Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Nataru, kelurahan-kecamatan di Jaksel diingatkan untuk gandeng aparat

    Nataru, kelurahan-kecamatan di Jaksel diingatkan untuk gandeng aparat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengingatkan jajaran tingkat kelurahan dan kecamatan setempat untuk menggandeng aparat keamanan seperti TNI dan Polri guna antisipasi kerawanan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Ini juga harus diantisipasi dengan mengimbau kepada RT-RW, kemudian tokoh masyarakat untuk bergerak bersama-sama mengamankan wilayah,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, menurut Munjirin, sudah banyak yang berangkat mudik dan rumahnya kosong.

    Maka itu, dia meminta kepada jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan saat Nataru itu.

    “Ini yang perlu diantisipasi, baik itu tentang kerawanan, tentang inflasi, tentang ketersediaan bahan pokok, faktor keamanan, sosial dan lainnya perlu diantisipasi semuanya,” ujarnya.

    Sementara itu, Lurah Cilandak Barat, Ilham Prasetyo mengatakan pihaknya telah mempersiapkan kesiapsiagaan para personel serta sarana dan prasarana di wilayahnya untuk menghadapi bencana, khususnya banjir pada akhir tahun.

    “Selain kesiapsiagaan bencana, apel sebelumnya, juga sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan menyambut Nataru,” ujar Ilham.

    Sarana dan prasarana yang telah diperiksa, lanjut dia, di antaranya tenda pengungsian, peralatan evakuasi dan lain sebagainya pada 143 RT di Kelurahan Cilandak Barat.

    Dia mengimbau kepada warga apabila menemukan potensi bencana bisa melaporkan kepada tingkat kelurahan untuk ditindaklanjuti.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korupsi Disbud, Pemprov DKI nonaktifkan Iwan Henry sebagai Kadisbud

    Korupsi Disbud, Pemprov DKI nonaktifkan Iwan Henry sebagai Kadisbud

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menonaktifkan Iwan Henry Wardhana sebagai Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada Kamis ini sebagai imbas dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan terkait anggaran tahun 2023.

    “Rencananya akan diisi oleh Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat (Kasudinbud Jakpus) sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Dinas kebudayaan per hari ini,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin yang dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Penonaktifan ini, kata dia, agar penyidikan yang masih dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dapat berlangsung dengan baik.

    Budi membenarkan penggeledahan yang dilakukan Kejati DKI di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (18/12) atas kasus dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan terkait anggaran tahun 2023.

    “Penggeledahan dilakukan di lantai 15, tepatnya di ruang Kepala Dinas, dan lantai 14 di ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan,” jelasnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korupsi Disbud, Teguh instruksi Inspektorat periksa kerugian daerah

    Korupsi Disbud, Teguh instruksi Inspektorat periksa kerugian daerah

    Kamis, 19 Desember 2024 11:57 WIB

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat dijumpai di Gudang Beras Food Station, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamanan Nataru, polisi kerahkan empat ribu lebih personel gabungan

    Pengamanan Nataru, polisi kerahkan empat ribu lebih personel gabungan

    kalau sudah jamnya bubar, ya kita imbau untuk bubar

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.357 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Satpol PP, Dishun DKI Jakarta hingga Basarnas dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Kalau tahun ini jumlah polisi dan TNI total 4.357 itu gabungan, nantinya, ribuan personel tersebut bakal disebar di beberapa titik Jakarta dan sekitarnya guna mengamankan kegiatan Natal maupun Tahun Baru 2025, ” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis.

    Karyoto juga menjelaskan kegiatan rapat koordinasi Kamis ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi untuk sama-sama melangkah agar semuanya dalam kondisi kesiapsiagaan yang maksimal.

    Karyoto juga mengimbau kepada masyarakat dalam merayakan hiburan saat Nataru tidak perlu berlebihan.

    “Kita harapkan tidak ada yang mabuk masuk ke tempat hiburan, tidak ada yang membawa senjata tajam dan mudah-mudahan kita bersyukur beberapa minggu ini tawuran cukup mereda berkat kerja sama, TNI, Satpol PP aktif patroli, ” katanya.

    Karyoto juga menyebutkan pihaknya bakal melakukan pemantauan secara ekstra di tempat-tempat hiburan ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat berkumpul.

    Karyoto juga mengimbau untuk masyarakat agar mewaspadai cuaca yang tidak bagus pada akhir-akhir ini, misalnya hujan angin dan lain-lain saat malam tahun baru.

    “Kalau memang yang mau ingin mendatangi (acara) dipersilahkan, terutama yang pakai motor, pakai helm yang baik, pakai jaket dan jangan mengebut, jaga diri betul, kehati-hatian dalam hal berkendara, ” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Baznas Bazis Jaksel tebus ijazah ratusan siswa sekolah sebagai bantuan

    Baznas Bazis Jaksel tebus ijazah ratusan siswa sekolah sebagai bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Baznas Bazis Jakarta Selatan menebus ijazah pada tahun ini milik 216 siswa SMP hingga SMA sederajat di daerah itu sebagai bantuan untuk meringankan beban keluarga siswa yang kurang mampu.

    “Rata-rata yang kita bantu, tebus ijazah mereka yang bersekolah di sekolah swasta dan belum mendapatkan bantuan pemerintah,” kata Koordinator Wilayah Baznas (Bazis) Jakarta Selatan, Ahmad Kahpi di Jakarta, Kamis.

    Kahpi mengatakan, pelaksanaan program tebus ijazah tahun ini merupakan bentuk kepedulian nyata Baznas Bazis.

    Dari kegiatan ini, katanya, diharapkan para orang tua dan guru untuk terus mendukung dan menginspirasi generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan.

    “Semoga dengan program tebus ijazah ini, mereka dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik, baik itu mereka melanjutkan ke universitas atau mencari pekerjaan,” ujarnya.

    Pada program tebus ijazah 2024, sebanyak 216 siswa SMP dan SMA sederajat dari Sudin Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah I dan II, serta Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Forsil dan sekolah di bawah naungan Kemenag Jakarta Selatan mengikuti program itu dan telah memenuhi aneka persyaratan.

    Program setiap tahun, hal ini juga telah disalurkan melalui Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 sebanyak 33 siswa atau Rp71 juta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 sebanyak 13 siswa atau Rp38 juta pada 2023.

    Dibandingkan pada 2024, tebus ijazah mengalami banyak peningkatan penerima manfaat yakni Sudin Pendidikan wilayah 1 sebanyak 43 siswa atau Rp100.263.500 dan Sudin Pendidikan Wilayah 2 sebanyak 56 siswa atau Rp101.560.000.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Nataru, Pemkot Jakpus juga pantau pasokan dan harga pangan

    Jelang Nataru, Pemkot Jakpus juga pantau pasokan dan harga pangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) juga memantau ketersediaan pasokan dan harga pangan di pasar menjelang libur hari besar keagamaan, Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Ya tentu kunjungan ini kita bisa melihat, memang menjelang Nataru ada beberapa kebutuhan pangan yang semakin meningkat, harga pun juga ada yang naik dan turun,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin saat memantau ketersediaan barang dan harga pangan di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis.

    Ia menegaskan, pemantauan ini sebagai upaya untuk memastikan harga-harga tetap normal dan pasokan tetap dalam kondisi aman selama libur Nataru.

    Menurut Arifin, lonjakan harga beberapa bahan pangan itu terjadi karena adanya peningkatan permintaan menjelang perayaan agenda akhir tahun itu.

    Arifin melihat harga pangan di pasar-pasar masih kategori stabil, sedang stok pangan juga masih terkendali.

    “Ya, harganya stabil, terkendali. Artinya semua barang sembako yang tadi kita tanyakan, pertama untuk pasokan relatif aman. Tidak ada kekurangan. Kemudian kalau kenaikan harga, memang kenaikannya sudah diawali dari sejak minggu kemarin. Ya, secara bertahap dan relatif kenaikan harga itu sekitar Rp5.000,” jelas Arifin.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Nataru, harga beras hingga cabai naik di DKI

    Jelang Nataru, harga beras hingga cabai naik di DKI

    Kamis, 19 Desember 2024 10:38 WIB

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi sedang meninjau harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator apresiasi langkah Kejati terkait kasus di Disbud Jakarta

    Legislator apresiasi langkah Kejati terkait kasus di Disbud Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Dina Masyusin mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan (Disbud) Jakarta.

    “Baiknya kita hormati dan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik,” kata Dina di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Komisi E sebagai mitra kerja Disbud, menghargai dan menghormati pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati, apalagi status hukum ini sudah naik ke tahap penyidikan, artinya akan ada pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

    Ia juga mendorong Inspektorat untuk terus mendalami kasus tersebut terlebih dari hasil investigasi, ditemukan beberapa dugaan telah terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan.

    “Informasi yang kami terima, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga masih menghitung besaran kerugian daerah dari kegiatan tahun anggaran 2023. Semoga kasus ini bisa segera ‘clear'(jelas) dan masalah seperti ini tidak terulang di organisasi perangkat daerah (OPD) lain,” katanya.

    Selain itu Dina, mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang bergerak cepat mengambil sikap dalam kasus dugaan korupsi dengan menonaktifkan sementara Kadisbud Iwan Henry Wardhana setelah kantornya digeledah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    Ia mengatakan, Teguh memang sudah seharusnya menonaktifkan Iwan dari jabatannya untuk mempermudah pemeriksaan penyidik.

    Dina juga meminta Iwan agar bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan kepada penyidik sejujur-jujurnya.

    “Langkah cepat Pj Gubernur perlu diapresiasi, karena kepekaan bagi seorang pemimpin memang diperlukan. Jadi, ketika ada anak buahnya terseret hukum, tentu harus dinonaktifkan terlebih dahulu,” katanya.

    Sebelumnya, Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan mengatakan Kejati DKI Jakarta menduga adanya kerugian yang mencapai Rp150 miliar lebih berdasarkan dari nilai kegiatan pada dokumen Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta.

    “Nilai kegiatannya Rp150 miliar lebih. Nilai kerugiannya sedang kita mintakan audit oleh BPKP/BPK,” katanya.

    Kini, pihak penyidik dari Kejati DKI telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan sesuai surat perintah nomor PRINT- 5071/M.1 /Fd.1/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024.

    Adapun Kejati DKI melakukan penggeledahan di lima tempat berkaitan kasus penyimpangan dana tersebut yakni Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan; Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan.

    Lalu, rumah tinggal Jalan H. Raisan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, rumah tinggal Jalan Kemuning Matraman, Jakarta Timur dan rumah tinggal Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ratusan personel amankan aksi tolak PPN 12 persen di Istana Negara

    Ratusan personel amankan aksi tolak PPN 12 persen di Istana Negara

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengerahkan sedikitnya 820 personel gabungan guna mengamankan aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    “Dalam rangka pengamanan aksi, sekaligus menyerahkan petisi warga yang menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara dan sekitar, kami melibatkan 820 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

    Mereka nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

    Polisi memfokuskan pengamanan di kawasan Istana Negara sebanyak 108 personel, silang Monas Barat Daya sebanyak 32 personel, lalu di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitar.

    Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

    Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

    Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

    Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Adapun aksi demo penolakan kenaikan PPN ini nampaknya akan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa, buruh, bahkan K-popers.

    “#PajakMencekik! IKUT MENGGUGAT #TolakPPN12Persen Ikut turun ke depan Istana Negara membersamai kawan-kawan. Turut memanggil Kpopers Indonesia yang akan ikut terdampak dalam kenaikan pajak 12 persen,” tulis akun X @humaniesproject.

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

    Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Terpopuler, opsen pajak hingga bentrokan warga di Tanah Abang

    Terpopuler, opsen pajak hingga bentrokan warga di Tanah Abang

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler yang menarik untuk disimak pada Kamis pagi, mulai dari opsen pajak kendaraan bermotor hingga bentrokan warga dengan pekerja proyek di Tanah Abang yang menewaskan satu orang.

    Berikut rangkuman beritanya :

    1.Opsen pajak kendaraan bermotor, penjelasan dan cara menghitungnya

    Pemerintah akan mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selengkapnya di sini.

    2.Menteri Nusron segera temui Sultan bicarakan hak tanah di Yogyakarta

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya segera menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membicarakan hak atas tanah di Yogyakarta. Selengkapnya di sini.

    3.Projo siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik Jokowi

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo. Selengkapnya di sini.

    4.Golongan pelanggan PLN yang akan dapat diskon 50 persen tarif listrik

    Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) selama dua bulan pertama 2025. Selengkapnya di sini.

    5.Satu tewas akibat bentrokan warga dengan pekerja proyek di Tanah Abang

    Bentrokan antara sekelompok warga dengan pekerja proyek di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/12) malam menewaskan satu orang. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024