Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Pramono siap anggarkan Rp26 triliun untuk sistem transportasi Jakarta

    Pramono siap anggarkan Rp26 triliun untuk sistem transportasi Jakarta

    Semua di Jakarta harus terkoneksi semua. Dipaksa naik kendaraan umumJakarta (ANTARA) – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung bakal menyiapkan anggaran Rp26 triliun untuk membangun sistem transportasi yang terintegrasi demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

     

     

    Pramono mengatakan dana sebesar itu sudah termasuk penyediaan subsidi 15 golongan yang diberikan gratis untuk menaiki transportasi umum.

     

    Anggaran tersebut, baginya realistis mengingat data yang ada menyebut angka kerugian per tahun di Jakarta akibat kemacetan mencapai Rp100 triliun.

     

     

    Terlebih, sebanyak empat juta orang dari perbatasan setiap harinya masuk ke Jakarta untuk bekerja. Dengan demikian, kemacetan di Jakarta dapat dikurangi.

     

    “Semua di Jakarta harus terkoneksi semua. Dipaksa naik kendaraan umum,” ujarnya.

     

    Dia merencanakan akan mengikuti kriteria 15 golongan pekerja yang mendapat fasilitas gratis dari Transjakarta. Kemudian, akan mengimplementasikan pada LRT dan MRT Jakarta.

     

     

    Dalam laman smartcity Jakarta, saat ini ada 15 golongan pekerja yang mendapatkan fasilitas gratis untuk menggunakan transportasi Transjakarta meliputi Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu/pekerja (gaji sesuai UMP melalui Bank DKI), dan penghuni rumah susun sederhana sewa.

     

    Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, lanjut usia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, anggota Veteran Republik Indonesia, dan penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera).

     

    Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, pengurus masjid (marbot), pendidik dan pengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengawas larva nyamuk, dan anggota TNI/Polri.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dua bangunan terbakar di Jalan Petojo Enclek pagi ini

    Dua bangunan terbakar di Jalan Petojo Enclek pagi ini

    pihaknya mengerahkan sebanyak 85 orang personel untuk mengatasi kebakaran tersebutJakarta (ANTARA) – Sebanyak dua bangunan rumah di Jalan Petojo Enclek II, RT 09/007, Petojo Selatan terbakar pada Sabtu pagi ini.

    Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Asril Rizal mengemukakan belum mengetahui penyebab kebakaran tersebut.

    “Dugaan penyebab belum diketahui,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Baca juga: Gulkarmat Jakpus pasang hidran mandiri di Karet Tengsin

    Namun, dia memastikan tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

    Asril lalu menuturkan petugas mengetahui kejadian tersebut pada pukul 07.50 WIB dan mulai melakukan operasi pemadaman pukul 07.58 WIB.

    “Waktu dilokalisir pukul 08.10 WIB, pendinginan pukul 08.23 WIB, dan selesai operasi pukul 08.23 WIB,” tutur dia.

    Asril mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 85 orang personel untuk mengatasi kebakaran tersebut.

    Baca juga: Kebakaran di Tambora sering disebabkan hal sepele

    Sebelumnya, kawasan Petojo Selatan juga pernah dilanda kebakaran, tepatnya pada Agustus 2023. Lokasi kebakaran berada di Jalan Tanah Abang RT 03 RW 008 dan merupakan bangunan rumah.

    Kejadian tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia dan sebanyak 240 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

    Baca juga: 65 personel Gulkarmat Jaksel padamkan kebakaran di Cilandak

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • RIDO berkomitmen hadirkan pasar murah di setiap kelurahan

    RIDO berkomitmen hadirkan pasar murah di setiap kelurahan

    Kami ingin memastikan harga sembako stabil dan daya beli masyarakat tetap terjagaJakarta (ANTARA) –

    Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) berkomitmen menghadirkan pasar murah di setiap kelurahan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau.

     

    “Kami ingin memastikan harga sembako stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Suswono saat mengunjungi Pasar Ujung Menteng, Jakarta Timur, Sabtu.

     

     

    “Pemimpin harus turun langsung ke tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka secara nyata,” ungkap Suswono.

     

    Dalam kunjungannya, Suswono juga menampung sekaligus menanggapi berbagai keluhan pedagang dan pembeli terkait harga sembako yang meningkat dan menurunnya daya beli masyarakat.

     

     

    “Langkah ini merupakan solusi konkret untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga stabil, terutama di masa-masa krisis, ” ungkapnya.

     

    Sebagai informasi, Jakarta memiliki 189 pasar dengan bangunan permanen. Sementara itu, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024, mencerminkan penurunan daya beli masyarakat akibat keterbatasan konsumsi.

     

    “RIDO hadir untuk memastikan masyarakat Jakarta merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang pro-rakyat. Kami ingin melihat Jakarta yang lebih baik, dengan ekonomi yang stabil, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan masyarakat yang lebih sejahtera,” ungkap Suswono.

    Baca juga: PDI Perjuangan hormati putusan PTUN soal gugatan ke KPU

     

    Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat hubungan RIDO dengan masyarakat, sekaligus mempersiapkan pasangan ini menghadapi debat kedua dengan mengedepankan program-program pro-rakyat yang menjawab kebutuhan warga Jakarta.

     

    KPU DKI Jakarta menetapkan “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sebagai tema debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta pada 27 Oktober 2024.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemecatan Ipda Rudy Soik diapresiasi

    Pemecatan Ipda Rudy Soik diapresiasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Nusantara Youth Circle, Rahmat Ramli mengapresiasi langkah Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengikuti keputusan pengadilan sidang kode etik dan profesi berupa penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pama Yanma Polda NTT, Ipda Rudy Soik.

    Setelah mengetahui semua latar belakang penetapan PTDH terhadap perwira Polda NTT Ipda Rudy Soik, Rahmat Ramli menyatakan bahwa pihaknya harus mengapresiasi ketegasan Kapolda NTT menjalankan putusan pengadilan Sidang Kode Etik dan Profesi Bid Propam Polda NTT.

    “Keputusannya sudah tepat,” kata Rahmat Ramli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Selama ini, lanjut dia, dengan viralnya video pernyataan kasus pemberhentiannya di media sosial, Rudy Soik mendapat banyak simpati dari publik karena video yang viral hanya menyebutkan penyebab dirinya dipecat karena memasang garis polisi saat pengungkapan kasus BBM bersubsidi yang sedang ditangani.

    “Publik yang terlanjur simpati tidak tahu di balik pemecatan Rudy Soik ada banyak pelanggaran etika dan profesi yang sudah tidak bisa ditolerir,” kata Ali, sapaan Rahmat Ramli.

    Baca juga: Propam Polda NTT jelaskan proses sidang KKEP Rudy Soik berujung PTDH

    Selain itu, ada 12 laporan masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah tertangkap tangan saat berada di tempat hiburan di Kupang setelah melakukan penertiban BBM ilegal. “Itu terjadi saat jam dinas,” katanya.

    Ali menduga simpati publik yang mengalir kepada Rudy Soik tidak lepas dari kepiawaiannya memanfaatkan media sosial dengan narasi seolah-olah dirinya menjadi korban konspirasi atasannya di Polda NTT.

    “Kita harus diakui Rudy Soik pintar memanfaatkan media sosial, dugaan saya oknum perwira di Polda NTT sedang ‘playing victim’ dan itu berhasil membuat masyarakat bersimpati. Pandai memanfaatkan celah,” katanya.

    Namun, kata dia, dengan keterbukaan informasi sekarang ini tidak ada yang bisa ditutup rapat, masyarakat akhirnya tahu alasan sebenarnya dibalik pemecatan Rudy Soik.

    “Apalagi masyarakat yang pernah menjadi korban Rudy Soik berani bicara di media sosial. Bukan tidak mungkin akan semakin banyak masyarakat yang mau berbicara terbuka,” katanya.

    Baca juga: Massa pendukung Rudy Soik padati ruang sidang

    Sekali lagi atas ketegasan ini, pihaknya apresiasi langkah Kapolda NTT memecat Rudy Soik yang memang sudah tidak memenuhi menjadi seorang polisi.

    Rudy Soik telah menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 10 Oktober 2024. Setelah melalui proses persidangan, pada 11 Oktober 2024, Ipda Rudy dijatuhi sanksi PTDH.

    Atas sanksi tersebut, Ipda Rudy mengajukan banding kepada Polda NTT.

    Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lainnya, seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

    Baca juga: Vox Point Indonesia minta pemecatan Rudy Soik dikaji ulang

    Direktur Lembaga Kajian Strategis Polri (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai bahwa Polda NTT memiliki alasan kuat untuk menjatuhkan putusan PTDH kepada Rudy Soik.

    “Kami berpandangan, Polda NTT berani memberikan putusan karena sudah melalui proses yang panjang dan lalu menetapkan PTDH,” kata Edi di Jakarta, Senin (21/10).

    Menurut Edi, apabila Ipda Rudy merasa diperlakukan tidak adil terkait putusan tersebut, seharusnya melakukan banding atas putusan Komisi Sidang Etik Polda NTT yang sudah menetapkan pemecatan.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakbar temukan 29 surat suara cacat di hari pertama sortir lipat

    KPU Jakbar temukan 29 surat suara cacat di hari pertama sortir lipat

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat menemukan 29 lembar surat suara cacat pada hari pertama pelaksanaan sortir lipat surat suara Pilkada 2024 di gudang logistik Rawa Lele, Kalideres, Kamis (24/10).

    Surat suara yang cacat itu pada umumnya memiliki sobekan, gambar yang kurang jelas atau warna yang tidak merata.

    “Ada 29 surat suara rusak,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti melalui pesan singkat di Jakarta pada Jumat.

    “Kategorinya kurang lebih sama, (surat suara sobek atau gambar tidak jelas),” kata Endang.

    Surat suara yang ditemukan cacat itu didata dan pada hari yang sama segera dilaporkan ke KPU DKI Jakarta oleh operator penerima laporan.

    Adapun kegiatan sortir lipat sebanyak 1,9 juta lebih surat suara di Jakarta Barat (Jakbar) ditargetkan rampung dalam lima hari. Setiap hari para pekerja sortir lipat ditargetkan menyelesaikan sekitar 360.000 surat suara.

    Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan parpol patuhi aturan pemasangan APK
    Baca juga: Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Adapun pekerja sortir lipat yang berjumlah 75 orang dibagi ke dalam 15 kelompok. Masing-masing kelompok setiap harinya menyortir dan melipat sebanyak 12 kotak surat suara, dengan setiap kotak berisi 2.000 surat suara.

    Sebelumnya, pantauan di lokasi pada Kamis (24/10), para pekerja sortir-lipat terbagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapat satu meja dan melakukan pekerjaannya sambil berdiri.

    Surat-surat suara yang ada disortir terlebih dahulu untuk mendeteksi cacat pada surat suara. Kemudian, surat suara yang telah dipastikan normal atau tanpa cacat dilipat menggunakan potongan pipa paralon.

    Para pekerja itu pun telah mulai bekerja sambil diawasi oleh petugas pengawas dari KPU Jakbar serta kepolisian setempat.

    Sesekali petugas pengawas dari KPU Jakbar menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan para pekerja sortir lipat agar tetap teliti menyortir surat suara cacat dan melipat surat suara yang normal dengan benar.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan saat ini separuh warga Jakarta masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat, 
    menjelaskan bahwa DTKS adalah data induk yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

    DTKS merupakan acuan untuk menentukan penerima program bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam DTKS itu hampir 5,3 juta jiwa. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 10 juta, hampir separuhnya ada pada data terpadu kesejahteraan sosial,” katanya.

    Premi mengatakan Dinas Sosial rutin menepatkan data sasaran setiap satu bulan sekali. “Ini karena tidak selamanya orang-orang berada dalam garis kemiskinan sehingga membutuhkan bansos,” katanya.

    Baca juga: Pemprov DKI cairkan Bansos PKD tahap ketiga ke 181 ribu penerima
    Baca juga: Jaktim distribusikan fasilitas bantuan sosial bagi warga kurang mampu

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menerapkan mekanisme pendaftaran secara pasif untuk DTKS, bukan aktif. Pendaftaran pasif itu adalah pendaftaran bagi mereka yang pernah dapat bansos tapi tidak terdaftar dalam DTKS.

    Kebijakan tersebut diterapkan karena sebelumnya banyak penerima bansos yang tidak terdaftar di DTKS. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar di DTKS.

    Karena itu, Pemprov DKI pun menetapkan semua penerima bansos harus terdaftar di DTKS. Surat KPK menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar pada DTKS.

    “Jika penerima bansos belum terdaftar di DTKS, maka wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Premi.

    Dia menambahkan, dalam pendaftaran DTKS
    ​​​​​​​akan dilakukan 14 tahapan termasuk verifikasi dan validasi ke lapangan oleh petugas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI masih evaluasi uji coba Makan Bergizi Gratis

    DKI masih evaluasi uji coba Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi, termasuk rencana untuk dilakukan di Kepulauan Seribu.

    “Untuk katering ada saran, coba jangan hanya satu saja. Kami sedang pelajari. Demikian juga wilayahnya, jangan hanya di kota, kita akan coba ke Kepulauan Seribu,” kata Teguh kepada pers di Jakarta Pusat, Jumat.

    Namun, Teguh tidak menjelaskan secara lengkap kapan pemberian uji coba MBG di Kepulauan Seribu akan dilakukan.

    Teguh menyatakan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat mendukung salah satu program strategis pemerintah tersebut.

    Pemprov DKI Jakarta juga masih menunggu petunjuk dan pedoman terkait program MBG dari pemerintah pusat. Rencananya, program tersebut akan benar-benar diluncurkan pada awal 2025.

    Baca juga: Pengamat berharap DKI transparan terkait anggaran makan gratis
    Baca juga: Kanwilkumham DKI evaluasi pemberian makan warga binaan

    Sebagai persiapan agar program tersebut dapat terealisasikan dengan baik, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan uji coba untuk percontohan program MBG. Sejauh ini, uji coba MBG telah dilakukan di 12 sekolah dengan total 10.448 paket makanan.

    “Nanti kami teruskan, termasuk menunya sudah variatif, kandungan kalori disesuaikan untuk segmennya dan lain-lain,” kata Teguh.

    Terkait anggaran, Teguh menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sedang membahas bersama DPRD DKI Jakarta.

    Saat ditanyai awak media terkait masa depan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus setelah nantinya sekolah gratis dan makan siang bergizi gratis direalisasikan, Teguh mengatakan hal itu juga masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

    “Ini sedang dibahas dengan DPRD. Kita tunggu,” kata Teguh.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gulkarmat Jakpus pasang hidran mandiri di Karet Tengsin

    Gulkarmat Jakpus pasang hidran mandiri di Karet Tengsin

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat memasang hidran mandiri di Gang Setia U, RT 011, RW 05, Karet Tengsin untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan tersebut.

     

    “Pemasangan hidran mandiri di satu titik, ada di RW 05 Karet Tengsin. Sudah mulai pembangunan dari Rabu (23/10) kemarin,” kata Kepala Seksi Sarana dan Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Suprianto saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Pemasangan hidran mandiri itu disertai pembangunan rumah pompa, jaringan perpipaan dan instalasi boks hidran mandiri. Pemasangan jaringan perpipaan tersambung ke beberapa titik di sekitar RW 05 Karet Tengsin.

     

    “Ada 10 boks hidran yang tersambung satu sama lainnya di sekitaran RW 05 karet Tengsin, saling berkaitan, ada juga rumah pompa sebagai sumber untuk melakukan penekanan pompa air ke saluran-saluran boks hidran tersebut,” katanya.

     

    Program pembangunan hidran mandiri ini menindaklanjuti usulan masyarakat lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 dan baru terlaksana tahun ini. Pembangunan ditargetkan selesai pada 12 Desember 2024.

    Baca juga: Kebakaran di Tambora sering disebabkan hal sepele

     

    Program ini bermanfaat untuk warga RW 05 yang menjadi salah satu wilayah pemukiman padat penduduk dan sulit dijangkau oleh kendaraan petugas pemadam kebakaran. Biaya pembangunan hidran ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp2 miliar.

    Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Pusat bersama Sudin Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) dan pihak RT/RW juga sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi gang dan menentukan titik mana saja yang harus ditempatkan boks hidran mandiri.

     

    “Jadi semua berdasarkan pengecekan di lapangan agar hidran mandiri ini menjadi upaya penanganan bencana kebakaran sehingga lebih cepat diatasi baik oleh masyarakat maupun petugas Gulkarmat,” katanya.

     

    Suprianto menegaskan, sosialisasi terkait pembangunan hidran dan pelatihan penanggulangan kebakaran sudah beberapa kali dilaksanakan oleh Sudin Gulkarmat kepada warga.

     

    Namun, sosialisasi untuk penggunaan hidran mandiri ini nantinya dilakukan setelah pembangunan sudah rampung 100 persen. Pihaknya akan membentuk anggota penyelamatan yang diambil dari perwakilan masyarakat RT/RW setempat.

     

     

    Camat Tanah Abang Dicky Suherlan didampingi Lurah Karet Tengsin Hari Ananda telah meninjau pembangunan hidran mandiri dari Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat.

     

    Peninjauan tersebut untuk memastikan semua pembangunan berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan pemasangan nantinya.

     

    “Saat peninjauan hadir bersama Sektor Gulkarmat, Ketua RW 5, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan RT sekaligus diarahkan agar mendukung kelancaran pembangunan sampai dengan selesai,” katanya di Jakarta, Rabu (23/10).

     

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Jaksel ingatkan parpol patuhi aturan pemasangan APK

    Bawaslu Jaksel ingatkan parpol patuhi aturan pemasangan APK

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Selatan  mengingatkan partai politik mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk mencegah adanya korban bertambah dan menjamin keselamatan pengguna jalan.  

     

    “Mohon tolong para partai politik disampaikan kepada tim APK agar pemasangan tidak mengganggu atau tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Atiq Amalia saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Atiq mengatakan dengan menaati aturan pemasangan maka APK tidak akan saling tumpang tindih hingga sampai mencelakakan pengguna jalan.

     

    Dia menyoroti adanya kecelakaan APK yang menimpa para pengguna jalan pada masa pemilu harus menjadi atensi agar tidak terulang kembali.

     

     

    Menurut dia, perlu adanya koordinasi yang terus dilakukan dari pihak partai politik dengan tim pemasangan APK sehingga bisa menciptakan Pilkada damai taat peraturan.

     

    Regulasi yang mengatur tentang penempatan atau penempelan APK yakni tertuang dalam Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

     

    Disebutkan bahwa tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yakni, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan gedung atau fasilitas milik pemerintah.

    Baca juga: Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Selain itu jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.

     

    Masa kampanye Pilkada DKI berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Kemudian, hari pemungutan suara Pilkada dilaksanakan 27 November 2024.

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.
    Baca juga: KPU Jakbar nobar “Tepatilah Janji”

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Ade Rahmat Idnal beserta jajarannya menjamin keamanan lokasi penyimpanan logistik Pilkada DKI Jakarta di Gudang Sarinah, Jalan Pancoran Timur II Nomor 4.

     

    “Dipastikan sistem keamanan yang diterapkan sudah memadai,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

     

    Ade mengatakan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses penyimpanan logistik menjelang Pilkada.

     

     

    Peninjauan ini menunjukkan komitmen Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada, memastikan seluruh tahapan berjalan lancar hingga hari pelaksanaan 27 November 2024.

     

    “Kehadiran perwakilan KPU dan Bawaslu dalam peninjauan ini juga menandakan sinergi antar lembaga dalam mengawal proses Pilkada yang demokratis dan berintegritas,” ujarnya.

     

    Rombongan yang hadir terdiri dari Kasat Samapta Polres Metro Jaksel AKBP Rosa Witarsa, Kasi Propam Kompol Prayitno, Kapolsek Pancoran Kompol Sujarwo.dan Wakapolsek Pancoran AKP Gatot Priasmoro.

     

     

    Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan, yakni 1.794.204 surat suara, 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    Proses penerimaan logistik surat suara diterima oleh anggota Bawaslu Jakarta Selatan disaksikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pancoran, Sekretariat KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Selatan.

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024