Xcloud.id

Category: Antaranews.com Nasional

  • Pangkalan di Kemanggisan nyatakan warga yang tak kebagian gas sedikit

    Pangkalan di Kemanggisan nyatakan warga yang tak kebagian gas sedikit

    Aman sampai saat ini.  Sudah mulai sedikit yang datang ke sini

    Jakarta (ANTARA) – Hari selaku pemilik pangkalan gas di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat menyatakan warga yang tidak kebagian gas elpiji 3 kg di lapaknya hanya sedikit.

    Hal itu disampaikan Hari menyusul fenomena kelangkaan tabung gas yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan.

    “Aman sampai saat ini. Sudah mulai sedikit yang datang ke sini (dalam kondisi kesediaan tabung gas) habis. Jadi enggak sampai 20-30 orang yang enggak kebagian. Paling tersisa dua atau tiga orang saja,” ucap Hari kepada wartawan di Jakarta, Selasa, setelah pangkalannya dikunjungi Menteri Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Hari menyebut biaya isi ulang satu tabung gas 3 kilogram sebesar Rp16 ribu, meskipun warga sekitar mengaku harga yang dipatok Hari Rp18 ribu.

    “Enggak di sini tetap Rp16 ribu, karena dia (warga yang menyebut harga di pangkalan Hari Rp18 ribu) mungkin bukan (isi ulang) di sini,” tutur Hari.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi elpiji 3 kilogram bersubsidi yang dilakukan oknum pengecer merupakan bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

    Menurut Bahlil, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram atau gas melon ini telah dikaji secara mendalam.

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengaku dampak dari kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer memang tanggung jawab pemerintah.

    Kebijakan larangan pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram awalnya bertujuan mengendalikan harga jual di masyarakat agar tidak ada yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja

    Jakarta (ANTARA) – Agen resmi elpiji di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur meminta agar petugas dari kecamatan tak hanya sekedar memantau dan mendata stok elpiji 3 kg saja, tetapi perlu adanya tindakan dan solusi.

    “Orang kecamatan memang sebulan sekali turun ke lapangan, tapi gitu doang, cek-cek stok doang, udah gitu enggak ada tindak lanjutnya, enggak ada apa-apanya. Harusnya kan dikasih solusi, jangan sekedar lihat-lihat,” kata pemilik agen Muhammad Luthfi (55) saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Menurut Luthfi, pihak kecamatan harus bisa mendata dengan benar stok yang ada di setiap pangkalan dan agen saat turun langsung ke lapangan melihat keresahan masyarakat akibat kelangkaan elpiji 3 kg.

    “Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja. Bikin laporan data yang benar, terus langsung cari solusi bagaimana baiknya,” ujar Luthfi.

    Selain itu, Luthfi menilai adanya permainan dibalik kelangkaan tabung elpiji 3 kg ini. Luthfi juga mengaku pembeliannya di agen pusat menjadi terbatas sejak awal Februari 2025.

    “Kemarin itu kita juga dikurangi jatahnya. Dari agen pusatnya saya yang di Buaran, beli dulu. Iya dibatasin, dikurang-kurangin. Kadang-kadang kemarin dikasih 40 tabung, biasanya bisa sampai 70 tabung,” ujar Luthfi.

    Harga elpiji 3 kg yang diterima Luthfi di agen pusat juga mengalami sedikit kenaikan, dari yang biasanya Rp15.000 menjadi Rp15.400. Meskipun kenaikannya kecil, kata Luthfi, itu mempengaruhi keuntungan yang didapat.

    Lebih lanjut, Luthfi mengaku pembeli gas di agennya itu mayoritas merupakan warung yang nantinya akan kembali dijual.

    “Dinaikkan alasannya administrasi, mau bagaimana lagi sudah aturan agen. Naik dikit juga lumayan berharga. Kalau dijual ke warung Rp17.500, saya lihat kondisi juga. Kalau Rp20.000 paling ke pengecer. Kita kan enggak bisa menaikkan harga begitu saja,” ucap Luthfi.

    Meskipun Luthfi juga menjual barang lainnya seperti galon air mineral, minyak, dan warung sembako, bagi Luthfi elpiji 3 kg ini menjadi salah satu barang yang ramai pembeli dan perputaran uangnya lebih cepat.

    “Elpiji 3 kg ini kan ramai pembeli, perputarannya juga lebih cepat meskipun untungnya Rp1.000-1.500 atau kadang Rp600 perak jadi lebih cepat, banyak peminat,” kata Luthfi.

    Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi yang dilakukan oknum pengecer menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

    Menurut Bahlil, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram atau gas melon ini telah dikaji secara mendalam.

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengakui bahwa dampak dari kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer memang merupakan tanggung jawab pemerintah.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono dukung penghematan anggaran camilan di lingkungan Pemprov DKI

    Pramono dukung penghematan anggaran camilan di lingkungan Pemprov DKI

    Monggo (silahkan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan)

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mendukung bila anggaran camilan dihemat yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Monggo (silahkan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan). Saya termasuk penganut tidak makan snack banyak-banyak. Jadi bagi saya snack-nya mau dipotong, monggo,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa.

    Pramono mengatakan dia dan wakilnya Rano Karno, mendukung penuh efisiensi belanja anggaran yang diinstruksikan Pemerintah Pusat.

    “Jadi intinya semangat untuk efisiensi itu adalah semangat yang saya dan Bang Doel pasti akan dukung sepenuhnya,” kata dia.

    Terkait efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau anggaran belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kepala Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2025 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu program prioritas bagi masyarakat.

    “Kami nanti memetakan pos-pos mana yang memang bisa diefisienkan atau di-refocusing (fokuskan lagi) yang tadinya mungkin tidak begitu optimal,” ujar Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebelumnya.

    Teguh mengatakan pemetaan ini nantinya dapat mendukung program-program strategis dari gubernur, wakil gubernur terpilih serta program-program strategis dari Pemerintah Pusat yang belum teranggarkan.

    Adapun efisiensi belanja yang diterapkan mencakup beberapa aspek utama, salah satunya penghematan pada belanja makanan dan minuman.

    Aspek lainnya pengurangan 50 persen atas belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota, pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, maupun grup diskusi terfokus (FGD).

    Lalu, efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi, penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga, serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • IRT di Palmerah mengaku sudah keliling tiga hari cari elpiji 3 kg

    IRT di Palmerah mengaku sudah keliling tiga hari cari elpiji 3 kg

    sempat tiga hari enggak masak

    Jakarta (ANTARA) – Khusnul Khotimah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat mengaku sudah berkeliling Jakarta selama tiga hari mencari elpiji 3 kilogram.

    “Ya kemarin langka. Jadi cari kemana-mana, sempat tiga hari enggak masak. Mutar-mutar, nyari, enggak ada yang jual, enggak dapat satu pun,” ucap Khusnul di Jakarta, Selasa, berkeluh kesah.

    Khusnul menyebut pangkalan gas yang menjadi langganan bersama warga lainnya sudah tiga hari ini tutup.

    “Saya memang mengandalkan di sini tapi, karena kemarin enggak ada. Saya ke warung Madura ada 10 warung, enggak dapat. Akhirnya saya pasrah tiga hari beli makan di luar,” ucap Khusnul.

    Khusnul mengaku menemukan elpiji 3 kilogram tetapi harganya menjadi Rp20-22 ribu per tabungnya.

    “Enggak antri. Kalau di sini biasanya Rp18 ribu. Tempat lain kan Rp20-22 ribu kalau di warung biasa,” ungkap Khusnul.

    Khusnul tidak keberatan jika harus ke tempat tersebut untuk membeli elpiji 3 kilogram dengan menunjukkan KTP.

    “Enggak, saya nurut sajalah kebijakan pemerintah bagaimana. Saya kan punya dua elpiji 3 kilogram buat cadangan, kan bisa ngisi kalau satu kosong,” imbuh Khusnul.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan masyarakat perlu membawa KTP bila ingin membeli elpiji 3 kg di pengecer, yang kini bernama sub-pangkalan.

    “Harus (pakai KTP), karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP bisa beli 20 tabung,” ucap Bahlil setelah melakukan sidak pangkalan elpiji 3 kg di wilayah Palmerah, Jakarta Barat pada hari ini.

    Bahlil menyampaikan penggunaan KTP untuk pembelian elpiji 3 kg di pengecer bertujuan untuk mendata dan memastikan bahwa subsidi gas yang disalurkan tepat sasaran, sebagaimana keinginan pemerintah.

    Para pengecer yang kini berubah nama menjadi sub-pangkalan, kata Bahlil, dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jakut: Tiga kelurahan selesaikan program stop BAB sembarangan

    Pemkot Jakut: Tiga kelurahan selesaikan program stop BAB sembarangan

    Dari 31 kelurahan di Jakarta Utara ada 18 kelurahan yang sudah mendeklarasikan Stop BABS (buang air besar sembarangan)

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) menyatakan tiga kelurahan telah menyelesaikan program stop buang air besar (BAB) sembarangan.

    “Dari 31 kelurahan di Jakarta Utara ada 18 kelurahan yang sudah mendeklarasikan Stop BABS (buang air besar sembarangan),” kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan sisanya saat ini 15 kelurahan masih dalam proses menyelesaikan program tersebut termasuk di Kelurahan Pademangan Barat yang diresmikan saat ini.

    Menurut dia Pemkot Jakut bersinergi dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan.

    Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN UID Jakarta Raya bersama Tim STBM Kelurahan Pademangan Barat telah merampungkan pembangunan 55 unit tangki septik yang terbagi dari 16 unit komunal dan 39 unit mandiri.

    Menurut Ali, keberhasilan program STBM tidak hanya bergantung pada infrastruktur tetapi juga partisipasi dan peran aktif dari masyarakat yang saling bersinergi untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Dia berharap semua dapat menyatukan langkah, memperkuat komitmen, dan bekerja sama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jakarta Utara, khususnya dalam percepatan Stop BABS melalui program STBM.

    Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN UID Jakarta Raya dan seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan program STBM di Kelurahan Pademangan Barat.

    “Semoga upaya kita bersama ini dapat membawa manfaat besar bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” kata dia

    Sementara itu, General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengatakan selain menyediakan listrik, PLN akan berkomitmen dalam menjalankan program TJSL yang meliputi tiga hal yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial.

    “Pembangunan septic tank komunal yang diperuntukkan bagi 94 kepala keluarga di Kelurahan Pademangan Barat adalah bagian dari TJSL PLN,” kata dia.

    Sementara Ketua Tim STBM Kelurahan Pademangan Barat, Dedi Permana mengatakan permasalahan sanitasi yang buruk dapat berdampak pada meningkatnya kasus penyakit, menurunnya produktivitas masyarakat serta terganggunya kesejahteraan sosial dan ekonomi.

    Menurut dia program STBM hadir sebagai solusi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dengan melibatkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

    “Kami harap ini menjadi langkah awal untuk program STBM kedepannya karena masih ada 219 KK yang belum mempunyai septic tank di wilayah kami. Mudah-mudahan bisa terbangun semua,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi ungkap kasus pencabulan anak pesantren di Bekasi

    Polisi ungkap kasus pencabulan anak pesantren di Bekasi

    pelaku pencabulan berinisial MAF (28) guru bahasa kedua santri

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

    “Terdapat dua korban yakni MRA (14) dan MFA (13) keduanya merupakan kakak dan adik,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan di Kota Bekasi, Selasa.

    Dia juga menyebut pelaku pencabulan berinisial MAF (28) guru bahasa kedua santri.

    Binsar menjelaskan kedua korban telah dicabuli sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 di tiga lokasi yaitu di pesantren asrama putra, warung orang tua tersangka, dan di kontrakan tersangka.

    Dia juga menambahkan untuk anak korban berinisial MRA dicabuli sebanyak delapan kali sedangkan MFA dua kali.

    “Untuk modus operandi tersangka meminta korban untuk membantu membereskan rumah, kemudian tersangka meminta korban untuk berbaring di atas kasur dan meminjamkan handphone miliknya,” katanya.

    Setelah itu barulah tersangka melakukan pencabulan terhadap korban.

    Binsar menambahkan tersangka dikenakan pasal 82 UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

    “Tersangka dikenakan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • MRT Jakarta dan Palyja koordinasi tangani sampah di keran air minum

    MRT Jakarta dan Palyja koordinasi tangani sampah di keran air minum

    Jakarta (ANTARA) – PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Perusahaan Air Minum Lyonnaise Jaya (Palyja) berkoordinasi untuk menangani sampah di fasilitas keran air siap minum (water fountain).

    “Saat ini kami telah berkoordinasi dengan Palyja dalam penanganan sampah di fasilitas keran air siap minum tersebut,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Selasa.

    Ahmad mengatakan fasilitas keran air siap minum ini merupakan bagian program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) PT Palyja bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipasang pada 2019.

    Fasilitas ini telah dipasang di beberapa titik strategis di kota Jakarta. Salah satu titiknya dekat dengan Stasiun MRT Jakarta.

    MRT Jakarta senantiasa mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas umum dan ruang publik sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

    “Dengan membuang sampah pada tempatnya serta memperhatikan aturan yang berlaku, diharapkan fasilitas umum dan ruang publik tetap berfungsi dan nyaman untuk digunakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, beredar di media sosial X, sebuah foto yang menampakkan fasilitas keran air minum gratis malah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum tak bertanggung jawab.

    Fasilitas keran air minum gratis itu berada dekat dengan Stasiun MRT Jakarta Blok M BCA, Jakarta Selatan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono dan Rano pilih stafsus bukan dari kalangan ASN

    Pramono dan Rano pilih stafsus bukan dari kalangan ASN

    Orangnya tentunya bukan ASN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur dan Wakil Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno memilih tujuh orang staf khusus (stafsus) untuk membantu kerja mereka membangun Jakarta, bukan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

    “Orangnya tentunya bukan ASN dan ada yang sehari-hari mengurus saya, mengurus Bang Rano. Beberapa profesional, dari tujuh orang yang ada. Saya lebih percaya memakai profesional,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, adapun jumlah staf khusus sebanyak tujuh orang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Para staf khusus ini memiliki tugas utama membantu kerja gubernur dan wakil gubernur.

    “Karena memang Undang-Undangnya menyebut tujuh (staf). Saya akan menaati aturan perundang-undangan bahwa mempunyai tujuh staf khusus,” katanya.

    Selain staf khusus, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pun memiliki staf ahli.

    Pramono mengatakan tak akan menggunakan tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

    Adapun TGUPP merupakan sebuah tim dan bukan merupakan Perangkat Daerah.

    “Saya memang ingin lebih hal yang fungsional karena saya meyakini birokrasi pemerintahan Jakarta ini salah satu birokrasi pemerintahan yang sudah sudah kuat,” kata Pramono.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan para Gubernur Jakarta terdahulu seperti Sutiyoso, Fauzi Bowo, Anies Baswedan dan Joko Widodo guna mendapatkan saran terkait upaya membangun Jakarta.

    “Jadi, untuk urusan itu saya tidak mau kemudian ada batasan. Beliau-beliau ini pasti akan kami minta bantuan minta tolong, minta saran, minta pendapat. Bagi saya itu adalah hal yang biasa,” demikian kata Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD rekomendasi DLH DKI tunda retribusi sampah untuk rumah tinggal

    DPRD rekomendasi DLH DKI tunda retribusi sampah untuk rumah tinggal

    merekomendasikan untuk menunda retribusi sampah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi D DPRD DKI Jakarta, merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menunda penerapan retribusi sampah khususnya rumah tinggal hingga semua Rukun Warga (RW) memiliki bank sampah.

    “Kami merekomendasikan untuk menunda retribusi sampah, khususnya rumah tinggal, sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pihaknya berpendapat bahwa DLH belum siap untuk menerapkan retribusi sampah karena masyarakat belum tersosialisasikan dengan baik.

    Selain itu kata Yuke, Komisi D juga melihat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil, untuk itu penerapan Peraturan Daerah Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditunda.

    Ia menjelaskan bahwa saat ini bank sampah yang ada di DKI belum sepenuhnya mencakup semua RW, untuk itu perlu penguatan dan kesiapan sebelum diberlakukan retribusi sampah.

    “Kami sarankan kepada dinas untuk sosialisasi dan juga pembenahan serta pengaktifan bank sampah. Agar bank sampahnya lebih maksimal lagi. Baru setelah siap retribusi itu berjalan,” katanya.

    Yuke menambahkan bahwa perda itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar untuk bisa memilah dan memilih serta mengurangi sampah dari sumbernya.

    Selain itu, melalui perda itu, kata Yuke, masyarakat juga diharapkan bisa ikut serta berpartisipasi pada bank sampah yang ada agar sampah yang dihasilkan tidak harus terus dibuang karena masih bisa dimanfaatkan.

    “Sebetulnya target utama dari perda ini menciptakan lingkungan yang bersih, di luar urusan retribusinya sendiri. Jadi, kami berharap karena ini belum tersosialisasi dengan baik maka ditunda terlebih dahulu,” kata dia.

    Sementara untuk penerapan retribusi di fasilitas umum, industri, dan lainnya Komisi D bersepakat untuk menyetujui penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, besaran retribusi sampah sesuai Perda No. 1/2024 di Jakarta yang seharusnya mulai berlaku pada 1 Januari 2025 itu bervariasi, tergantung pada jenis bangunan dan daya listriknya.

    Rumah tangga dengan daya listrik 450–900 VA, gratis, daya listrik 1.300–2.200 VA: Rp10.000 per bulan, daya listrik 3.500–5.500 VA: Rp30.000 per bulan, daya listrik 6.600 VA ke atas: Rp77.000 per bulan

    Sedangkan untuk besaran retribusi sampah untuk kawasan komersial Rp150.000–Rp298.000 per fasilitas, seperti untuk bisnis Rp165.000–Rp325.000 per fasilitas dan untuk industri Rp168.000–Rp355.000 per fasilitas.

    Jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500-8.000 ton per hari.

    Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber, yaitu: kawasan permukiman, menyumbang 60 persen dari total sampah dan sisanya 29 persen dari dunia usaha dan industri.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga antre berjam-jam untuk dapat elpiji 3 kg di Gandaria Selatan

    Warga antre berjam-jam untuk dapat elpiji 3 kg di Gandaria Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan warga bernama rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram (kg) di agen resmi kawasan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.

    “Saya dapat informasi dari pukul 09.30 WIB dan sudah lama mengantre,” kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Iwan mengatakan dirinya sudah kesusahan mendapatkan elpiji sejak sepekan lalu atau tepatnya saat perayaan Imlek.

    Dia mengaku sudah mencari-cari dimana saja lokasi penjualan elpiji mengingat setiap harinya dibutuhkan untuk berdagang pecel lele.

    Apalagi, pada Senin (3/2) dia tidak mendapatkan elpiji yang didistribusikan Pertamina di SPBU dekat rumahnya.

    “Kemarin ke pom bensin enggak dapat,” ujarnya.

    Sementara, warga lainnya yang juga pedagang siomay, Yulia mengatakan dirinya juga kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg.

    Yulia menyarankan kepada pemerintah agar tepat sasaran maka perlu adanya pendataan. Salah satunya memberikan kartu kepada yang membutuhkan demi pemerataan.

    “Inginnya kasi kartu aja biar tepat sasaran,” ucap Yulia.

    Di agen resmi kawasan Gandaria Selatan itu, satu orang warga hanya diperbolehkan untuk membeli satu tabung elpiji dengan harga Rp20 ribu tanpa diperiksa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat agar tak melakukan “panic buying” (pembelian secara berlebihan karena panik) terkait langkanya liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) ​​​3 kilogram di Jakarta.

    Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pihak Pertamina hingga Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menstabilkan kembali ketersediaan elpiji 3 kg.

    Pemerintah mulai menerapkan kebijakan penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, efektif sejak 1 Februari 2025.

    Kebijakan ini diberlakukan karena harga di tingkat pengecer bervariasi, mulai dari Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per tabung, karena pengawasan di pengecer tidak berada di bawah kewenangan BUMN di bidang minyak dan gas bumi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025