Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • 29 keluarga direlokasi dari kolong Tol Angke ke Rusun PIK Pulogadung

    29 keluarga direlokasi dari kolong Tol Angke ke Rusun PIK Pulogadung

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 29 keluarga yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kembali direlokasi menuju Rusun PIK Pulogadung pada Rabu.

    Relokasi tersebut merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya 44 keluarga direlokasi ke Rusun Rawabuaya pada 1 Desember lalu.

    “Kita merelokasi atau memindahkan kurang lebih sekitar 29 kepala keluarga ke PIK Pulogadung,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman kepada wartawan di Jakarta.

    Ke-44 keluarga pada gelombang pertama dan 29 keluarga pada gelombang kedua adalah sebagian dari 139 keluarga penghuni kolong Tol Angke yang ber-KTP DKI Jakarta.

    Proses relokasi 139 keluarga tersebut menuju sejumlah rusun di wilayah Jakarta akan dirampungkan minggu ini.

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim.

    “Hari ini kita sudah data semua yang hasil kemarin relokasi dari kolong tol di Kelurahan Jelambar Baru. Dua lokasi yaitu kolong pendek dan kolong tinggi,” katanya.

    Setelah diklasifikasi, semuanya yang ber-KTP DKI dipindahkan ke rusun. Terdapat 257 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Adapun 98 keluarga yang ber-KTP di luar DKI tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan kompensasi sebesar Rp1,5 juta per KK untuk biaya sewa selama dua bulan di Jakarta serta bantuan sembako.

    Sementara bagi yang ingin pulang ke daerah asal akan fasilitasi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta tanpa mengurangi biasa kompensasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Keterbukaan informasi penting untuk menjamin hak asasi manusia

    Keterbukaan informasi penting untuk menjamin hak asasi manusia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks hak asasi manusia serta peran aktif berbagai pihak dalam menjamin akses informasi yang adil dan merata.

    Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Guru Besar, Prof. Hafid Abbas di kantor KI DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Masih ada ‘stakeholder’ yang mendukung, termasuk guru besar dan mantan Komisioner Komnas HAM RI yang berkunjung ke tempat ini,” ujar Harry di Jakarta.

    Harry juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi hak akses strategis, tetapi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM).

    “Ke depan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak untuk akses strategis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia,” katanya.

    Hal ini penting, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memahami pentingnya informasi publik. “Kami pun terus-menerus melakukan sosialisasi meskipun dengan berbagai keterbatasan, tetapi semangat kami tetap tinggi,” kata Harry.

    Menurut Harry, hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dianggap vital untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

    Dengan memberikan akses informasi yang memadai, kata Harry, masyarakat dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

    Sementara itu, Hafid Abbas menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis Komisi Informasi dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, Komisi Informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga memiliki fungsi kuasi-yudisial.

    Hafid juga membahas tantangan dalam pengelolaan hak asasi manusia yang ditemui di 11 negara, dengan Uni Eropa dan Australia sebagai contoh yang berhasil.

    “Dan kondisi ekonomi tentang situasi ekonomi yang buruk, seperti pertumbuhan ekonomi negatif, yang dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pengelolaan hak asasi manusia,” katanya.

    Diskusi tersebut menekankan pentingnya akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

    Selain itu, pertemuan ini juga membahas kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi masyarakat dan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, indikator pembangunan di Jakarta telah mencerminkan pergerakan kinerja menuju arah yang positif.

    Menurut Marullah dalam kegiatan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, hal itu tidak terlepas dari koordinasi, inovasi dan sinergi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik serta kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Ada tiga aspek yang kita tekankan, pertama, tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian layanan publik, dan daya saing,” ujar Marullah.

    Terkait aspek kesejahteraan masyarakat, menurut dia, secara keseluruhan sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dan mencapai angka 0,35 persen pada 2024 serta ketepatan dalam intervensi program, baik secara spesifik maupun sensitif.

    Kemudian penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), saat ini berada pada 6,21 persen, seiring penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi terhadap tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jakarta.

    “Maka itu, kita harus siapkan fasilitas dan semua kebutuhannya. Harapannya, ketika Jakarta menjadi kota global, kita sudah siap,” kata Marullah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 79 persen permintaan rujukan di DKI direspon kurang dari 30 menit

    79 persen permintaan rujukan di DKI direspon kurang dari 30 menit

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sebanyak 79 persen permintaan rujukan layanan kesehatan di Jakarta saat ini dapat direspon kurang dari 30 menit setelah hadirnya sistem manajemen layanan rujukan terintegrasi, JakConnected.

    “Sesudah satu bulan lebih JakConnected kami implementasikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Pihaknya dapat angka persentase rujukan masuk yang kemudian direspon kurang dari 30 menit itu sudah di atas angka 70 persen, bahkan sekitar 79 persen.

    JakConnected yang diluncurkan pada 11 November lalu, merupakan sistem manajemen layanan rujukan terintegrasi berbasis kompetensi dan kapasitas fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.

    Sistem ini akan membantu tenaga kesehatan menemukan rumah sakit yang paling sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

    “Proses ini berjalan dengan cepat sehingga bisa difasilitasi dengan layanan rujukan ambulans untuk mempercepat pasien mengakses faskes yang lebih sesuai,” ujar Ani.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi usut kasus perampasan mobil dan muatannya di Jakut

    Polisi usut kasus perampasan mobil dan muatannya di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial AS melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada Selasa (3/12) karena mobil yang dikendarai berikut muatannya dirampas di Jakarta Utara pada Minggu (1/12).

    “Pada Hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 pukul 10.00 WIB telah terjadi perampasan di Jalan Hiu Raya Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Kota Jakarta Utara,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ade Ary menjelaskan awal kejadian pada Sabtu (30/11) sekira jam 21.00 WIB. Saat itu korban menyuruh saksi berinisial BS untuk memuat ikan salem di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

    “Selanjutnya pada hari Minggu 1 Desember 2024 sekira jam 10.00 WIB saat mobil melintas di TKP tiba-tiba datang dari arah belakang 1 unit mobil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi dan menyuruh saksi berhenti,” katanya.

    Setelah mobil yang dikendarai oleh saksi berhenti, dari dalam mobil lainnya tersebut keluar tiga laki laki dan satu orang perempuan yang diduga bernama C.

    “Selanjutnya C langsung mengambil kunci kontak mobil yang dikendarai oleh saksi sambil berkata kepada saksi ‘telepon bos mu kalau dua hari enggak bayar mobil dan muatan jadi milik terlapor’,” katanya.

    Ade Ary menjelaskan mobil berikut muatan ikan sebanyak 5.000 kilogram atau lima ton dibawa oleh kawannya terlapor.

    “Korban mendapatkan pesan dari terlapor, pelapor akhirnya mengalami kerugian material kurang lebih Rp573 juta,” katanya.

    Ade Ary menjelaskan kasus ini masih ditangani oleh Kepolisian Sektor Metro Kawasan Muara Baru, Polres Metro Jakarta Utara (Jakut).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah beri kompensasi bagi warga kolong Angke ber-KTP luar DKI

    Pemerintah beri kompensasi bagi warga kolong Angke ber-KTP luar DKI

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kompensasi bagi 98 kepala keluarga (KK) yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang ber-KTP luar Jakarta.

    “Bagi yang non-KTP DKI saat ini akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang sewa, yang mau masih tinggal di Jakarta,” kata Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim kepada wartawan di Jakarta pada Rabu.

    Masing-masing dari 98 KK tersebut mendapatkan kompensasi sebesar Rp1,5 juta untuk uang sewa selama dua bulan.

    Selain itu, kata Firman, 98 KK tersebut akan mendapatkan bantuan sembako dari Dinas Sosial DKI Jakarta melalui pihak kecamatan/kelurahan setempat.

    “Mereka juga diberikan dalam bentuk sembako oleh Dinas Sosial,” ungkap Firman.

    Firman menuturkan bahwa uang kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak wajib digunakan sebagai uang sewa. Warga yang mendapatkan kompensasi juga bisa pulang ke daerah asal.

    “Kalaupun mereka nanti ternyata mau pulang kampung, maka mereka akan dikoordinasi oleh Dinas Sosial untuk pemberangkatan ke daerahnya masing-masing,” tutur Firman.

    Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menyebutkan bahwa 98 KK yang ber-KTP luar DKI Jakarta itu adalah daftar yang sudah direkapitulasi oleh pihak Kelurahan Jelambar Baru.

    “Selama yang bersangkutan ber-KTP daerah (luar DKI) dan tercatat di dalam daftar yang sudah dilakukan oleh kelurahan. Mereka tetap akan diberikan uang sewa,” ungkap.

    Terdapat 257 KK dengan jumlah jiwa total 685 jiwa yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke dan mereka terkena relokasi ke rumah susun (rusun).

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 KK yang ber-KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah lanjutkan pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta

    Pemerintah lanjutkan pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan kesiapannya melanjutkan program pembangunan tanggul pantai atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) di wilayah pesisir DKI Jakarta guna menanggulangi banjir rob dan penurunan muka tanah.

    “Kami berupaya agar menyelamatkan jiwa manusia, jiwa saudara-saudara kita yang telah menghuni lokasi ini dari dulu,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    AHY mengatakan, masyarakat pesisir terancam bencana banjir rob akibat penurunan permukaan tanah dan tingginya aktivitas pengambilan air tanah. Karena itu, dia berpendapat pembangunan infrastruktur pengaman pantai utara Jakarta menjadi hal penting dan perlu dilanjutkan.

    NCICD atau PTPIN merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Prinsip pembangunan PTPIN bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenangan Pramono-Rano bukti kampanye seksis dijauhi publik

    Kemenangan Pramono-Rano bukti kampanye seksis dijauhi publik

    Jakarta (ANTARA) – Pengajar pada Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman mengemukakan kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta membuktikan bahwa kampanye seksis dijauhi publik.

    “Model kampanye yang dangkal dan cenderung bercorak seksis, bertendensi bias gender dan tidak memperdulikan etika kepedulian bersifat kontraproduktif dan membuat simpati publik menjauh,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu.

    Airlangga mengungkapkan model kampanye yang dimaksud tersebut, yakni istilah janda sebagai guyonan.

    Airlangga menilai guyonan itu menyebabkan hilangnya simpati publik yang tentu menjadi pelajaran politik dalam proses politik elektoral.

    Kemudian pelajaran lain juga terkait dengan angka partisipasi politik warga yang tidak tinggi dalam Pilkada kali ini. Terlebih, proses pemilu yang berlangsung dalam jangka waktu dekat.

    Sepertinya hal tersebut menunjukkan bahwa warga Jakarta mengalami kejenuhan politik (political fatique).

    Pengajar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman, Jakarta, Rabu (4/12/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

    “Terjadinya dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang dianggap banyak kalangan berlangsung dengan problem etik dan keadilan yang terjadi,” ujarnya.

    Karena itu, dalam konteks seperti ini penting untuk diingat bahwa kualitas politik elektoral ditentukan paling utama dari kebesaran hati para pasangan calon (paslon) yang nantinya dinyatakan kalah.

    “Para paslon yang kalah sebaiknya menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah berlangsung dengan hati lapang dan terbuka serta mengambil pelajaran-pelajaran politik penting bagi kiprah politik selanjutnya,” ungkapnya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan, tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran.

    Berdasarkan Keputusan KPU Jakarta Nomor 29 Tahun 2024, jika ada putaran kedua Pilkada Jakarta, maka akan digelar pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU tetapkan Pram-Doel menang di Jakarta Timur

    KPU tetapkan Pram-Doel menang di Jakarta Timur

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Doel) sebagai pemenang setelah meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta 2024 di wilayah tersebut.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Tedi Kurnia membacakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jakarta di Cawang, Jakarta Timur, Rabu.

    “Data rincian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, paslon satu (Ridwan Kamil-Suswono) meraih 535.613 suara, paslon 2 (Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 136.935 suara dan paslon 3, Pram-Doel meraih 635.170 suara,” katanya.

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Timur sebanyak 2.374.828, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1.421.412 orang.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Tedi Kurnia saat menandatangani Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Timur di kawasan Cawang, Jakarta, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    Sementara jumlah seluruh suara sah 1.307.718 dan suara tidak sah sebanyak 118.116. “Data ini secara resmi disahkan,” kata Tedi.

    Berdasarkan data rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan, pasangan calon Pram-Doel meraih suara terbanyak di sembilan kecamatan, yakni Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Matraman, Pulogadung, Cakung, Makasar, Ciracas dan Cipayung.

    Sementara pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) hanya unggul di satu kecamatan, yakni Pasar Rebo.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakarta Barat jadi wilayah paling banyak beredar miras ilegal

    Jakarta Barat jadi wilayah paling banyak beredar miras ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi wilayah di Provinsi DKI Jakarta dengan penertiban minuman miras ilegal terbanyak, yaitu 3.055 botol dari total 9.712 botol yang dimusnahkan Rabu pagi di Monas, Jakarta Pusat.

    Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan jumlah botol minuman keras (miras) beralkohol tersebut juga termasuk berasal dari warung-warung jamu yang menjual minuman itu secara ilegal.

    “Semua yang memang ilegal, yang tidak boleh untuk menjual. Warungnya menjual kan berarti ilegal. Dan itu semua sudah melalui proses penyelidikan sampai dengan keputusan pengadilan,” kata Satriadi saat dijumpai di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu.

    Satriadi menjelaskan, aduan masyarakat langsung melalui pimpinan baik melalui telpon atau aplikasi percakapan.

    “Bisa (masyarakat bisa mengadukan). Penyelidikan portal sudah disiapkan. Misalkan, di kedaruratan kita bisa kontak 112 terkait dengan apabila di wilayahnya keresahan atau yang menjual minuman,” kata Satriadi.

    Satriadi memaparkan pihaknya juga melakukan patroli rutin bersama TNI-Polri terutama pada hari-hari besar keagamaan.

    Sanksinya untuk masing-masing pelaku beda-beda itu nanti. “Tergantung jumlah berapa yang dijual, jenis apa,” katanya.

    Kendati demikian, menurut Satriadi, minimal hukuman yang diberikan adalah denda atau kurungan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024