Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • KPU gandeng pemkab edukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih

    KPU gandeng pemkab edukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggandeng pemerintah kabupaten setempat mengedukasi masyarakat terkait layanan pindah memilih dan pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada 2024.

    KPU Kepulauan Seribu dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat pada Jumat.

    “Rakor ini penting terkait pindah memilih karena ada aturan dan kriterianya, jadi melalui rakor ini semua dapat memahami proses pindah memilih di Kepulauan Seribu,” kata Ketua Kepulauan Seribu Iman Cahyadi di Jakarta.

    Ia menjelaskan, beberapa syarat tertentu untuk dapat pindah memilih antara lain menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi.

    Baca juga: KPU Jaksel gandeng kelurahan untuk lakukan sosialisasi Pilkada DKI

    Kemudian penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

    Setelah itu, pemilih yang sedang bertugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisili.

    “Perlu dipahami secara cermat syarat dalam pindah memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 sehingga para pemilih tidak kehilangan hak pilihnya,” kata dia.

    Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta jadwal mengajukan pindah memilih untuk Pilkada Jakarta 2024 dibagi menjadi dua periode berdasarkan kategori pemilih.

    Layanan pindah memilih paling lambat H-30 Pilkada 2024 atau 28 Oktober 2024 dengan alasan sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara.

    Baca juga: Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba.

    Kemudian menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, sedang tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana atau bekerja di luar domisili.

    Layanan pindah pemilih periode kedua pada H-7 Pilkada 2024 atau 20 November 2024 dengan alasan pemilih bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, menjadi tahanan dan tertimpa bencana.

    Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajdar Churniawan mengatakan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Dinas (UKPD) dapat membantu tugas dan peran KPU dan menyukseskan Pilkada Tahun 2024.

    “SKPD/UKPD memiliki peran menyukseskan Pilkada Tahun 2024 yang tinggal menghitung hari, jadi perlu dipahami secara cermat dan baik, khususnya Suku Dinas Dukcapil Kepulauan Seribu, terkait jika ada pemilih baru,” kata dia.
    Baca juga: Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Jakarta (ANTARA) –

    Warganet (netizen) di berbagai platform media sosial memberikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

     

    “Netizen menunjukkan atensi yang tinggi terhadap nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 14-15 Oktober lalu, dengan tanggapan netral dan positif mencapai 89 persen,” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang di Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, proses pemanggilan para tokoh ke kediaman Prabowo di Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut mendapat perhatian dan memicu perbincangan yang sangat masif dari netizen (warganet) di berbagai platform media sosial.

     

    Dikatakannya, hasil riset Indonesia Indicator (I2) menunjukkan dinamika perbincangan netizen terkait pemanggilan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran paling tinggi terjadi di platfom X dengan atensi mencapai 98.377 unggahan dan interaksi (engagement) tertinggi di TikTok yang mencatatkan 1.166.348 interaksi.

    Baca juga: 13 tokoh datangi kediaman Prabowo terkait pemanggilan calon wamen

     

    Perusahaan intelijen media tersebut mengumpulkan percakapan publik dari lima platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) dalam rentang waktu riset dari 14 hingga 17 Oktober 2024.

     

    Indonesia Indicator mencatat terdapat 126.263 unggahan dengan total interaksi mencapai 2.380.774 dari 47.452 akun.

     

    Selain paling banyak diperbincangkan di platform X, proses pemanggilan calon menteri dan wakil menteri tersebut juga dibahas netizen melalui YouTube dengan 12.659 unggahan, TikTok 6.241 unggahan, Instagram 4.632 unggahan dan Facebook 4.400 unggahan.

     

    ’”Namun, respons dan interaksi (engagement) terbanyak berasal dari TikTok, yang mencatatkan interaksi mencapai 1.166.348, diikuti Instagram dengan 882.452 interaksi, Twitter 272.954 interaksi, YouTube 45.530 interaksi, dan Facebook 14.188 interaksi,” kata Rustika.

     

    Menurut Rustika, interaksi (engagement) dari TikTok ini menjadi penyumbang sentimen netral dan positif tertinggi dibandingkan dengan platform lainnya.

    Hal itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan warganet memberikan apresiasi terhadap nama-nama yang ada, serta memberikan harapan bagi Kabinet Prabowo-Gibran untuk berkontribusi lebih baik.

    Baca juga: Rombongan calon wamen tiba di rumah Prabowo

     

    Rustika menuturkan tingginya atensi warganet terhadap figur-figur calon menteri dan wakil menteri ini dipengaruhi oleh banyaknya nama yang dipanggil, kehadiran figur-figur baru, serta harapan yang muncul dari masyarakat.

     

    Nama-nama seperti Veronica Tan, Budi Gunawan, Profesor Stella, Raffi Ahmad, Gus Miftah dan Sri Mulyani menjadi magnet perhatian netizen.

     

    “Kehadiran Sri Mulyani, yang memperkuat Kabinet Prabowo, menjadi salah satu faktor yang mendorong sentimen positif dan mendapat apresiasi. Pemanggilan calon menteri ini menjadi isu terbesar dengan engagement mencapai 1.553.521,” katanya.

     

    Perbincangan warganet juga tertuju pada agenda dan kinerja beberapa menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Erick Thohir (ET).

     

     

    Sementara isu-isu lain yang juga mewarnai perbincangan publik mencakup jatah PDIP di kabinet dan keputusan NasDem untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

     

    “Secara ekspos, perbincangan mengenai jatah menteri PDIP di kabinet mencapai 3.535 unggahan dan NasDem 1.113 unggahan, namun keduanya mengundang interaksi warganet yang cukup tinggi, yakni PDIP 110.112 interaksi dan NasDem 66.299 interaksi,” katanya.

     

    Rustika menambahkan, tingginya interaksi warganet pada isu jatah menteri PDIP dan NasDem ini dipengaruhi oleh spekulasi politik seputar koalisi pasca Pilpres.

     

    “Publik juga masih menantikan bagaimana sikap politik PDIP terhadap kabinet Prabowo,” ujarnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

    DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga agar menghindari Jalan Sudirman-MH Thamrin, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024

    Hal itu karena jalan protokol tersebut akan dilalui oleh tamu negara. Selain itu adanya adanya panggung-panggung hiburan.

    “Bagi yang tidak berkepentingan silakan untuk menghindari jalur-jalur lintasan yang kemungkinan ada rekayasa lalu lintas,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Jumat.

    Namun, kata dia, apabila warga ingin ikut meramaikan momentum pelantikan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan panggung-panggung hiburan di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

    Menurut rencana, panggung hiburan dimulai pukul 11.00 WIB hingga ketibaan Presiden di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Bila bisa ikut bersama-sama memberikan suatu penghormatan yang ikut meramaikan (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin ada tempat-tempat yang disiapkan untuk panggung hiburan,” kata Arifin.

    Baca juga: Polisi siapkan kantong parkir bagi warga yang menyaksikan pesta rakyat
    Baca juga: Jakpus bersihkan Jalan Sudirman-Gedung MPR sambut pelantikan presiden

    Pemprov DKI melalui Satpol PP DKI Jakarta siap bersinergi dengan TNI-Polri untuk 
    mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

    Satpol PP akan mengerahkan sekitar 1.700 personel yang ditugaskan untuk mengamankan sekitar hotel-hotel pada jalur lintasan tamu negara.

    “Mulai dari Bandara Soekarno Hatta menuju tempat hotel yang nantinya mereka menginap di sana. Termasuk juga jalur dari Bandara Halim dan jalur lintasan yang akan dilintasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR ada yang berlanjut lagi ke Istana Merdeka,” ujar Arifin.

    Dia mengimbau kepada seluruh petugas Satpol PP yang berjaga untuk selalu waspada dan cermat dalam mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

    “Kita harus mampu bisa menjaga bersama-sama membantu mengendalikan agar kebahagiaan dan kegembiraan masyarakat Indonesia khusus yang ada di Jakarta dalam menyambut proses kepemimpinan ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi masih dalami penemuan mayat ibu dan anak di Depok

    Polisi masih dalami penemuan mayat ibu dan anak di Depok

    Jakarta (ANTARA) –

    Polres Metro Depok masih mendalami t
    ​​​​​​penemuan mayat seorang ibu berinisial EO (25) dan anaknya berinisial AS (2 bulan) di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (17/10) malam.

     

    “Sampai saat ini, dari Puslabfor, dari pihak kedokteran juga masih melakukan autopsi dan juga melakukan pengecekan di TKP, ” kata Kapolres Metro Depok Kombes Polisi Arya Perdana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

     

    Arya menyampaikan bahwa dua mayat tersebut ditemukan pada Kamis (17/10) pukul 19.00 WIB di Kontrakan Ibu Diah Jalan Kesadaran 1 Nomor 101 RT 03/05 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

     

    “Kedua korban yang merupakan Ibu dan anak ditemukan pertama kali oleh suami korban dalam posisi tergeletak di lantai kamar kontrakan,” katanya.

     

     

    Menurut Arya, terdapat luka lebam di bagian muka dan bagian tangan pada bayi. Sedangkan dari ibu yang meninggal juga ada luka di bagian mulut dan beberapa lebam di bagian tubuhnya.

     

    Kemudian terkait status suami, Arya menjelaskan, masih sebagai saksi karena dia yang pertama kali menemukan.

     

    “Korban itu sampai kemarin malam masih videocall dengan orang tuanya di Palembang dan suaminya kalau berdasarkan pengakuan memang kerja pulangnya malam, dari wilayah Jakarta Pusat, itu sudah kita konfirmasi dari kantornya,” katanya.

     

    Arya menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan tentang apa yang terjadi sebenarnya. “Apakah memang meninggal karena obat atau karena suatu tindakan kriminal,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaksel gandeng kelurahan untuk lakukan sosialisasi Pilkada DKI

    KPU Jaksel gandeng kelurahan untuk lakukan sosialisasi Pilkada DKI

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan menggandeng pihak kelurahan untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI guna meningkatkan partisipasi pemilih.

     

    “Saat ini kami sedang menjalankan sosialisasi bersama dengan RT, RW dan kelurahan,” kata Ketua KPU Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Dia berharap dengan mendatangi tingkatan kecil di masyarakat seperti kelurahan mampu meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada DKI.

     

    KPU Jaksel membidik lebih dari 83 persen partisipasi pemilih dalam Pilkada mendatang.
    Angka itu disandingkan dengan partisipasi pemilih Pemilu 2024 yang mencapai 83,6 persen dan Pilkada DKI 2017 mencapai 78 persen.

     

    Hingga kini petugas yang disebar KPU Jakarta Selatan telah berkeliling bersosialisasi ke 80 titik yang terdiri dari pasar, RPTRA dan sekolah.

     

     

    Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di posko dipastikan siap untuk melayani masyarakat. “Diharapkan dengan adanya posko ini mampu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.

     

    KPU Jakarta Selatan menilai sosialisasi ke banyak titik bisa menjadi efektif untuk mengejar target partisipasi pemilih terus meningkat per tahunnya.

     

    Sosialisasi ini sejalan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang menggandeng KPU dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta melakukan pendidikan politik terkait pemilu ke sekolah-sekolah melalui organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Legislator DKI minta pemanfaatan ruang bawah tanah perlu dioptimalkan

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah karena bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

     

    “Pemanfaatan ruang bawah tanah saat ini masih kurang optimal karena hanya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah atau turunan dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” kata Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

     

    Karena itu, keberadaan payung hukum yang jelas terkait pemanfaatan ruang bawah tanah dapat dioptimalkan agar memberikan dampak peningkatan PAD.

     

    “Melalui pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut, menciptakan entitas-entitas ruang ekonomi di bawah tanah itu,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI itu.

     

     

    Menurut dia, pembangunan transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang dinilai cukup ekspansif dalam memajukan roda perekonomian DKI Jakarta.

     

    “Namun, optimalisasi proyek pengerjaan MRT agar tidak hanya berorientasi pada penugasan untuk menyediakan transportasi, tapi juga diharapkan bisa memberikan efek ekonomi yang lebih luas,” ujar Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta ini.

    ​​​​Dia juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada MRT Jakarta untuk mengkaji lebih rinci pemanfaatan ruang bawah tanah.

     

    “Kami ingin memberikan masukan dan arahan kepada MRT untuk melakukan dan menyempurnakan kajian ulang terhadap pengerjaan proyek ini agar bisa menindaklanjuti pasal tentang pemanfaatan ruang bawah tanah ini diperluas,” kata Ismail.

     

    Pihaknya pun mendorong MRT untuk menyempurnakan studi kelayakan (Feasibility Studies) dan Highest And Best Use (HBU) nya agar bisa memanfaatkan Perda baru RTRW untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Jakut berikan 875 surat teguran kepada pelanggar lalu lintas

    Polres Jakut berikan 875 surat teguran kepada pelanggar lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara memberikan 875 surat teguran kepada pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas dalam Operasi Zebra Jaya 2024 sejak 14 Oktober lalu. 

    “Kami mengutamakan tindakan preemptif dan humanis yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bisa berakibat fatal bagi pengendara,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Donni Bagus Wibisono saat ditemui di Masjid Al Musyawarah Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, target yang ingin dicapai dari operasi tersebut adalah meningkatnya kesadaran pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat untuk tertib dan mematuhi aturan lalu lintas.

    “Kami ingin masyarakat patuh hukum dan tertib berlalu lintas sehingga dia bisa mengamankan diri mereka dan orang lain saat mereka berkendara,” kata dia.

    Dalam Operasi Zebra Jaya tahun ini, petugas Kepolisian dilengkapi “surat cinta” berupa surat teguran yang diberikan kepada pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas.

    Menurut dia, kesadaran pengendara yang ingin ditingkatkan dengan melakukan edukasi dalam bentuk teguran. Harapannya dari hari ke hari jumlahnya bisa berkurang di akhir operasi nanti.

    Baca juga: Puluhan pengendara motor terjaring Operasi Zebra di Jakarta Timur
    Baca juga: Dua hari pelaksanaan Operasi Zebra Jaya, Polisi: Ada 768 pelanggaran
     

    Petugas Kepolisian memberikan surat teguran kepada pelanggar lalu lintas saat Operasi Zebra 2024 di Jakarta Utara, Jumat (28/10/2024). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Ia menyebutkan, ada 14 target pelanggaran yang menjadi fokus petugas seperti tidak mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor, tidak mengenakan sabuk pengaman.

    Selain itu berkendara sepeda motor dengan berboncengan tiga orang, kendaraan “over load” “over dimension”, tidak membawa dokumen kelengkapan berkendara dan lainnya. “Dalam melakukan operasi dilakukan dengan ETLE Mobile dan ETLE Statis,” kata dia.

    Dia berharap operasi yang berjalan selama 14 hari ini dapat membuat temuan pelanggaran lalu lintas menurun dari hari ke hari. “Di akhir operasi nanti tidak ada masyarakat yang melanggar lagi,” kata dia.

    Dalan lima hari pelaksanaan Operasi Zebra Jaya di Jakarta Utara, pihaknya mengeluarkan bukti pelanggaran (tilang) bagi 400 pengendara dan 875 surat teguran.

    Pelanggaran yang dilakukan pengendara mulai dari tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebanyak 525 pengendara.

    Sebanyak 510 pengendara melawan arus atau melanggar marka jalan, pengendara parkir liar sebanyak 40 orang dan pelanggaran karena tidak mengenakan sabuk pengaman 115 pengendara.

    Sedangkan tidak membawa SIM sebanyak 60 orang dan kendaraan melebihi muatan sebanyak 25 pelanggar.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Jakarta Timur dan Jakarta Utara jadi wilayah favorit berkampanye

    Jakarta (ANTARA) – Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara tercatat paling sering dikunjungi ketiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat masa kampanye Pilkada 2024.

    Menurut data Rekap Pengawasan Kampanye Pilkada 2024 Provinsi DKI Jakarta yang diterima di Jakarta, Jumat, wilayah Jakarta Utara dikunjungi 36 kali dan Jakarta Timur dikunjungi 34 kali. Jumlah kunjungan ini terhitung sejak 11 Oktober hingga 17 Oktober.

    Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan juga tercatat sering dikunjungi ketiga pasangan calon (paslon) untuk berkampanye dengan total 26 kali. Sementara, Jakarta Pusat menjadi wilayah yang jarang dijadikan tempat berkampanye dengan dua kali kunjungan dan Kepulauan Seribu sebanyak empat kunjungan.

    Sementara itu, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tercatat paling sering berkampanye dengan rincian 35 kali tatap muka dengan rincian 18 kali di Jakarta Utara, 7 kali di Jakarta Barat, 5 kali di Jakarta Timur, 3 kali di Jakarta Selatan dan 2 kali di Kepulauan Seribu.

    Baca juga: Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober
    Baca juga: Visi-misi ketiga paslon Cagub-Cawagub DKI soal keterbukaan informasi

    Pasangan ini juga melakukan 2 kali pertemuan terbatas di Jakarta Utara dan 17 kegiatan lain dengan rincian 10 kali di Jakarta Timur, 4 kali di Jakarta Barat, 1 kali di Jakarta Pusat, satu kali di Jakarta Utara dan 1 kali di Jakarta Selatan.

    Diposisi kedua, paslon nomor urut tiga Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) merupakan yang sering berkampanye. Mereka tercatat melakukan 26 kali tatap muka dengan rincian 9 kali di Jakarta Utara, 8 kali di Jakarta Barat, 8 kali di Jakarta Timur dan 1 kali di Jakarta Pusat.

    Pasangan ini juga melakukan 1 kali pertemuan terbatas di Jakarta Timur dan 42 kegiatan lain dengan rincian 22 kali di Jakarta Selatan, 10 kali di Jakarta Timur, 6 kali di Jakarta Barat dan 4 kali di Jakarta Utara.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) melakukan kampanye 5 kali tatap muka dengan rincian 2 kali di Jakarta Utara, 2 kali di Kepulauan Seribu dan 1 kali di Jakarta Barat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober

    Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa distribusi logistik Pilkada DKI ke kecamatan di wilayah tersebut selesai pada Jumat (25/10) sebagai upaya kesiapan menyambut pesta demokrasi pada 27 November mendatang.

     

    “Kami tanggal 25 Oktober itu sudah terdistribusi sampai ke gudang kota yang ada di kecamatan,” kata kata Ketua KPU Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Taqiyuddin mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan logistik yang baru diterima di gudang penyimpanan Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    Logistik Pilkada yang sudah diterimanya, yakni sampul untuk membungkus surat, kotak suara dan surat suara dari KPU DKI. Lalu, terkait logistik seperti alat bantu tuna netra masih dalam tahap pengiriman.

     

     

    Dalam pendistribusian logistik Pilkada, pihaknya mempertimbangkan adanya pengalihan arus pada Minggu (20/10). Untuk mengantisipasi adanya kepadatan jalan di Jakarta Selatan, pihaknya akan mengubah jadwal.

     

    “Kami akan menyesuaikan kembali apakah memungkinkan di wilayah tersebut untuk mendistribusikan barang-barang,” katanya.

     

    Adapun jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.794.204 surat suara.

    KPU Jaksel juga menggandeng Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) setempat untuk melakukan fumigasi di lokasi penyimpanan logistik Pilkada DKI Jakarta.

     

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

     

    Ketiga paslon tersebut, yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta adalah Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Visi-misi ketiga paslon Cagub-Cawagub DKI soal keterbukaan informasi

    Visi-misi ketiga paslon Cagub-Cawagub DKI soal keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah menyampaikan visi-misinya terkait keterbukaan informasi melalui diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta. 

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mengungkapkan bahwa demokrasi adalah sistem yang berpusat pada kepentingan rakyat sehingga konstituen berhak mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, termasuk transparansi anggaran.

    “Dalam membangun bangsa dan negara, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pemimpin yang dipilih oleh rakyat wajib memberikan akses informasi yang luas kepada mereka,” ujar Ridwan Kamil di Jakarta, Jumat.

    Sedangkan Suswono menjelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dengan adanya umpan balik dari masyarakat, pemerintah dapat menjalankan fungsi “check and balance” secara lebih efektif.

    Pasangan ini juga bertekad untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang saat ini masih berada di kategori “sedang”. Mereka mengusulkan peningkatan anggaran untuk keterbukaan informasi publik sebagai bentuk keberpihakan pada transparansi.

    Baca juga: Indeks Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta capai 75,65 poin

    Dalam program kerja konkret, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berjanji untuk menerapkan sistem merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Selain itu, mereka akan mengedepankan edukasi melalui saluran langsung (hotline) pengaduan yang cepat dan responsif serta interaksi keterbukaan dengan masyarakat melalui simpul di setiap wilayah.

    Ridwan Kamil (RK) dan Suswono juga berkomitmen untuk mendukung Komisi Informasi agar semakin kooperatif dan memiliki daya dorong yang kuat.

    Cagub-Cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga berkomitmen akan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jakarta.

    Jika Dharma Pongrekun dan Kun Wardana terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maka akan melakukan akselerasi pelayanan informasi publik dengan memaksimalkan teknologi digital.

    Baca juga: 231 badan publik di DKI Jakarta masuki tahap presentasi E-Monev 2024

    Kun menjelaskan bahwa setidaknya ada lima hal penting yang akan dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jakarta.

    Pertama reformasi regulasi dan tata kelola layanan informasi publik bagi masyarakat.  Kedua, penguatan dan peningkatan konektivitas informasi dan ketiga, pengelolaan data dan informasi publik menggunakan teknologi “blockcain”.

    Lalu keempat, peningkatan indeks keterbukaan informasi publik tertinggi se-Indonesia dan kelima, meningkatkan anggaran Komisi Informasi di Jakarta.

    Baca juga: KI DKI sebut penting sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik

    Bagi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur 
    DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno, keterbukaan informasi publik menjadi poin yang sangat mendasar untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

    Pram menyebutkan, berdasarkan laporan “Global City Index 2023”, Jakarta saat ini berada di posisi 74 dari 156 ranking kota global di dunia. Hal itu disebabkan salah satunya karena kemudahan pertukaran informasi ke dalam dan luar negeri yang masih sangat terbatas.

    “Kalau saya dan Bang Doel diberikan amanah, kami akan totalitas, nggak boleh keterbukaan informasi publik itu setengah hati. Harus dari hulu ke hilir dilakukan secara terbuka, dengan begitu akan meningkatkan ranking kota global Jakarta,” kata Pram.
    ​​​​​​​
    Pram menegaskan, pengambilan kebijakan program kerja hingga penyusunan anggaran di Jakarta harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.

    Pasalnya, kata Pram, masyarakat menengah ke bawah di Jakarta masih kesulitan dalam mengakses dan memperoleh informasi publik seperti informasi mengenai Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Jumantik, Kartu Lansia dan Dasawisma.

    Karena itu, Pram menyebutkan, program kerja yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi gubernur adalah melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap para penerima KJP, KJS, Kartu Lansia, Jumantik, Dasawisma dan berbagai program kerja yang ada di Jakarta.

    Baca juga: KI DKI minta parpol selalu terbuka dan informatif untuk naikkan citra

    Hal itu guna memastikan para penerima manfaat dari program tersebut adalah warga atau masyarakat yang betul-betul seusai dan membutuhkan.

    Rano Karno mengatakan badan publik pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat. Karena itu membutuhkan adanya keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat.
    ​​​​​​​
    Rano menuturkan, badan publik harus mengetahui substansi dari undang-undang keterbukaan informasi publik. Dengan begitu, mereka akan mengerti betapa pentingnya pengelolaan informasi publik secara transparan dan terbuka.

    Selain itu, Rano menambahkan komitmennya terhadap transparansi dengan mendukung kegiatan sosialisasi Undang-Undang i Keterbukaan Informasi Publik ke masyarakat. Hal itu penting agar warga Jakarta khususnya tahu dan turut berpartisipasi aktif dalam mengawal berjalannya berbagai kebijakan di Jakarta.

    ​​​​​​​UU KIP dan tagline “Anda Punya Hak Untuk Tahu” itu harus gencar disosialisasikan ke masyarakat. “Biar mereka tahu dan berpartisipasi untuk kemajuan Jakarta,” kata Rano.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024