Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Polisi bekuk tujuh pelaku TPPO modus pengantin pesanan di Jaksel

    Polisi bekuk tujuh pelaku TPPO modus pengantin pesanan di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya membekuk tujuh terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan (mail order bride/MOB) dengan warga China di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

    “Tujuh tersangka ini, dibekuk tanggal 9 Oktober 2024, di Jalan Siaga 1 RT 003 RW 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Semuanya terkait kasus TPPO, ” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Wira menjelaskan mereka punya peran masing-masing yaitu MW alias M (28) jenis kelamin perempuan yang menjadi sponsor orang Indonesia dan menetap di China, LA (31), Y alias I (44), RW alias CL (34) ketiganya berjenis kelamin perempuan dan AS alias E (31) jenis kelamin laki-laki, keempatnya berperan menjadi sponsor sebagai pencari dan menampung calon pengantin perempuan di Indonesia.

    “Kemudian dua tersangka berinisial BHS alias B (34) dan NH (60) berperan mengurus identitas palsu korban anak sehingga menjadi dewasa, ” katanya.

    “Kemudian MW yang saat itu tinggal bersama suaminya di China dan bertetangga dengan pria berinisial ZJ warga China, Kemudian ZJ meminta MW untuk mencarikan istri untuknya yang berasal dari Indonesia, ” kata Wira.

    MW lalu meminta kepada LA untuk mencarikan wanita Indonesia agar mau dijadikan istri dengan saksi ZJ.

    “ZJ dijanjikan dapat ‘fee’ (upah) sebesar Rp5 juta,” katanya.

    Kemudian, LA menawarkan kepada korban V melalui pesan WhatsApp dan membujuk korban agar mau menikah dengan warga China.

    MW lalu, kembali diminta oleh warga China lainnya yaitu saksi ZR yang juga ingin mencari pengantin wanita asal Indonesia. Kemudian MW mendapatkan korban lain berinisial MN yang masih di bawah umur dari temannya berinisial Y.

    Selanjutnya MW dan ZJ datang ke Indonesia dengan tujuan untuk bertemu korban V dan melakukan pernikahan tidak resmi di Indonesia dengan bertemu di indekos V dan MN.

    “Kemudian mereka berencana melakukan pernikahan tidak resmi yang sudah disiapkan oleh LA, ” ucap Wira.

    Namun sebelum melaksanakan pernikahan tidak resmi tersebut, polisi telah mendapat informasi adanya dugaan TPPO modus MOB dan menangkap enam tersangka itu yakni V, MN, MW, LA, Y, serta ZJ untuk diminta keterangan.

    Selain itu, polisi juga menangkap dua orang tersangka berinisial BHS yang membantu mengurus penerbitan visa untuk korban V agar dapat menikah dengan ZJ di China, namun tidak berhasil.

    Kemudian NH yang membantu membuat surat keterangan lahir palsu dan ijazah palsu terhadap korban MN agar bisa menikah.

    “Para tersangka dikenakan Pasal 4 atau Pasal 6 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, ” kata Wira.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus: Pencegahan pernikahan dini bisa menekan angka stunting

    Jakpus: Pencegahan pernikahan dini bisa menekan angka stunting

    Pentingnya program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) menyebut dengan mencegah pernikahan dini di masyarakat bisa menekan angka stunting yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

    “Pentingnya program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga. Pernikahan sebelum usia yang dianjurkan kemungkinan timbulnya risiko medis sangat besar termasuk lahir bayi stunting,” kata Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Pusat, Dwi Wahyu Riyanti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dwi menyebut pernikahan dini merupakan pernikahan sebelum usia yang dianjurkan dalam segi kesehatan atau anjuran pemerintah.

    Usia yang dianjurkan demi kesehatan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

    Selain itu, Dwi menyebut pihaknya juga sudah menyosialisasikan ke masyarakat Jakarta bahwasanya proses perkawinan (konsepsi) untuk wanita yang usianya masih di bawah usia yang dianjurkan secara kesehatan, fisik tubuh wanita belum siap sepenuhnya termasuk kematangan sel telur.

    “Kondisi rahim dan pinggul belum berkembang optimal, sehingga sangat berisiko ketika melahirkan, kemungkinan timbulnya risiko medis sangat besar, misalnya keguguran, preklamsia, keracunan kehamilan, prematur, kanker leher rahim, termasuk lahir bayi stunting,” ujar Dwi.

    Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini yang dapat menyebabkan timbulnya kasus stunting antara lain program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan perencanaan keluarga program yang dikategorikan pada tiga masa reproduksi.

    “Ada masa mendunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan,” ucap Dwi.

    Lalu, adanya program Kesehatan Reproduksi (Kespro) yang dikategorikan menjadi dua, yakni Kespro bagi remaja dengan Pusat Informasi dan Konseling serta Remaja Generasi Berencana (PIK-R dan GENRE).

    Upaya tersebut dapat dilalui dengan alur formal dan informal dengan sasaran calon pengantin (catin) yakni siswa SMP dan SMP Sederajat, SMA dan SMA Sederajat serta mahasiswa dan kelompok remaja di masyarakat.

    “Kemudian ada Kespro bagi masyarakat, dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) pria/ wanita dan remaja,” jelas Dwi.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Sudibyo Alimoeso mengatakan dengan mencegah bertambahnya jumlah pernikahan dini akan mengurangi kasus stunting baru.

    “Saat ini bila dicermati angka remaja yang melahirkan agak tinggi, dan saat dilihat di kabupaten yang angkanya tinggi, ternyata kasus stuntingnya tinggi juga karena ini saling berkaitan. Oleh karena itu perlu perhatian lebih agar para remaja tidak menikah dini,” ujar Sudibyo Alimoeso di Bandarlampung, Sabtu (12/10).

    Sudibyo mengatakan pernikahan dini tersebut akan menghasilkan beberapa dampak negatif, seperti belum siapnya secara mental para remaja untuk membina rumah tangga. Hingga adanya risiko besar anak yang lahir akan mengalami stunting.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI akan lakukan rekayasa cuaca hingga akhir 2024

    Pemprov DKI akan lakukan rekayasa cuaca hingga akhir 2024

    kita akan bicarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tentu saja dengan BMKG juga terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk rekayasa cuaca

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan melakukan rekayasa cuaca hingga akhir tahun 2024 guna mengantisipasi potensi curah hujan yang diprediksi tinggi pada akhir tahun.

    “Rekayasa cuaca yang akan kita lakukan untuk pertengahan sampai dengan akhir tahun, ini sedang dijajaki, kita akan bicarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tentu saja dengan BMKG juga terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk rekayasa cuaca,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta Pusat, Jumat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pompa Ancol Sentiong jadi yang terbesar amankan Jakut dari banjir

    Pompa Ancol Sentiong jadi yang terbesar amankan Jakut dari banjir

    Stasiun ini juga akan melayani tujuh kecamatan yakni Kecamatan Pademangan, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Senen, Kecamatan Matraman, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Cempaka Putih

    Jakarta (ANTARA) – Pompa Ancol Sentiong yang berada di Kecamatan Pademangan Jakarta Utara menjadi stasiun pompa terbesar di Indonesia yang mampu mengamankan kawasan di utara Jakarta tersebut dari ancaman bencana banjir.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam siaran pers, Jumat, menyebut Stasiun Pompa Ancol Sentiong memiliki kapasitas 50 ribu liter per detik, memiliki luas layanan atau catchment area mencapai kurang lebih 2.500 hektare, serta mampu mengurangi area banjir seluas kurang lebih 879 hektare.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakbar siapkan tempat penampungan sementara sampah organik

    Jakbar siapkan tempat penampungan sementara sampah organik

    merupakan kelanjutan terhadap instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat menyiapkan lebih dari sepuluh tempat penampungan sementara (TPS) yang difungsikan sebagai lokasi pengolahan sampah organik untuk mengurangi volume sampah di pembuangan akhir (TPA).

    Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat Achmad Hariadi mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan kelanjutan terhadap instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menekan jumlah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

    “Penekanannya adalah Pak Menteri minta semua sampah organik dari yang dikenal dengan sampah organik dapur atau food waste, ini yang bukan daun ya. Nah ini wajib tidak dibuang ke (TPST) Bantar Bebang,” ucap Hariadi di Jakarta pada Jumat.

    Sejumlah sentra pengolahan sampah organik yang sudah disiapkan terdapat di beberapa wilayah di seluruh Jakarta Barat, termasuk Kampung Iklim di 56 kelurahan.

    “TPS RW 01 Kelurahan Kalideres kemudian di TPS RW 05 Cengkareng Barat kemudian juga Kelurahan Meruya Selatan di TPS 3R, kemudian di RW 2 juga saya dengar di RW 12 ada di Meruya Selatan,” ucap Hariadi.

    “Kemudian tentunya di RW2 Kemanggisan juga RW 6 Kota Bambu Selaran itu menjadi titik-titik dan juga semua kampung iklim 56 kelurahan menjadi sentra pengumpulan sampah organik dapur,” tutur dia.

    Tempat-tempat tersebut dipilih agar jumlah pengiriman sampah organik ke TPST dapat ditekan.

    “Mekanismenya semua sampah organik dapur akan dikelola tidak dibuang ke Bantar Gebang,” kata Hariadi.

    Diketahui, produksi sampah di wilayah tersebut dapat mencapai 1.500 ton setiap harinya.

    Hingga kini, dari 72 persen sampah dikirim ke TPST Bantar Gebang termasuk sampah organik, hanya 28 persen yang dikelola.

    Oleh karena itu, pihak Sudin LH Jakbar berkomitmen mengelola sampah organik, sehingga yang dibuang ke TPST Bantar Gebang semakin sedikit.

    Komitmen itu salah satunya dengan mengolah residu sampah organik rumah tangga.

    “Dengan menjaring asosiasi pengusaha hotel, hotel dan restoran, pengusaha tata boga, kemudian asosiasi Black Soldier Fly (BSF) atau lalat tentara hitam, asosiasi magot, kemudian juga asosiasi pengusaha pengangkutan sampah dan sebagainya. Nah, itu mereka ikut peduli, terlibat. Tidak hanya cuma komitmen saja, tapi dia juga ikut diimplementasikan,” kata Achmad pada Selasa (19/11).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Disdik DKI akan berikan KJP kepada 416 siswa panti asuhan

    Disdik DKI akan berikan KJP kepada 416 siswa panti asuhan

    masih menyiapkan administrasi perbankan untuk penerima KJP baru, termasuk siswa yang berada di panti asuhan

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko menyebut sebanyak 416 siswa panti asuhan yang akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    “Total penerima baru (KJP) itu 165.000 siswa. Lalu penerima KJP lanjutan Itu jumlahnya 399.040 siswa. Kemudian yang anak panti asuhan merupakan usulan baru dari Dinas Sosial sebanyak 416 siswa,” kata Sarjoko saat dijumpai di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Jumat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sentra Gakkumdu sidik pelanggaran pilkada di TPS Pinang Ranti

    Sentra Gakkumdu sidik pelanggaran pilkada di TPS Pinang Ranti

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah membuat laporan polisi dan selanjutnya Gakkumdu akan melakukan penyidikan

    Jakarta (ANTARA) – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Timur melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan Ketua KPPS dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

    “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah membuat laporan polisi dan selanjutnya Gakkumdu akan melakukan penyidikan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahaean saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Polres Metro Jaktim, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaktim telah melakukan rapat pleno dengan hasil bahwa ada peristiwa pidana, yakni mencoblos kertas suara sebanyak 19 surat suara.

    Kedua terduga pelaku, yakni Ketua KPPS berinisial RH dan petugas Pamsung berinisial KN disangkakan pasal 178 B atau Pasal 178 C Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

    Pasal 178 B mengatur tentang setiap orang pada saat pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memberikan suaranya lebih dari satu kali.

    Sedangkan 178 C mengenai, setiap orang dengan sengaja memerintahkan orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya satu kali atau pada satu TPS atau lebih.

    Sebelumnya, Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza di Jakarta, Kamis (28/11), menyebutkan, pihaknya telah menindak dua petugas yang melakukan pelanggaran dan berbuat curang itu dengan memberhentikan secara tetap Ketua KPPS berinisial RH dan petugas Pamsung berinisial KN.

    Rio pun menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran dan perbuatan curang tersebut.

    “Berdasar pengakuan Ketua KPPS dan petugas Pamsung TPS, mereka melakukan secara spontan. Tujuannya, agar laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut tinggi,” katanya.

    Secara keseluruhan, kata dia, ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    “Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak karena keburu ketahuan oleh pengawas TPS,” kata Rio.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Teguh Setyabudi: Stok pangan DKI jelang akhir tahun sangat mencukupi

    Teguh Setyabudi: Stok pangan DKI jelang akhir tahun sangat mencukupi

    beras sangat memadai

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan stok pangan untuk menghadapi Natal dan tahun baru sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Untuk masalah stok, Alhamdulillah menghadapi Natal dan tahun baru ini, misalnya beras sangat memadai. Dan ini sangat mendukung sehingga kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke depan kita sangat cukup. Dari Perum BULOG juga menyatakan enam bulan ke depan cukup memadai. Demikian juga untuk bahan yang lainnya,” kata Teguh saat dijumpai di wilayah Jakarta Pusat, Jumat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sudinsos Jaksel jaring 758 PPKS untuk diberikan pembinaan

    Sudinsos Jaksel jaring 758 PPKS untuk diberikan pembinaan

    Titik rawan PPKS itu biasanya kawasan Fatmawati dan CSW

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan menjaring sebanyak 758 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk diberikan pembinaan di panti sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Hingga kini kami sudah menjaring sebanyak 758 PPKS,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan Bernard Tambunan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Bernard mengatakan penjangkauan PPKS ini juga untuk menciptakan lingkungan di Jakarta Selatan yang lebih kondusif.

    Dia merinci sejumlah PPKS itu terdiri dari gelandangan (113), pengamen (136), dan pengemis (59).

    Lalu, pemulung (39), pedagang asongan (11), disabilitas mental atau ODGJ (67) , penyandang disabilitas (5), orang berkebutuhan khusus (2), lanjut usia terlantar (75), anak terlantar (5), anak balita terlantar (125) dan non PPKS (75).

    Nantinya semua PPKS tersebut dijangkau oleh tim reaksi cepat (TRC) yang berkeliling di sejumlah titik rawan pada waktu pagi, siang, dan malam.

    “Titik rawan PPKS itu biasanya kawasan Fatmawati dan CSW,” ujarnya.

    Ratusan PPKS dalam penjangkauan tersebut langsung dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan.

    Selama berada di panti sosial, mereka mendapatkan layanan kesehatan, bimbingan sosial, serta pelatihan keterampilan selama dalam binaan.

    Selain melakukan penjangkauan di lapangan, Dinas Sosial Jakarta Selatan juga menerima laporan PPKS yang mengganggu ketertiban dari warga setempat.

    “Warga bisa melaporkan PPKS yang dikhawatirkan mengganggu keamanan lingkungan melalui Satuan Pelaksana Suku Dinas Sosial kelurahan setempat,” ucapnya.

    Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta memulangkan 100 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke daerah asal masing-masing setelah menjadi binaan di beberapa panti.

    Sebanyak 100 orang PPKS yang dipulangkan, 50 orang menuju Jawa Barat dan 50 orang lainnya ke Jawa Tengah.

    PPKS yang dipulangkan meliputi orang telantar, lansia telantar dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sebelumnya telah terpisah dari keluarga mereka.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI pindahkan 274 kepala keluarga dari kolong jembatan dan tol

    Pemprov DKI pindahkan 274 kepala keluarga dari kolong jembatan dan tol

    akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memindahkan sebanyak 274 kepala keluarga (KK) dari target 1.060 KK yang tinggal di hunian illegal kolong jembatan dan kolong tol .

    “Mereka kami pindahkan ke rusun yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto saat ditemui di Hotel DoubleTree, Jakarta Pusat, Jumat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024