Category: Antaranews.com Nasional

  • Pemprov Jawa Timur percepat penanganan pascabencana erupsi Gunung Semeru

    Pemprov Jawa Timur percepat penanganan pascabencana erupsi Gunung Semeru

    Kamis, 20 November 2025 15:47 WIB

    Foto udara kondisi perkampungan terdampak timbunan material vulkanis di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). Pemerintah provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan instansi terkait tengah menurunkan dua alat berat dan sejumlah tenaga penanggulangan bencana sebagai upaya percepatan penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semeru. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU

    Petugas membersihkan jalan dari timbunan material vulkanis di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). Pemerintah provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan instansi terkait tengah menurunkan dua alat berat dan sejumlah tenaga penanggulangan bencana sebagai upaya percepatan penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semeru. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU

    Relawan membantu mengevakuasi kendaraan milik warga di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). Pemerintah provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan instansi terkait tengah menurunkan dua alat berat dan sejumlah tenaga penanggulangan bencana sebagai upaya percepatan penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semeru. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PPPA ungkap penyebab tingginya kekerasan terhadap perempuan

    Kemen PPPA ungkap penyebab tingginya kekerasan terhadap perempuan

    kondisi ekonomi masyarakat berdampak terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, pola asuh dan media sosial menjadi tiga penyebab utama tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

    “Kami melakukan analisa internal di Kementerian kami bahwa penyebab masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang pertama adalah faktor ekonomi,” kata Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi usai kampanye “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman” di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Kamis.

    Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat berdampak terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga. “Maka penguatan ekonomi ini menjadi fondasi penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” katanya.

    Selanjutnya, kata dia, pola asuh yang salah terhadap anak juga menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

    “Pola asuh dalam keluarga itu yang kedua. Mungkin ibu-ibu merasakan ya sekarang mengasuh anak itu luar biasa,” kata Arifatul.

    Lebih lanjut, masih berkaitan dengan pola asuh, Arifatul menyebut faktor ketiga adalah pengaruh media sosial.

    “Anak-anak kita kalau kita kasih tahu suka enggak manut, lebih manutnya kepada media sosial. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bagaimana ibu-ibu juga punya literasi tentang media,” ujarnya.

    Dalam hal ini, kata dia, pendampingan anak dalam bermedia sosial menjadi signifikan. “Bagaimana mengawasi, mendampingi anak-anak kita supaya bijak dalam menggunakan media sosial,” tuturnya.

    Dia menuturkan, dari kasus-kasus kekerasan yang ditangani oleh Kemen PPPA, 90 persen kasus bersumber dari media sosial. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat, baik orang tua maupun anak-anak untuk bijak menggunakan media sosial.

    “Media sosial banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa menggunakan secara bijak. Tetapi, manakala kita tidak menggunakan dengan bijak, maka hal-hal negatif lah yang akan berdampak kepada kita. Bukan kepada anak saja, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat secara keseluruhan,” kata Arifatul.

    Adapun angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu meningkat 14,17 persen dari tahun sebelumnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menghadirkan 138 titik Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Pilot project” (percobaan awal) ada di tujuh RBI di kabupaten-kabupaten yang mewakili zona di Indonesia.

    “Tahun ini sudah menjadi 138,” katanya.

    RBI merupakan ruang koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Berbagai kementerian/lembaga dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat, bagaimana persoalan kekerasan ini kita selesaikan bersama-sama,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu jual beli jabatan di Jakarta jadi momentum pembenahan birokrasi

    Isu jual beli jabatan di Jakarta jadi momentum pembenahan birokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Koalisi Jakarta Present Taufik Tope Rendusara mengatakan, isu soal dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa menjadi momentum untuk pembenahan birokrasi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak cukup hanya memerintahkan investigasi teknis atau mengambil tindakan terhadap oknum ASN.

    “Evaluasi juga harus diarahkan ke orang-orang yang berada di lingkar terdekat pimpinan baik di sekitar gubernur maupun wakil gubernur, termasuk mereka yang bukan ASN,” kata Taufik Tope di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kisruh dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI kembali mengguncang kepercayaan publik. Praktik transaksional ini bukan hanya merusak marwah birokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem yang seharusnya berjalan berdasarkan meritokrasi.

    Ia mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kegaduhan ini justru bersumber dari lingkar dalam yang bekerja di ruang abu-abu kekuasaan, yang sering kali lebih sulit terdeteksi namun sangat menentukan arah birokrasi.

    Momentum ini, lanjut dia, menjadi semakin krusial karena Pemprov Jakarta sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan Sekda baru posisi strategis yang memegang kendali penuh terhadap mesin birokrasi daerah.

    “Kasus jual beli jabatan yang mencuat saat ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa ada kepentingan dan permainan yang mungkin ingin mempengaruhi proses pemilihan Sekda demi agenda tertentu,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, jika ruang tidak sehat di sekitar pimpinan tidak ditutup, maka pemilihan Sekda berpotensi dibajak oleh aktor-aktor yang ingin menempatkan figur yang bisa mengamankan kepentingan mereka, bukan kepentingan publik.

    Oleh karena itu, kata Taufik, gubernur DKI perlu mengambil langkah tegas dengan membersihkan lingkar dalam dari aktor oportunis, menertibkan akses informal, memperketat tata kelola proses seleksi.

    “Serta memastikan bahwa pemilihan Sekda berlangsung transparan dan bebas dari intervensi politik maupun transaksi gelap,” katanya.

    Taufik menambahkan, kegaduhan ini seharusnya menjadi momentum pembenahan besar-besaran. Jakarta membutuhkan Sekda yang lahir dari integritas, bukan dari lobi gelap, dari kompetensi, bukan dari transaksi.

    “Dan itu hanya bisa terjadi jika pimpinan tertinggi berani memastikan bahwa rumahnya sendiri benar-benar bersih sebelum meminta birokrasi untuk bersih,” ucapnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi ungkap dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Bekasi

    Polisi ungkap dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Bekasi mengungkap dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp7 miliar.

    “Untuk tersangka yang sudah diperiksa, yaitu berinisial KD dan NY,” kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sementara saksi yang sudah diperiksa sebanyak 61 orang, satu orang saksi ahli dan satu saksi ahli auditor.

    Mustofa menyebutkan kasus ini berawal dari laporan polisi Nomor: LP/A/14/VIII/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 13 Agustus 2025.

    Di mana, NPCI Kabupaten Bekasi mendapatkan hibah berbentuk uang dari APBD Pemkab Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp9 miliar pada 7 Februari 2024 dan APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp3 miliar pada 5 November 2024, dengan total seluruh uang hibah yang diterima sebesar Rp12 miliar.

    Dalam pelaksanaannya, kata dia, terdapat penyalahgunaan uang hibah tersebut, diantaranya tersangka KD menggunakan uang hibah sebesar Rp2 miliar untuk keperluan kampanye KD pada Pemilihan Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di tahun 2024.

    “Sedangkan tersangka NY menerima uang hibah sebesar Rp1,7 miliar yang digunakan untuk uang muka serta angsuran dua unit mobil dengan memakai identitas keponakannya dan identitas kakak Iparnya sebesar Rp319,4 juta. Sisanya belum bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Mustofa.

    Untuk menutupi uang yang sudah dipakai kepentingan pribadi masing-masing tersebut, kata dia, kedua tersangka membuat berbagai kegiatan seleksi, perjalanan dinas, belanja alat-alat cabang olahraga dan belanja modal perlengkapan kesekretariatan fiktif yang dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Hibah Tahun 2024.

    “Sehingga atas perbuatan penyimpangan yang dilakukan KD dan NY, Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi selaku Auditor yang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp7 miliar,” katanya.

    Mustofa mengungkapkan pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti dua bendel SK Bupati Bekasi, sejumlah mutasi rekening bank dan uang tunai Rp400 juta.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga terdampak pembangunan jalan layang Latumenten akan direlokasi

    Warga terdampak pembangunan jalan layang Latumenten akan direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan, warga yang terdampak pembangunan jalan layang (flyover) Latumenten ​​​​​​, Jakarta Barat, akan direlokasi ke tempat yang lebih layak.

    “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan solusi, termasuk opsi relokasi ke rumah susun (rusun) milik Pemprov. Prinsipnya, warga tidak akan ditinggalkan tanpa kepastian,” kata Kenneth saat menghadiri Rapat Sosialisasi Pembangunan Flyover Latumenten di Kantor Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, Kamis.

    Dalam rapat itu dihadiri jajaran kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak pelebaran jalan dalam rangka pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menegaskan, bahwa pembangunan “Flyover” Latumenten merupakan proyek penting untuk mengatasi kemacetan berkepanjangan serta meningkatkan konektivitas wilayah Jakarta Barat.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, pendataan terhadap warga terdampak akan dilaksanakan oleh pengurus RT dan RW setempat, kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada kelurahan dan kecamatan.

    Pendataan ini, menurut dia, menjadi dasar agar proses relokasi dan penanganan sosial berjalan tertib tanpa tumpang tindih data.

    “Ini bukan sekadar memindahkan, tapi memastikan bahwa warga mendapatkan tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan aman secara hukum. Semua proses dilakukan secara bertahap, transparan, dan melibatkan RT/RW agar tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.

    Bang Kent menegaskan, kepada seluruh pihak agar tidak ada provokasi, misinformasi, atau isu-isu yang memperkeruh situasi karena pada intinya pembangunan “Flyover” Latumenten tersebut untuk kepentingan masyarakat luas.

    Dia pun mendukung rencana pembangunan fasilitas skywalk di Flyover Latumeten. Menurut dia, fasilitas ini harus menjadi bagian integral dari konsep pembangunan yang holistik, tidak hanya mengakomodasi kendaraan, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

    “Memang harapan saya seperti itu. Jembatan layang ini fungsinya jangan hanya untuk kendaraan saja, tapi juga bermanfaat buat masyarakat luas,” ujarnya.

    Dengan dialihkan rute Bus Transjakarta ke atas Flyover Latumeten, keberadaan fasilitas pendukung untuk mobilitas warga menjadi semakin krusial.

    Bang Kent menekankan perlunya konsep pembangunan Flyover Latumeten yang komprehensif dan terintegrasi dengan halte serta fasilitas publik lainnya. Tujuannya adalah menciptakan infrastruktur yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Jadi saya minta jalan layang ini kalau dibangun harus benar-benar manfaatnya komprehensif lah. Harus buat semua,” kata dia.

    Bang Kent mengatakan ada sebanyak 17 rumah akan direlokasi akibat pelebaran jalan untuk kebutuhan konstruksi pembangunan jalan layang tersebut.

    Dia meminta pihak kecamatan segera mengeluarkan rekomendasi bagi warga yang harus pindah, sekaligus mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta untuk menyediakan hunian pengganti berupa rumah susun (rusun).

    “Saya meminta Dinas Pemukiman DKI segera menyediakan atau mencarikan rusun bagi warga, karena dalam proyek ini tidak ada kompensasi pergantian rumah,” ujarnya.

    Untuk memastikan kelancaran relokasi, kata dia, pihaknya siap membantu warga dalam proses pemindahan barang-barang rumah tangga.

    Bang Kent berpesan agar seluruh instansi terkait harus menjaga pendekatan humanis selama proses relokasi dan pengosongan.

    “Dari sisi pengangkutan, kami akan bantu sebisa mungkin agar warga tidak kesulitan. Yang penting, warga bisa mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Polri harus mengabdi kepada masyarakat

    Anggota Polri harus mengabdi kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, mengatakan, seorang anggota Polri harus memiliki fondasi utama jati diri Bhayangkara, rasa kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat.

    “Nilai-nilai tersebut harus tertanam kuat karena menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan,” kata Henik saat memimpin pembekalan bagi calon bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Cigombong, Sukabumi, seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis.

    Menurut dia, materi pembekalan meliputi sejarah Bhayangkara dan Polri, makna lambang dan seragam, prinsip tindakan kepolisian, penanaman esprit de corps, hingga pengenalan tugas strategis Korps Brimob.

    “Seluruh rangkaian disusun untuk membangun integritas, wawasan, dan kebanggaan profesi sejak awal pendidikan,” katanya.

    Sebagai lembaga pendidikan resmi di bawah Polda Metro Jaya, SPN Polda Metro Jaya memiliki mandat mencetak personel Polri yang profesional, berkarakter, dan siap menjaga stabilitas keamanan nasional.

    “Pembekalan ini menjadi pijakan awal sebelum para calon bintara memasuki pendidikan formal dan pelatihan lanjutan,” kata Henik.

    Henik berharap melalui kegiatan ini diharapkan para siswa mampu menyerap nilai-nilai luhur kepolisian dan tumbuh menjadi Bhayangkara yang siap melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat sesuai amanat Tribrata Polri.

    Sejumlah calon bintara Polri saat mengikuti pembekalan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Cigombong, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNNK sasar seluruh pegawai Pemkot Jakut untuk tes narkoba

    BNNK sasar seluruh pegawai Pemkot Jakut untuk tes narkoba

    Jakarta (ANTARA) –

    Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Jakarta Utara menyasar seluruh pegawai pemerintahan di daerah setempat untuk mengikuti tes narkoba melalui tes urine untuk memastikan pegawai Pemkot Jakut bebas narkotika.

    “Sasaran kami melakukan tes urine ke seluruh pegawai, baik di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan,” kata Kepala BNNK Jakarta Utara Kombes Pol Irwan Andy di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia kegiatan tes urine ini sebagai upaya untuk pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kota Jakarta Utara.

    “Kami ingin memastikan seluruh pegawai pemerintahan bebas dari pengaruh narkoba,” kata dia.

    BNNK Jakut pun melakukan tes urine mendadak kepada personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara sebagai upaya dalam mencegah peredaran barang haram tersebut di lingkungan pemerintahan setempat.

    Sumber biaya kegiatan tes urine ini merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta yang diinstruksikan langsung dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika.

    Menurutnya, hasil tes urine pada hari ini akan langsung keluar dan dilaporkan langsung kepada pimpinan masing-masing.

    “Ini merupakan program yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memastikan Jakarta bebas narkoba,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakut Budhy Novian mengatakan sebanyak 100 personel dilakukan tes urine dan hasilnya negatif.

    “Alhamdulillah tidak ada yang terpapar penyalahgunaan narkoba,” kata Kasatpol PP Jakarta Utara, Budhy Novian di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, tes urine ini memastikan bahwa Satpol PP sebagai petugas penegak peraturan daerah (perda) harus bebas dari narkoba sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.

    Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan tujuan mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, produktif dan bersih dari narkoba.

    “Tes urine ini juga bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aparatur DPPAPP harus paham terkait UU KIP untuk isu perempuan-anak

    Aparatur DPPAPP harus paham terkait UU KIP untuk isu perempuan-anak

    Jakarta (ANTARA) – Penyelenggara layanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta harus memiliki pemahaman kuat terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    “Isu perempuan dan anak semakin terbuka. Karena itu, yang bertugas harus benar-benar paham UU KIP,” kata Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan dalam kegiatan DPPAPP DKI Jakarta yang bertema “Tantangan Implementasi Data Governance di Era AI dan Big Data” ini diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Keluarga.

    Dia mengingatkan bahwa tidak semua data boleh dibuka. “Ada informasi tertentu yang wajib dirahasiakan, terutama yang bersifat pribadi,” kata Harry.

    Menurut dia, pemahaman terkait UU KIP penting agar aparatur mampu membedakan data yang wajib dibuka dan informasi yang harus dirahasiakan.

    Harry menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam upaya menjamin perlindungan data pribadi. Pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi informasi memungkinkan aparatur bekerja sesuai koridor hukum.

    “Keterbukaan informasi publik itu bukan hanya membuka data, tetapi memastikan mana data yang wajib dibuka dan mana yang mutlak harus dilindungi,” ujar Harry.

    Harry juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan aktivitas digital masyarakat menimbulkan tantangan baru dalam keamanan data.

    Harry menjelaskan bahwa hak atas informasi merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.

    “Setiap orang berhak menerima informasi. UU KIP sudah hadir, tetapi sosialisasinya belum merata. Saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Perda KIP dan kita berharap dapat segera terwujud,” kata dia.

    Menurut Harry, UU KIP tidak hanya mendorong badan publik untuk transparan, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat mengevaluasi kebijakan publik.

    “Kita melayani warga. Tantangannya berat, tetapi sebagai pelayan publik kita harus memastikan data pribadi warga tetap aman,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keberadaan LRT Jakarta Fase 1 dinilai kurang efektif 

    Keberadaan LRT Jakarta Fase 1 dinilai kurang efektif 

    Jakarta (ANTARA) –

    Pakar infrastruktur dan transportasi Prof Bambang Susantono menilai keberadaan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1 yang menghubungkan Stasiun Velodrome Rawamangun dengan Stasiun Pegangsaan Dua Kelapa Gading kurang efektif.

    Hal itu karena tidak terintegrasi dan berada di kawasan pergerakan massa yang tinggi.

    “Menurut saya kurang efektif karena memang tidak terintegrasi,” kata Bambang Susantono yang juga “Head of Supervisor Board Intelligent Transport System” (ITS) Indonesia di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, terintegrasi itu tidak hanya antar “backbone” atau tulang punggung transportasi saja seperti kereta api, MRT, BRT dan Transjakarta.

    Tapi transportasi ini juga sangat bergantung pada “feeder” atau minibus yang menghubungkan masyarakat dari stasiun menuju tujuan. “Ini yang harus menjadi perhatian,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pertama tersebut.

    Arsip foto – Kendaraan melintas di dekat proyek pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B yang akan tersambung di atas Jalan Layang Pemuda, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.)

    Ia mengatakan, hal yang harus dilakukan adalah melakukan percepatan agar LRT ini dapat terintegrasi dengan angkutan publik lainnya. “Kalau tidak terhubung jadinya tidak efektif keberadaaannya. Kuncinya percepatan,” kata dia.

    Ia meminta agar jangan ada ego dalam menciptakan layanan transportasi publik ini. Misalnya, layanan transportasi ini milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau BUMD.

    Menurut dia, yang paling terpenting adalah keberadaan LRT ini benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk mobilitas setiap harinya.

    “Semua harus dilihat dari kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Jangan ada ego,” kata dia.

    LRT Jakarta Fase 1 A yang menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua- Kelapa Gading dengan Stasiun Veledrome di Jakarta Timur resmi beroperasi sejak 22 Juni 2019. Jalur ini sepanjang 5,8 kilometer (km) dengan biaya pembangunan mencapai Rp6,8 triliun.

    Head of Supervisor Board Intelligent Transport System (ITS) Indonesia Prof Bambang Susantono (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen mengungkapkan bahwa jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi tersebut dari Januari hingga Oktober 2025 mencapai 1,1 juta penumpang dengan rata-rata penumpang per hari di atas 3.500 penumpang.

    “Berdasarkan angka tersebut, rata-rata penumpang melampaui target harian yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,” katanya.

    Ia mengatakan, angka ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh terhadap LRT Jakarta sebagai moda transportasi publik yang andal, aman dan nyaman.

    Selain peningkatan jumlah penumpang, tingkat kepuasan pelanggan LRT Jakarta tahun 2025 hingga bulan September juga menunjukkan hasil yang positif dengan nilai rata-rata sebesar 93,85 persen.

    Sedangkan “on time performance” atau kedatangan tepat waktu sebesar 99,88 persen dan capaian standar pelayanan minimum sebesar 98,54 persen per Oktober 2025.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lapas Narkotika Jakarta kembali gagalkan penyelundupan sabu-sabu

    Lapas Narkotika Jakarta kembali gagalkan penyelundupan sabu-sabu

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta kembali menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat lima gram yang dibawa oleh pengunjung.

    “Lagi dan lagi, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh pengunjung atas nama Fazriansyah,” kata Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Syarpani di Jakarta, Kamis.

    Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan oleh petugas. Untuk tahun ini di LP tersebut telah terjadi sebanyak delapan kali percobaan penyelundupan narkoba.

    Syarpani menjelaskan, peristiwa terakhir ini terjadi ketika Fazriansyah datang untuk membesuk salah satu warga binaan atas nama Dzul Fauzi Rizky Halim.

    Saat menjalani prosedur pendaftaran di loket depan, gelagat pelaku langsung menimbulkan kecurigaan petugas.

    Ketika ditanya bawaannya, pelaku langsung panik. “Di area loket depan kami memang hanya memeriksa barang bawaan, tapi karena gerak-geriknya mencurigakan, kami arahkan untuk masuk dan mengecek lebih lanjut,” katanya.

    Kecurigaan semakin menguat ketika petugas menanyakan kelengkapan data warga binaan yang ingin dikunjungi.

    Pelaku menyebutkan hendak membesuk seseorang bernama Dzul. Namun, saat ditanya identitas warga binaan secara lengkap hingga blok atau kamar warga binaan tersebut, pelaku tidak bisa memberikan jawaban.

    “Kalau benar kerabat atau orang dekat, pasti paham identitas lengkap, mulai dari nama, bin siapa, hukumannya apa, sampai kamarnya dimana? Ketidaktahuannya membuat kami yakin ada yang tidak beres,” ujar Syarpani.

    Petugas kemudian membawa pelaku ke ruang penggeledahan fisik untuk pemeriksaan lebih detail.

    Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sabu seberat sekitar lima gram yang disembunyikan di bagian tubuh yang sulit terdeteksi. “Untuk berat pastinya kami menunggu hasil pemeriksaan dari Polres,” katanya.

    Barang bukti ditemukan di dalam dubur, di celana dan di bawah kemaluannya. Setelah disaksikan bersama, paket tersebut dibuka dan memang benar isinya sabu.

    Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Syarpani di Jakarta, Kamis (27/11/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza/am.

    Pada pemeriksaan awal, pelaku mengaku membawa sabu tersebut atas perintah rekannya di luar lapas. Pelaku mengaku mendapat upah sebesar Rp1 juta untuk mengantarkan barang larangan tersebut kepada salah satu warga binaan.

    “Dia sadar betul membawa barang tersebut karena sudah diupah. Jadi ini bukan tidak sengaja, tapi memang ada unsur kesengajaan dan kerja sama dengan pihak luar,” tegas Syarpani.

    Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Syarpani berharap masyarakat dan para pengunjung lapas tidak mencoba-coba membawa barang terlarang karena petugas akan mengambil tindakan tegas.

    “Harapan kami, jangan ada lagi yang mencoba menyelundupkan narkoba. Kami telah memberi peringatan dan sosialisasi. Jika masih nekat, pasti akan kami tindak,” kata Syarpani.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.