Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • DPRD rekomendasi DLH DKI tunda retribusi sampah untuk rumah tinggal

    DPRD rekomendasi DLH DKI tunda retribusi sampah untuk rumah tinggal

    merekomendasikan untuk menunda retribusi sampah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi D DPRD DKI Jakarta, merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menunda penerapan retribusi sampah khususnya rumah tinggal hingga semua Rukun Warga (RW) memiliki bank sampah.

    “Kami merekomendasikan untuk menunda retribusi sampah, khususnya rumah tinggal, sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pihaknya berpendapat bahwa DLH belum siap untuk menerapkan retribusi sampah karena masyarakat belum tersosialisasikan dengan baik.

    Selain itu kata Yuke, Komisi D juga melihat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil, untuk itu penerapan Peraturan Daerah Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditunda.

    Ia menjelaskan bahwa saat ini bank sampah yang ada di DKI belum sepenuhnya mencakup semua RW, untuk itu perlu penguatan dan kesiapan sebelum diberlakukan retribusi sampah.

    “Kami sarankan kepada dinas untuk sosialisasi dan juga pembenahan serta pengaktifan bank sampah. Agar bank sampahnya lebih maksimal lagi. Baru setelah siap retribusi itu berjalan,” katanya.

    Yuke menambahkan bahwa perda itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar untuk bisa memilah dan memilih serta mengurangi sampah dari sumbernya.

    Selain itu, melalui perda itu, kata Yuke, masyarakat juga diharapkan bisa ikut serta berpartisipasi pada bank sampah yang ada agar sampah yang dihasilkan tidak harus terus dibuang karena masih bisa dimanfaatkan.

    “Sebetulnya target utama dari perda ini menciptakan lingkungan yang bersih, di luar urusan retribusinya sendiri. Jadi, kami berharap karena ini belum tersosialisasi dengan baik maka ditunda terlebih dahulu,” kata dia.

    Sementara untuk penerapan retribusi di fasilitas umum, industri, dan lainnya Komisi D bersepakat untuk menyetujui penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, besaran retribusi sampah sesuai Perda No. 1/2024 di Jakarta yang seharusnya mulai berlaku pada 1 Januari 2025 itu bervariasi, tergantung pada jenis bangunan dan daya listriknya.

    Rumah tangga dengan daya listrik 450–900 VA, gratis, daya listrik 1.300–2.200 VA: Rp10.000 per bulan, daya listrik 3.500–5.500 VA: Rp30.000 per bulan, daya listrik 6.600 VA ke atas: Rp77.000 per bulan

    Sedangkan untuk besaran retribusi sampah untuk kawasan komersial Rp150.000–Rp298.000 per fasilitas, seperti untuk bisnis Rp165.000–Rp325.000 per fasilitas dan untuk industri Rp168.000–Rp355.000 per fasilitas.

    Jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500-8.000 ton per hari.

    Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber, yaitu: kawasan permukiman, menyumbang 60 persen dari total sampah dan sisanya 29 persen dari dunia usaha dan industri.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga antre berjam-jam untuk dapat elpiji 3 kg di Gandaria Selatan

    Warga antre berjam-jam untuk dapat elpiji 3 kg di Gandaria Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan warga bernama rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram (kg) di agen resmi kawasan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.

    “Saya dapat informasi dari pukul 09.30 WIB dan sudah lama mengantre,” kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Iwan mengatakan dirinya sudah kesusahan mendapatkan elpiji sejak sepekan lalu atau tepatnya saat perayaan Imlek.

    Dia mengaku sudah mencari-cari dimana saja lokasi penjualan elpiji mengingat setiap harinya dibutuhkan untuk berdagang pecel lele.

    Apalagi, pada Senin (3/2) dia tidak mendapatkan elpiji yang didistribusikan Pertamina di SPBU dekat rumahnya.

    “Kemarin ke pom bensin enggak dapat,” ujarnya.

    Sementara, warga lainnya yang juga pedagang siomay, Yulia mengatakan dirinya juga kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg.

    Yulia menyarankan kepada pemerintah agar tepat sasaran maka perlu adanya pendataan. Salah satunya memberikan kartu kepada yang membutuhkan demi pemerataan.

    “Inginnya kasi kartu aja biar tepat sasaran,” ucap Yulia.

    Di agen resmi kawasan Gandaria Selatan itu, satu orang warga hanya diperbolehkan untuk membeli satu tabung elpiji dengan harga Rp20 ribu tanpa diperiksa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat agar tak melakukan “panic buying” (pembelian secara berlebihan karena panik) terkait langkanya liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) ​​​3 kilogram di Jakarta.

    Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pihak Pertamina hingga Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menstabilkan kembali ketersediaan elpiji 3 kg.

    Pemerintah mulai menerapkan kebijakan penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, efektif sejak 1 Februari 2025.

    Kebijakan ini diberlakukan karena harga di tingkat pengecer bervariasi, mulai dari Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per tabung, karena pengawasan di pengecer tidak berada di bawah kewenangan BUMN di bidang minyak dan gas bumi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Agen di Jaktim sosialisasikan penggunaan KTP dalam pembelian LPG 3 kg

    Agen di Jaktim sosialisasikan penggunaan KTP dalam pembelian LPG 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Agen resmi Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur turun langsung menyosialisasikan ke warga terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli elpiji ukuran 3 kilogram (kg).

    “Makanya saya print (cetak) informasi kalau pembelian elpiji 3 kg harus menunjukkan KTP, kemudian saya kasih ke warga. Terus saya tempel juga di depan pangkalan gas saya,” kata pemilik agen Muhammad Luthfi (55) saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Luthfi menggandakan (fotokopi) kertas informasi langsung dari Pertamina itu dan langsung dibagikan ke warung-warung sekitar yang memang sudah menjadi langganannya. Kertas tersebut juga dilaminating agar tidak cepat rusak.

    Sosialisasi tersebut dia lakukan lantaran masih banyaknya warga yang belum mengetahui aturan tersebut. Selain itu, beberapa warga juga merasa khawatir memberikan KTP-nya saat pembelian elpiji 3 kg.

    Sehingga, dengan membagikan kertas informasi yang secara resmi langsung dari Pertamina menjadi upayanya untuk meyakinkan pelanggan bahwa penggunaan KTP bukan untuk disalahgunakan.

    “Warga susah diajak kerja sama. Kita kan ingin jualan langgeng, biar ga kabur pembeli. Jadi, kita harus sosialisasikan pemberian KTP, biar paham biar tau bukan mau disalahgunakan, mereka kan sebenarnya udah tahu dari TV, media, tapi mereka ketakutan aja takut dibuat lain-lain,” jelas Luthfi.

    Dia mengaku sebagai penjual gas hanya bisa mematuhi apa yang sudah menjadi prosedur dari pemerintah. Namun, kurangnya sosialisasi terkait KTP membuat dirinya harus memikirkan cara untuk membuat pelanggan yakin.

    “Laporan agen tuh kurang sosialisasi KTP-nya. Beli gas kan per tabung per KTP, saya jadi harus mikir juga bagaimana biar pembeli-pembeli ga mikir macem-macem,” ucap Luthfi.

    Bahkan, Luthfi mengaku pernah berdebat dengan salah satu warga yang enggan memberikan KTP saat membeli elpiji 3 kg di tempatnya.

    “Kemarin debat sama RT, alasan begini-begini, nanti dibuat pinjol datanya, buat Pilpres kemarin, terus Pilgub. Jadi warga pada tidak mau kalo dimintakan KTP. Pada takut juga mikir gitu,” kata Luthfi.

    Salah satu warga di Duren Sawit, Amelia Putri (38) mengaku awalnya sempat khawatir saat harus menunjukkan KTP ketika membeli elpiji 3 kg.

    “Ya pasti takut awal-awal mah, kita kan pikirnya ini mau buat apa ya sama pemerintah sampai harus KTP gini, ini juga kan data kita. Kita ga bisa apa-apa kalau udah kejadian kan,” kata Amelia.

    Namun, dia merasa tenang ketika agen elpiji di dekat rumahnya memberikan penjelasan dan sosialisasi bahwa penggunaan KTP sebagai data agen ke pihak Pertamina langsung.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gulkarmat DKI bersyukur meningkatnya kepercayaan masyarakat

    Gulkarmat DKI bersyukur meningkatnya kepercayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan bersyukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemadam kebakaran (Damkar) terus meningkat.

    Satriadi mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa, menyusul adanya video viral di media sosial di mana seorang warga yang meminta tolong ke Damkar karena antingnya tersangkut di kursi.

    Menurut dia, hal tersebut merupakan tanda tingkat kepercayaan masyarakat kepada Damkar naik.

    “Bagus itu. Maksud saya gini, kadang-kadang hal remeh gitu ya. Tapi, pada saat masyarakat butuh pertolongan, yang penting negara hadir gitu. Makanya, sekarang eksistensinya, ‘oh gue nggak percuma bayar pajak ya karena pemadam melayani’. Terus udah ada tagar kan, #lebihbaiklaporpemadam, #Gakpercumalaporpemadam, selalu dibandingkan dengan instansi lain. Eksistensinya udah bagus. Citranya di masyarakat good lah pokoknya. Dan harus dibanggakan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, masyarakat pun ada yang meminta tolong kepada Damkar karena kunci motornya jatuh ke dalam selokan atau got.

    Meski tampak remeh, namun ternyata kunci motor tersebut adalah milik seorang pengendara ojek online. Sehingga, apabila kunci tersebut tidak segera diambil, maka sang pengendara ojol pun tak bisa mencari nafkah untuk anak istrinya.

    “Kadang-kadang kita ketawain. Tapi, pada saat kita tahu ceritanya bahwa dia adalah ojol, berarti kalau kita nggak tolongin, satu hari ojolnya nggak bisa cari nafkah untuk anak istrinya kan. Itu hal yang kadang-kadang remeh, tapi bagi yang butuh pertolongan itu sangat perlu sekali,” kata Satriadi.

    Bahkan tak hanya manusia, pemadam kebakaran pun tak jarang menolong makhluk hidup lainnya seperti hewan. Misalnya kucing tersangkut di pohon, atau ular yang masuk ke rumah warga.

    Untuk itu, dia pun bangga bahwa Damkar semakin dipercaya dan dicintai masyarakat dan diharapkan para pemadam kebakaran terus dapat dihargai oleh seluruh masyarakat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI belum bisa tambah pos damkar karena kekurangan personel

    DKI belum bisa tambah pos damkar karena kekurangan personel

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku pihaknya masih kekurangan personel sehingga belum dapat melakukan penambahan pos kebakaran.

    “Di Jakarta itu jumlah personel pemadam kebakarannya saat ini jumlahnya 3.700 orang. Idealnya, 11.000 orang. Kurang,” kata Satriadi di Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta baru terdapat 170 pos dari 267 pos yang dibutuhkan.

    Menurut dia, idealnya satu kelurahan minimal memiliki satu pos pemadam kebakaran, sehingga total dibutuhkan 267 pos untuk satu kelurahan di Jakarta.

    Namun sayangnya, personel yang dimiliki pun masih kurang, sehingga hal itu yang menjadi salah satu tantangan untuk menambah pos pemadam di Jakarta.

    “Sebenarnya di negara-negara dunia itu poinnya response time (kecepatan dalam penanganan), meminimalisir kerugian harta benda dan korban jiwa. Makin banyak pos pemadam kebakaran kita, maka responsnya cepat. Apalagi, Jakarta macet dan segala macam. Maka, dengan penyebaran pos kebakaran itu, saya yakin frekuensi kebakaran dan kerugiannya pasti bisa kita tekan,” kata Satriadi.

    Satriadi mengaku dirinya sudah melakukan pengajuan penambahan jumlah personel sejak tiga tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada kebijakan untuk penambahan personel,

    “Karena kan secara ketentuan kan belum boleh nambah PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) dari pusat. Mungkin itu perlu anggaran juga,” kata Satriadi.

    Sebelumnya, persoalan ini juga sudah menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, saat ini jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran (Gulkarmat) masih belum ideal, karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

    Dari data yang ada saat ini, Mujiyono memaparkan terdapat 1.745 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9 persen dan 1.845 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) operasional atau 44 persen. Sisanya jumlah pegawai terdiri dari PNS Staf dan PJLP Non Operasional, yakni 644 orang.

    Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang mengusulkan angka mencapai 11.200 orang.

    Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

    Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9 persen.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur DKI instruksikan jajarannya rajin pantau stok LPG 3 kg

    Pj Gubernur DKI instruksikan jajarannya rajin pantau stok LPG 3 kg

    Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) dan jajarannya agar rajin memeriksa stok elpiji tiga kilogram (kg) di lapangan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan.

    “Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau, dan juga mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan segera, sehingga masalah kelangkaan elpiji bisa diatasi,” kata Teguh di Jakarta, Selasa.

    Teguh juga menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) apabila terjadi antrean pembelian elpiji 3 kg.

    Dituturkan dia, terjadinya kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg di Jakarta akibat kuota yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan awal.

    Realisasi penyaluran gas elpiji 3 kg di Jakarta tahun 2024 mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.

    Namun, kuota yang disetujui sebanyak 407.555 metrik ton, atau lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut

    “Yang kami ajukan itu mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2024, padahal kebutuhannya meningkat. Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan,” tutur Teguh.

    Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, terus mencermati dan memonitor ketersediaan elpiji 3 kg di masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini bersama upaya lainnya dapat segera mengatasi masalah kelangkaan yang terjadi.

    “Termasuk, juga langkah-langkah frekuensi penyesuaian harga, itu juga kita monitor,” demikian ujar Teguh.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan faktor panic buying atau pembelian berlebihan karena panik juga menjadi masalah.

    Hal ini terjadi setelah terbitnya aturan yang mengharuskan seluruh distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram dilakukan langsung oleh agen kepada rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan, tanpa melalui pengecer.

    Menurut Hari, mekanisme demikian memang semestinya yakni dari hulu ke hilir atau dari agen ke pangkalan.

    “Namun kan kemarin ada pengecer, warung, dan sebagainya. Nah begitu dipotong sampai ke pangkalan, akhirnya orang pada ribut ngambil di pangkalan dan terjadilah panic buying, akhirnya terjadi kelangkaan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polri terjunkan 1.172 personel amankan sidang pleno PHPU di MK

    Polri terjunkan 1.172 personel amankan sidang pleno PHPU di MK

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 1.172 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan sidang pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pengucapan putusan sela (dismissal).

    “Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Condro di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pengamanan dilakukan secara ketat dan humanis, baik di dalam gedung MK maupun di sekitar Monas untuk memastikan jalannya sidang berlangsung aman dan kondusif.

    “Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

    Susatyo menjelaskan bahwa personel Polri disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar MK, dan yang terlibat pengamanan di MK tidak ada yang membawa senjata api.

    Selain pengamanan fisik, pola pengaturan lalu lintas juga diterapkan guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang.

    Sidang pleno dengan agenda putusan sela ini menjadi bagian dari proses hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2024.

    Keputusan yang diambil dalam tahap ini akan menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan atau tidak.

    “Polri mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov imbau masyarakat Jakarta tak lakukan “panic buying” LPG 3 kg

    Pemprov imbau masyarakat Jakarta tak lakukan “panic buying” LPG 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat agar tak melakukan “panic buying” (pembelian secara berlebihan karena panik) terkait langkanya liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) ​​​3 kilogram di Jakarta.

    “Saya harapkan nggak perlu menumpuk gas elpiji terlalu banyak, dan kebutuhan sehari-hari. Masalah itu akan kita atasi mungkin dengan operasi pasar,” kata Hari di Jakarta, Selasa.

    Hari mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak Pertamina hingga Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menstabilkan kembali ketersediaan elpiji 3 kg.

    Sehingga, masyarakat pun diharapkan untuk tenang dan tidak panik dengan membeli elpiji 3 kg dalam jumlah banyak.

    “Jadi, nggak usah panic buying. Normal saja pembeliannya dan stok masih ada. Cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” kata Hari.

    Sebelumnya, Hari mengatakan bahwa “panic buying” menjadi salah satu alasan ketersediaan gas elpiji 3 kg mengalami kelangkaan.

    Hari menjelaskan, “panic buying” terjadi karena peraturan larangan warung dan pengecer menjual gas melon. Pangkalan elpiji 3 kg hanya menyalurkan kepada pengguna langsung yaitu rumah tangga, usaha mikro, petani, nelayan, dan sasaran.

    Untuk mengatasi kelangkaan, Hari mengatakan bahwa pihaknya terus akan berupaya melakukan mitigasi serta mengusahakan ketersediaan elpiji 3 kilogram aman saat Ramadhan dan Idul Fitri mendatang.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jaktim pastikan pasokan LPG 3 kilogram masih aman

    Pemkot Jaktim pastikan pasokan LPG 3 kilogram masih aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur memastikan pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) ukuran 3 kilogram (kg) di wilayahnya masih dalam kondisi aman.

    “Hasil monitoring di lapangan, kondisi (pasokan elpiji) masih sangat aman. Tidak ada antrean warga saat membeli tabung elpiji ukuran 3 kg,” kata Suku Dinas (Kasudin) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi (Nakertransgi) Kota Jakarta Timur, Galuh Prasiwi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut Galuh, dari hasil penelusuran ke sejumlah distributor diketahui bahwa saat ini memang ada usulan kuota elpiji bersubsidi untuk Jakarta pada 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji tahun lalu. Ada pengurangan sekitar 1,6 persen.

    Awal kuota elpiji subsidi untuk Jakarta pada 2025 sebesar 407.555 metrik ton (MT), sementara realisasi penyaluran elpiji di 2024 sebesar 414.134 MT.

    Lalu pada tanggal merah tidak diizinkan menambah dari kuota yang ada. Sehingga, untuk penyaluran 27 dan 29 Januari 2025 mengambil 50 persen dari alokasi pekan sebelumnya.

    Sementara, untuk 1 Januari 2025 dilakukan penarikan 50 persen dari stok 3 Januari, stok pada Senin (27/1) lalu diberikan penyaluran sebanyak 218.600 tabung dengan menarik 50 persen alokasi 15-17 Januari 2025.

    “Kemudian, tambahan 24 persen atau sekitar 110.440 tabung sebagai opsional. Sehingga, total tambahan pada 27 Januari sebanyak 329.040 tabung,” ujar Galuh.

    Lebih lanjut, Galuh memaparkan untuk mengamankan stok pada Rabu (29/1) lalu, disalurkan 208.080 tabung dengan menarik 50 persen alokasi 22-24 Januari dan ditambah delapan persen sebanyak 36.880 tabung. Sehingga total tambahan pada 29 Januari 2025 sebanyak 244.960 tabung.

    “Dengan kondisi pasokan yang ada saat ini, wilayah Jakarta Timur dinyatakan aman,” tegas Galuh.

    Sejak 1 Februari 2025, pemerintah telah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual elpiji 3kg. Kebijakan ini diterapkan guna mengontrol distribusi gas bersubsidi agar lebih terarah dan sesuai dengan peruntukannya.

    Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Dengan sistem distribusi yang lebih ketat, diharapkan elpiji 3 kg dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi. Pembelian di pangkalan resmi tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pengecer.

    Bagi pemilik warung atau individu yang ingin tetap menjual elpiji 3 kg, langkah yang dapat diambil adalah mendaftar sebagai pangkalan resmi. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan ke pihak terkait, seperti PT Pertamina, dengan memenuhi persyaratan tertentu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov akan rapat dengan Dirjen Migas bahas soal kelangkaan LPG 3 kg

    Pemprov akan rapat dengan Dirjen Migas bahas soal kelangkaan LPG 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM terkait kelangkaan liquefied petroleum gas (LPG)/elpiji 3 kilogram (kg) di Jakarta.

    Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Selasa, mengaku dirinya tak mengetahui alasan adanya aturan baru dimana warung dan pengecer dilarang menjual elpiji 3 kg, oleh karena itu pihaknya akan mendiskusikannya dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM Ahmad Muchtasyar.

    “Itu sekarang kan keputusan baru agen kan langsung, nggak melalui pengecer. Malah terjadi hambatan distribusi. Kenapa ada aturan itu saya juga belum tahu kenapa. Itu dari Dirjen Migas. Makanya, kita mau rapatkan lagi. Mau saya panggil Dirjen Migas, Pertamina, dan lainnya dengan aturan baru itu nggak akan menimbulkan permasalahan di lapangan?,” katanya.

    Rapat itu, lanjut Hari, akan dilakukan sesegera mungkin agar nanti masalah kelangkaan elpiji 3 kg bersubsidi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) bisa teratasi. Sehingga, diharapkan menjelang bulan Ramadhan, stok dan harga elpiji 3 kg kembali aman.

    Terkait HET, Hari menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Jakarta dengan daerah penyangga lainnya. Sejak delapan tahun lalu, HET elpiji 3 kg belum naik di Jakarta, yakni sebesar Rp16.000, sementara daerah penyangga lain sudah naik menjadi Rp19.000.

    Perbedaan HET juga mempengaruhi masalah kelangkaan gas di Jakarta karena daerah penyangga bisa saja memanfaatkan kuota gas yang dimiliki oleh Jakarta. Sehingga, HET pun perlu didiskusikan kembali dan ditetapkan besarannya.

    “Kalau HET, kita sudah delapan tahun lebih nggak naik-naik. Ini kan bisa alokasi Jakarta bisa diambil ke wilayah penyangga. Mau nggak mau HET kita disesuaikan saja gitu supaya tidak terjadi disparitas dan penyelewengan di lapangan,” kata Hari.

    Kendati demikian saat ditanyai kemungkinan HET elpiji 3 kilogram naik di Jakarta, Hari menjelaskan bahwa pihak Dirjen Migas sudah melakukan kajian terkait hal tersebut.

    “Sebetulnya HET naik ada kajian ya dari Migas bahwasanya pengaruhnya terhadap inflasi sangat kecil. Karena kenyataan harga di lapangan segitu, sudah naik kiri kanan seperti daerah penyangga,” ujarnya.

    Hari menambahkan, pihaknya akan terus menganalisa penyebab-penyebab kelangkaan elpiji 3 kg ini, sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi lagi.

    “Pokoknya, semua variabel kita analis, sehingga ke depan jangan sampai terjadi, kita mitigasi dulu,” ucapnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025