Category: Antaranews.com Nasional

  • Kapal tongkang terdampar di Cilincing akibat angin kencang

    Kapal tongkang terdampar di Cilincing akibat angin kencang

    Jalan akses nelayan di tepi tanggul hancur akibat tertabrak tongkang yang terdampar

    Jakarta (ANTARA) – Satu unit kapal tongkang dengan nama lambung Camar Jawa terdampar di Pantai Kalibaru, RW 01 Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, akibat angin kencang disertai gelombang tinggi di wilayah pesisir utara Jakarta pada Kamis.

    “Kapal tongkang terdampar di pesisir Cilincing ketika musim baratan yang dikenal dengan angin kencang dan ketinggian ombaknya bukan kali ini saja,” kata warga RW 01 Kecamatan Cilincing, Dirman (32) di Jakarta.

    Menurut dia, kapal tongkang ini terdampar sejak Kamis sekitar Subuh tersebut usai terombang-ambing oleh ombak laut. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, ABK kapal dan masyarakat setempat mengikat kapal di tepi tanggul.

    Kapal ini merupakan tongkang yang kesekian kali terdampar ke daratan akibat angin kencang. “Ini tongkang takutnya menghantam bagan dan perahu nelayan,” kata dia.

    Ia mengatakan, warga sangat khawatir kapal tongkang tersebut menghantam bagan dan perahu nelayan karena bisa mengakibatkan beberapa bagan rusak.

    “Jalan akses nelayan di tepi tanggul hancur akibat tertabrak tongkang yang terdampar,” kata dia.

    Sebelumnya, Stasiun Meteorologi Kelas I Tanjung Priok memberi peringatan dini tentang angin kencang yang akan terjadi di pesisir Jakarta Utara, pada 5 Februari 2025-8 Februari 2025.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto minta Harun Masiku rendam ponsel saat ada OTT KPK

    Hasto minta Harun Masiku rendam ponsel saat ada OTT KPK

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Harun Masiku untuk merendam telepon seluler saat ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pada 8 Januari 2020 saat OTT KPK, pemohon memerintahkan Hasan, penjaga rumah Sultan Syahrir Nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor para pemohon, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam alat komunikasi dalam air,” kata anggota tim Hukum KPK Kharisma Puspita Mandala pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

    Tim hukum KPK menyatakan alasan merendam telepon seluler (ponsel) supaya tidak ditemukan oleh saksi termohon (KPK) yang saat itu sedang melancarkan tugas operasi tangkap tangan.

    Kemudian, setelah itu, Harun Masiku dinyatakan menghilang hingga akhirnya ditetapkan KPK sebagai daftar pencarian orang (DPO).

    “Bahwa kemudian setelah perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan tidak diberikan termohon hingga saat ini,” ungkapnya.

    Selain itu, Tim Biro Hukum KPK mengungkapkan bahwa​​​​​​ petugasnya malah dituduh memakai narkoba saat proses pengejaran buronan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta pada 8 Januari 2020.

    Pada Kamis ini, termohon, yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya, pada Jumat (7/2) akan dihadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengungkapkan alasan dipilihnya 40 sekolah swasta di DKI Jakarta yang akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    “Jadi 40 sekolah itu dipilih yang pasti pertama kondisi lingkungannya itu tidak ada sekolah negeri. Itu udah otomatis,” kata Ima di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Lalu, alasan kedua yakni melihat apakah di sekolah tersebut banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sesuai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak.

    “Kedua, sekolah tersebut banyak penerima KJP atau banyak yang tidak mampu. Jadi, itu yang menjadi fokus untuk sekolah gratis,” ujar Ima.

    Ima menyebut, timnya juga sudah mengantongi data peserta diri yang akan menjadi target program sekolah gratis di Jakarta.

    “Datanya sudah ada, tapi lebih teknisnya itu ada di Dinas Pendidikan. Tap,i itu nanti lebih rincinya, nanti biar Mas Pram dan Bang Doel yang akan sampaikan,” tuturnya.

    Tim transisi Pram-Doel optimistis program sekolah gratis di 40 sekolah itu akan dimulai di tahun ajaran baru 2025/2026.

    “Itu sedang dikebut sampai dengan bulan Juli. Nah, nanti kita semuanya bertahap sih. Iya optimistis karena sekolah gratis itu masuk ke quick wins (program percepatan) kita,” kata Ima.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Chico menjelaskan hal tersebut akan diterapkan dalam 100 hari pertama program kerja Pramono Anung dan Rano Karno saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Iya betul 40 sekolah. Intinya dari tim transisi hanya bisa bilang bahwa kita sudah urus nih 40 sekolah dengan Disdik. Tapi nama-nama sekolahnya belum bisa kita buka,” kata Chico di Jakarta, Rabu (5/2).

    Adapun program sekolah swasta gratis akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Pengesahan program ini akan diumumkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transjakarta sambut baik usulan agar pejabat naik angkutan umum

    Transjakarta sambut baik usulan agar pejabat naik angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyambut baik adanya usulan agar pejabat untuk turut menggunakan transportasi umum.

    “Tentu kami menyambut baik diskusi dan wacana publik yang saat ini berlangsung,” kata Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Kamis.

    Semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan publik, kata dia, tentu ini akan menjadi semakin baik.

    Menurut dia, apabila masyarakat melihat adanya pemimpinnya menggunakan transportasi umum, maka hal ini juga akan mendorong mereka untuk mencontoh. “Sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum,” katanya.

    Tak hanya pada masyarakat, Welfizon pun menilai hal itu juga bisa turut berdampak pada perbaikan layanan transportasi umum agar semakin lebih baik dan nyaman untuk digunakan.

    “Kami juga melihat ini akan menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan transportasi umum, maka perbaikan layanan itu pasti akan berdampak cukup signifikan,” katanya.

    Termasuk juga koordinasi antarbidang akan sangat cepat terjadi. “Masing-masing pemimpin kita turun menggunakan transportasi umum, hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi, itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak,” kata Welfizon.

    Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat menggunakan transportasi umum.

    MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. MTI menilai pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

    “Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno.

    Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. (Pengawalan) Jika memang perlu sekali, misalnya, harus rapat,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta.

    Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik angkutan umum.

    Semestinya pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. “Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puluhan PKL tolak penataan pedagang di Ancol

    Puluhan PKL tolak penataan pedagang di Ancol

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta Utara menolak kebijakan manajemen Ancol yang melakukan penataan pedagang dengan memberlakukan satu gerobak diisi dua pedagang.

    “Tolong pak, saya tidak punya siapa-siapa. Ceritanya kita disuruh ikut program, bukan kita enggak mau ditata, kita mau. Cuma Ancol membuat program satu grobak dua orang,” kata pedagang Yanti (72) di Ancol, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan program itu telah dicanangkan manajemen Ancol sejak satu tahun lalu sebagai bentuk penertiban kawasan pantai. Namun, sebagian pedagang masih banyak yang menolak dengan program itu.

    Yanti menilai penertiban itu justru merugikan para pedagang karena hasilnya dibagi dua. Misalnya, pedagang mendapatkan uang Rp100 ribu lalu 60 persen disetor ke Ancol, dan 40 persen lagi harus bagi dua dengan teman segerobak.

    Ia mengatakan para pedagang yang belum ikut serta program dari Ancol, tidak boleh berdagang di sepanjang Pantai Lagoon sisi timur yang dianggap menjadi kawasan steril.

    Padahal, mereka sudah bertahun-tahun menjajakan dagangannya di kawasan itu dan saat ini puluhan pedagang kini bertumpuk di sisi barat Pantai Lagoon.

    Manajemen Ancol sendiri tengah menerapkan program penertiban para pedagang asongan sejak tahun 2024 lalu.

    Salah satunya dengan pemberlakuan satu gerobak asongan diisi oleh dua pedagang. Selain itu, Ancol juga menyuplai barang dagangan para pedagang.

    Jadi, para pedagang bisa mengambil barang dari Ancol tanpa harus modal terlebih dahulu.

    Hal itu, dilakukan guna menyamakan standar makanan, minuman, atau oleh-oleh yang dijual di Ancol.

    “Nantinya, para pedagang tinggal setoran barang-barang yang berhasil dijual dan keuntungannya bisa diambil,” kata dia.

    Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menggelar pertemuan dengan para pedagang di pinggir pantai untuk mendengarkan aspirasinya.

    “Hari ini kami menggelar pertemuan dengan para pedagang di pinggir pantai dan pedagang langsung menyampaikan aspirasinya,” katanya.

    Menurut dia, DPRD akan mengundang manajemen PT Taman Impian Jaya Ancol untuk rapat kerja yang membahas tentang nasib para pedagang yang menolak ikut program satu gerobak berdua.

    “Kita mengundang pihak Ancol untuk melaksanakan rapat kerja di DPRD terkait pedagang di Ancol ini. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Direktur Utama Ancol,” kata Tri.

    Dalam penataan pedagang itu, para pedagang akan diberikan modal dan difasilitasi Ancol. Kemudian, pedagang hanya diminta mengembalikan modal.

    “Artinya di sini ada miss, kita melihat ada keluhan pedagang sendiri perihal sharing profit untuk Ancol 60 persen, dan pedagang 40 persen,” kata dia.

    Pihaknya akan memfasilitasi proses mediasi antara para pedagang dan pihak Ancol, sehingga diharapkan mendapatkan solusi yang terbaik.

    “Di sini ada miss. Ini yang kita satukan supaya mereka bisa mendapatkan titik temu, dicari win-win solution,” ujar Tri.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini tanggapan Transjakarta terkait mobil RI-24 masuk jalur busway

    Begini tanggapan Transjakarta terkait mobil RI-24 masuk jalur busway

    Ada beberapa yang diizinkan untuk masuk ke dalam jalur (busway)

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menanggapi viralnya video mobil pejabat negara berpelat RI-24 yang memasuki jalur khusus Transjakarta (busway).

    Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph menegaskan bahwa terdapat beberapa izin yang diberikan untuk kendaraan lain bisa masuk ke dalam jalur busway.

    “Ada beberapa yang diizinkan untuk masuk ke dalam jalur (busway),” katanya saat dijumpai di Jakarta Timur, Kamis.

    Misalnya, dalam kondisi darurat, kepala negara diizinkan. “Tetapi di luar dari itu tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam (jalur busway),” katanya.

    Kendati demikian, Joseph menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Untuk itu, Transjakarta bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian untuk dapat menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan.

    Namun, manajemen Transjakarta akan memastikan separator ada di setiap celah-celah supaya tidak ada orang atau kendaraan lain yang masuk ke dalam jalur.

    Kemudian upaya lain yang dilakukan agar kejadian tersebut tidak berulang antara lain dengan digitalisasi tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) serta penjagaan dari Kepolisian.

    Joseph menilai, video viral tersebut membuat masyarakat semakin paham bahwa tidak semua orang dapat menggunakan jalur Transjakarta.

    Menurut dia, kejadian viral tersebut juga menjadi informasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama.

    Pihaknya berterima kasih juga untuk media-media yang terus ikut memberitakan jika ada yang masuk jalur Transjakarta.

    “Kemarin saya selalu diinformasikan, direksi selalu di-‘update’, apa berita yang sedang viral hari ini. Kemarin itu sedang viral, nomor pelat tertentu masuk,” katanya.

    Pihaknya yakin kejadian ini akan membuat budaya masyarakat menjadi lebih baik. “Karena mereka tahu hal yang tidak benar itu diberitakan,” kata Joseph.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transjakarta jelaskan penyebab denda Rp3,2 miliar oleh Pemprov DKI

    Transjakarta jelaskan penyebab denda Rp3,2 miliar oleh Pemprov DKI

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan penyebab dikenakan denda sebesar Rp3,2 miliar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2024.

    Welfizon di Jakarta, Kamis, mengatakan, dari total denda Rp3,2 miliar tersebut, kontribusi terbesar adalah dari sisi “headway” (jarak atau waktu antara dua kendaraan yang bergerak dalam arah yang sama).

    “(Denda) Rp3,2 miliar itu yang paling besar dikontribusi dari sisi headway. Di mana, di jam sibuk dan jam tidak sibuk itu ada perbedaan headway yang harus kita lakukan. Terutama di jam tidak sibuk,” katanya.

    Menurut dia, pihaknya juga bertanggung jawab untuk memantau rute-rute Transjakarta tertentu sesuai kebutuhan untuk efisiensi anggaran.

    Oleh karena itu, Transjakarta akan menjalankan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh dinas perhubungan untuk menghindari denda di masa mendatang.

    Pada jam tidak sibuk, kata dia, armada Transjakarta harus tersedia setiap 10 menit untuk layanan BRT, sedangkan untuk layanan non-BRT, armada harus ada setiap 20 menit.

    “Kami monitor di CCTV, jika kebutuhan pada jam tertentu relatif kurang, maka kadang kami tidak menjalankan 10 menit harus ada bus (BRT). Jadi, kadang mungkin ada yang 15 menit, 12 menit baru ada bus. Karena kita mencoba mengkombinasikan antara memenuhi kebutuhan layanan masyarakat dan juga efisiensi dari sisi subsidi,” jelas Welfizon.

    Transjakarta pun berkomitmen untuk memenuhi layanan bagi penumpang serta memperhatikan efisiensi biaya.

    Denda yang diterima Transjakarta ini merupakan peringatan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum di Jakarta.

    Denda ini merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Angkutan Umum Transjakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penumpang kapal patah pinggang akibat ombak besar di Kepulauan Seribu

    Penumpang kapal patah pinggang akibat ombak besar di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Polres Kepulauan Seribu bersama warga melakukan evakuasi terhadap dua penumpang Kapal Unity yang mengalami cedera akibat ombak besar saat perjalanan menuju wilayah utara Kepulauan Seribu pada Kamis.

    “Insiden ini terjadi akibat ombak besar yang menghantam kapal,” kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Kepulauan Seribu, Ipda Vaisal Lasih di Jakarta, Kamis.

    Ombak besar yang menghantam kapal menyebabkan seorang penumpang laki-laki mengalami patah pinggang dan seorang penumpang perempuan mengalami sesak napas.

    Saat mengetahui situasi darurat tersebut, nakhoda Kapal Unity berupaya merapat ke Dermaga Pulau Untung Jawa untuk mendapatkan pertolongan pertama.

    Pihak kapal segera menghubungi Bhabinkamtibmas Pulau Untung Jawa, Aipda Masito agar datang ke lokasi untuk memberikan bantuan awal sebelum korban dibawa ke Puskesmas Pulau Untung Jawa.

    “Anggota Polres Kepulauan Seribu langsung bergerak cepat dalam memberikan bantuan,” kata dia.

    Ia mengatakan petugas selalu siap siaga dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama dalam situasi darurat seperti ini.

    Kedua korban tersebut kemudian mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Pulau Untung Jawa. Kedua korban dalam kondisi stabil dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

    Ia mengatakan, kejadian ini menjadi pengingat bagi para pelaku pelayaran untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu.

    “Selain itu pentingnya kesiapan pihak berwenang dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Elpiji 3 kg langka, pedagang warteg di Kedoya masak pakai kayu bakar

    Elpiji 3 kg langka, pedagang warteg di Kedoya masak pakai kayu bakar

    Jakarta (ANTARA) – Pemilik warung tegal (warteg) di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat terpaksa memasak menu makanan menggunakan kayu bakar lantaran kesulitan mendapatkan liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) 3 kilogram (kg) sejak beberapa hari terakhir.

    “Masak pakai kayu bakar di dapur, udah berapa hari ini. Sebelah warteg kan kebetulan ada tukang kayu kusen. Jadi kusen yang enggak dipakai, bisa diambil,” kata seorang pemilik warteg bernama Mantoyo di Jakarta, Kamis.

    Mantoyo menyebut bahwa hari ini, dirinya belum sempat mendapat kuota elpiji 3 kg yang disediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Kedoya Pesing Nomor 23, Kedoya Selatan.

    “Tadi udah habis di SPBU. Makanya, mau keliling dulu ke warung-warung untuk mencari gas,” ucapnya.

    Dia mengaku bahwa harga satu tabung elpiji berukuran 3 kg dibelinya dengan harga Rp25 ribu/tabung di pengecer. Harga itu berbeda jauh dengan harga di SPBU yakni Rp16 ribu/tabung.

    “Ya enggak apa-apalah harganya beda, cuman susah nyarinya. Tadi udah keliling beberapa warung, enggak dapat (elpiji),” ujar Mantoyp yang membawa dua buah tabung elpiji kosong di sepeda motornya.

    Dia menambahkan, dirinya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg sejak Senin (3/2), sehingga terpaksa memasak menggunakan kayu bakar.

    “Ya, harapannya mulai tersedia lagi. Susah juga masak pakai kayu bakar,” ucapnya.

    Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Kedoya Pesing Nomor 23, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hanya menyediakan 100 tabung “liquefied petroleum gas” (LPG/elpiji) 3 kilogram setiap harinya.

    Ketersediaan itu membuat petugas di SPBU tersebut harus memotong antrean setelah 100 tabung gas pertama, sehingga warga tidak mengantre sia-sia.

    “Setiap hari itu cuma sedia 100 tabung (LPG 3 kg), intinya sebulan cuma ada 3.000 tabung. Jadi antreannya kita hitung dulu,” kata petugas administrasi penjualan elpiji di SPBU Jalan Kedoya Pesing, Ilham.

    Ilham melanjutkan bahwa elpiji di SPBU tersebut hanya bisa dibeli oleh warga yang memiliki KTP dan beralamat di Kedoya Selatan atau Kedoya Utara.

    “Satu orang, satu KTP, cuma bisa bawa maksimal dua tabung,” ujar Ilham.

    Adapun elpiji 3 kg yang dijual di SPBU tersebut secara khusus diperuntukkan bagi warga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijual dengan harga Rp16.000/tabung.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petugas KPK malah dituduh pakai narkoba saat kejar Harun Masiku

    Petugas KPK malah dituduh pakai narkoba saat kejar Harun Masiku

    Jakarta (ANTARA) – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa petugasnya malah dituduh memakai narkoba saat proses pengejaran terhadap buronan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta pada 8 Januari 2020.

    “Petugas termohon (KPK) malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan dan kawan-kawan,” kata Tim Hukum KPK Iskandar Marwanto pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

    Iskandar mengatakan, saat itu tim penindakan lembaga antirasuah itu diintimidasi oleh lima orang. Salah satunya AKBP Hendy Kurniawan.

    Diduga kelima orang itu merupakan suruhan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Hingga akhirnya, alat komunikasi petugas KPK diambil paksa. Kemudian petugas KPK dituduh mengonsumsi narkoba yang kemudian dites urine dan dimintai keterangan sampai pagi hari.

    “Kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urine narkoba, namun hasilnya negatif,” ujarnya.

    Kejadian baru dihentikan setelah Setyo Budiyanto yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK turun tangan.

    Pada Kamis ini, termohon, yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya, pada Jumat (7/2) akan dihadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025