Category: Antaranews.com Nasional

  • DKI kemarin, UMP 2026 hingga bantuan bencana Sumatera

    DKI kemarin, UMP 2026 hingga bantuan bencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa mewarnai Jakarta pada Senin (8/12), mulai dari pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang hampir selesai hingga bantuan bagi korban bencana di Sumatera.

    Berikut lima berita pilihan yang menarik untuk disimak kembali:

    Pramono sebut pembahasan UMP 2026 hampir final

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final.

    “Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    DKI beri bantuan ketiga untuk korban bencana Sumatera

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memberikan bantuan ketiga untuk warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Walaupun Jakarta juga ada persoalan rob dan sebagainya, tetapi untuk hal yang berkaitan dengan kejadian bencana yang terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemerintah Jakarta hadir. Hanya memang kami bukan yang kemudian ketika mengirim bantuan, harus kami yang ambil di permukaan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta Utara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    DKI siap lakukan inspeksi untuk cegah perdagangan anjing dikonsumsi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melakukan inspeksi ke pasar, rumah makan, dan lokasi penjualan hewan sebagai upaya mencegah perdagangan hewan penular rabies (HPR) terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi secara terselubung.

    “Ketika dilaksanakan pengawasan dan pengendalian, dilakukan inspeksi ke pasar, rumah makan yang masih menjual (anjing untuk dikonsumsi), dan lokasi penjualan hewan untuk mencegah perdagangan terselubung,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok dalam seminar “Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pengendalian HPR” di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pramono: Banjir rob yang terjadi di Jakarta akibat supermoon

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan banjir rob yang terjadi beberapa hari lalu di sejumlah wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akibat fenomena supermoon atau purnama perige.

    “Kemarin memang rob yang terjadi karena bulan supermoon. Jadi, supermoon itu bulan penuh,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    LH Jaksel bantu pemakaman sopir truk yang meninggal akibat kelelahan

    Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Selatan membantu pemakaman sopir truk berinisial W yang meninggal akibat kelelahan setelah mengantre terlalu lama untuk membongkar muatan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang pada Jumat (5/12).

    “Sudin LH Jaksel sangat berduka atas gugurnya petugas kami, setelah kejadian tersebut kami langsung melakukan pengurusan jenazah untuk almarhum. Dari sejak kejadian, pemakaman sampai dengan pasca pemakaman,” kata Kepala Sudin LH Jakarta Selatan Dedy Setiono saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kriminal kemarin, penipuan WO hingga kelanjutan kasus ledakan SMAN 72

    Kriminal kemarin, penipuan WO hingga kelanjutan kasus ledakan SMAN 72

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa seputar kriminalitas dan keamanan terjadi di Jakarta pada Senin (8/12), mulai dari kasus penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara pernikahan atau wedding organizer (WO) di Jakarta Utara hingga pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku ledakan di SMAN 72.

    Berikut sederet berita yang menarik untuk disimak kembali:

    Polda Metro Jaya masih dalami kasus penipuan WO di Jakut

    Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mendalami kasus dugaan penipuan oleh penyelenggara pernikahan (wedding organizer/WO) di Jakarta Utara.

    “Saat ini masih pendalaman, proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan ini terus secara maraton dan kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komn6 Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polsek Cipayung jelaskan kronologi kasus penipuan “Wedding Organizer”

    Kanit Reskrim Polsek Cipayung Iptu Edy Handoko menjelaskan kronologi terkait kasus dugaan penipuan “Wedding Organizer” (WO) milik Ayu Puspita yang tengah ramai dan viral di media sosial.

    Edy menegaskan, kasus tersebut kini ditangani oleh Polda Metro Jaya karena jumlah korban yang melapor berasal dari berbagai wilayah.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ledakan SMAN 72, Polisi masih dalami cara ABH rakit bahan peledak

    Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mendalami bagaimana cara anak berkonflik dengan hukum (ABH) merakit bahan peledak pada kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    “Didalami tentang motif ABH melakukan ledakan di SMAN 72, termasuk bagaimana ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, dimana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Guru privat gasak uang dan emas milik seorang jemaat gereja di Jakbar

    Seorang guru privat berinisial GK (53) nekat menggasak uang tunai, emas, dan ponsel milik seorang jemaat yang tengah beribadah di salah satu gereja di wilayah Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan mengatakan bahwa insiden itu terjadi pada Minggu (23/11) dua pekan lalu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi tegaskan tak bungkam penyampaian pendapat di muka umum

    Polda Metro Jaya menegaskan hingga saat ini tidak pernah membungkam penyampaian pendapat di muka umum, menyusul penangkapan terhadap tiga orang terduga pengajak rusuh kepada warga di DKI Jakarta.

    “Penyampaian aspirasi masyarakat dilindungi dan diatur oleh Undang-undang, sehingga wajib dijaga dan dilindungi oleh Polda Metro Jaya, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Wadirresiber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar lakukan evaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak

    Jakbar lakukan evaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mengevaluasi kinerja gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) 2026.

    Kepala Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat, Dyan Airlangga di Jakarta, Senin, mengatakan evaluasi tersebut, utamanya menyasar alur koordinasi tim tugas KLA Kota Jakarta Barat.

    “Tujuannya memperkuat komitmen daerah, gugus tugas, dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak,” kata Dyan dalam rapat koordinasi gugus tugas KLA.

    Kegiatan itu, kata dia, diharapkan dapat menyamakan persepsi tim gugus tugas, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan Jakarta Barat sebagai KLA yang berkualitas.

    “Inovasi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak juga menjadi salah satu fokus yang ditekankan,” tutur dia.

    Menurutnya, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak. “Jadi itu butuh komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata dia.

    Adapun indikator penilaian KLA berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 25 Tahun 2021, yang memuat 24 indikator mencakup berbagai klaster mulai dari kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, hingga perlindungan khusus.

    “Sedang untuk dua klaster tambahan Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa/Kelurahan Layak Anak juga menjadi perhatian penting dalam evaluasi dua tahun terakhir,” pungkas dia.

    Pemkot Jakbar terus mengembangkan dan membuka banyak tempat untuk pemenuhan hak anak, di antaranya 58 RPTRA, satu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan 58 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk aduan laporan kekerasan pada setiap RPTRA hingga tahun 2025.

    Lebih lanjut, Pemkot Jakbar juga menyediakan Pos Perlindungan Perempuan dan Anak yang terus berkembang di setiap kecamatan serta jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang semula berjumlah 8 kelompok, kini menjadi 56 kelompok.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman  

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan bahwa menimpakan kesalahan kepada Zulkifli Hasan sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatera merupakan bentuk kezaliman.

    “Ini bentuk kezaliman di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Zulkifli Hasan memang pernah menjadi Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014.

    Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan seorang pejabat publik.

    Fenomena tersebut ,kata dia, kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab,” ujarnya n

    Ia menilai seorang pejabat publik memang boleh diminta pertanggungjawabannya, tetapi harus melalui proses yang benar, jangan dengan penggalan sepotong cerita dan kemudian membuat kesimpulan serta menjatuhkan vonis seseorang bersalah.

    Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bukan melakukan proses penyelidikan yang seharusnya, tetapi penghakiman di ruang publik dengan ekspos konten-konten yang tendensius untuk menyerang Zulkifli Hasan.

    Dia mengatakan Zulhas menjadi sasaran suatu praktek komunikasi yang brutal dan zalim, jika pola seperti itu dibiarkan dikhawatirkan akan berkembang menjadi tradisi buruk dalam demokrasi.

    “Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan,” katanya.

    Oleh karena itu, dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut.

    Lukman merujuk keterangan Hadi Daryanto yang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan saat Zulhas menjabat sebagai Menhut, yang menguraikan bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hutan saat itu bukan untuk perkebunan sawit, namun dialokasikan untuk pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan kepastian hukum warga.

    Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Sudinsos Jakbar jaring 1.524 PMKS selama 2025

    Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Barat telah menjaring 1.524 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama 2025.

    “Jumlah itu hasil rekapitulasi pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS di wilayah Jakarta Barat dari Januari hingga November 2025,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Fajar Laksono di Jakarta, Senin.

    Penjaringan, kata Fajar, dilakukan di titik-titik rawan PPKS di delapan wilayah kecamatan se-Jakarta Barat, seperti lampu merah atau perempatan jalan dan lainnya.

    Lebih lanjut, Fajar menyebut bahwa dari 1.524 PMKS, gelandangan menjadi kategori dengan PMKS paling banyak yakni 593 orang, selanjutnya diikuti psikotik 424 orang, pengamen 94, dan PMKS lainnya tercatat 210 orang.

    “PMKS hasil penjangkauan langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan,” ujar Fajar.

    Fajar menegaskan bahwa penjaringan PMKS dilakukan dalam rangka penegakan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Barat sudah meremajakan sebanyak 9.122 pohon selama 2025 untuk mengantisipasi pohon tumbang di wilayah setempat.

    “Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat,” kata Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Senin.

    Dirja menjelaskan, peremajaan pohon meliputi pemangkasan, penebangan serta evakuasi pohon sempal.

    “Jenis-jenisnya itu ada angsana, akasia, palem, ketapang, glodokan, mangga, beringin, jambu air, asam kranji dan sebagainya,” kata dia.

    Mulai Januari hingga November 2025, Sudin Tamhut melakukan pemangkasan ringan terhadap 4.052 pohon, pemangkasan sedang 2.699 pohon, dan pemangkasan berat 1.817 pohon.

    “Sedangkan yang ditebang sebanyak 197, sempal 128 pohon dan tumbang 229 pohon,” ujar Dirja.

    Dirja menambahkan, untuk melakukan peremajaan, pihaknya menerjunkan 12 tim dengan total 80 personel yang menyebar di sejumlah titik di Jakarta Barat.

    “PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk tupoksi toping (pemangkasan) kita ada 80 orang, dibagi menjadi 12 tim. Mereka bekerja memangkas pohon bermasalah atau berpotensi tumbang dan membahayakan,” ujar dia.

    Adapun warga dapat melaporkan pohon bermasalah di wilayah Jakarta melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).

    Cara melapor lewat CRM salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. Langkah pertama adalah mengunduh dan membuka aplikasi JAKI. Kemudian ketuk ikon kamera pada bagian bawah layar beranda.

    Setelah itu memilih laporan secara privat atau publik. Kemudian mengambil gambar hal yang mau dilaporkan, lalu pilih kategori dan isi detail keterangan sampai lokasi secara detail. Selanjutnya tekan tombol kirim.

    Petugas Sudin Tamhut akan menerima laporan tersebut dan selanjutnya akan ditangani.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penanganan banjir di Ibu Kota tidak boleh lagi dilakukan secara parsial ataupun reaktif, namun harus dengan strategi terpadu.

    “Upaya penanganan banjir bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Kita harus menghadapi ini dengan keseriusan, perencanaan matang, dan kolaborasi antar lintas sektor,” kata Kenneth di Jakarta, Senin.

    Ia meminta Pemprov DKI agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir, dan genangan pada musim penghujan.

    Kenneth menilai adanya indikasi curah hujan yang tinggi harus segera ditanggulangi dengan langkah mitigasi yang cepat, terukur, dan menyeluruh.

    Menurut Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth penanganan banjir di ibu kota, tidak boleh lagi dilakukan secara parsial maupun reaktif.

    Namun pemerintah dan masyarakat bergerak dengan strategi terpadu yang menggabungkan penguatan infrastruktur, dan kesadaran lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

    “Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional tidak boleh terus berada dalam siklus tahunan bencana banjir yang menggerus kualitas hidup jutaan warga,” ujarnya.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai bahwa setiap musim hujan selalu memunculkan kembali masalah yang sebenarnya dapat dicegah.

    Menurut dia, genangan bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga menimbulkan dampak luas mulai dari mobilitas warga, kesehatan, hingga kerugian ekonomi yang besar.

    “Kita tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Yang diperlukan adalah pendekatan preventif yang komprehensif dan berbasis data ilmiah,” katanya

    Kenneth menekankan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai harus di lakukan kembali secara konsisten.

    Begitu juga sistem drainase perlu ditata ulang secara menyeluruh, dan seluruh pompa air, stasioner maupun mobile, wajib berada dalam kondisi prima.Ia juga mendorong percepatan pembangunan waduk, reservoir, dan sumur resapan skala besar.

    “Infrastruktur bukan hanya soal beton dan alat berat. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap keselamatan warga,” ucapnya.

    Kent juga turut menyoroti kawasan pesisir yang rentan banjir rob, untuk itu penguatan turap dan perbaikan tanggul laut harus dipercepat agar tidak menimbulkan krisis baru ketika air laut pasang.

    Selain itu, Kent mengingatkan bahwa infrastruktur secanggih apa pun tidak akan bekerja maksimal jika masyarakat masih abai terhadap kebersihan lingkungan.

    “Permasalahan sampah masih menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air, ruang terbuka hijau terus tergerus,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut dia, kesadaran kolektif harus dibangun, dan menjaga lingkungan bukan kegiatan musiman, tetapi harus menjadi budaya.

    Kent meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan dibuang sembarangan bisa mengakibatkan penimbunan dan akhirnya mengakibatkan banjir.

    Dia berharap masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing, dan masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).

    “Dan juga menjaga lingkungan serta mematuhi aturan akan menjaga wilayah Jakarta dari ancaman banjir,” ujarnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indeks Keterbukaan Informasi Publik didorong jadi indikator RPJMD

    Indeks Keterbukaan Informasi Publik didorong jadi indikator RPJMD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong indeks keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perencanaan Jakarta menuju kota global.

    “Jika Jakarta serius menuju kota global, maka transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik harus menjadi tolok ukur yang terintegrasi secara jelas dalam dokumen perencanaan daerah,” kata Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali dalam kegiatan “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Perencanaan Jakarta Kota Global” di Jakarta, Senin.

    Aang mengatakan keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

    Oleh karena itu, menurut dia, capaian IKIP serta hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik relevan untuk diintegrasikan sebagai indikator kinerja dalam RPJMD maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Forum Warga Kota terkait relokasi warga TPU Kebon Nanas

    Ini kata Forum Warga Kota terkait relokasi warga TPU Kebon Nanas

    Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai relokasi secara mendadak terhadap warga penghuni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas akan menimbulkan efek sosial yang panjang.

    “Kebijakan yang diambil tanpa dialog bermakna dan solusi yang manusiawi dinilai hanya akan memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya,” kata Ketua Umum Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia Ari Subagyo Wibowo di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan TPU Kebon Nanas dengan dalih mengembalikan fungsi makam telah memicu kegelisahan dan penolakan keras dari warga.

    Ari menjelaskan, mayoritas warga telah tinggal lebih dari 20 tahun dan menggantungkan seluruh keberlangsungan hidup mereka pada lingkungan tersebut.

    “Sebagian besar bekerja sebagai pemulung dan penjaga makam dengan penghasilan harian hanya berkisar Rp15.000 sampai Rp20.000. Selama ini, mereka mampu bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak karena tidak terbebani biaya kontrakan rumah,” ujarnya.

    Ari menegaskan, relokasi bukan pilihan realistis karena penghasilan warga jauh dari cukup untuk membayar biaya kontrakan rumah atau rusun, termasuk keterbatasan ruang yang tidak sesuai dengan aktivitas ekonomi warga.

    Menurut dia, jenis pekerjaan warga menuntut ruang dan fleksibilitas, pemulung, tukang kayu, serta pengurus makam yang terikat dengan lokasi pemakaman sehingga, mustahil aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan perpindahan secara tiba-tiba.

    “Pemprov DKI perlu mempertimbangkan kondisi kesiapan warga dengan mengutamakan dialog terbuka agar dapat memahami dengan betul yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga,” kata dia.

    Ari menambahkan, relokasi mendadak juga mengancam masa depan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah.

    Perpindahan mendadak mengakibatkan pendidikan akan terputus, gangguan psikologis dan trauma sosial yang harusnya dicegah oleh pemerintah, bukan justru diciptakan.

    Ari menyampaikan, sudah terlalu sering rakyat kecil dikorbankan atas nama pembangunan.

    Warga TPU Kebon Nanas merupakan penduduk DKI Jakarta yang harus diperjuangkan kesejahteraan hidupnya oleh pemerintah.

    “Mereka adalah manusia, orang tua yang bekerja keras dan anak-anak yang berhak atas masa depan,” katanya menambahkan.

    Sebelumnya penghuni Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir Jakarta Pusat.

    Aksi demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu sebagai bentuk keresahan atas rencana penggusuran warga di TPU Kebon Nanas.

    Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Ali Lubis meminta, Pemprov DKI Jakarta harus dapat membuktikan atas hak kepemilikan TPU Kebon Nanas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

    Transparansi ini wajib diberikan agar warga tidak diperlakukan sebagai beban yang harus disingkirkan tanpa penjelasan yang adil.

    “Solusi bukan memindahkan rakyat miskin dari pandangan mata, tetapi memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang layak, sebagaimana mandat konstitusi dan Undang Undang Perumahan yang mewajibkan negara menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh warga, terutama warga berpenghasilan rendah,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dharma Wanita Persatuan Jakbar akan gelar cek kesehatan gratis

    Dharma Wanita Persatuan Jakbar akan gelar cek kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat berencana gelar cek kesehatan gratis (CKG) untuk masyarakat pada Kamis (11/12) di daerah setempat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-26 organisasi itu.

    “Layanan ini juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Ibu, sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala,” kata Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Barat, Ety Syartika Yuli di Jakarta, Senin.

    Ety menjelaskan, pemeriksaan kesehatan itu akan diadakan terpusat akan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

    “Jadi, nanti seremonial di kantor Wali Kota Jakarta Barat, sementara DPW tingkat kecamatan lainnya mengikuti kegiatan secara serentak melalui zoom,” kata dia.

    Sementara itu, DPW kecamatan lainnya akan menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing, termasuk di sejumlah ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

    “Nanti akan ada juga pemeriksaan TBC (Tuberkulosis) dan pemeriksaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat),” ucapnya.

    Ety berharap pemeriksaan kesehatan yang menargetkan 1.000 peserta itu dapat memberikan manfaat dan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan.

    “Dengan adanya pemeriksaan CKG rutin, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan secara berkala dan segera melakukan perbaikan bila ditemukan kekurangan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.