Category: Antaranews.com Nasional

  • Selesai diperiksa, Polda Metro Jaya izinkan Roy Suryo dkk pulang

    Selesai diperiksa, Polda Metro Jaya izinkan Roy Suryo dkk pulang

    kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya memperbolehkan Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar Hasiholan (RH) dan Tifauzia Tyassuma (TT), pulang, setelah menyelesaikan pemeriksaan terkait penetapan tersangka atas kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu, para tersangka sudah memberikan keterangannya, setelah ini kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis.

    Iman menjelaskan alasan ketiganya diperbolehkan pulang karena ketiganya mengajukan para ahli dan saksi yang meringankan.

    “Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada dua, kemudian untuk saksi yang meringankan ada tiga,” katanya.

    Selanjutnya, Iman menyebutkan pihaknya akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitu pun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan ketiga tersangka diperiksa kurang lebih 9 jam 20 menit.

    “Untuk jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan dan tersangka TT ada 86 pertanyaan,” katanya.

    Budi juga memastikan penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

    Sebelumnya, Roy Suryo, Rismon Sianipar Hasiholan dan Tifauzia Tyassuma memenuhi panggilan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Kuasa hukum Roy Suryo dkk., Ahmad Khozinudin menilai penetapan tersangka kliennya itu dalam tuduhan ijazah palsu presiden ke-7 RI bukan merupakan proses hukum murni.

    “Kami kuat dugaannya karena ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka,” kata Khozinudin.

    Dia juga menyebutkan Polda Metro Jaya telah sepihak menetapkan kliennya itu sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut.

    “Walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa memuatkan tuduhan ada pencemaran,” ujar Khozinudin.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi penerimaan pajak di Jakarta Selatan capai 80 persen

    Realisasi penerimaan pajak di Jakarta Selatan capai 80 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mencatat realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 telah mencapai 80,60 persen atau setara dengan Rp12,6 triliun dari target sebesar Rp15,7 triliun.

    “Kami mendorong kepada seluruh jajaran di tingkat kecamatan untuk terus memaksimalkan penerimaan pajak daerah di wilayah masing-masing,” kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Mukhlisin di Jakarta, Kamis.

    ‎Capaian tersebut merupakan hasil total penerimaan pajak sejak Bulan Januari hingga 12 November 2025.

    Adapun dana dari pajak tersebut merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik di Jakarta.

    ‎Sementara, Kepala Suku Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Hendarto menambahkan, dari 12 jenis pajak, ada tiga jenis pajak yang telah melebihi target yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa perhotelan dan pajak alat berat (PAB).

    ‎”Per 12 November 2025, PBB-P2 mencapai 100,82 persen, PBJT jasa perhotelan 103,51 persen dan PAB 132,06 persen, sementara pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), capaiannya terendah sebesar 54,25 persen,” kata Hendarto.

    ‎Sementara itu, perolehan pendapatan pajak tertinggi untuk tingkat kecamatan saat ini adalah Kecamatan Pesanggrahan.

    ‎”Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar realisasi penerimaan pajak tahun ini dapat mencapai target sampai akhir tahun nanti,” ucapnya.

    Maka itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajak kepada seluruh warga Jakarta bahwa saat ini sedang ada pembebasan sanksi pajak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Jakarta sejak mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.

    Pembayaran tunggakan PKB dapat dilakukan di Samsat Keliling selain di Samsat Induk.

    ‎”Ayo manfaatkan segera pembebasan sanksi untuk PKB dan BNNKB hingga akhir tahun ini,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barantin perkuat sistem pertahanan negara dan kemandirian pangan

    Barantin perkuat sistem pertahanan negara dan kemandirian pangan

  • Diduga jadi lokasi prostitusi, taman Jalan Daan Mogot dirapikan

    Diduga jadi lokasi prostitusi, taman Jalan Daan Mogot dirapikan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat merapikan area taman Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis, menyusul dugaan maraknya aktivitas prostitusi gay di lokasi tersebut.

    “Iya, kita sudah dapat info dari warga di masjid yang di seberang taman (laporan dugaan prostitusi sesama jenis). Kita turunkan tadi, satu tim pemangkasan, tujuh orang untuk bersih-bersih,” kata Kasudin Tamhut Jakbar Dirja Kusuma saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Perapian area taman pinggir kali itu, kata Dirja, difokuskan untuk memangkas rumput belukar serta pohon-pohon ceri rindang yang membuat lokasi itu kian gelap pada malam hari.

    “Memang penerangan kurang katanya di situ, kurang lampunya. Kita bersih-bersih semak dan ranting-ranting pohonnya, supaya benar-benar kelihatan ke dalam,” kata Dirja.

    Terkait kurangnya penerangan dari arah jalan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sudin Bina Marga agar lampu-lampu di sepanjang jalan dibenahi, sehingga tidak lagi dijadikan sebagai lokasi mesum.

    “Nanti kita koordinasi. Kita minta ke Bina Marga. Karena itu taman jalur. Taman di pinggir kali, pinggir Jalan Daan Mogot,” kata dia.

    Perapian taman, kata Dirja, bakal dilanjutkan Jumat (14/11) dengan kapasitas personel yang sama.

    “Besok (14/11) kita lakukan lagi, biar semakin terang di lokasi situ. Kita kirim lagi tim pangkas,” katanya.

    Tampak di lokasi, tujuh orang petugas dengan satu unit truk pengangkut Sudin Tamhut melakukan perapian.

    Petugas-petugas itu menunjukkan kondom (alat kontrasepsi) serta botol-botol miras yang berserakan di sekitar lokasi.

    Sampah-sampah yang mengindikasikan adanya prostitusi itu diangkut bersama sampah sisa pemangkasan ke dalam truk, sebelum hujan jatuh di lokasi pada Kamis sore itu.

    Sebelumnya, aktivitas prostitusi gay diduga kian merebak di area pertamanan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).

    Seorang pedagang kaki lima di lokasi tersebut bernama Acong mengungkapkan aktivitas prostitusi itu kerap terjadi menjelang tengah malam.

    Berdasarkan pengamatannya, para pelaku prostitusi itu mulai berdatangan pukul 22.00 WIB.

    “Jam 10, jam 11, jam 12 (malam), udah mulai. Tiap malam. Lihat aja nanti malam kalau mau kontrol,” ujar Acong sembari membuat pesanan kopi pelanggannya.

    Menurut dia, aktivitas prostitusi gay di ruang publik itu sudah berlangsung lama. Namun, sampai dengan saat ini, belum ada penertiban dari pihak berwajib.

    Dari wajah para pelaku, dia pun meyakini mereka bukan merupakan warga setempat.

    Kendati banyak pelaku prostitusi yang datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kata dia, terkadang pelaku juga datang menggunakan mobil.

    Menurut pengamatannya, para pelaku itu tidak berpakaian seperti waria.

    “Homo (homoseksual/gay) kayaknya. Bukan waria, (tapi) homo,” kata Acong.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi telusuri kasus dugaan aparat ngamuk dan todong senpi di Tebet

    Polisi telusuri kasus dugaan aparat ngamuk dan todong senpi di Tebet

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menelusuri kasus dugaan aparat mengamuk dan menodongkan senjata api (senpi) di Jalan Tebet Barat IX, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11).

    “Belum ada laporan resmi, tapi anggota kami sudah turun ke lokasi untuk mengecek TKP dan meminta keterangan saksi,” kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Iwan mengatakan pihaknya telah menerima informasi dan langsung menurunkan anggota untuk memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan saksi-saksi.

    Sementara, salah satu korban bernama Aldi mengaku sedang dalam perjalanan pulang usai bekerja dan hendak kembali ke indekosnya.

    Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul beberapa lelaki yang menuding telah menyenggol sepeda motornya, meskipun korban menyangkal tuduhan tersebut.

    “Saya mau balik ke kosan karena pulang kerja. Tiba-tiba ada orang yang bilang saya nyenggol dia, padahal tidak sama sekali,” ucapnya.

    Selanjutnya, mereka cekcok dan salah satu pelaku mengeluarkan senjata api lalu menodongkan kepada korban.

    Warga sekitar hanya menyaksikan tanpa berani turun tangan.

    Akibat insiden tersebut, korban mengalami lebam di pipi dan punggung, sedangkan temannya juga lebam di beberapa bagian tubuh.

    Para pelaku menggunakan dua motor, satu berjenis Nmax dan satu Vespa dan salah satu membawa senpi. Mereka kemudian langsung meninggalkan lokasi setelah melakukan aksinya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI akan ganti 100 unit angkot tua dengan Mikrotrans Listrik

    DKI akan ganti 100 unit angkot tua dengan Mikrotrans Listrik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan peremajaan 100 unit angkot tua dengan Mikrotrans Listrik (Electric Vehicle/EV) yang dilengkapi AC, CCTV, GPS dan berbagai fitur keselamatan modern.

    “100 unit angkot tua diganti dengan Mikrotrans EV (Electric Vehicle) ber-AC, CCTV, GPS, dan fitur keselamatan,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim di Jakarta, Kamis.

    Chico mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya memperbarui transportasi publik Ibu Kota sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang.

    Menurut Chico, peremajaan armada ini tidak akan mengurangi jumlah sopir. Sebaliknya, sopir lama yang lulus pelatihan ulang akan diprioritaskan mengemudikan kendaraan baru.

    Tahap pertama peremajaan mencakup 50 unit Mikrotrans EV yang dijadwalkan beroperasi pada Desember 2025, diikuti 50 unit berikutnya pada Februari 2026.

    Adapun operator yang terlibat tetap KWK, Mayasari Bakti dan Steady Safe.

    Lebih lanjut Chico menjelaskan, Mikrotrans EV ini hadir dengan AC, CCTV untuk keamanan penumpang, GPS untuk pemantauan rute, serta fitur keselamatan tambahan.

    Selain meningkatkan kenyamanan penumpang, kendaraan listrik ini juga diharapkan membantu mengurangi emisi polusi di Jakarta.

    Selain pengadaan armada baru, Pemprov DKI melalui TransJakarta Academy mewajibkan sopir lama mengikuti pelatihan ulang.

    Kurikulum mencakup Defensive Driving, Service Excellence, Safety & Emergency, Digital Ticketing dan Etika Profesi.

    Sertifikasi dikeluarkan oleh LSP TransJakarta yang resmi berlisensi BNSP No. LSP-2024-001 dan berlaku selama tiga tahun.

    Sementara itu, 1.000 sopir baru juga akan direkrut dan dilatih untuk memperkuat armada Mikrotrans.

    Bagi sopir lama yang gagal lulus pelatihan dua kali, tersedia pelatihan remedial gratis dan opsi pindah ke rute non-Mikrotrans seperti feeder BRT.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perumda Pasar Jaya segel 20 kios di Pasar Pramuka

    Perumda Pasar Jaya segel 20 kios di Pasar Pramuka

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Pasar Jaya menyegel 20 kios di Pasar Pramuka, Jakarta Timur karena belum memenuhi kewajiban pembayaran.

    “Penyegelan hari ini, 20 tempat usaha. Ini khusus kepada para pedagang yang memang pengontrak,” kata Kepala Divisi Operasional Pasar Wilayah II Perumda Pasar Jaya, Yohanes Daramonsidi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Kamis.

    Yohannes merinci, total pedagang yang terdaftar di Pasar Pramuka saat ini sebanyak 401 pedagang.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 pedagang telah melakukan pembayaran kepemilikan kios selama 20 tahun ke depan.

    Menurut Yohannes, kegiatan penyegelan tersebut berdasarkan amanat peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

    Oleh karena itu, katanya, penyegelan bukan hal baru, tetapi sudah menjadi praktik umum pada berbagai pasar di bawah pengelolaan Pasar Jaya.

    “Jadi, penyegelan kios ini terhadap para pedagang yang memang mengontrak. Dasar kami jelas, sesuai amanat Perda. Hal seperti ini sudah lazim dilakukan pada pasar-pasar lain di bawah Pasar Jaya,” ucap Yohannes.

    Ia juga menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan dan revitalisasi pasar yang telah berdiri sejak 1981.

    “Apalagi, dari total tempat usaha yang ada, 204 kios dikontrakkan kepada pihak lain oleh pemegang izin. Padahal, menurut ketentuan yang berlaku, pemegang izin tidak diperkenankan mengalihkan hak pemakaian atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga,” jelas Yohannes.

    Lebih lanjut, Yohannes mengatakan, penyegelan dilakukan terhadap kios-kios yang dikontrakkan, namun tidak melunasi kewajiban pembayaran kepada Pasar Jaya.

    Pihaknya juga memberi kesempatan kepada pedagang aktif yang menempati kios tersebut untuk mengajukan kepemilikan langsung.

    “Kami sudah sampaikan bahwa kalau pemilik lama tidak menebus tempat usaha, maka prioritas utama akan diberikan kepada pedagang yang saat ini benar-benar berjualan di sana,” katanya menegaskan.

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari proses revitalisasi dan penataan kembali sistem kepemilikan serta administrasi di Pasar Pramuka.

    Pasar Jaya memastikan, proses penertiban dilakukan secara bertahap sesuai prosedur. Sebelum penyegelan dilakukan, pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan pertama hingga ketiga, disusul pemberitahuan penutupan sementara.

    “Proses ini sudah hampir dua tahun berjalan, dan sosialisasi sudah lebih dari delapan kali. Kami tidak langsung eksekusi begitu saja,” kata Yohannes.

    Tahapan penyegelan ini memberikan waktu 60 hari kalender kepada pedagang untuk memenuhi kewajiban. Jika dalam periode tersebut pedagang tidak melakukan pelunasan, maka hak prioritas kepemilikan akan dibatalkan melalui SK Direksi.

    Tutup sementara

    “Sekarang kami masih di tahapan penutupan sementara. Jika sampai 15 Desember nanti belum ada pelunasan, maka pembatalan hak akan kami jalankan sesuai ketentuan,” ucap Yohannes.

    Perumda Pasar Jaya melakukan penutupan sementara kios farmasi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, sekitar pukul 10.15 WIB.

    Kebijakan tersebut memicu reaksi keras dari para pedagang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses penetapan harga dan belum menerima SK terbaru dari Direksi Pasar Jaya.

    Mereka meminta agar kebijakan penutupan ditunda sampai ada kejelasan hukum dan kesepakatan bersama antara pengelola dan pedagang.

    “Tutup aja, tutup semua! Masa kita tidak boleh dagang,” teriak seorang pedagang perempuan di tengah kerumunan.

    “Kalau ditutup cicilan kita bagaimana?, rumah, listrik orang tua, beli susu anak. Semangat satu suara,” teriak pedagang lainnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinilai judes dan ugal-ugalan, pengemudi JakLingko akan dilatih ulang

    Dinilai judes dan ugal-ugalan, pengemudi JakLingko akan dilatih ulang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TransJakarta berencana melatih ulang seluruh sopir Mikrotrans (JakLingko), menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait temuan di lapangan berupa perilaku judes dan ugal-ugalan.

    “Program ini adalah investasi SDM, bukan hukuman. Kami dengar keluhan masyarakat, tapi juga jaga kesejahteraan sopir,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim di Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, TransJakarta juga menargetkan merekrut 1.000 pramudi baru dan dilatih tanpa menggantikan sopir lama.

    Sementara itu, pengemudi lama wajib mengikuti pelatihan ulang untuk memperpanjang sertifikat yang berlaku tiga tahun.

    Kurikulum pelatihan tersebut mencakup Defensive Driving, Service Excellence, Safety & Emergency, Digital Ticketing, serta Etika Profesi.

    Sertifikasi akan diterbitkan oleh LSP TransJakarta yang telah berlisensi resmi BNSP No. LSP-2024-001.

    Pihaknya pun menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal. Sopir lama yang lulus pelatihan ulang akan diprioritaskan mengemudikan armada baru.

    “Bagi yang tidak lulus dua kali ujian, kami sediakan pelatihan remedial gratis dan opsi pindah ke rute non-Mikrotrans seperti feeder BRT,” jelas Chico.

    Sementara itu, menurut data TransJakarta per 12 November 2025 mencatat, dari 3.842 pramudi Mikrotrans aktif, terdapat 1.127 laporan keluhan masyarakat sepanjang Januari–Oktober 2025.

    Keluhan terbanyak adalah sopir ugal-ugalan sebanyak 68 persen, bersikap tak ramah atau judes sebanyak 22 persen dan membawa keluarga saat bekerja sebanyak 10 persen.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram sebut normalisasi Kali Krukut harus dilakukan demi atasi banjir

    Pram sebut normalisasi Kali Krukut harus dilakukan demi atasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut normalisasi Kali Krukut harus tetap dilakukan agar banjir di kawasan tersebut tak terus berulang.

    “Ini kan persoalan di Kali Krukut, ini kan banjirnya berulang-ulang. Dan sudah waktunya memang harus dieksekusi,” kata Pramono di Balai Kota, Kamis.

    Kendati demikian, Pramono telah meminta jajarannya agar melakukan sosialisasi terkait normalisasi kali tersebut dengan baik.

    Normalisasi Kali Krukut akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer pada 2026 guna meminimalkan risiko banjir di kawasan padat penduduk tersebut.

    Proyek ini mencakup area terdampak seluas 1,52 hektare dengan kebutuhan pembebasan 65 bidang tanah, sebagai bagian dari upaya penataan sistem drainase dan pengendalian banjir di Jakarta Selatan.

    “Karena bagaimana pun dengan normalisasi 1,3 kilo ini banjirnya mungkin berkurang di atas, dalam hal ini di Jakarta Selatan. Tapi kan banjir sebagian pasti akan turun kemana-mana. Untuk itu, saya sudah meminta segera disiapkan pompa di ujung Kali Krukut,” jelas Pramono.

    Terkait warga yang meminta agar Pemerintah Jakarta memberikan ganti untung terkait pembebasan lahan tersebut, Pramono merespon agar nantinya keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak.

    “Ya pokoknya ganti sama-sama untung,” ujar Pramono.

    Sebelumnya pada Jumat (7/11), Pramono meninjau langsung kondisi Kali Krukut di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru.

    Dalam peninjauan itu, ia menemukan bahwa aliran kali mengalami penyempitan sehingga kerap menyebabkan banjir di kawasan Jakarta Selatan, terutama di Kemang dan sekitarnya.

    Menurut Pramono, banyak bangunan berdiri di atas badan sungai sehingga menghambat aliran air saat hujan deras.

    Oleh karena itu, Pemprov DKI akan melakukan normalisasi sepanjang 1,3 kilometer untuk mengembalikan fungsi sungai.

    Rencana normalisasi Kali Krukut akan dimulai pada 2026. Pada tahap awal, Pemprov DKI akan menetapkan lokasi (penlok) lahan yang akan dibebaskan.

    Penanganan Kali Krukut akan dilakukan bersamaan dengan normalisasi Kali Mampang yang bermuara di belakang Museum Satria Mandala. Kedua aliran sungai itu menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta Selatan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Pasar Jaya terkait hak usaha di Pasar Pramuka

    Ini kata Pasar Jaya terkait hak usaha di Pasar Pramuka

    Jakarta (ANTARA) – Perumda (PD) Pasar Jaya menyampaikan bahwa hak pemakaian tempat usaha di Pasar Pramuka, Jakarta Timur telah berakhir sejak Mei 2024.

    “Namun, hingga kini para pedagang masih menggunakan tempat usahanya tanpa dikenakan biaya perpanjangan hak pakai yang semestinya menjadi kewajiban sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perumda Pasar Jaya,” kata Direktur Utama (Dirut) Perumda (PD) Pasar Jaya Agus Himawan di Jakarta, Kamis.

    Agus mengatakan, pihaknya telah merespons seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan melalui berbagai pihak, mulai dari beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), hingga Ombudsman RI.

    Lebih lanjut Agus menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 9 Oktober 2025, keputusan terkait pengelolaan Pasar Pramuka dikembalikan kepada Perumda Pasar Jaya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

    Sebagai wujud transparansi, Pasar Jaya telah menggelar diskusi bersama pedagang Pasar Pramuka pada 14 Oktober 2025 dan menyampaikan surat resmi kepada Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) pada 20 Oktober 2025 mengenai Penetapan Harga Perpanjangan Hak Pakai (PHP) Tempat Usaha Pasar Pramuka.

    Agus menjelaskan, penyesuaian harga perpanjangan hak pakai dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha para pedagang dan pengelolaan pasar yang sehat secara ekonomi.

    Penetapan harga ini telah melalui kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk memastikan tarif sewa ditetapkan secara objektif, profesional dan sesuai dengan standar kewajaran harga pasar.

    “Bahkan, nilai yang kami tetapkan berada di bawah hasil rekomendasi KJPP. Ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada para pedagang agar mereka dapat terus beroperasi dengan biaya yang terjangkau,” kata Agus.

    Selain itu, Pasar Jaya juga memberikan berbagai skema keringanan dan kemudahan pembayaran, seperti potongan harga dan fasilitas cicilan, guna meringankan beban pedagang dalam memperpanjang masa sewa hingga 20 tahun ke depan.

    Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan dan keberpihakan kepada pedagang.

    “Kami terus berupaya mencari titik tengah agar revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar, tetapi juga membawa dampak positif bagi semua pihak,” jelas Agus.

    Hal itu karena, lanjut Agus, ia ingin Pasar Pramuka menjadi pasar yang tertata, higienis, aman dan nyaman, sekaligus menjadi contoh transformasi pasar tradisional menuju pengelolaan yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kerakyatan.

    Adapun dalam Surat Keputusan (SK) terbaru yang diterbitkan oleh pengelola pasar, harga sewa kios mencapai Rp425 juta untuk lantai bawah dan Rp370 juta untuk lantai satu dengan masa sewa selama 20 tahun.

    Biaya tersebut harus dicicil oleh pedagang selama 18 bulan atau sekitar Rp25 juta per bulan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.