuk segera dibuka khususnya untuk pengguna paspor.

    “Selama ini masih menggunakan pos lintas batas (PLB) dan terbatas hanya beberapa kecamatan saja, kita harap Malaysia juga segera buka,” ujar Darwis.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Esidorus menyampaikan harapannya agar ekspor hasil pertanian melalui PLBN Jagoi Babang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Ia juga mengingatkan dua hal penting yang perlu diperhatikan Pemkab Bengkayang yaitu memaksimalkan lahan pertanian yang ada dan menambah lahan baru untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

    “Kita perlu memaksimalkan semua potensi yang ada untuk kemajuan pertanian di Bengkayang,” ujarnya.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.