Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Pj Gubernur DKI: Sinergi penting untuk bangun Kota Tua yang lebih baik

    Pj Gubernur DKI: Sinergi penting untuk bangun Kota Tua yang lebih baik

    Dari sinilah seluruh elemen yang ada membentuk Jakarta sampai dengan saat ini

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyatakan perlunya sinergi dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk membangun Kota Tua menjadi lebih baik.

    “Kota tua, sebagaimana kita maklum bersama, adalah titik awal komunitas Jakarta. Dari sinilah seluruh elemen yang ada membentuk Jakarta sampai dengan saat ini, menuju ke kota global. Pastinya kita ingin Kota Tua bisa tertata lebih baik lagi,” kata Teguh saat meninjau Kota Tua, Jakarta Barat, Kamis.

    Sebagai pusat budaya dan sejarah Indonesia, Teguh berharap Jakarta minimal bisa sama atau bahkan melebihi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Bali.

    “Karena di sini juga begitu kaya, apalagi Jakarta adalah miniatur Indonesia. Jadi kita mulai, banyak sekali yang bisa kita tata (di Kota Tua dan sekitarnya),” kata Teguh.

    Teguh menjelaskan, penataan Kota Tua dan wilayah sekitarnya sangat penting. Sebab jalur dari Kota Tua hingga Blok M merupakan jalur ekonomi kreatif yang luar biasa. Teguh menyebut jalur tersebut meliputi Cikini, Pasar Baru, hingga SCBD.

    “Itu suatu alur yang luar biasa. Tapi ini adalah juga hal yang harus kita siapkan bersama,” kata Teguh.

    Tak hanya dari sisi bangunan atau penataan lalu lintas, Teguh menjelaskan atraksi-atraksi yang disuguhkan di Kota Tua juga perlu dibenahi.

    Sebab banyak peluang dan potensi yang bisa dikembangkan di lokasi tersebut.

    “Tapi banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan dari sisi ketertiban, dari sisi keamanan, dari sisi lingkungan hidup, persampahan yang harus kita atasi, lalu lintas. Dan tentu saja bagaimana kita memberikan perhatian terhadap masalah kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga Kota Tua,” kata Teguh.

    Tak hanya lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan masyarakat, Teguh juga mengatakan peran pemerintah pusat juga diperlukan untuk menata Kota Tua.

    Oleh sebab itu, Teguh mengatakan pihaknya akan memberikan laporan dan berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait penataan Kota Tua.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua anak kos saling tusuk di Tanjung Priok akibatkan satu orang tewas

    Dua anak kos saling tusuk di Tanjung Priok akibatkan satu orang tewas

    Untuk motif pastinya masih diselidiki oleh reserse Polsek Tanjung Priok dan sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Dua anak kos di RT 009/002 Kelurahan Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara Dimas dan Syahrul terlibat pertengkaran dan saling tusuk menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan satu orang tewas pada Rabu (22/1) malam.

    “Untuk motif pastinya masih diselidiki oleh reserse Polsek Tanjung Priok dan sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara,” kata pengurus RW 002 Kelurahan Papanggo Tanjung Priok Faizal Achyar di Jakarta, Kamis.

    Ia menceritakan peristiwa itu terjadi di dalam kamar kos dan keduanya terlibat pertengkaran.

    “Untuk yang lebih awal menusuknya siapa masih didalami oleh pihak Kepolisian,” kata dia.

    Ia mengatakan setelah tusuk-tusukan di kamar, lalu keduanya teriak minta tolong dan terdengarlah oleh anak kos di kamar sebelah.

    Menurut dia anak kos di sebelah kamar mendengar teriakan tersebut kemudian pergi ke kamar tersebut dan melihat keduanya sudah berlumuran darah. Mereka kemudian masuk ke kamar lagi tidak berani keluar.

    “Lalu beberapa saat keduanya turun dari lantai dua sambil berteriak-teriak minta tolong ke warga,” kata dia.

    Ia mengatakan kedua pria yang terlibat perkelahian itu tergeletak di bagian bawah dekat tangga. Warga sekitar yang datang dan melihat kejadian tersebut lalu menghubungi RW.

    “Kebetulan semalam saya dan pak RW lagi ngobrol di kantor RW. Akhirnya pak RW meluncur ke lokasi dan tidak lama telpon saya untuk segera merapat. Lalu kita menghubungi Binmas dan ambulans agar segera bisa di bawa ke rumah sakit,” bebernya.

    Ia mengatakan sempat menanyakan kepada salah satu orang yang masih sadar mengenai penyebab terjadinya perkelahian tersebut.

    “Untuk sebabnya karena apa. Saya sempat bertanya ke salah satunya yang masih sadar. Permasalahan motor sepertinya. Ada penggelapan motor entah dibawa kabur atau dijual gitu,” kata dia menambahkan.

    Menurut dia kedua pemuda itu merupakan teman kerja dan teman kos, juga saling kenal.

    “Yang masih hidup namanya Dimas, yang satu lagi Syahrul. Kerja di Shopee Dunex. Kalo di Shopee biasanya bagian sortir di gudang,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pos pemadam kebakaran perlu ditambah untuk percepat penanganan

    Pos pemadam kebakaran perlu ditambah untuk percepat penanganan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan perlu ada penambahan pos pemadam kebakaran agar bisa mempercepat proses penanggulangan.

    “Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri tapi belum memilikinya,” kata William di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025, DKI Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari Rp1,5 triliun untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (gulkarmat).

    Untuk itu, William mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakkan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.

    “Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali menggencarkan pembangunan pos pemadam,” kata dia.

    William juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alatnya untuk memadamkan api. Sehingga, Pemprov juga harus menyediakannya.

    “Ada beberapa titik rawan kebakaran yang tersebar di Jakarta. Khususnya di tempat-tempat itu, warga juga perlu diajak untuk membantu pencegahan dan pemadaman api,” katanya.

    Sementara itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan bahwa saat ini baru ada 172 pos pemadam kebakaran dari 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta.

    “Idealnya, setiap kelurahan memiliki pos pemadam kebakaran. Secara personel, kami juga masih sangat kurang,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan.

    Untuk itu, Satriadi mengatakan pihaknya berupaya melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan keselamatan warga dan meminimalkan risiko kebakaran.

    Sebagai langkah antisipasi tambahan, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memasang 42 hidran mandiri di daerah rawan kebakaran.

    Selain itu, alat pemadam api ringan (APAR) secara rutin diadakan dengan target minimal setiap RT memiliki dua unit APAR.

    “Kami akan terus bekerja keras. Namun, keberhasilan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kesal sering dinasihati, seorang pria tusuk adik iparnya di Jakpus

    Kesal sering dinasihati, seorang pria tusuk adik iparnya di Jakpus

    Untuk kepentingan penyidikan maka dalam waktu dekat penyidik akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur untuk dilakukan pemeriksaan bagian dalam terhadap jenazah

    Jakarta (ANTARA) – Akibat kesal dan sakit hati sering dinasihati, seorang pria berinisial U tega menusuk adik iparnya berinisial RKY hingga tewas di Kampung Duri Barat RT 06 RW 07 Kelurahan Duri Pulo, Jakarta Pusat pada Selasa (21/1).

    “Karena sakit hati dan kesal. Pelaku ditegur korban karena sering memakai narkoba dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yang merupakan adik dari pelaku (istri korban),” ucap Kasubdit Reserse Mobile (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Ressa Fiardi Marasabessy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Ressa menjelaskan sebelum kejadian penusukan tersebut menurut saksi, korban sempat berkelahi dengan pelaku.

    “Pelaku sempat terlibat perkelahian dan kemudian pelaku menusuk bagian dada korban, ” katanya.

    Ressa menambahkan tersangka U ditangkap tidak lama usai melakukan penusukan tersebut dan saat ini telah diamankan oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman.

    Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi menjelaskan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban.

    “Untuk kepentingan penyidikan maka dalam waktu dekat penyidik akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur untuk dilakukan pemeriksaan bagian dalam terhadap jenazah,” jelasnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Jakbar musnahkan 88 kg sabu dan 40 pohon ganja

    Polres Jakbar musnahkan 88 kg sabu dan 40 pohon ganja

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan barang bukti narkoba berupa 88 kilogram (kg) sabu dan 40 batang tanaman ganja.

    “Itu hasil pengungkapan kasus narkoba dari Oktober sampai dengan November 2024,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyhadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

    Ia merinci, barang bukti itu sebanyak 86 paket sabu dengan berat utuh 88.550 gram dan 40 batang tanaman ganja.

    Twedi mengklaim bahwa pengungkapan kasus narkoba serta pemusnahan barang buktinya telah menyelamatkan 885 ribu jiwa.

    “Kalau ini beredar di masyarakat luas kemungkinan sekitar 885.500 jiwa bisa dirusak. Untuk nilai di pasar gelap sekitar Rp106 miliar lebih,” kata Twedi.

    Adapun kepolisian menangkap empat orang tersangka dalam pengungkapan sejumlah kasus narkoba tersebut.

    “Tersangka pertama pria berinisial A dan pria berinisial D. Barang bukti yang diamankan seberat berat utuh satu kilogram,” katanya.

    Kemudian tersangka kedua, berinisial F dengan barang bukti 85 paket narkotika jenis sabu.

    “Berat utuh 87,5 kilogram,” katanya.

    Sementara tersangka ketiga berinisial A dengan barang bukti berupa 40 batang tanaman ganja.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2 juncto 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 114 ayat 2, sub 111 ayat 2 juncto 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

    “Ancaman pidana hukuman mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pidana denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar,” katanya.

    Pemusnahan itu menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi.

    Kapolres, perwakilan TNI, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pemerintah Kota Jakarta Barat serta para tersangka ikut memusnahkan barang bukti itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • RS Polri ambil 32 sampel DNA dari 11 kantong jenazah kebakaran Glodok

    RS Polri ambil 32 sampel DNA dari 11 kantong jenazah kebakaran Glodok

    Sampel diperiksa dulu di laboratorium DNA untuk mengetahui ada profil DNA

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah mengambil 32 sampel deoxyribonucleic acid (DNA) dari sebelas kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang terjadi pada Rabu (15/1).

    Sebelumnya, pihak RS Polri sudah mengambil 22 sampel DNA dari delapan kantong jenazah. Lalu, pengambilan sampel kembali dilakukan menyusul bertambahnya temuan kantong jenazah korban di lokasi kebakaran pada Selasa (21/1) dan Rabu (22/1).

    “Kantong jenazah nomor 9, 10, dan 11 diambil sampel DNA sebanyak 10 sampel. Jadi 22 sampel ditambah 10 sampel jadi total sampai hari ini 32 sampel,” kata Kabid Yandokpol RS Polri Kombes Hery Wijatmoko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Hery menyebut, sampel yang diambil dari korban kebakaran yang ada di RS Polri ini untuk memperkuat dan mempermudah proses pemeriksaan DNA di setiap kantong jenazah.

    Setelah itu, sampel dikumpulkan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan alat pemeriksaan yang diawali dengan autopsi melibatkan Biro Laboratorium Pusdokkes di Bidang Laboratorium DNA.

    “Sampel diperiksa dulu di laboratorium DNA untuk mengetahui ada profil DNA,” ujar Hery.

    Hingga saat ini, RS Polri sudah menerima sebelas kantong jenazah akibat kebakaran Glodok Plaza. Sejak Kamis (16/1) pukul 16.00 WIB pihaknya menerima satu kantong jenazah, lalu pukul 20.00 WIB menerima dua kantong jenazah, Jumat (17/1) pukul 09.44 WIB dua kantong jenazah.

    Lalu Jumat (17/1) pukul 19.11 WIB kembali menerima dua kantong jenazah, Sabtu (18/1) pukul 17.08 WIB satu kantong jenazah, Selasa (21/1) pukul 15.31 WIB menerima satu kantong jenazah, dan dua jenazah lagi tiba Rabu (22/1).

    Adapun RS Polri hingga saat ini sudah mengambil 19 sampel DNA dari 14 data korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel diambil berdasarkan hubungan terdekat dari korban yang dilaporkan untuk memperkuat dan mempermudah proses pemeriksaan DNA di setiap kantong jenazah.

    Korban hilang yang dilaporkan, yakni Ade Aryati (29), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28), Osima Yukari (25), Deri Saiki (25), Indira Seviana Bela (25) dan Keren Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty dan Zukhi Radja (42), Chika Adinda Yustin (26), Muljadi (56) dan Dian Cahyadi (38).

    Hery mengungkapkan hingga saat ini RS Polri belum menerima adanya tambahan laporan kehilangan akibat kebakaran Glodok Plaza. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan tim yang bekerja di tempat kejadian perkara (TKP).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Ada 10 orang saksi diperiksa

    Jakarta (ANTARA) – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI.

    “Ada 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Syahron mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis ini dengan meminta keterangan mereka.

    Kemudian, saksi lain yang diperiksa adalah Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta inisial CRS, Direktur PT. Karya Mitra Seraya inisial NI, Direktur PT. Acces Lintas Solusi inisial EPT, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri inisial PSM dan manajemen sanggar inisial R, RNV, EP, F, dan YA.

    “Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” ungkapnya.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Disbud Pemprov DKI Jakarta itu.

    Tiga orang itu berinisial IHW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025, MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.

    Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kabid Pemanfaatan dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim EO (event organizer) miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

    Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

    Perbuatan IHW, MFM, dan GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Kemudian, melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

    Pasal yang disangkakan untuk para tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa Pilkada 2024

    Jadwal pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu tahap penting dalam proses transisi kepemimpinan di Indonesia. Proses ini menandai perubahan penting di berbagai daerah setelah Pilkada Serentak berlangsung, yang menantikan pelantikan kepala daerah terpilih.

    Lantas, kapan pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa tersebut akan dilaksanakan? Pertanyaan ini menjadi perhatian banyak pihak yang ingin mengetahui jadwal pasti pelantikan, yang tentunya akan mempengaruhi kelancaran transisi kepemimpinan di setiap daerah di Indonesia setelah proses pemilihan yang panjang.

    Kapan pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa Pilkada 2024?

    Keputusan mengenai tanggal pelantikan diambil setelah serangkaian pembahasan oleh berbagai pihak terkait. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses ini.

    Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, akhirnya disepakati bahwa pelantikan sekitar 270 kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.

    Jadwal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan memfasilitasi proses transisi kepemimpinan yang lebih efektif di tingkat daerah.

    Jadwal pelantikan ini menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait untuk mempersiapkan segala aspek administratif dan operasional yang diperlukan. Dengan adanya kepastian tanggal, diharapkan proses transisi kepemimpinan di tingkat daerah dapat berjalan lancar dan efektif.

    Pelantikan serentak ini akan mencakup gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih tanpa sengketa di MK. Sementara itu, bagi daerah yang mengalami sengketa dan masih dalam proses di MK, pelantikan akan dilakukan setelah proses hukum selesai. Hal ini memastikan bahwa hanya kepala daerah yang telah melewati semua tahap hukum yang sah yang dilantik pada waktu yang tepat.

    Dasar hukum untuk pelantikan kepala daerah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Dalam pasal ini, disebutkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak untuk melantik secara serentak gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang telah terpilih.

    Pelantikan serentak ini akan dilakukan di Jakarta, yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

    Namun, terdapat pengecualian untuk kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kedua provinsi tersebut memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pelantikan kepala daerahnya. Oleh karena itu, mereka akan mengikuti prosedur yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.

    Untuk kepala daerah yang masih terlibat dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan akan dilaksanakan setelah putusan MK yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini memastikan bahwa hanya kepala daerah yang sah secara hukum yang dilantik pada waktu yang telah ditentukan.

    Selain itu, dalam rangka memfasilitasi pelantikan yang lebih baik, Komisi II DPR RI meminta agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Revisi ini berkaitan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Revisi tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan tata cara pelantikan kepala daerah, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan perkembangan yang ada. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mempermudah transisi kepemimpinan di daerah.

    Penyelenggaraan pelantikan serentak ini diharapkan dapat mempercepat proses transisi kepemimpinan di daerah. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan di masing-masing daerah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

    Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Samsat Keliling ada di Jadetabek Kamis ini

    Samsat Keliling ada di Jadetabek Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan keliling sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat Keliling) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Kamis.

    Samsat Keliling biasanya berada di dekat permukiman agar mudah dijangkau warga yang ingin menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

    Berikut wilayah layanan Samsat Keliling di Jadetabek sesuai info akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;
    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;
    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
    6. Kota Tangerang di Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB;
    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;
    8. Ciledug di Giant Poris Batu Ceper Kota Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00 – 12.00 WIB;
    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB;
    10. Kelapa Dua di Pasar Intermoda Cisauk dan halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
    11. Kota Bekasi di Pizza Hut Jatiasih pukul 08.00-12.00 WIB;
    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Sentral Cikarang pukul 09.00 – 12.00 WIB;
    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Sukamaju pukul 08.00-12.00 WIB;
    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Agar dapat membayar pajak, pemilik kendaraan diminta membawa dokumen seperti KTP, BPKB, dan STNK, masing-masing disertakan fotokopi.

    Pastikan juga pemilik kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pekerja rumah tangga di Gropet dianiaya oleh anak dari majikannya

    Pekerja rumah tangga di Gropet dianiaya oleh anak dari majikannya

    “Tiba-tiba, pelaku datang terus maki-maki keponakan saya, bilang katanya anak-anaknya maling begitu,”

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pekerja rumah tangga (PRT), wanita berinisial I mendapat luka sobek pada bagian tangan kiri lantaran disayat oleh anak dari majikannya yang berinisial F menggunakan pisau ‘cutter’ di kawasan Pasar Grogol, Grorol Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu siang.

    Paman korban, Ali mengaku keponakannya yang telah bekerja sebagai PRT di rumah terduga pelaku selama dua tahun lebih awalnya diminta oleh majikannya untuk mengerok badan anaknya karena masuk angin.

    “Tiba-tiba, pelaku datang terus maki-maki keponakan saya, bilang katanya anak-anaknya maling begitu,” kata Ali kepada wartawan di Polsek Gropet, Rabu.

    Usai kejadian itu, korban bersama keluarganya mendatangi Polsek Grogol Petamburan untuk membuat laporan.

    Korban mendatangi Polsek Gropet sambil merintih kesakitan dan menutupi luka di tangan kirinya menggunakan kain. Selain itu, korban juga mengalami luka lebam dan cakaran pada wajahnya.

    Ali mendapatkan informasi bahwa ada dugaan tersangka mengalami gangguan kesehatan mental sehingga menganiaya keponakannya.

    “Emang kurang waras lah, saya minta keadilan lah, sekarang lagi divisum ke RS Tarakan,” kata dia.

    Tak lama setelah korban membuat laporan, Polisi pun membawa terduga pelaku ke Mapolsek Gropet untuk diperiksa lebih lanjut.

    Terduga pelaku yang merupakan seorang wanita sempat menutupi wajahnya dengan tangan saat digiring kepolisian.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025