Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Jakarta Fair 2025 resmi dibuka

    Jakarta Fair 2025 resmi dibuka

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi membuka acara tahunan Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, para Kamis malam.

    Dalam sambutannya, Pramono berharap agar jumlah transaksi Jakarta Fair tahun ini dapat meningkat dari tahun lalu, meskipun dikurangi tujuh hari dari biasanya.

    “Mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat (dari tahun lalu) lebih dari Rp7,5 triliun dan pengunjung lebih dari 6,3 juta orang walaupun waktunya berkurang tujuh hari,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Fair, JIExpo, Jakarta Pusat, Kamis malam.

    Pramono mengatakan, Jakarta Fair pada tahun ini mengusung tema “Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa yang Berkelanjutan”.

    Untuk itu, lanjut Pramono, Jakarta Fair diharapkan bisa menekankan komitmen dan peran strategis untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong lahirnya berbagai inovasi yang ada, promosi karya anak bangsa, serta penguatan ekosistem usaha lokal yang berkelanjutan.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT JIEXPO sekaligus Ketua Umum Panitia Penyelenggara Jakarta Fair Kemayoran 2025 Hartati Murdaya berharap Jakarta Fair 2025 juga dapat menjadi bagian penting dalam peningkatan Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) di Jakarta dan Indonesia.

    Tidak hanya itu, Hartati juga berharap Jakarta Fair 2025 bisa menjadi miniatur Indonesia yang menunjukkan keanekaragaman budaya dan kekuatan ekonomi daerah.

    “Jakarta Fair juga merupakan momentum penting untuk merangkul seluruh pihak agar saling menguatkan berbagai pengalaman serta menciptakan ekosistem yang saling mendukung,” kata Hartati.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UNJ tingkatkan literasi nelayan soal asuransi dan tata kelola keuangan

    UNJ tingkatkan literasi nelayan soal asuransi dan tata kelola keuangan

    Jakarta (ANTARA) –

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berupaya meningkatkan literasi nelayan di Kabupaten Indramayu soal asuransi dan perlindungan sosial bagi nelayan saat mencari penghidupan saat melaut melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

    “Banyak nelayan kita bekerja tanpa perlindungan apa pun, melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) negara hadir menjamin keselamatan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka,” kata Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UNJ Hanif Afif Naufal di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai edukasi seperti ini sangat dibutuhkan, terlebih di wilayah pesisir seperti Kabupaten Indramayu sebagai sentra perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat.

    Kabupaten Indramayu menjadi lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Wilayah Binaan Fakultas yang bertajuk “Perlindungan Bagi Nelayan melalui Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)” dan “Pelatihan dan Edukasi Manajemen Keuangan Keluarga bagi Masyarakat Nelayan”.

    Hanif menjelaskan kegiatan ini menyasar peningkatan literasi asuransi nelayan dan pemahaman terhadap berbagai program fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah.

    Menurut dia, jaminan sosial bagi nelayan tidak hanya soal perlindungan dari risiko kerja, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi profesi nelayan sebagai pilar ekonomi daerah.

    Program BPAN sendiri, kata dia, merupakan bentuk intervensi strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didukung penuh oleh pemerintah daerah.

    Selain itu, strategi perlindungan nelayan mencakup penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan, jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan.

    Kemudian, juga penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komoditas, hingga fasilitasi bantuan hukum.

    Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, kata dia, tercatat pada tahun 2024 telah difasilitasi program asuransi nelayan mandiri, penyaluran 99.500 paket bantuan perbekalan melaut di 97 lokasi. Serta diversifikasi usaha nelayan yang melibatkan 2.335 orang di 22 kabupaten.

    Ia mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan komitmen FEB UNJ dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pengabdian berkelanjutan. Khususnya, pada aspek pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lapangan.

    “FEB UNJ berharap kegiatan ini bisa menjadi pemicu replikasi program serupa di berbagai daerah pesisir lainnya di Indonesia dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Hanif.

    Sementara itu, tim pengabdian masyarakat Lathiefah Rabbaniyah memberikan pelatihan praktis mengenai pengelolaan keuangan keluarga, termasuk cara mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, menyusun anggaran rumah tangga, serta pentingnya menabung dan berinvestasi dalam skala kecil.

    “Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan harian,” ucapnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paradoks Koperasi Desa Merah Putih

    Paradoks Koperasi Desa Merah Putih

    Koperasi Desa Merah Putih hanya akan memiliki makna jika ia lahir dari kesadaran kolektif warga, dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta tidak dikendalikan sebagai alat politik atau proyek pembangunan elite

    Jakarta (ANTARA) – Tidak pernah ada yang salah dari sebuah niat baik, termasuk ketika pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk menjawab ketimpangan ekonomi perdesaan dan upaya membangkitkan kembali semangat ekonomi kerakyatan.

    Hanya saja, di negeri yang telah banyak pengalaman dengan program top-down yang tidak selalu berhasil. Sejarah menuntut bangsa ini untuk semakin bijak menilai apakah benar koperasi desa yang dibentuk lewat inisiatif kekuasaan mampu mewujudkan cita-cita Bung Hatta tentang koperasi sebagai jalan pembebasan ekonomi rakyat.

    Ataukah koperasi desa ini hanya menjadi episode baru dari daur ulang kebijakan masa lalu yang berujung pada kekecewaan struktural?

    Gagasan koperasi dalam pemikiran Bung Hatta tidak sekadar tentang membangun institusi ekonomi.

    Bagi Bung Hatta, koperasi adalah bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial, kapitalisme eksploitatif, dan pengingkaran atas kedaulatan ekonomi rakyat.

    Koperasi, menurut Bung Hatta, adalah persekutuan hidup yang dibangun atas dasar sukarela, kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial. Nilainya jauh lebih dalam dari sekadar efisiensi bisnis.

    Koperasi dalam idealisme Bung Hatta adalah wadah untuk mendidik manusia menjadi mandiri, demokratis, dan saling menolong.

    Oleh karena itu, koperasi tidak bisa didesain seperti pabrik yang diproduksi massal dari pusat kekuasaan, lalu diharapkan berfungsi seragam di seluruh penjuru desa.

    Sayangnya, model Koperasi Desa Merah Putih ada kecenderungan yang tampaknya mengulang pendekatan Orde Baru yang tidak selalu mulus, lewat Koperasi Unit Desa (KUD).

    Target serentak 80 ribu koperasi di seluruh desa, dengan pendanaan masif menunjukkan skema industrialisasi koperasi, bukan pemberdayaan.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berani memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, menyusul tercapainya target 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

    Budi Arie juga sudah menjamin bahwa setiap koperasi akan didampingi secara sistematis oleh para pendamping dan pelatih yang disiapkan dalam kerangka kerja satuan tugas (satgas) pembentukan Kopdes Merah Putih, guna memastikan keberlanjutan program koperasi.

    Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi ini, akan dilakukan secara bersama-sama dengan anggota, sehingga aspek transparansi koperasi bisa tetap dijaga.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GS Pakubuwono jadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih

    GS Pakubuwono jadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden AMSAT-ID (Amateur Satellite Indonesia) Muhammad Yasir mengatakan bahwa Ground Station (stasiun bumi) Pakubuwono AMSAT-ID menjadi stasiun bumi komunitas paling lengkap dan canggih di Indonesia yang dibangun oleh para penggiat radio amatir satelit.

    “GS Pakubowono menjadi stasiun bumi pertama terlengkap di Indonesia di luar GS milik pemerintah,” kata Yasir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yasir mengatakan bahwa GS Pakubuwono didirikan bukan oleh lembaga negara atau korporasi besar, melainkan kerja keras anggota AMSAT-ID (YDØACE, YBØOSU, dan YDØAVJ) yang ingin membawa Indonesia lebih dekat dengan dunia satelit.

    Menurut dia, yang membuat stasiun ini spesial adalah kemampuannya memantau berbagai jenis satelit yang ada di luar angkasa, mulai dari satelit LEO (Low Earth Orbit) yang mengorbit rendah di ketinggian 500–1.200 KM, MEO (Medium Earth Orbit) yang mengorbit pada ketinggian 5.000 hingga 20.000 KM, bahkan satelit GEO (Geostationary Earth Orbit) yang “diam” di atas ekuator di ketinggian 36.000 KM.

    Dengan peralatan yang dimiliki GS Pakubuwono, lanjut dia, stasiun ini bisa berkomunikasi dengan satelit amatir, memantau cuaca, hingga bisa memenuhi sertifikasi untuk melakukan kontak komunikasi langsung dengan astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

    “Komunikasi beneran, bukan cuma nonton di TV,” ujar Yasir.

    Untuk bisa menjangkau ISS, butuh peralatan dengan spesifikasi tinggi dan pengetahuan teknis yang tidak main-main. Tapi, GS Pakubuwono sudah memenuhi semua syarat itu.

    Bahkan, stasiun ini juga bisa digunakan sebagai jembatan komunikasi antarnegara, termasuk antara Asia dan Australia.

    “Kegunaannya banyak, di antaranya saat bencana seperti gempa atau banjir bandang melanda dan jaringan komunikasi putus, radio amatir bisa jadi penyelamat. Dengan alat ini, relawan bisa tetap berkabar dan mengirim informasi penting tanpa harus bergantung pada sinyal HP atau internet,” kata pengelola GS Pakubuwono Aditya Sanjaya.

    Tak cuma soal darurat, radio amatir juga bisa digunakan untuk komunikasi ekspedisi alam, seperti pendakian gunung atau eksplorasi wilayah terpencil. Bahkan, beberapa komunitas pernah menggunakannya untuk mencari lokasi balon udara ilmiah yang dilepaskan ke atmosfer.

    “Kami menghadirkan stasiun bumi Pakubuwono sebagai bukti kehadiran masyarakat madani Indonesia memasuki komunitas satelit amatir dunia. Stasiun bumi Pakubuwono setara dengan stasiun-stasiun bumi satelit amatir di negara-negara maju lainnya,” ujar Aditya.

    Menurut dia, anak muda Indonesia yang penasaran bisa bergabung dengan komunitas AMSAT-ID dan memanfaatkan stasiun bumi Pakubuwono untuk belajar dan mengakses satelit amatir yang jumlahnya ratusan di ruang angkasa.

    Anak muda yang penasaran soal satelit bisa datang, lihat langsung alat-alatnya, dan belajar gimana cara kerja komunikasi luar angkasa. Harapannya, anak-anak Indonesia juga bisa ikut mengembangkan teknologi satelit, bukan cuma jadi pengguna.

    “Bayangkan kalau ada anak SMA yang belajar di sini, lalu suatu hari bisa merancang satelitnya sendiri. Itu bukan mimpi. Itu visi dari komunitas AMSAT-ID yang ingin membangun generasi baru ahli satelit dari tanah air,” ujarnya.

    Meski sudah canggih, para pendiri GS Pakubuwono tidak mau berhenti sampai di sini.

    “Kami akan terus memperbarui perangkat keras dan perangkat lunaknya agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar pengelola GS Pakubowono lainnya, Adityo Kusharjanto.

    Ground Station Pakubuwono AMSAT-ID adalah bukti nyata bahwa teknologi tinggi tidak harus datang dari institusi besar. “Dengan semangat, ilmu, dan kolaborasi, masyarakat bisa menghadirkan inovasi yang berdampak luas.” ujar Adityo.

    Bagi masyarakat yang penasaran atau ingin belajar langsung bisa menghubungi pengelola GS Pakubuwono untuk keterangan lebih lanjut di pakubuwonogs@gmail.com.

    “Siapa tahu, komunikasi kamu berikutnya bukan lagi hanya di WhatsApp, tapi langsung dengan astronot di luar angkasa,” tuturnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPN Jatim tinjau percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tulungagung

    BPN Jatim tinjau percepatan sertifikasi tanah wakaf di Tulungagung

    “Kami sudah menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mendukung percepatan program ini,”

    Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur terus mendorong percepatan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) bidang pertanahan, khususnya sertifikasi tanah wakaf dan aset tempat ibadah.

    Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Kamis.

    Monev digelar di ruang rapat Kantor Pertanahan Tulungagung, dihadiri Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Jatim, kepala kantor pertanahan se-wilayah Mataraman, perwakilan Pemkab Tulungagung, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, serta sejumlah lembaga keagamaan.

    Pelaksana harian Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung menyampaikan, sinergi antar instansi terus diperkuat untuk mempercepat proses sertifikasi bidang tanah wakaf di wilayahnya.

    “Kami sudah menjalin kerja sama aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mendukung percepatan program ini,” ujarnya.

    Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Sengketa Kanwil BPN Jatim, Wikantadi, meminta seluruh pihak melakukan validasi data agar proses sertifikasi lebih akurat dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

    “Data dari BWI, Kemenag, dan instansi lainnya harus saling dikonfirmasi. Output-nya nanti adalah peta sebaran tanah wakaf di Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menekankan pentingnya percepatan program ini sebagai bagian dari pembangunan peradaban umat. Ia meminta seluruh pihak menyamakan pemahaman dan berkomitmen agar aset umat memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Pilar peradaban banyak dimulai dari tanah wakaf. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral untuk menuntaskan program ini,” katanya.

    Berdasarkan hasil sensus, jumlah bidang tanah wakaf di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 3.424 bidang.

    Sebanyak 2.709 bidang telah bersertifikat, sementara 715 bidang lainnya menjadi target penyelesaian hingga akhir Juli 2025.

    Adapun Kantor Pertanahan Kota Blitar dari target 213 bidang, sebanyak 54 bidang tidak dapat diproses karena tercatat sebagai aset instansi pemerintah.

    Sementara di Kabupaten Blitar, dari target 2.480 bidang, sebanyak 200 objek wakaf menjadi prioritas percepatan. Sedangkan di Kabupaten Trenggalek, dari total 5.125 bidang tanah wakaf, baru 2.458 bidang yang bersertifikat, menyisakan 2.667 bidang yang masih dalam proses.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Balai Karantina Sumut musnahkan komoditas ilegal asal Thailand

    Balai Karantina Sumut musnahkan komoditas ilegal asal Thailand

    ANTARA – Balai Besar Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBKHIT) Provinsi Sumatera Utara bersama pihak terkait memusnahkan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal Thailand pada Kamis (19/6), di BBKHIT Sumut, Satuan Pelayanan Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang. Pemusnahan dilakukan karena pemilik tidak memiliki dokumen legal dan tidak sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. (M. Valery Maulidzar S/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    DPR segera panggil platform digital terkait revisi UU Penyiaran

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top (OTT) atau penyedia layanan siaran konten daring dalam revisi Undang-Undang Penyiaran.

    “Masih ada PR (pekerjaan rumah) di kami sedikit. Oleh karena itu, kami akan sesegera mungkin mengundang platform digital yang besar, seperti YouTube, Netflix, dan TikTok supaya kita menemukan suatu kesepakatan,” kata Nurul di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

    Menurut Nurul, pemanggilan pihak platform digital ke rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini bertujuan memperjelas cakupan yang diatur dalam UU Penyiaran nantinya: apakah hanya menyangkut media penyiaran konvensional atau termasuk media OTT.

    Mengingat disrupsi teknologi dewasa ini, DPR RI menginginkan adanya asas keadilan di antara lembaga penyiaran konvensional dan entitas OTT.

    “Supaya pajak yang larinya ke luar juga bisa dibayarkan di sini, supaya mereka (OTT) juga ada kantornya di sini, dan supaya mereka juga bisa mengikuti aturan-aturan di sini. Jadi tidak ada lagi pembedaan. Ini yang kita harapkan,” kata dia.

    Nurul tidak membeberkan kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Namun yang jelas, dia memastikan bahwa DPR bakal mempercepat penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Penyiaran.

    “Saya kira RDPU cukup sekali lagi. Setelah itu, kita finalisasi untuk menyusun RUU ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” katanya.

    Setelah disusun, Komisi I selaku pembahas regulasi di bidang komunikasi akan mengirimkan DIM revisi UU Penyiaran kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kemudian, DIM akan diteruskan kepada Pemerintah.

    “Memang butuh waktu dalam secara sistem, tapi mudah-mudahan, paling tidak kita bisa cepat ada undang-undang yang mengatur semua ini karena kita tahu bahwa media sekarang dalam situasi yang sangat memprihatinkan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pihaknya tengah menunggu DIM dari DPR. Ketika draf telah diterima, Komdigi dan Kementerian Hukum bakal menyegerakan penyusunan revisi UU Penyiaran tersebut.

    “Kita mungkin akan membuat diskusi juga dengan ekosistem yang ada untuk memperkaya DIM, kita lihat mana lubang-lubang (celah) dari draf itu yang bisa coba diusulkan dari perspektif Komdigi. Kementerian Hukum juga akan melihat harmonisasinya dengan aturan-aturan yang ada,” katanya pada kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin nilai Prabowo miliki tekad tingkatkan hubungan RI-Rusia

    Putin nilai Prabowo miliki tekad tingkatkan hubungan RI-Rusia

    Ini memang pertanda yang sangat baik bahwa Indonesia, di bawah Presiden saat ini, bertekad untuk mengembangkan hubungan secara komprehensif

    St Petersburg, Rusia (ANTARA) – Presiden Rusia Vladimir Putin menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat meningkatkan hubungan baik RI dengan Rusia.

    “Ini memang pertanda yang sangat baik bahwa Indonesia, di bawah Presiden saat ini, bertekad untuk mengembangkan hubungan secara komprehensif,” kata Putin terkait kunjungan kenegaraan Prabowo Subianto ke St Petersburg, Rusia, Kamis.

    Demikian disampaikan Putin dalam dialog terbatas bersama Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir, dan sejumlah pimpinan kantor berita terkemuka dunia, di St Petersburg, Rusia, Kamis.

    Putin menyampaikan hubungannya dengan Presiden Prabowo memang sangat baik. Ia sangat menghargai kesediaan Prabowo hadir di Rusia, melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus memenuhi undangan menghadiri Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF) 2025.

    Menurut Putin, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, mengalami perkembangan dengan sangat cepat.

    Struktur ekonomi negara berkembang berubah, dengan PDB dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat pesat.

    Menurut Putin, Rusia dan Indonesia memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik. Rusia akan terus mempertahankan kerja sama yang telah terjalin, dan akan berupaya melakukan diversifikasi kerja sama lain.

    Putin menyambut baik langkah Indonesia bergabung dengan BRICS dan akan memastikan Indonesia mendapatkan keuntungan atas keanggotaan di sana.

    “Negara BRICS, termasuk Rusia, tentu saja tertarik untuk membangun hubungan dengan Indonesia di bidang-bidang yang menjadi prioritas Indonesia,” jelasnya.

    Putin menyampaikan, Rusia memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Indonesia, utamanya terkait bidang teknologi tinggi. Sementara Indonesia, ia meyakini, juga akan menawarkan ide-ide menariknya kepada Rusia.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati paparkan potensi ekonomi Kepulauan Seribu ke Dubes Seychelles

    Bupati paparkan potensi ekonomi Kepulauan Seribu ke Dubes Seychelles

    Jakarta (ANTARA) – Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan memaparkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah kepulauan di Provinsi DKI Jakarta ini kepada Duta Besar (Dubes) Seychelles untuk ASEAN Nico Barito.

    Seychelles merupakan negara yang berada di Afrika bagian timur yang memiliki sekitar 115 pulau.

    “Kearifan lokal yang ada di Kepulauan Seribu sangat beragam, sehingga kita sebagai masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu, bisa mengetahui bagaimana potensi warganya,” kata Fadjar ​​​​​​​di Jakarta, Kamis.

    Ia berharap melalui pertemuan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu terhadap potensi yang ada dan akan dikembangkan.

    “Kami berharap potensi ini dapat dioptimalkan untuk menyejahterakan masyarakat setempat,” ujarnya.

    Bupati Kepulauan Seribu bertemu dengan Dubes Seychelles, Nico Barito dalam diskusi publik pengembangan Destinasi Wisata Komunitas, yang diselenggarakan di Aula Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka.

    Kegiatan ini bertajuk “Mewujudkan Destinasi Wisata Komunitas Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan yang Sehat di Wilayah Kepulauan Seribu”.

    Sementara itu, Duta Besar Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito mengatakan kunjungannya ke Kepulauan Seribu untuk bersilaturahmi dan diskusi mengenai kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.

    Tak hanya itu, pihaknya fokus terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam keberhasilan “home stay”, kuliner, kerajinan tangan, pemandu wisata, pembekalan keterampilan bahasa, kepemanduan, kewirausahaan digital dan lainnya.

    “Kita berfokus pada program-program yang ada di wilayah Kepulauan Seribu, khususnya di Kelurahan Pulau Panggang,” ujarnya.

    Pertemuan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari PKK Kepulauan Seribu, RT/RW, RPTRA, pemandu lokal Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu dan lainnya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan kepala daerah wajib mendukung PSN

    Mendagri tegaskan kepala daerah wajib mendukung PSN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib mendukung percepatan realisasi Program Strategis Nasional (PSN).

    Mendagri mengingatkan, dukungan terhadap PSN merupakan amanat undang-undang (UU). Dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung PSN. Apabila tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

    “Kalau enggak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” kata Tito di Jakarta, Kamis..

    Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN).

    Ia menekankan, program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lainnya memerlukan dukungan aktif dari DPRD agar dapat berjalan optimal.

    Selain PSN, Mendagri juga menyoroti peran DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen.

    Namun, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

    “Pertumbuhan ekonomi juga, nasional, itu sangat dipengaruhi kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum (Ketum) ADKASI Siswanto menyampaikan harapannya agar Mendagri dapat menjadi pelindung bagi marwah DPRD di seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan, posisi DPRD memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi menyebut DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.