Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Penyebaran wolbachia dilanjutkan di Meruya Utara Jakbar

    Penyebaran wolbachia dilanjutkan di Meruya Utara Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melanjutkan penyebaran bibit nyamuk berwolbachia untuk menekan penyebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 1.180 titik Meruya Utara, Kembangan.

    “Ada 1.180 titik. Sudah mulai di RW 005, RT01 Meruya Utara sejak Kamis (9/1),” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Erizon Safari melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

    Erizon menyebut bahwa hal itu bergeser dari yang awalnya di Kembangan Utara, kini di Meruya Utara.

    “Penyebaran bibit nyamuk ber-Wolbachia, kita lakukan sampai seluruh RW Meruya Utara,” katanya.

    Ia menjelaskan, kecamatan-kecamatan di Jakbar, seperti Cengkareng mencatat 795 kasus DBD, kemudian Kalideres 718 kasus dan Kebon Jeruk 712 kasus selama 2024.

    Sementara itu pada tahun yang sama, di Kecamatan Kembangan terdapat 537 kasus, Taman Sari 215 kasus, Palmerah 280 kasus, Grogol Petamburan 245 kasus dan Tambora 198 kasus.

    Sementara itu per bulannya, jumlah kasus DBD di Jakbar terhitung fluktuatif mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

    Pada Januari tercatat 94 kasus, Februari 249 kasus, Maret 626 kasus, April 799 kasus, Mei 797 kasus.

    Kemudian kasus DBD mulai turun sejak Juni 2024 dengan 354 kasus, kemudian pada Juli 216 kasus, Agustus 188 kasus, September 101 kasus, Oktober 79 kasus, November 97 kasus dan Desember 100 kasus.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki rencana atau peta persebaran Wolbachia di Kembangan, Jakbar sampai dengan Juni 2025.

    Adapun dampak dari penyebaran Wolbachia, kata Ani, secara teori baru akan nampak setelah dua tahun.

    “Secara teori, apabila tujuan akhirnya adalah pengentasan nyamuk Aedes di lingkungan, itu 60 persennya itu adalah nyamuk Aedes yang ber-Wolbachia (nyamuk tidak bisa menyebarkan virus Dengue). Nah, kalau itu sudah tercapai lebih kurang sekitar dua tahun, baru dampaknya yang signifikan akan mulai dirasakan,” kata Ani pada Kamis, pertengahan November tahun lalu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasil denda tipiring di Jakbar pada 2024 naik 100 persen lebih

    Hasil denda tipiring di Jakbar pada 2024 naik 100 persen lebih

    Jakarta (ANTARA) – Hasil denda sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi warga pelanggar peraturan daerah (perda) di Jakarta Barat (Jakbar) pada 2024 naik 100 persen lebih dibanding pada 2023.

    “Jika 2023, hasil denda sidang tipiring mencapai Rp102 juta lebih, maka pada 2024 Rp205 juta lebih atau 100 persen lebih,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebutkan peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pelanggaran yang masuk dalam sidang tipiring.

    “Tahun 2023 yang sidang tipiring itu hanya 90 orang, tahun 2024 naik hingga dua kali lipat, 182 orang,” kata Agus.

    Pada 2023, Agus mengatakan penindakan paling banyak yaitu pelanggaran pada tempat-tempat usaha yang melanggar perda.

    Rinciannya pada Juni 2023, Satpol PP Jakarta Barat menerima denda tipiring senilai Rp44 juta, kemudian Agustus 2023 Rp20,5 juta.

    Kemudian, pada September 2023, denda tipiring yang diterima Satpol PP yakni Rp21,5 juta dan November 2023 Rp16,5 juta.

    Sementara itu, pada 2024, jumlah pelanggar perda paling banyak masih sama pada dengan 2023 yakni tempat usaha.

    Pada April 2024, total denda tipiring mencapai Rp29 juta, Mei 2024 mencapai Rp23 juta, Juni 2024 denda mencapai Rp22 juta, lalu Juli 2024 denda mencapai Rp26,5 juta.

    Selanjutnya di Agustus 2024 denda mencapai Rp25,5 juta, September 2024 denda mencapai Rp20,75 juta, Oktober 2024 denda Rp34,5 juta dan November 2024 Rp24 juta.

    “Uang denda tipiring diserahkan ke kas negara, bukan kas daerah,” demikian Agus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Guru pelaku pelecehan seksual di Cilandak dilaporkan ke dinas

    Guru pelaku pelecehan seksual di Cilandak dilaporkan ke dinas

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) melaporkan guru berinisial AU (50) sebagai terduga pelaku pelecehan seksual kepada ke seorang siswi berinisial ZKL (17) pada salah satu SMK swasta di Cilandak ke Dinas Pendidikan DKI.

    “Sudah saya laporkan nota dinas ke pimpinan Dinas Pendidikan,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sarwoko di Jakarta, Jumat.

    Sarwoko mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian sanksi kepada yayasan.

    Hal ini lantaran sekolah tersebut termasuk dalam salah satu SMK swasta di Cilandak, sehingga pengambilan keputusan mengenai sanksi berada di tangan yayasan.

    “Karena itu di sekolah swasta, sehingga ini tergantung yayasan hukumannya apa. Beda dengan sekolah negeri,” ujarnya.

    Lebih lanjut, sebelumnya Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan juga sempat mempertemukan si oknum guru dengan yayasan tempatnya bekerja.

    “Yang begitu itu, otomatis kami juga harus ada yang disampaikan kepada yayasan itu. Rekomendasi kita udah saya sampaikan,” ujarnya.

    Saat ditanyakan mengenai sanksi apa yang akan diberikan, Sarwoko belum bisa menjelaskannya.

    Sebelumnya, polisi telah menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual oleh guru berinisial AU (50) kepada seorang siswi berinisial ZKL (17) yang dilakukan sejak 2023 hingga Agustus 2024.

    Adapun laporan itu teregistrasi dengan nomor: LP/B/4055/XII/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, pada Senin (30/12/2024).

    Dihubungi terpisah, orangtua korban, IA mengatakan baru mengetahui pelecehan itu saat melihat isi percakapan anaknya dengan terlapor.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator harap Gubernur terpilih terapkan sekolah gratis di Jakarta

    Legislator harap Gubernur terpilih terapkan sekolah gratis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Jakarta Ali Muhammad Johan berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Si Doel Karno untuk segera merealisasikan program sekolah gratis untuk seluruh warga Jakarta mulai 2025.

    “Sekolah gratis adalah langkah strategis untuk memastikan setiap anak di Jakarta mendapat pendidikan yang setara, tanpa terkendala biaya,” kata Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat.

    Ali berharap pasangan pemimpin baru ini dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta dan segera mewujudkan program-program pro rakyat.

    Dalam kesempatan yang sama, Ali juga meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera mengisi jabatan-jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta ketika resmi dilantik nanti.

    Menurut dia, sekolah gratis dan pengisian jabatan kosong sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

    “Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat segera merealisasikan ini,” kata Ali.

    Pembahasan sekolah swasta gratis kata Ali, telah menjadi fokus pembahasan di DPRD Jakarta, namun harus melakukan revisi regulasi yang mengaturnya.

    Dia mendorong agar Pramono Anung mengawal revisi regulasi tersebut secepatnya agar bisa diimplementasikan pada tahun ajaran 2025/2026.

    Selain itu, Ali juga menekankan pentingnya pengisian jabatan kosong di Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dapat menghambat kinerja pemerintah.

    Ia mendorong agar proses seleksi dan pengisian jabatan dilakukan dengan cermat, agar pejabat yang terpilih dapat menjalankan tugasnya secara maksimal demi kepentingan publik.

    “Saat ini masih banyak jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Tentu hal ini akan menghambat program pembangunan karena pejabatnya terkadang bertugas di dua SKPD, sehingga tidak fokus pada program yang ada,” ucapnya.

    Dia juga memastikan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta siap bekerja sama dengan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, dalam menjalankan program-program pembangunan di ibu kota.

    “Kami akan selalu siap bekerja sama dan mendukung berbagai program pembangunan asalkan program tersebut berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kota Jakarta,” katanya.

    Ali berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara DPRD dan gubernur terpilih, berbagai tantangan yang ada di Jakarta dapat dihadapi bersama demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan Jakarta yang lebih baik.

    Dia juga optimis kepemimpinan Gubernur terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno akan membawa Jakarta menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU serahkan usulan pengesahan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD

    KPU serahkan usulan pengesahan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta menyerahkan pengusulan, pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke DPRD Provinsi Jakarta untuk selanjutnya diserahkan ke Presiden RI.

    “Kami telah menyerahkan kepada DPRD Provinsi,” kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, setelah pengusulan, pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta diserahkan ke DPRD Provinsi Jakarta, maka selanjutnya akan diteruskan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

    Ia menjelaskan bahwa setelah tahapan itu selesai, maka semua tahapan yang ada pada level KPU Jakarta telah selesai dan nantinya semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

    “Mekanisme kami dari KPU menyerahkan ke DPRD dan DPRD menyerahkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” kata dia.

    Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DK Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Kamis (9/1) .

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, lanjut Wahyu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis (9/1) telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejati-DKI bentuk tim kelola pendapatan daerah

    Kejati-DKI bentuk tim kelola pendapatan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Pemerintah Provinsi DKI membentuk tim terpadu untuk optimalisasi dan perbaikan tata kelola pendapatan daerah di sektor perpajakan sebagai langkah pemberantasan korupsi.

    “Tim ini menyeimbangkan antara kegiatan penindakan dan pencegahan yang mencakup penggunaan anggaran dan mengoptimalkan sumber pendapatan dengan perbaikan tata kelola,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Syahron mengatakan Pemerintah DKI Jakarta merupakan daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah terbesar se-Indonesia yakni sebesar Rp43,3 triliun pada 2024.

    Kemudian, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp81,7 triliun.

    Oleh karena itu, lanjutnya, perlu langkah-langkah strategis dan terukur untuk mencegah penyimpangan berupa kebocoran penerimaan daerah.

    “Sehingga perlu dibentuknya Tim Terpadu yang berguna untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah dengan berbagai strategi,” ujarnya.

    Atas dasar itu, pada Oktober 2024 Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membentuk tim terpadu optimalisasi dan perbaikan tata kelola pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah.

    Tim ini merupakan kolaborasi personel bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Intelijen, Pidana Militer (Pidmil) Kejati DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Kepala Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta.

    Terlebih, ditemukan modus manipulasi pajak daerah di antaranya pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sering terjadi manipulasi nilai transaksi dengan menurunkan harga jual oleh pembeli, penjual dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

    Hal ini bisa diantisipasi oleh tim terpadu dengan melakukan rapat koordinasi dengan Bapenda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), serta melakukan kajian revisi Peraturan Gubernur tentang nilai jual objek pajak (NJOP) serta rapat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penyelidikan intelijen tentang manipulasi harga jual tanah dan bangunan.

    Kemudian, modus lainnya pada sektor pajak reklame yaitu reklame permanen terdaftar sebagai reklame sementara, waktu tayang sudah selesai namun reklame masih terpasang, dari pengumpulan data diketahui terdapat 8.000 reklame, penghindaran pajak dengan mengklaim sebagian terpasang, namun yang membayar pajak hanya 1000 reklame.

    Rangkaian manipulasi ini dapat dilakukan pencegahan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Bapenda, Satpol PP, PTSP, pelaku usaha reklame, serta melakukan revisi terhadap Perda Reklame, diskusi dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Selanjutnya, modus manipulasi pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu tidak dilakukannya balik nama kendaraan, mengubah kode fungsi kendaraan sehingga terdapat selisih bayar.

    “Dalam hal ini pencegahan dengan melakukan rapat koordinasi dengan Bapenda, Samsat dan penyelenggara jasa angkutan umum,” ujarnya.

    Dengan terbentuknya tim terpadu, diharapkan mampu menentukan langkah-langkah strategis terkait dengan target peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta sebesar 20 persen dari 2024.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Jaktim diimbau terapkan PHBS untuk antisipasi HMPV 

    Warga Jaktim diimbau terapkan PHBS untuk antisipasi HMPV 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mengimbau kepada warga setempat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) guna mencegah serta mengantisipasi penularan “Human metapneumovirus” (HMPV).

    “Sejauh ini belum ada laporan adanya warga terkonfirmasi HMPV. Namun, kita imbau warga waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), selalu mencuci tangan dan mengenakan masker,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifrendy ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, virus yang diidentifikasi pertama kali di Belanda pada 2001 ini bisa memicu infeksi pernapasan pada manusia dengan gejala seperti penyakit flu biasa, seperti batuk, pilek, demam, serta sakit tenggorokan.

    Dia menjelaskan, kelompok rentan yang mudah terpapar virus ini adalah anak bawah lima tahun (balita), orang dewasa berusia 65 tahun ke atas, pasien dengan sistem imun lemah dan pasien dengan penyakit pernapasan kronis.

    “Cara penularan HMPV ini bisa kontak langsung dengan penderita, melalui udara (droplet) dan sentuhan dengan permukaan terkontaminasi,” paparnya.

    Untuk mengatasi orang yang terkontaminasi HMPV, kata Herwin, pasien harus banyak istirahat, hidrasi dan oksigenasi.

    “Bagi yang sudah masuk kategori berat, pengobatan dapat ditambah dengan mengonsumsi obat antivirus,” ujarnya.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa perkembangan HMPV saat ini relatif masih aman dan masyarakat agar tetap tenang.

    “HMPV ditemukan pada 2001. Jadi, virus ini bukanlah virus baru, tidak seperti COVID-19 yang memang baru pertama kali ditemukan pada 2019,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Kamis (9/1).

    HMPV merupakan salah satu dari banyak mikroorganisme atau agen penyebab penyakit infeksi saluran napas akut (ISPA), baik pada saluran napas atas maupun bawah, yang ditemukan hampir sepanjang tahun.

    Ani menerangkan, gejala umum penderita ISPA akibat berbagai virus atau mikroorganisme lain juga sama, antara lain batuk, demam, hidung tersumbat dan sesak napas.

    Jika terjadi infeksi pada saluran napas bawah, akan menjadi bronchitis, pneumonia atau radang paru. Setidaknya, ada 23 mikroorganisme atau agen penyebab lain yang sering ditemukan pada penderita ISPA, seperti virus influenza tipe A dan tipe B, adenovirus, coronavirus dan lain-lain.

    “Kami mengimbau masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi sebut peminat konten pornografi cukup rogoh Rp10-15 ribu

    Polisi sebut peminat konten pornografi cukup rogoh Rp10-15 ribu

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menyebutkan peminat konten pornografi cukup merogoh kocek Rp10-15 ribu melalui aplikasi Telegram yang dikelola oleh tersangka RYS (29).

    “Mengharuskan para peminatnya yang ingin bergabung ke dalam grup Telegram @mn untuk melakukan pembayaran sejumlah uang Rp10 ribu sampai dengan Rp15 ribu untuk masa berlangganan selama tiga bulan, ” kata Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Roberto G.M Pasaribu saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Roberto menjelaskan setelah para peminat menyelesaikan pembayaran, maka pelaku memberikan akses masuk ke dalam grup Telegram lain.

    “Memberikan akses para peminat untuk masuk ke dalam grup Telegram lain yang berisikan dokumen dan atau informasi elektronik berupa video dan foto yang mengandung muatan pornografi atau pornografi anak, ” katanya.

    Roberto menyebutkan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, namun keuntungannya masih dalam perhitungan.

    Dia juga menyebutkan dari tangan pelaku pihaknya mengamankan ratusan konten pornografi di sejumlah gawai pelaku.

    “Akun terabox milik tersangka, lxxxxx@gmail.com, terdapat 620 konten video porno di antaranya 72 konten video pornografi anak-anak, Laptop terdapat 150 konten video pornografi anak dan 467 konten gambar pornografi anak, ” ucap Roberto.

    Namun, menurut Roberto ini masih hasil penyelidikan awal dan jika ada pengembangan berikutnya akan disampaikan.

    Tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Kemudian, tersangka juga dikenakan dengan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

    “Dengan denda maksimal Rp6 miliar dan penjara maksimal 12 tahun, ” kata Roberto.

    Polisi sebelumnya mengungkap kasus jual beli konten video pornografi melalui aplikasi Telegram.

    “Kami menangkap seorang laki-laki berinisial RYS (29) yang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan memiliki dan menyimpan produk pornografi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (9/1).

    Petugas menangkap RYS pada Selasa (7/1) di Jalan Gunung Bromo Raya A 267, Rt/Rw 005/012, Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • PN Jaksel gelar sidang permohonan praperadilan Hasto pada Selasa

    PN Jaksel gelar sidang permohonan praperadilan Hasto pada Selasa

    termohon yaitu KPK RI

    Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang permohonan praperadilan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Selasa (21/1).

    “Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada Selasa tanggal 21 Januari 2025,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Djuyamto mengatakan pihaknya telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai termohon yaitu KPK RI.

    Permohonan praperadilan itu diajukan oleh Hasto pada Jumat (10/1).

    Pemohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto.

    Kemudian, panitera pengganti yakni Wijatmoko dan jurusita pengganti yakni Dewa Gede Randhy.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Sebelumnya (7/1), KPK menyatakan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan hal yang umum dilakukan dan bukan sebuah keistimewaan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 42,3 persen

    Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 42,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome ke Manggarai, per akhir Desember 2024 telah mencapai 42,3 persen.

    “Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meski menghadapi berbagai tantangan di area pembangunan seperti kondisi cuaca dan kepadatan lalu lintas,” kata Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Ramdani Akbar di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan progres pekerjaan yang sudah dicapai sekarang, masih sesuai dengan jadwal
    yang telah disepakati dengan penanggung jawab proyek yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), bersama kerja sama operasi (KSO) oleh PT Waskita Karya Tbk, PT Nindya Karya dan PT Len Railway System/WNL).

    “Kami berupaya terus melakukan akselerasi pekerjaan dan juga keselamatan bekerja, namun tetap menjaga kualitas agar proyek ini selesai tepat waktu pada Agustus 2026,” katanya.

    Ia menambahkan adapun progres pembangunan sedang berlangsung adalah Stasiun Rawamangun yang telah masuk pada tahap penyelesaian arsitektural lantai, dinding dan fasad.

    Kemudian pekerjaan sistem instalasi yang terdiri dari mekanikal, listrik, dan pemipaan di dalam bangunan (Mechanical, Electrical and Plumbing/MEP) yakni toilet dan pemasangan eskalator serta pembangunan jembatan penghubung pada
    sisi timur stasiun.

    Sedangkan pada Stasiun Pramuka BPKP, Pasar Pramuka dan Stasiun Matraman saat ini sudah mencapai tahap penyelesaian pondasi, untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap tiang penyangga jembatan.

    Pada area Jalan Tambak sudah terpasang sebanyak 10 span balok jembatan (P147B-P157B) dan sedang dilakukan juga pengecoran “slabdeck” (bagian struktur atas jembatan yang berfungsi sebagai lantai kerja untuk pekerjaan plat lantai dan parapet/dinding pembatas atau penghalang yang dipasang di tepi bangunan).

    Ia mengatakan pada proses pekerjaan konstruksi di Jalan Pemuda, Rawamangun sisi utara dan selatan
    juga sedang berlangsung pemasangan balok girder yang akan melewati Tol Wiyoto Wiyono (erection stell box girder/SBG).

    “Adapun SBG P34B-P35B sedang melakukan proses pemasangan pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari 2025 di pada pukul 22.00 – 04.00 WIB (window time),” kata dia.

    Menurut dia, pekerjaan ini membutuhkan penutupan sebagian jalur di Jalan Pemuda Rawamangun sisi utara dan selatan untuk memastikan keselamatan pekerja dan pengguna jalan selama aktivitas berlangsung.

    Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan transportasi publik yang handal, nyaman dan aman juga berfokus pada integrasi antarmoda, seperti pada setiap stasiun nantinya akan terintegrasi BRT Transjakarta.

    Ia mengatakan pada Stasiun Manggarai juga akan terkoneksi dengan Stasiun Sentral KRL Manggarai sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam mobilitas ke daerah tujuan dan juga tentunya pembangunan ini sebagai salah satu langkah untuk DKI Jakarta menuju kota global.

    “Dalam penyelesaian proyek LRT Jakarta Fase 1B, Jakpro bersama dengan pihak terkait terus melakukan koordinasi, guna meminimalisir dampak lalu lintas terhadap mobilitas warga serta keamanan dan keselamatan selama proses pembangunan,” kata dia.

    Proyek itu didanai sepenuhnya oleh APBD DKI Jakarta senilai Rp5,5 triliun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025